Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Seiring dengan pesatnya pertumbubaa industri, kualitas hidup cenderung menurun akibat pencemaran dari Iimbah yang dihasilkan. Pada umumnya proses produksi. pada kegiatan industri akan menghasilkan limbah padat, cair dan gas. Pembuangan limbah ini akan mengakibatkan kualitas lingkungan menjadi terganggu sehingga limbah yang keluar dari industri harus diolah dan dikendalikan agar tidak terjadi mencemari lingkungan dan penurunan kualitas lingkungan. Kementerian Negara Lingkungan Hidup perlu melakukan pengawasan terhadap industri dalam mengendaiikan dampak lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatannya. Upaya tersebut dituangkan dalam bentuk Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan (PROPER). PROPER merupakan salah satu bentuk pengawasan sekaligus juga sebagai upaya transparansi dan. pelibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kinerja perusahaan dalam pengelofaan lingkungan hidup disampaikan secara terbuka dan Informatif kepada seluruh masyarakat, dengan harapan agar masyarakat dapat mengapresiasikan pendapatnya mengenai kinerja dari masing-masing perusahaan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah 1.) Mengetahui kondisi pengelolaan lingkungan yang menunjang peringkat PROPER, 2) Mengetahui kondisi proses produksi dan beban IPAL, 3) Mengevaluasi kinerja IPAL untuk mencapai peringkat PROPER HIJAU. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan. deskriptif analisis, dengan jenis data kuantitatif dan kualitatif. Data primer diperoleh dari hasil wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh melalui data yang berkenaan dengan aspek lingkungan meliputi kualitas udara, kualitas air, kebisingan, dan lain sebagainya yang didapatkan berdasarkan hasil perhitungan perusahaan yang bersangkutan. Selain itu juga dilakukan observasi untuk mengamati pengelolaan lingkungan di perusahaan dalam penanganan limbah industri, baik padat, cair maupun gas yang dihasilkan perusahaan serta usaha dan upaya yang dilakukan perusahaan dalam rangka minimisasi limbah. Hasil penelitian ini adalah (1). Kondisi pengelolaan lingkungan industri gula didukung oleh faktor-faktor antara lain: a.Struktur organisasi pengelolaan lingkungan, dimana dalam dokumen Amdal keduanya telah mempunyai struktur organisasi tersebut; b.Sumberdaya manusia, PT.Gunung Madu Plantation telah mempunyai 26 orang untuk mendukung sumberdaya manusia yang memadai namun jumlah sumberdaya manusia PT.Gula Putih Mataram 16 orang belum menunjang pencapaian target perbaikan kinerja pengelolaan lingkungan; c.Pembiayaan, keduanya telah mengalokasikan biaya anggaran rutin 2% dari biaya produksi dan 0,5% dari penghasilan kotor perusahaan; d.Komitmen Continual Improvement untuk selalu memperbaiki kinerja pengelolaan air limbah dilihat dari manajemen ke-2 perusahaan dengan dukungan ke-3 hal tersebut di atas.(2) Kondisi proses produksi dan beban IPAL dipengaruhi: a.Kualitas inlet, yang terdiri dari (1) Pemilihan bahan baku: varietas tebu pada keduanya adalah GM-25 dan RGM-97-8752, yang mempunyai kelebihan produktivitas tinggi, tahan hama/penyakit.(ii) Teknologi proses produksi yang tepat, dimana teknologi proses keduanya sudah tepat dan ramah lingkungan serta sampai saat ini belum ada teknologi lain di pasar yang lebih ramah lingkungan dari pada yang diterapkan pada keduanya.(iii) Produksi bersih, dimana keduanya memanfaatkan air kondensat sebagai air imbibisi dan didaur ulang (recycle), PT.Gunung Madu Plantation mendaur ulang untuk proses: 2.500 m3/hari dan PT.Gula Putih Mataram: 45.000 m3/bulan.(iv) In house keeping yang telah dilakukan keeduanya sudah cukup baik, ada perawatan berkala setiap hari untuk menjaganya.(3) Kinerja IPAL: a.Teknologi yang digunakan keduanya: sistem konvensional biologis (lagun). Kapasitas IPAL: PT.Gunung Madu Plantations 245.092 m3 sedangkan PT.Gula Putih Mataram: 170.000 m3 b. Hasil pencapaian kinerja pengelolaan lingkungan, (PROPER 2004-2005): BIRU,maka direkomendasikan oleh KU-I untuk melakukan perbaikan: (1) penurunan kadar dan beban pencemar ≤50% BMAL , (ii) mengukur debit dan pH air limbah, (iii) reuse air limbah untuk kegiatan produksi (air limbah penangkap debu cerobong, air kondensat). (4) Alternatif teknologi IPAL untuk meningkatkan efektivitas kinerja IPAL: sistem -lumpur aktif. (5) Berdasarkan altematif teknologi IPAL (lumpur aktif) yang tidak didukung kemampuan manajemen dan kapasitas ke-2 perusahaan maka sulit diterapkan, sehingga perlu ada usulan perubahan kriteria PROPER HIJAU dengan tidak menggunakan nilai persentase (50%). Kesimpulan dalam.penelitian ini adalah (1) Kondisi pengelolaan -lingkungan industri gula tidak menunjang peringkat. PROPER HIJAU karena tidak didukung dengan kebijakan perusahaan terutama masalah biaya dan sarana pengelolaan air limbah (IPAL) yang sesuai dengan kriteria persyaratan ≤ 50% baku mutu; i2) Kondisi proses.produksl dan beban IPAL pabrik gula dipengaruhi oleh: a. Pemilihan bahan baku yang tepat, varietas unggul dan ramah lingkungan; b.Pemilihan teknologi proses produksi yang tepat; c.Penerapan Produksi Bersih; d.In house keeping yang baik; e.Teknologi IPAL dengan sistem lumpur aktif karena pencapaian tingkat penurunan BOD tinggi (90%); (3) Kondisi IPAL pabrik gula sudah dilaksanakan sesuai dengan teknologi pengolahan air limbah yang dimiliki oleh pabrik gula pada umumnya namun belum mencapai hasil optimal; (4) Kinerja IPAL pabrik gula berperingkat BIRU belum efektif,untuk mencapai peringkat .HIJAU karena berdasarkan hash analisis per kolam maka penurunan kadar OOD pada kolam aerasi tahun 2004 mengalami penurunan dengan hasil negatif. Perusahaan sebaiknya memperhatikan kondisi IPAL terutama aerator yang harus disesuaikan dengan kapasitas air limbah yang diolah dan dapat menerapkan sistem lumpur aktif agar dapat dicapai hasil optimal. Selain itu bagi pembuat kebijakan hendaknya perlu memperhatikan pemeringkatan PROPER . terutarna dalam penetapan kriteria penilaian pada ke-3 aspek (pengendatian pencemaran air, udara dan limbah B3) untuk menuju HIJAU tidak harus ≤ 50%-baku mutu. ......Amount of industry increase meanwhile the human quality are decreasing cause of waste. Usually product waste from production process are solid waste, liquid waste and gases. These waste have impact to environmental quality that the waste must be treated and controlled for not pollute and decreased. The Ministry of Environment has program for monitoring industries of their activity impact. The program to be realized in Rating Operation Evaluation of Corporation in the Environmental Management (PROPER). PROPER is one of monitoring, transparancies and social control in environmental management as The Law of Number 23 Year 1997 about Environmental Management. The environmental management operation of corporation to be declare by fairness and informative for social community give their appreciation. Aims for this research are: 1) Knowing the condition of environmental management support PROPER, 2) Knowing the sugar cane factory processing and wastewater treatment loading, 3) Evaluating-wastewater treatment operation reaching green rating PROPER. The methodology of this research is descriptive analysis with' quality and quantity data. The primary data are collected from interview, and secondary data of corporate calculation from environmental aspect as air quality, noise, and etc. Besides, observation of environmental management waste of solid waste, Liquid waste and gasses include waste minimization. Result of this research is: (1) The environmental management of sugarcane factory have supported of factors: a. Environmental management organization, mentioned by Amdal and they had it; b. Human resources, PT.Gunung Madu Plantations has 26 persons to support it but PT.Gu?a Putih Mataram has 16 persons are not support it; c. Financial, they had allocate continuous budget 2% of cost product and 0,5% of revenue; d. Continual Improvement seems their management of 3 support above. (2) The condition of process production and wastewater treatment loading influences by: a. Inlet quality, instead of (1) Primary materials alternative as cane variety in their product: GM-25 and RGM-97-8752, have high productivities and resistant; (ii) The exact of process production technology, their technology had applicable and good environmental. Now having no the other technology in market that them; (iii) Cleaner production, they had recycling their condensate as imbibition water and processing. PT.Gunung Madu Plantations had process recyding: 2.500 m3/days and PT.Gula Putih Mataram: 45.000 m3/months; (iv) Their condition of house keeping had good application, cause of maintenance every days; (3) Wastewater treatment operation: a. Their technology: conventional biologic (lagoon). Wastewater treatment capacities: PT.Gunung Madu Plantations: 245.092 m3 and PT.Gula Putih Mataram: 170.000 m3; b. Resulted environmental management operation (PROPER 2004-2005): BLUE, recommended by Ministry of Environment to repair: (1) decreasing quality and loading pollution. c50% of wastewater standard; (ii) measuring volume and pH wastewater (iii) wastewater reuse for process product (wastewater of dust collector, condensate). (4) Wastewater treatment technology alternative increasing wastewater treatment operation effectively as activated sludge. (5) Base of wastewater treatment technology alternative not supported by management capability and capacity, it makes difficult and needs propose change of Green Rating PROPER criteria without percentage (50%). Conclusion in this research is (1) Environmental management of sugarcane industries are not support Green Rating PROPER cause of having no corporation policies especially finance and environmental tools (IPAL) matching of ≤50% standard; (2) Condition of process production and wastewater treatment loading influences: a. The exact of primary materials alternative, high variety and good environmental; b. The exact of process production technology; c. Cleaner production applicable; d. The good condition of house keeping; e. The wastewater treatment technology of activated sludge because had been decreasing BOD highly.