Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini menganalisis tentang efektivas hukum pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-procurement) dari segi efektivitas perundang-undangannya dengan mengacu pada prespektif organisatoris pada pengadaan barang dan jasa pemerintah serta peranan lembaga pengawas terhadap pengadaan barang dan jasa pemerintah. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dengan bahan hukum yaitu peraturan perundang-undangan. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dilihat dari segi empiris yang digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Hasil penelitian adalah bahwa undang-undang yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa belum memberikan sanksi yang cukup tegas sehingga masih terjadi adanya pelanggaran tetapi dengan adanya eprocurement, pengadaan barang dan jasa menjadi lebih transparan.

---

This thesis is analyzed about the law effectiveness in government e- procurement referring to organization perspective on the government procurement and the role of controlling boards. The method of data collecting is done by studying the law material literatures, i.e. the act regulations. Emperies qualitative analysis is applied to analyze the studied literature data.

The result of this research is the act that regulates procurement does not provide a penalty/punishment. This can be lead to the law infringement but since the e-procurement is applied the procurement is fairer (more transparant)."

"Hukum merupakan sebuah sistem. Hukum tidak berhenti pada tataransubstansi saja, melainkan juga melibatkan unsur lain, yakni struktur dan kultur hukum. Secara normatif, hak atas kebebasan beragama merupakan hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi. Meski demikian, pada prakteknya, angka pelanggaran terhadap hak atas kebebasan beragama tersebut makin meningkat dalam beberapa waktu terakhir. Salah satu kasus pelanggaran yang paling banyak terjadi adalah pelanggaran terhadap hak atas kebebasan beragama bagi JemaahnAhmadiyah Indonesia (JAI).Sejak dinyatakan sesat melalui fatwa MUI tahun 2005 lalu, kekerasan atas nama agama terhadap Ahmadiyah makin marak terjadi. Produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah disinyalir diskriminatif terhadap mereka. Masyarakat pada umumnya juga memiliki nilai-nilai tertentu yang menentukan bagaimana mereka bersikap terhadap hak atas kebebasan beragama. .Sementara itu, aparat penegak hukum juga memiliki andil dalam menentukan efektivitas hukum terkait jaminan hak atas kebebasan beragama. Dalam kerangka sistem hukum, penguraian tentang masyarakat menggambarkan kultur hukum, dan kinerja aparat penegak hukum memperlihatkan bagaimana struktur hukum bekerja."

"Penelitian ini menganalisis peranan pemerintah dalam pemantapan hubungan perburuhan yang dikaitkan dengan upaya perluasan kesempatan kerja di Indonesia. Tesis ini didasarkan pada penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian lapangan ini dilakukan dengan menerapkan tipe perencanaan penelitian "case-study". Obyek penelitian ini perusahaan-perusahaan swasta yang bergerak di bidang manufaktur. Sebagai sampling, PT. Southern Cross Textile Industry (PT. SCTI) dipilih sebgai perusahaan yang mewakili perusahaan- perusahaan manufaktur yang memproduksi barang-barang kebutuhan primer."

"Ketentuan lembur dalam UU No. 6 Tahun 2023, PP No. 35 Tahun 2021 dan PP No. 36 Tahun 2021 telah diterapkan dalam Peraturan Perusahaan untuk karyawan level staff di PT. X, untuk mengantisipasi terjadinya kekosongan hukum yang dalam hal ini berpengaruh terhadap tujuan dasar hukum, namun fakta yang terjadi pemberlakuan lembur untuk karyawan level staff masih belum dilaksanakan sepenuhnya oleh perusahaan. Mengingat terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan dengan tidak memberikan hak lembur dan upah lembur kepada karyawan level staff, dengan berbagai alasan. Sehingga permasalahan yang di bahas dalam tesis ini adalah hukum poisitif mengenai lembur bagi karyawan level staff, faktor yang berperan dalam efektivitas hukum, dan bagaimana yang seharusnya pengaturan lembur bagi karyawan level staff di PT. X. Dengan menggunakan metode penelitian doktrinal atau yuridis normatif, sumber data utama yang digunakan yaitu data sekunder yang didukung dengan data hasil wawancara kepada informan. Pengolahan data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan lembur telah diatur dalam hukum positif baik dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 dan Peraturan Perusahaan, namun ternyata dalam pelaksanannya belum dilaksanakan sebagaimana mestinya karena terdapat beberapa faktor yang berperan, dan idealis atas pengaturan lembur bagi karyawan level staff.

