Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini berfokus pada Efektivitas Pengawasan Prekursor non Farmasi Dalam mencegah Terjadinya penyimpangan. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Model operasional penelitian mengetahui tingkat keberhasilan dan capaian pengawasan prekursor non farmasi dalam upaya pencegahan penyalahgunaan peredaran gelap prekursor. Informan penelitian ini terdiri dari Direktur Psikotropika dan rekursor BNN, Kasubdit barang Limbah Daglu Kemendag, Kasubdi't Renmin Dit Tindak Pidana Narkoba Bareskrim POLRI. Pengu mpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam. Prekursor narkotika dapsikotropika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika atau psikotropika. Sesuai dengan tujuan penggunaannya surat Persetujuan Impor Prekursor diterbitkan oleh dua instansi yaitu Kementerian Perdagangan dan Kementerian Kesehatan. Mengingat Badan Badan NaFkotika Nasional sebagai instansi yang hertanggung jawab da am pengaw2.san Prekursor Non Farmasi dan sebagai penerbit. Analisa hasil Pengawasan Pre ursor dalam rangka Sertifikasi Impor Prekursor Non Farmasi, maka penelitian i ni hanya mencakup Prekursor untuk keperluan Non Farmasi. Meningkatnya penyalahgunaan Narkoba dan semakin ketatnya pengawasan narkotika dan psikotropika di jalur.resmi telali mendorong munculnya clandestine laboratory yang mcmperoduksi narkotika dan psikotropika secara illegal.

---

This research focuses on the Effectiveness of Precursor Control of Non-Pharmaceutical In Preventing from Diversion. This research includes a descriptive-qualitative research design. This operational model of research was conducted to determine the level of success and achievement of Non- Pharmacy Precursor Control which is related in efforts to prevent drug abuse. The sources of this research are Director of the Psychotropic and Precursor from National Narcotics Board, Head Sub Division of Precursors from National Narcotics Board, Director of hnported Precursors from Ministry of Trade of Republic of Indonesia, Heaa Sub Division of Miners and Waste from Ministry of Trade of Republic of Indonesia The data was collected by interviewing the sources. Narcotics and psychotropics precursor to make narcotics or psychotropics. Appropriate with the objective of its usage. The Import Authorization approval precursor issued b2 institutions that are THe Department of TraCie and The Department of Health. Considering iliat National Narcotics Boards as a institution that responsible on controlling non Pharmaceutical Precursors.and as a issuer for he Precursor Control Analyses in term of import Authorization for non paceutical precusors_then this research only covered precursors for pharmaceutical needs. Precursor is the mostly used as the starting material or chemical substance here many of illicit drugs and psychotropic happened. The Precursor's control was strictly done because of concerns when its use is not liSt intended or misused will cause health problems, economic instability, national insecurity andinternational crime.

Abstrak :
Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik melalui kegiatan pengawasan dan pengendalian sehingga menciptakan efektivitas kinerja instansi pemerintah yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Namun, sejak SPIP diterapkan, KKN masih terjadi di lingkungan instansi pemerintah yang salah satunya adalah Kemenhub seperti korupsi, suap, pungli, dan percaloan. Beberapa penyebab terjadinya KKN adalah rendahnya integritas pegawai dan kurangnya jumlah anggaran yang dapat digunakan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas SPIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan teori Internal Control COSO 2013 yang disesuaikan dengan keadaan organisasi yang mengikuti PP 60/2008 tentang SPIP. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan metode kualitatif berdasarkan sumber data wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan SPIP belum sepenuhnya efektif karena kurangnya penggunaan teknologi, jumlah SDM dan anggaran untuk melakukan pengawasan dan pengendalian. Selain itu, masih ditemukan pegawai yang tidak patuh terhadap peraturan sehingga melakukan KKN di lingkungan Kemenhub. ......The implementation of SPIP intends to enhance good governance through several monitoring and evaluation process in order to increase the effectiveness and clean performance of public sector. But corrupt practices are still happening even after the SPIP is implemented, especially in Ministry of Transportation. The corrupt practices happening in Ministry of Transportation consist of bribery, illegal tolls, and also scalpers. The factors behind corrupt practices in Ministry of Transportation are the personnel lack of integrity, and lack of funding to do proper monitoring and controlling. Therefore, the goal of this research is to analyze the effectiveness of SPIP in Ministry of Transportation done by Inspectorat General of Ministry of Transportation Republic Indonesia. This research uses Internal Control COSO 2013 theory adapted to organizational structure based of PP 60/2008 about SPIP. Post-positivist approach is used in this research with qualitative research in data collection through in-depth interview and literature study. The result of this research is the implementation of SPIP is not effective because lack of technology, human resource and funding to do proper monitoring and controlling. The result also shows that there are a few Kemenhub personnel who are not comply to regulation therefore commit corrupt practices in Kemenhub.