(90%); (3) Wastewater treatment conditions of sugar cane factories usually have applicated as wastewater treatment in the other sugar cane but having no optimum; (4) Wastewater treatment of sugar cane in blue rating having no effective reaching green rating, base on analyzing of aeration pound in 2004 that decrease of COD had negative results. Company better make wastewater treatment conditions especially aerator matching with wastewater treatment capacity and activated sludge application for optimum results. For the making policies, better attending rating of PROPER especially three aspect criteria (water pollution monitoring, air and hazardous waste) reaching green rating without ≤50% standard.

Abstrak :
Penelitian ini membahas bagaimana pengaruh Elektronik Manjemen Penyidikan (EMP) terhadap efektivitas kinerja dari penyidik SUBDIT JATANRAS Polda Metro Jaya. Kemudian penelitian ini juga akan menguku secara empirical mengenai implementasi EMP dengan substansi visi dan misi kepolisian Republik Indonesia atau POLRI yang tertuang dalam program PROMOTER. Analisa awal menunjukkan bahwa dengan adanya EMP penyidik di SUBDIT JATANRAS Pola Metro Jaya dapat menyelesaikan proses penyidikan lebih efisien dan meningkatkan kinerja penyidik. Namun demikian, belum terdapat indikator yang diukur secara empirik mengenai factor yang menyebabkan EMP menjadi pendorong dalam efektivitas kinerja penyidik. Selain itu, penerapan IT merupakan hal yang dituntut untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat modern yang sangat kompleks. Oleh karenanya, perlu diuji apakah EMP merupakan tuntutan perubahan zaman yang dibutuhkan oleh penyidik, dan apakah EMP telah merepresentasikan kebutuhan POLRI dalam visi misi yang tertuang secara komprehensif pada PROMOTER. Penelitian ini menggunakan mix-method research yang mana data kuantitatif melalui kuesioner akan diukur secara numerical dan menemukan indikator yang perlu di gali lebih jauh mengenai implementasi EMP. Penelitian ini menggunakan tiga teori yang spesifik menjelaskan pengaruh implementasi IT di kepolisian, teori efektivitas kinerja di departemen kepolisian yang membahas manajemen system informasi, dan konseptual mengenai strategi manajemen strategis, yang mana akan menjawab indikator-indikator dalam kuesioner. Penelitian ini akan menemukan factor yang spesifik terhadap efektivitas kinerja penyidik melalui penerapan EMP. Hal ini akan menunjang perbaikan system dan improvisasi kelembagaan jika peneliti menemukan indikator yang kurang memenuhi tujuan dari program PROMOTER dan efektivitas kinerja penyidik. ......This research is a descriptive explanatory to answer how the impact of IT implementation that represented by Elektronik Manajemen Penyidikan (EMP) towards the effectivity performances of investigator personnel at SUBDIT JATANRAS Polda Metro Jaya. Furthermore, this research will examine the effectiveness indicators through perspective of PROMOTER agenda and examines that with empirical evidence that found by field study through this research. The initial findings that became this research foundation for research questions found that the EMP implementation shows its effectiveness by examine through job performances quality of the investigators at SUBDIT JATANRAS Polda Metro Jaya. However, this IT implementation among the investigation has been never evaluate yet or even reviewed by recent research. Moreover, the EMP implementation was not the only factor that could works to examine investigators performance. There are several factors that could be another reason why the effectivity of SUBDIT JATANRAS Polda Metro Jaya increasing, such as the line goals of PROMOTER that complemented the EMP implementation. Therefore, this research will not only measure the EMP implementation, yet the other factors such as PROMOTER agenda. Since EMP was implemented while the PROMOTER also pushed by the POLRIs structure which one of the agenda is to answer the society complexity that also has effects to the police performance. This research employs several theories and concept that usually also employed by recent research about measuring IT implementation among police officers. Those theory and concepts such as IT implementation for law enforcement, data management, theory of police effectivity, and the management strategic concept. This research also will employ mixed-method research, where the quantitative will answer this research by numerical measurement, and the qualitative will completing and explaining what numerical data has found. From comprehensive data gathering, this research aims to evaluate the EMP implementation among SUBDIT JATANRAS Polda Metro Jaya and found the most and the lowest indicators that could improving the EMP implementation.