---

Provisions for overtime in Law no. 6 of 2023, PP no. 35 of 2021 and PP No. 36 of 2021 has been implemented in Company Regulations for staff level employees at PT. X, to anticipate the occurrence of a legal vacuum which in this case affects the basic objectives of the law, but the fact that there is an enforcement of overtime for staff level employees has not been fully implemented by the company. Given that there have been violations committed by companies by not providing overtime rights and overtime pay to staff level employees, for various reasons. So that the problems discussed in this thesis are positive laws regarding overtime for staff level employees, factors that play a role in the effectiveness of the law, and how overtime should be regulated for staff level employees at PT. X. By using normative doctrinal or juridical research methods, the main data source used is secondary data which is supported by data from interviews with informants. Qualitative data processing. The results of the study show that the overtime policy has been regulated in positive law both in Law no. 6 of 2023, Government Regulation no. 35 of 2021, Government Regulation No. 36 of 2021 and Company Regulations, but it turns out that the implementation has not been implemented properly because there are several factors that play a role, and are idealistic about overtime arrangements for staff level employees."

"[ABSTRAKPenulisan ini dibuat untuk menjabarkan efektivitas whistleblowing sebagai upayapemberantasan korupsi di Indonesia, dengan mempertimbangkan faktor-faktorsosiologi hukum yang ada di Indonesia. Analisa faktor-faktor sosiologi hukumuntuk mengukur efektivitas whistleblowing, penulisan ini menggunakanpemikiran dari William M Evan mengenai efektivitas hukum. Penulisan inimenggunakan metode kajian kepustakaan melalui penelusuran data sekunder yangberkaitan dengan fokus penulisan. Penulisan ini menyimpulkan bahwa faktorfaktor sosiologi hukum yang ada di Indonesia kurang mendukung perlindungan dan kurang mendorong masyarakat untuk menjadi whistleblower. Adanya kondisi ini menyebabkan whistleblowing menjadi sulit untuk berjalan dengan efektif dalam memberantas korupsi di Indonesia.

---

ABSTRACTThis paper is designed to describe the effectiveness of the whistleblowing in aeffort to eradicate corruption in Indonesia, by considerasing the factors ofsociology of law in Indonesia. Analysis of the factors in the sociology of law tomeasure the effectiveness of whistleblowing, this paper uses William M Evanthought about the effectiveness of law. This paper is using library researchthrough the search secondary data relating the focus of paper. This paperconcludes that the factors of sociology of law in Indonesia is less support and lessprotection to encourage people to be a whistleblowers. The existence of theseconditions cause whistleblowing becomes difficult to operate effectively in combating corruption in Indonesia. , This paper is designed to describe the effectiveness of the whistleblowing in aeffort to eradicate corruption in Indonesia, by considerasing the factors ofsociology of law in Indonesia. Analysis of the factors in the sociology of law tomeasure the effectiveness of whistleblowing, this paper uses William M Evanthought about the effectiveness of law. This paper is using library researchthrough the search secondary data relating the focus of paper. This paperconcludes that the factors of sociology of law in Indonesia is less support and lessprotection to encourage people to be a whistleblowers. The existence of theseconditions cause whistleblowing becomes difficult to operate effectively in combating corruption in Indonesia. ]"

"Tesis ini membahas mengenai dampak pelanggaran ketentuan biaya akuisisi pada lini usaha asuransi harta benda dan lini usaha asuransi kendaraan bermotor berdasarkan Surat Edaran OJK No. 6/SEOJK.05/2017, permasalahan yang akan dibahas adalah efektivitas pengaturan biaya akuisisi dalam Surat Edaran OJK No. 6/SEOJK.05/2017 serta dampak dari adanya pelanggaran pemberian biaya akuisisi terhadap tertanggung dan perusahaan asuransi umum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif serta menggunakan teori efektivitas hukum yang dikemukakan Lawrence Meir Friedman. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Surat Edaran OJK No. 6/SEOJK.05/2017 belum efektif dalam mengatur ketentuan pemberian biaya akuisisi yang berdampak terhadap kesehatan perusahaan asuransi dan tertanggung. Penulis menyarankan Otoritas Jasa Keuangan perlu melakukan langkah perbaikan untuk mengatur lebih rinci terkait pemberian biaya akuisisi dalam suatu peraturan perundang-undangan.