Abstrak :
Penelitian ini berfokus pada efektivitas Pengawasan Norma Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta yang dilatarbelakangi oleh tingginya angka pelanggaran norma kerja. Jumlah pengawas di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta juga sangat minim jika dibandingkan dengan jumlah perusahaan yang harus diawasi, yaitu lebih dari 25.000 perusahaan dengan total 61 pengawas di seluruh ibu kota. Keterbatasan sumber daya untuk pengawas dan tingginya angka pelanggaran norma kerja mendorong pemerintah untuk menggunakan sistem e-government. Penggunaan e-government dalam menjawab tantangan pengawasan norma kerja dilakukan dengan menggunakan sistem pelaporan online melalui perusahaan wajib melaporkan ketenagakerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan efektivitas pelaksanaan pengawasan norma kerja oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta melalui penerapan Sistem Pelaporan Ketenagakerjaan Online. Teori yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada salah satu aspek dari Effectiveness Approach, yaitu Gibson, Invancevich dan Donelly's Systems Approach, yang melihat efektivitas berdasarkan input, proses, dan output. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan post-positivis dan pengumpulan data dengan melakukan wawancara mendalam dan studi pustaka sebagai data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan norma kerja yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta belum efektif. Pasalnya, situs Wajib Laporan Ketenagakerjaan Online masih perlu ditingkatkan untuk menjangkau aspek norma kerja yang lebih dalam. Selain itu, jumlah petugas pengawasan ketenagakerjaan masih sangat terbatas untuk mengawasi jumlah perusahaan yang ada di ibu kota. Berdasarkan hasil penelitian di atas, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta disarankan untuk memberikan rekomendasi kepada Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia untuk meningkatkan sumber daya pengawasan dan menyempurnakan sistem Wajib Pelaporan Tenaga Kerja Online agar tercipta pengawasan yang efektif. norma kerja. Kemudian disarankan kepada perusahaan dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta untuk bekerjasama dengan pihak lain seperti BPJS agar hak-hak pekerja terpenuhi dan perusahaan menjalankan kewajibannya. ...... This study focuses on the effectiveness of the Inspection of Work Norms at the Jakarta Manpower and Transmigration Office, which is motivated by the high rate of work norm violations. The number of supervisors at the DKI Jakarta Manpower and Transmigration Office is also very minimal when compared to the number of companies that must be supervised, which is more than 25,000 companies with a total of 61 supervisors throughout the capital city. Limited resources for supervisors and the high number of violations of work norms encourage the government to use an e-government system. The use of e-government in responding to the challenge of monitoring work norms is carried out by using an online reporting system through which companies are required to report employment. This study aims to explain the effectiveness of the implementation of work norms supervision by the Jakarta Manpower and Transmigration Office through the application of the Online Manpower Reporting System. The theory used in this study refers to one aspect of the Effectiveness Approach, namely Gibson, Invancevich and Donelly's Systems Approach, which sees effectiveness based on input, process and output. The approach used in this research is a post-positivist approach and data collection by conducting in-depth interviews and literature study as secondary data. The results of this study indicate that the supervision of work norms carried out by the Jakarta Manpower and Transmigration Office is not yet effective. The reason is, the Online Employment Report Mandatory website still needs to be improved to reach deeper aspects of work norms. In addition, the number of labor inspection officers is still very limited to supervise the number of companies in the capital city. Based on the results of the above research, the DKI Jakarta Manpower and Transmigration Office is advised to provide recommendations to the Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia to increase supervisory resources and improve the Mandatory Online Workforce Reporting system in order to create effective supervision. work norms. Then it is suggested that the company and the DKI Jakarta Manpower and Transmigration Office cooperate with other parties such as the BPJS so that workers' rights are fulfilled and the company carries out its obligations.