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan usulan penilaian efektivitas kinerja auditor internal dengan menggunakan kerangka balanced scorecard. Penelitian ini dilakukan karena auditor internal atau yang biasa disebut Aparat Pengawas Intern Pemerintah APIP di Pemerintah Kota Depok belum melakukan penilaian atas efektivitas kinerja secara mandiri. Hasil penelitian menunjukkan pada perspektif keuangan, akuntabilitas kinerja telah memiliki penilaian yang baik dengan terlaksananya optimalisasi penyerapan anggaran dan realisasi kinerja secara optimal. Perspektif pelanggan menunjukkan bahwa auditan telah melaksanakan rekomendasi yang diberikan dan APIP telah merespon kasus pengaduan yang dilaporkan oleh masyarakat. Perspektif proses bisnis internal mencerminkan APIP perlu untuk mengawasi hasil audit internal guna menghindari kesalahpahaman atas laporan hasil audit. Perspektif pertumbuhan dan pembelajaran dicapai dengan mengikutsertakan para APIP dalam pelatihan-pelatihan yang diadakan, bukan hanya pelatihan struktural tetapi juga pelatihan fungsional.

---

ABSTRACT
This study aims to provide the proposed assessment of the effectiveness of internal auditor performance by using a balanced scorecard framework. This research was conducted as an internal auditor or so called Aparat Pengawas Intern Pemerintah APIP in Pemerintah Kota Depok has not made an assessment of the effectiveness of performance independently. The results show the financial perspective, accountability for performance has had a good rating with the implementation and realization of budget absorption optimization optimal performance. Customer perspective indicates that the auditee has implemented the recommendations and APIP has responded to the complaints of cases reported by the public. Internal business process perspective reflects APIP need to monitor the results of internal audits in order to avoid misunderstandings on the audit report. Learning and growth perspective is achieved by including the APIP in the trainings are held, not only structural training but also functional training.

Abstrak :
Penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan bukti empiris atas pengaruh kinerja Dewan Komisaris (BOC) dan Komite Audit (AC) pada nilai perusahaan. Selain itu, penelitian ini berupaya untuk memberikan bukti empiris atas peranan bank yang diukur berdasarkam besaran hutang bank perusahaan dalam memperkuat pengaruh efektivitas kinerja BOC dan AC terhadap nilai perusahaan. Pengujian dilakukan dengan metode regresi linier berganda pada 333 perusahaan yang terdaftar dalam Indonesia Stock Exchange pada tahun 2018. Efektivitas kinerja Dewan Komisaris dan Komite Audit yang diukur menggunakan metode skoring dari penelitian Hermawan (2011). Penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa kinerja Dewan Komisaris yang efektif memberikan pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Peranan struktur pendukung yaitu Komite Audit memiliki pengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan, selain itu bank sebagai pihak yang dapat mendukung fungsi pengawasan dapat memperkuat hubungan antara kinerja Komite Audit terhadap nilai perusahaan. Bukti yang diungkapkan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa peran pihak pendukung seperti bank dapat memperkuat proses pengawasan dan pengendalian yang dilakukan Komite Audit. ......This study aims to provide empirical evidence on the effectiveness of the board of commissioners (BOC) and the audit committee (AC) to the company value measured by PBV. In addition, this study seeks to provide empirical evidence on the role of banks as measured by the magnitude of loans in strengthening the influence of BOC and AC effectiveness on company value. The research hypotheses were tested using multiple regression model with a sample of 333 companies listed in Indonesia's Stock Exchange during 2018. The effectiveness of BOC and AC was measured by scoring method based on Hermawan (2011) study. This study provides empirical evidence that the effectiveness of the Board of Commissioners have a positive influence on firm value. The role of the supporting structure, namely the Audit Committee has positive influence on the company value. Moreover, the bank as a party that can support the supervisory function strengthen the influence of the effectiveness of Audit Committee on company value. The evidence provided by this study show that bank as a supporting party can strengthen the monitoring and controlling function of Audit Committee.