---

This thesis analyses the impact of the breach of the acquisition cost provisions on the property and motor vehicle insurance pursuant to OJK Circular Letter No. 6/SEOJK.05/2017, the research questions to be discussed is the effectiveness of OJK Circular Letter No. 6/SEOJK.05/2017 in regulating the acquisition cost and the impact of the breach for the insured and general insurance companies. This research uses normative juridical research methods and the theory of legal effectiveness proposed by Lawrence Meir Friedman.

The results of this research show that the OJK Circular Letter No. 6/SEOJK.05/2017 has not been effective in regulating acquisition costs and the breach has an impact for the insured and the sound practice of insurance. The author suggests Otoritas Jasa Keuangan needs to take corrective steps to regulate the acquisition cost in a more detailed statutory regulation."

"Dalam hukum persaingan usaha di Indonesia, terdapat prosedur penyelesaian perkara yang dapat ditempuh tanpa melalui tahapan-tahapan persidangan di pengadilan, yakni prosedur Perubahan Perilaku. Apabila penyelesaian perkara persaingan usaha berhasil dilakukan dengan menggunakan prosedur Perubahan Perilaku, perkara tidak dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Pendahuluan sehingga akan membebaskan Terlapor dan penegak hukum dari proses persidangan yang berkepanjangan. Akan tetapi, dalam penerapannya prosedur Perubahan Perilaku di Indonesia belum berjalan secara efektif dan optimal. Penelitian ini membandingkan pengaturan prosedur Perubahan Perilaku di Indonesia dengan Consent Decree di Amerika Serikat, sebagai negara yang penegakan hukum persaingan usahanya sudah jauh lebih baik. Dari perbandingan tersebut didapat kesimpulan bahwa terdapat ketentuan-ketentuan mengenai Perubahan Perilaku dalam Perkom No. 1 Tahun 2019 yang masih rancu dan menimbulkan ketidakpastian hukum, serta ambiguitas dalam perangkat aturan tersebut yang menghambat penerapannya di Indonesia. Oleh sebab itu, berkaca pada Amerika Serikat, Indonesia dapat mengadopsi beberapa ketentuan dari pengaturan Consent Decree sehingga penerapan prosedur Perubahan Perilaku di Indonesia dapat menjadi lebih efektif dan optimal.

---

Indonesian competition law has a case handling procedure where the business competition case can be resolved without going through a trial in court, namely the Perubahan Perilaku procedure. If the settlement of the business competition case is successfully carried out using the Perubahan Perilaku procedure, the case will not proceed to the Preliminary Examination stage so that it will free both the Defendant and KPPU from a prolonged trial process. However, the implementation of the Perubahan Perilaku procedure in Indonesia has not implemented effectively and optimally. This study compares the regulation of the Perubahan Perilaku procedure in Indonesia with Consent Decree in the United States of America, a country that has long enforced antitrust law. From this comparison, it can be concluded that there are provisions regarding Perubahan Perilaku in Perkom No. 1 of 2019 which create legal uncertainty and loophole that hinder its implementation in Indonesia. Therefore, by taking the United States of America as a model, Indonesia could adopt several provisions of the Consent Decree procedure regulations so that the implementation of the Perubahan Perilaku procedure in Indonesia can be more effective and optimal."

"Pemenuhan hak masyarakat dalam bidang pelindungan data pribadi dapat diukur dengan efektif atau tidaknya penerapan regulasi pelindungan data pribadi (PDP) di Indonesia. Penelitian ini menggunakan perspektif sosiologi hukum di mana analisis terhadap efektivitas menggunakan tujuh parameter efektivitas hukum oleh William M. Evan. Analisis kemudian diklaster berdasarkan konsep evaluasi regulasi dalam studi analisis kebijakan dan regulasi, di mana tiga pondasi evaluasi regulasi oleh Coglianese menjadi konsep pelengkap. Untuk melihat apakah regulasi pelindungan data pribadi telah dibuat sesuai dengan fenomena empiris, peneliti juga melakukan rekapitulasi kasus kebocoran data pribadi yang dianalisis dengan konsep lifestyle-routine activity theory (LRAT) untuk melihat peningkatan risiko kebocoran data pribadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara sosiohistoris pembentukan regulasi PDP belum sesuai dengan tujuan utama untuk melindungi data pribadi masyarakat, di mana kedaulatan data masyarakat bukan menjadi tujuan utama. Berdasarkan efektivitas hukum, penempatan sanksi-sanksi dalam peraturan perundang-undangan belum cukup optimal karena masih mempertimbangkan kepentingan sektoral. Kesimpulan dari penelitian ini agar pemerintah mempertimbangkan adanya sanksi yang lebih memaksa bagi korporasi untuk mencegah kapitalisasi data pribadi yang dapat mendorong adanya kegagalan pelindungan data pribadi dan segera merilis pedoman tata kelola pelindungan data pribadi agar penerapan UU PDP menjadi keharusan kepatuhan organisasi.

