Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pertambangan di Indonesia sangat diminati oleh perorangan ataupun suatu badan usaha maka dari itu Indonesia mengeluarkan peraturan yang mengaturnya dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Tetapi, peraturan tersebut tidak menjamin penambangan tanpa izin tidak tejadi, hal tersebut tidak memikirkan untuk keberlanjutan sumber daya alam yang akan datang. Salah satunya Bagaimanakah Efektivitas penertiban tambang tanpa izin utuk melindungi sumber daya alam yang berkelanjutan akibat pengolahan tambang tanpa izin. Serta bagaimanakah penerapan sanksi pidana dalam kasus tambang tanpa izin berdasarkan Putusan Negeri Namlea Nomor. 12/ Pid.BLH/2020/PN.Nla untuk keberlanjutan sumber daya alam. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian doktrinal. Hasil penelitian menggambarkan Penertiban illegal mining dengan menggunakan UU No.3 Tahun 2020 (UU Minerba) dalam Pasal 158 yang terdapat sanksi pidana terhadap pelaku yang tidak memiliki izin ini dilihat belum efektif karena kejahatan masih saja terus menerus ada. Efektivitas penertiban illegal mining ada untuk melindungi sumber daya alam yang berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam pembangunan berkelanjutan yang salah satunya untuk perspektif jangka panjang yang berorientasi pada masa sekarang tetapi juga berfokus pada masa yang akan datang. Penerapan sanksi pidana dalam kasus tambang tanpa izin berdasarkan Putusan Negeri Namlea Nomor. 102./ Pid.B/ LH / 2020/ PN Nla terlalu ringan dan kurang memeperhatikan keberlanjutan sumber daya alam. Perbuatan pelaku yang jahat, seharusnya pidana penjara yang diputuskan oleh hakim bagi terdakwa ialah lebih berat. Dari hukuman tersebut penulis meragukan efek jera dari sanksi dan menyangsikan bahwa pelaku tidak mengulangi lagi dikemudian hari. Karena pembangunan berkelanjutan pada hakikatnya merupakan sebuah proses di mana seluruh aktivitas seperti penggunaan sumber daya alam meningkatkan potensi untuk masa depan.

---

Mining in Indonesia is very popular with individuals and business entities, therefore Indonesia has issued regulations governing it in Law Number 3 of 2020 concerning Mineral and Coal Mining. However, this regulation does not guarantee that mining without a permit will not occur, this does not take into consideration the sustainability of natural resources in the future. One of them is the effectiveness of controlling mining without a permit to protect sustainable natural resources due to mining processing without a permit. And how to apply criminal sanctions in cases of mining without a permit based on Namlea State Decision Number. 12/ Pid.BLH/2020/PN.Nla for the sustainability of natural resources. The research method used in this research is the doctrinal research method. The results of the research illustrate that controlling illegal mining using Law No. 3 of 2020 (Minerba Law) in Article 158, which contains criminal sanctions against perpetrators who do not have a permit, is seen as not being effective because crime still continues to exist. The effectiveness of controlling illegal mining exists to protect sustainable natural resources in accordance with existing principles in sustainable development, one of which is a long-term perspective that is oriented towards the present but also focuses on the future. The application of criminal sanctions in cases of mining without a permit is based on Namlea State Decision Number. 102./ Pid.B/ LH / 2020/ PN Nla is too light and does not pay enough attention to the sustainability of natural resources. If the perpetrator's actions are evil, the prison sentence decided by the judge for the defendant should be more severe. From this punishment, the author doubts the deterrent effect of sanctions and doubts that the perpetrator will not repeat himself in the future. Because sustainable development is essentially a process in which all activities such as the use of natural resources increase potential for the future."

