Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tulisan ini membahas tentang perkembangan perkebunan sawit yang semakin meningkat dan tersebar di berbagai negara salah satunya di Indonesia. Perkembangan perkebunan sawit di tingkat global kemudian memiliki dampak kepada konteks lokal salah satunya di Kampung Palawijo yang berbatasan langsung dengan perkebunan sawit Kebun Cikasungka PTPN III KSO PTPN VIII. Para penduduk yang sebelumnya mayoritas bekerja di perkebunan karet milik PTPN VIII yang kemudian secara bertahap mengubah komoditasnya dari karet menjadi sawit dari tahun 2001. Perubahan komoditas tersebut tentu saja mengubah pola dan sistem penghidupan masyarakat yang tadinya bekerja di karet menjadi sawit. Namun, seiring berjalannya waktu terdapat perubahan ketergantungan penduduk Kampung Palawijo yang tadinya hampir seluruhnya menggantungkan penghidupannya dengan bekerja di karet kini setelah beralih menjadi komoditi sawit perlahan kemudian berkurang untuk bekerja di sawit. Situasi dan beban kerja yang berat dianggap tidak setara dengan upah yang diberikan, membuat minat untuk bekerja di sawit semakin menurun. Selain itu perempuan yang bekerja mayoritas menjadi Buruh Harian Lepas yang memiliki beban ganda karena harus mengurus kerja domestik yang sering diidentikkan sebagai pekerjaan yang tidak menghasilkan. Padahal kerja yang mereka lakukan itulah yang memungkinkan laki-laki bekerja di luar rumah dan mendapatkan upah. Kini strategi penghidupan yang dilakukan para penduduk sekitar memilih untuk bekerja di luar perkebunan sawit dan juga memilih untuk bermigrasi untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik. ......This paper examines the escalating and widespread development of palm oil plantations in various countries, with a particular focus on Indonesia. The global expansion of palm oil plantations has consequential effects on local contexts, exemplified by the case of Kampung Palawijo, which directly borders the palm oil plantation Kebun Cikasungka owned by PTPN III KSO PTPN VIII. The residents of Kampung Palawijo were predominantly engaged in the rubber plantation owned by PTPN VIII, which gradually transitioned its commodity focus from rubber to palm oil starting in 2001. This shift in commodities undoubtedly alters the patterns and livelihood systems of the community, transforming their occupation from rubber to palm oil workers. Over time, there has been a transformation in the dependency of the residents of Kampung Palawijo, who previously relied heavily on rubber-related employment but gradually reduced their engagement in palm oil-related activities. The demanding work conditions and heavy workload are perceived as disproportionate to the wages provided, leading to a declining interest in palm oil employment. Furthermore, women, who constitute the majority of the workforce, often serve as Casual Daily Laborers (Buruh Harian Lepas), experiencing a dual burden as they are tasked with domestic responsibilities, commonly regarded as unremunerative work, ironically, it is their labor that enables men to seek employment outside the home and earn wages. Presently, the livelihood strategies adopted by the surrounding population involve seeking employment beyond palm oil plantations and opting for migration to attain better livelihoods.

Abstrak :
Tulisan ini menggunakan temuan data inkuiri nasional Komnas HAM sebagai data sekunder untuk memperlihatkan konflik hak atas hutan dan permasalahan kriminalisasi di dalamnya. Kriminalisasi masyarakat adat di kawasan hutan merupakan hasil dari penguasaan dan pengelolaan hutan yang cenderung kapitalis. Ekologi Marx dalam hal ini memberikan argumentasi bahwa kriminalisasi masyarakat adat tidak berdasar. Keduanya justru bermetabolisme dalam menjaga keberlangsungan ekologi. Penelusuran, tradisi pemikiran Marx dan Quinney dalam payung kriminologi kritis serta ekologi politik memberikan gambaran situasi dan kerentanan masyarakat adat terutama untuk dikriminalisasi.

---

This paper is using National Human's Rights Commission finding inquiry data to show up the rights conflict towards forest area and the criminalization in it. The criminalization of indigenous peoples in the forest areas is the result of the control and authority of the forests that tend to be capitalist. Marx's ecology, in this case argues that indigenous peoples criminalization is insubstansial. Both are metabolized to maintain the ecological substainability. An investigation, Marx and Quinney's thought in critical criminology area along with political ecology display a situation and vulnerability of indigenous peoples, especially for the criminality.