---

The fulfillment of human rights in personal data protection can be measured by whether or not implementing personal data protection regulations (PDP) is effective in Indonesia. This research uses a sociology of law perspective where analysis of effectiveness uses seven parameters of the effectiveness of law by William M. Evan. The analysis is then clustered based on the concept of regulatory evaluation in policy and regulatory analysis studies, where Coglianese's three foundations of regulatory evaluation become complementary concepts. To see whether personal data protection regulations have been made by empirical phenomena, researchers also recapitulated cases of personal data leakage which were analyzed using the lifestyle-routine activity theory (LRAT) concept to see the increased risk of personal data leakage. The research results show that sociohistorically the formation of PDP regulations has not been following the main aim of protecting citizens' personal data, where sovereignty of their data is not the main goal. Based on the effectiveness of the law, the placement of sanctions in statutory regulations is not optimal because it still considers sectoral interests. This research concludes that the government applies more compelling sanctions for big corporations to prevent the capitalization of personal data which can lead to failures in personal data protection. The government must also immediately release personal data protection governance guidelines so that the PDP regulation implementation becomes mandatory for organizational compliance requirement."

"Letter of Rogatory menjadi metode dalam memperoleh alat dan atau barang bukti di luar negeri. Dalam pelaksanaan penanganan letter of rogatory terdapat sebuah konvensi internasional bernama Taking Evidence Abroad 1970 yang menjadi bentuk formal kerja sama internasional untuk mendapatkan bantuan timbal balik hukum dalam masalah perdata. Indonesia belum meratifikasi Taking Evidence Abroad 1970, namun membuat PKS Indonesia-Thailand 1978 meskipun tidak terdapat informasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, Indonesia yang belum mempunyai sumber hukum positif hukum acara perdata internasional memerlukan kerja sama internasional, dan jika belum terdapat kerja sama tersebut, maka untuk mengisi kekosongan hukum untuk dibuat Nota Kesepahaman 2018. Penelitian ini dikaji dengan menggunakan metode penelitian normatif-yuridis. Lalu, dengan didukung dengan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif untuk penanganan letter of rogatory yang komprehensif. Dengan ini, permasalahan yang diangkat adalah untuk mengkaji penerapan letter of rogatory pada Taking Evidence Abroad 1970, Perjanjian Kerja Sama Indonesia-Thailand 1978, dan Nota Kesepahaman 2018, dan untuk melihat efektivitas pelaksanaannya dari faktor penegak hukum dan faktor sarana dan fasilitas untuk melihat penanganan yang efektif. Dari penelitian ini didapatkan kesimpulan bahwa dalam sejumlah ketentuan yang berbeda, penanganan letter of rogatory pada Nota Kesepahaman 2018 lebih bersifat domestik, sehingga memiliki ketentuan yang lebih bersifat teknis dalam mengatur penanganan letter of rogatory di Indonesia menurut ketentuan tersebut dibandingkan dengan ketentuan lainnya meskipun terdapat persamaan ataupun perbedaan dalam sistem dan alur penanganan letter of rogatory, dan dalam mengkaji efektivitas hukum dari faktor penegak hukum dan sarana serta fasilitas penanganan letter of rogatory pada Pengadilan Negeri Tangerang sudah berjalan dengan baik, namun terdapat yang perlu ditingkatkan, ditambahkan, dan perlu diperbaiki.