"Tesis ini meneliti efektivitas penerapan Sistcm Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) dengan dikeluarkannya Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) pada tahun 2003. Tujuan pertama tesis ini adalah meneliti pengaruh penerapan SAKIP - sebagai alat rnanajemen stratcgis dan laporan akuntabilitas - terhadap kinelja pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang diwakili oich Dinas-dinas Pendidikan, Kesehatan, Pertanian, dan Pekerjaan Umum. Pengaruh penerapan SAKIP sesudah diterapkannya Pedoman LAKTP diuji menggunakan data time series dengan metode uji beda berpasangan terhadap efektivitas kinerja pencapaian sasaran Renstra yang dilaporkan dalam LAKIP tahun 2003, 2004, 2005, dan 2006. Hasilnya, SAKIP secara signifikan berpengaruh terhadap peningkatan efektivitas kinerja pencapaian sasaran secara keseluruhan. SAKIP berpengaruh berbeda tcrhadap peningkatan kinerja bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, dan pekemjaan umum. SAKIP secara signifikan meningkatkan kinerja bidang pendidikan dalam periode 2003-2006 pada taraf signifikansi >=90%. SAKIP juga secara signifikan meingkatkan kinexja bidang-bidang Iainnya tetapi pada tingkat signiiikansi yang lebih rendah (85-90%) dan hanya pada sebagian tahun diantara tahun 2004, 2005 dan 2006. Tujuan kedua adalah untuk meprediksi faktor-falctor yang mempengaxuhi efcktivitas penerapan SAI-(IP. Empat variahel utama atau variabel laten digunakan dalarn penelitian ini, yaitu: tiga variabel bebas yang terdiri atas: Pcdoman LAKIP (L), Komitrnen Pemerintah Daerah (K), dan Dukungan Pemexintah Pusat (D), serta satu variabel tidak bebas, yaitu: Efektivitas Penerapan SAKIP (P). Setiap variabei laten diamati melalui indikator-indikator atau variabel-variabel pengukuran yang terdiri alas 20 item yang diidentifikasi dan diuji sebagai faktor-faktor efcktivilas penerapan SAKIP. Penelitian ini mcnggunakan data primer dari persepsi responden yang dihasilkan dari pengumpulan data menggunakan kuisioner dengan metode angket. Metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotuesis adalah PLS (Partial Least Square) yang merupakan salah satu metode dalam Structural Equation Modeling (SEM). Kesimpulan yang dihasilkan adalah: Pedoman LAKLP, Komitmen Pemedntah Daerah, dan Dukungan Pemerintah Pusat secara signifikan berpengaruh terhadap Efektivitas Penerapan SAKJP. Melalui analisis model struktural dengan program Smart PLS faktor-faktor lebih detil dapat dipilih untuk keperluan pembuatan kebiiakan dan pengambilan keputusan untuk memperbaiki penerapan SAKIP selanjutnya,;This thesis assessed effectiveness of Government Performance Accountability System (Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerimah - SAKIP) in Kabupaten Tasikmalaya.

---

The first objective is to investigate the effect of SAKIP - as a strategic management tool and accountability report - on the local govemment performance of Kabupatcn Tasikmalaya represented by education, health, agriculture, and public works sectors. The effect of SAKIP implementation within period of 2003-2006 since LAKIP guideline issuance in 2003 is tested using paired sample test using time series data of effectiveness of Renstra?s goal achievement reported in the LAKIP of 2003, 2004, 2005 and 2006. The result shows that SAKIP is significantly affecting Renstra?s goal achievement of the whole sectors, and is also significantly affecting Renstra?s goal achievement by sector in different weight of effect. By sector, SAKIP is significantly increasing education performance within the period of 2003-2006 at significance level of >=90%, and is also significantly increasing the other sectors? performance but at lower significance level (85-90%) and only at partial year amongst 2004, 2005 and 2006. The second objective is to predict the affecting factors of effectiveness of SAKIP. Four types of main or latent variables involved in this research are: three independent or exogenous variables consisting of: L (LAKIP Guideline - Pedoman LAKIP), K (Local Government Commitment - Komitmen Pemerinfah Daerah), and D (Central Government Support - Dukungan Pemerintah Pusat); and one dependent or endogenous variable namely P (Effectiveness of SAKIP - Efékrivitas Penerapan SAKIP). Each latent variable is observed by measurement indicators/variables consisting of 20 items which are identified and tested as factors of effectiveness of SAKIP. This research used primary data of respondents perception resulted ti-om data collection using questionnaire with envelope method. Analytical method used for testing hypothesis is Smart PLS (Partial Least Square) one of Sfruclural Equation Modeling (SEM) methods. Conclusions resulted from this research is: LAKIP Guideline, Local Government Commitment, and Central Government Support are significantly affecting the effectiveness of SAKIP. Through Smart PLS analysis, detailed factors affecting effectiveness of SAKIP can be selected for purpose of policy and decision making for improvement of SAKIP implementation in the future."