Abstrak :
Setiap organisasi ingin tumbuh dan berkembang, maka dari itu untuk dapat mengembangkan organisasi diperlukan pula pengelolaan sumber daya manusia yang professional karena manusialah yang menjadi pelaksana dari suatu organisasi. Salah satu pengelolaan sumber daya manusia yaitu melalui manajemen kinerja. Manajemen kinerja yang berusaha menyelaraskan aktivitas tenaga kerja, hasil dengan tujuan organisasi dapat mensukseskan tercapainya strategi organisasi (Noe et Al, 2003) dan dapat memperbaiki serta mengembangkan organisasi dan unsur-unsur di dalamnya (Cascio, 2003). Kegiatan manajemen kinerja yang diantaranya adalah merencanakan kinerja, membimbing karyawan dan melakukan pengukuran/ penilaian kinerja berjalan secara berkesinambungan. Salah satu kegiatan yang cukup vital dalam manajemen kinerja adalah penilaian kinerja, hal ini disebabkan penilaian kinerja dapat membantu menumbuhkan motivasi, inisiatif, rasa tanggung jawab yang dapat merangsang kayawan untuk menampilkan kinerja yang lebih baik (Ivancevich, 2001) Selain itu penilaian kinerja seringkali dijadikan dasar dalam membuat keputusan mengenai ketenagakerjaan.

Hal ini berlaku pula di Bank AAA yang menggunakan penilaian kinerja sebagai dasar untuk membuat keputusan mengenai perkembangan karyawan dan pemberian bonus.. Namun berdasarkan hasil diskusi dengan pihak SDM Bank AAA terdapat beberapa masalah yang dapat menyebabkan kurang optimalnya hasil penilaian kinerja selama ini yaitu: formulir penilaian kinerja yang dibedakan atas tiga kelompok job grade, menyebabkan kekurangcermatan dan kekurangtajaman penilaian mengenai kinerja karyawan, kemudian format penilaian kinerja yang menyantumkan angka, aspek penilaian yang masih terlalu umum, serta adanya keluhan dari karyawan mengenai ke tidakadilan penilaian kinerja selama ini, Untuk menjawab permasalahan tersebut, diajukan usulan rancangan manajemen kinerja dan penilaian kinerja berdasarkan kompetensi pada Bank AAA. Metode yang diusulkan merupakan metode campuran target kinerja dengan kompetensi Terdapat empat tahapan dalam melaksanakan manajemen kinerja, kemudian masing-masing tahapan dibagi lagi ke dalam beberapa Iangkah. Tahapan tersebut adalah tahap perencanaan, tahap eksekusi/ pelaksnaan, tahap assessment atau tahap penilaian kinerja dan terakhir tahap evaluasi. Rancangan ini bertujuan agar dapat lebih menginteglasikan salah satu kegiatan SDM ini dengan kegiatan SDM lainnya sehingga nantinya keputusan yang berhubungan dengan pengembangan karir, perbaikan kinerja, pengembangan, pelatihan, sistem imbalan, promosi dapat mengacu pada manajemen kinerja dan penilaian kinerja.