---

A Letter of Rogatory is a method of obtaining tools and/or evidence abroad. In the implementation of handling letters of rogatory, there is an international convention called Taking Evidence Abroad 1970 which became a formal form of international cooperation to obtain mutual legal assistance in civil matters. Indonesia has not ratified Taking Evidence Abroad 1970, so Indonesia made the 1978 Indonesia-Thailand Cooperation Agreement although there is no information on its implementation. Therefore, Indonesia, which does not yet have a positive legal source of international civil procedure law, needs international cooperation, and if there is no such cooperation, then to fill the legal vacuum for the 2018 Memorandum of Understanding. This research is studied using normative-juridical research methods. Furthermore, it is supported by secondary data in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials which are analyzed qualitatively for comprehensive handling of letters of rogatory. With this, the problem raised is to examine the application of letters of rogatory in Taking Evidence Abroad 1970, the 1978 Indonesia-Thailand Cooperation Agreement, and the 2018 Memorandum of Understanding, and to see the effectiveness of its implementation from law enforcement factors and facilities factors to see effective implementation. From this research, it is concluded that in several different provisions, the handling of letters of rogatory in the 2018 Memorandum of Understanding is more domestic in scope, therefore it has more technical requirements in regulating the handling of letters of rogatory in Indonesia according to these provisions compared to other conditions even though there are similarities or differences in the system and flow of handling letters of rogatory, and in assessing the legal effectiveness of law enforcement factors and facilities and facilities for handling letters of rogatory at the Tangerang District Court has been running well, but there are things that need to be improved, added and need to be improved."

"Tesis ini membahas mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia. Indonesia telah mengaksesi Konvensi New York 1958 sejak 1981 yang berarti Indonesia tunduk pada konvensi untuk mengakui dan melaksanakan putusan dari arbitrase asing. Selanjutnya Indonesia membuat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing sebagai peraturan pelaksana dan mengisi kekosongan dari peraturan hukum. Pada tahun 1990 dibuat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang memuat peraturan mengenai arbitrase asing. Meskipun telah terdapatnya aturan yang mengatur mengenai putusan arbitrase asing akan tetapi pelaksanaan dari putusan arbitrase asing belum berjalan dengan baik. Indonesia dianggap sebagai “unfriendly arbitration state” yang terkadang sulit untuk melaksanakan putusan arbitrase, terutama yang melibatkan pihak asing. Pelaksanaan ini menjadi penting sebab penyelesaian sengketa kerap menjadi pilihan utama bagi investor asing. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah doktrinal terhadap bahan hukum serta dilakukan studi putusan dengan Nomor Putusan 26/PK/Pdt.Sus-Arbt/2016, Putusan Nomor 88 PK/Pdt.Sus-Arbt/2014, Putusan Nomor 795 K/Pdt.Sus-Arbt/2017. Putusan Nomor 154 K/Pdt/2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki ketentuan hukum mengenai putusan arbitrase asing. Pada studi putusan menunjukkan terdapat satu putusan yang ditolak dan tiga putusan yang diterima untuk diakui akan tetapi pihak yang kalah dalam putusan tersebut mengajukan upaya hukum sehingga putusan arbitrase asing tidak berjalan. Efektivitas dari putusan arbitrase belum berlaku efektif.

---

This thesis discusses the recognition and implementation of foreign arbitration awards in Indonesia. Indonesia has acceded to the 1958 New York Convention since 1981, which means that Indonesia is subject to the convention to recognize and enforce awards from foreign arbitration. Furthermore, Indonesia made Supreme Court Regulation Number 1 of 1990 Concerning Procedures for Executing Foreign Arbitration Awards as implementing regulations and filling the gaps in legal regulations. In 1990 Law Number 30 of 1999 Concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution was enacted which contained regulations regarding foreign arbitration. Even though there are rules governing foreign arbitration awards, the implementation of foreign arbitration awards has not gone well. Indonesia is considered an “unfriendly arbitration state” where it is sometimes difficult to implement arbitration awards, especially those involving foreign parties. This implementation is important because dispute resolution is often the main choice for foreign investors. The research method used in this research is doctrine on legal materials and a decision study was carried out with Decision Number 26/PK/Pdt.Sus-Arbt/2016, Decision Number 88 PK/Pdt.Sus-Arbt/2014, Decision Number 795 K/Pdt.Sus-Arbt/2017, Decision Number 154 K/Pdt/2018. The research results show that Indonesia has legal provisions regarding foreign arbitration awards. The study of decisions shows that there was one decision that was rejected and three decisions that were accepted to be recognized, but the party who lost the decision filed legal action so that the foreign arbitration award did not take effect. The effectiveness of the arbitration award has not yet become effective."