Abstrak :
Tulisan ini mencoba menggaris bawahi bahwa penteorian yang terbaru pada saling hubungan sosial dengan alam-dalam bentuk saling hubungan yang lebih humanis (Humanistic relationship) telah menawarkan suatu alternatif dalam pengelolaan sumberdaya alam (lingkungan) ke depan ,sehingga harapan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan jealas merupakan tujuan .....

Abstrak :
Banda adalah cerminan wilayah yang mengalami proses penguasaan sumber daya alam pada masa kolonial. Setelah kolonialisasi berakhir, penguasaan sumber daya tidak hanya terletak pada konteks sumber daya alam yang dikategorikan sebagai komoditi. Muncul heritage tourism sebagai subyek kontestasi baru pada kehidupan Banda saat ini. Melalui fenomena tersebut, tesis ini berargumen bahwa proses penguasaan sumber daya heritage tourism memunculkan model kepemimpinan yang dapat dikategorikan sebagai “big man”. Selanjutnya, konsep political ecology yang lazim dipahami sebagai sebentuk proses atau keputusan politik yang dapat berpengaruh pada lingkungan, juga dapat diterapkan pada konteks heritage tourism di Banda yang dapat dikategorikan sebagai sebuah kondisi ekologis yang terdampak dari adanya proses politik. Metode pengumpulan data dilakukan melalui penelitian lapangan, serta didukung studi literatur dan studi berbasis internet. ......Banda is an area that experienced the process of dominating natural resources during the colonial period. After the era of colonialism ended, the form of control is not only about natural resources, which categorized as commodities. Heritage tourism emerged as a new form of control in Banda. This thesis argue, heritage tourism construct new leadership model that called “big man”. To elaborate heritage tourism, this thesis use the concept of political ecology which is understood as political process or decision that affect to the environment. Data collection uses field research method, literature studies, and internet-based studies.

Abstrak :
Skripsi ini menjelaskan tentang konflik ekologi politik di Urut Sewu antar aktor-aktor berkepentingan yang disebabkan oleh penambangan pasir besi di Kecamatan Mirit. Konflik dipicu oleh klaim atas tanah di sepanjang pesisir selatan Kebumen sebagai milik TNI dan adanya rencana penambangan pasir besi yang melibatkan elit militer. Pasca konflik penambangan pasir besi, terjadi perubahan isu menjadi konflik menolak latihan TNI. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain eksplanatif. Penelitian ini menemukan bahwa konflik ekologi politik disebabkan oleh kepentingan penguasaan sumber daya alam yang diciptakan oleh elit untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan memarginalkan masyarakat lokal yang memiliki ketergantungan tinggi pada kondisi ekologi. Dalam konflik ekologi politik ini terlihat tarik menarik kepentingan antara aktor negara, masyarakat lokal, perusahaan dan ENGO. Pada akhirnya, aktor-aktor yang memiliki kekuasaan dan terkonsolidasi dengan baiklah yang mendapat keuntungan dalam konflik ini. ......The thesis explains about political ecological conflict in Urut Sewu among the actors caused by iron sand mining in sub district Mirit. The conflict was started by claims over the land along the southern coast of Kebumen as belonging to armed forces and the presence of a plan by iron sand mining that involves elite military. Afterwards conflict of iron sand mining, the issue of change to the conflict refuses military exercises. The research use qualitative method with explanative design. The research discovered that political ecological conflict caused by the interests of mastery of natural resources created by elite in order to gain personal advantage with marginalization the local communities who as having independence high on the condition of ecology. In political ecological conflict this looks pull drawn of interest between state, local communities, businesses and ENGO. In the end, the actors who have power and consolidated who benefit in this conflict.

Abstrak :
Perkembangan bidang keilmuan ekologi-manusia,sosiologi lingkungan dan ekologi-politik dipandang sangat impresif,selama dekade terakhir. Sekalipun berjalan tidak linier,transformasi ekologi-manusia menjadi sosiologi-ekologi-manusia (Sosio lingkungan) telah mendorong munculnya ekologi politik sebagai bidang keilmuan baru untuk melengkapi dua bidang sebelumnya......

Abstrak :
Gunung Merapi telah lama menjadi kawasan penopang kelangsungan sistem penghidupan(livelihood system) masyarakat lokal di dua propinsi yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta/DIY dan Jawa Tengah.....