Abstrak :
Tesis ini meneliti efektivitas penerapan Sistcm Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) dengan dikeluarkannya Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) pada tahun 2003. Tujuan pertama tesis ini adalah meneliti pengaruh penerapan SAKIP - sebagai alat rnanajemen stratcgis dan laporan akuntabilitas - terhadap kinelja pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang diwakili oich Dinas-dinas Pendidikan, Kesehatan, Pertanian, dan Pekerjaan Umum. Pengaruh penerapan SAKIP sesudah diterapkannya Pedoman LAKTP diuji menggunakan data time series dengan metode uji beda berpasangan terhadap efektivitas kinerja pencapaian sasaran Renstra yang dilaporkan dalam LAKIP tahun 2003, 2004, 2005, dan 2006. Hasilnya, SAKIP secara signifikan berpengaruh terhadap peningkatan efektivitas kinerja pencapaian sasaran secara keseluruhan. SAKIP berpengaruh berbeda tcrhadap peningkatan kinerja bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, dan pekemjaan umum. SAKIP secara signifikan meningkatkan kinerja bidang pendidikan dalam periode 2003-2006 pada taraf signifikansi >=90%. SAKIP juga secara signifikan meingkatkan kinexja bidang-bidang Iainnya tetapi pada tingkat signiiikansi yang lebih rendah (85-90%) dan hanya pada sebagian tahun diantara tahun 2004, 2005 dan 2006. Tujuan kedua adalah untuk meprediksi faktor-falctor yang mempengaxuhi efcktivitas penerapan SAI-(IP. Empat variahel utama atau variabel laten digunakan dalarn penelitian ini, yaitu: tiga variabel bebas yang terdiri atas: Pcdoman LAKIP (L), Komitrnen Pemerintah Daerah (K), dan Dukungan Pemexintah Pusat (D), serta satu variabel tidak bebas, yaitu: Efektivitas Penerapan SAKIP (P). Setiap variabei laten diamati melalui indikator-indikator atau variabel-variabel pengukuran yang terdiri alas 20 item yang diidentifikasi dan diuji sebagai faktor-faktor efcktivilas penerapan SAKIP. Penelitian ini mcnggunakan data primer dari persepsi responden yang dihasilkan dari pengumpulan data menggunakan kuisioner dengan metode angket. Metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotuesis adalah PLS (Partial Least Square) yang merupakan salah satu metode dalam Structural Equation Modeling (SEM). Kesimpulan yang dihasilkan adalah: Pedoman LAKLP, Komitmen Pemedntah Daerah, dan Dukungan Pemerintah Pusat secara signifikan berpengaruh terhadap Efektivitas Penerapan SAKJP. Melalui analisis model struktural dengan program Smart PLS faktor-faktor lebih detil dapat dipilih untuk keperluan pembuatan kebiiakan dan pengambilan keputusan untuk memperbaiki penerapan SAKIP selanjutnya,;This thesis assessed effectiveness of Government Performance Accountability System (Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerimah - SAKIP) in Kabupaten Tasikmalaya. ......The first objective is to investigate the effect of SAKIP - as a strategic management tool and accountability report - on the local govemment performance of Kabupatcn Tasikmalaya represented by education, health, agriculture, and public works sectors. The effect of SAKIP implementation within period of 2003-2006 since LAKIP guideline issuance in 2003 is tested using paired sample test using time series data of effectiveness of Renstra?s goal achievement reported in the LAKIP of 2003, 2004, 2005 and 2006. The result shows that SAKIP is significantly affecting Renstra?s goal achievement of the whole sectors, and is also significantly affecting Renstra?s goal achievement by sector in different weight of effect. By sector, SAKIP is significantly increasing education performance within the period of 2003-2006 at significance level of >=90%, and is also significantly increasing the other sectors? performance but at lower significance level (85-90%) and only at partial year amongst 2004, 2005 and 2006. The second objective is to predict the affecting factors of effectiveness of SAKIP. Four types of main or latent variables involved in this research are: three independent or exogenous variables consisting of: L (LAKIP Guideline - Pedoman LAKIP), K (Local Government Commitment - Komitmen Pemerinfah Daerah), and D (Central Government Support - Dukungan Pemerintah Pusat); and one dependent or endogenous variable namely P (Effectiveness of SAKIP - Efékrivitas Penerapan SAKIP). Each latent variable is observed by measurement indicators/variables consisting of 20 items which are identified and tested as factors of effectiveness of SAKIP. This research used primary data of respondents perception resulted ti-om data collection using questionnaire with envelope method. Analytical method used for testing hypothesis is Smart PLS (Partial Least Square) one of Sfruclural Equation Modeling (SEM) methods. Conclusions resulted from this research is: LAKIP Guideline, Local Government Commitment, and Central Government Support are significantly affecting the effectiveness of SAKIP. Through Smart PLS analysis, detailed factors affecting effectiveness of SAKIP can be selected for purpose of policy and decision making for improvement of SAKIP implementation in the future.