Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Perlindungan lingkungan hidup memerlukan pendanaan yang memadai yang salah satunya diperoleh dari Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan/EBUBL (Green Bond) yang saat ini diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 60/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (Green Bond). Namun demikian, ketiadaan standar untuk menentukan kelayakan proyek penerima Green Bond mendorong terjadinya praktik greenwashing, yaitu promosi ramah lingkungan yang menyesatkan dan tidak didasari oleh upaya yang substantif untuk mewujudkan klaim ramah lingkungan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu bagaimana perlindungan hukum bagi investor EBUBL dari risiko praktik greenwashing. Menggunakan metode yuridis-normatif, penelitian ini menemukan bahwa dugaan praktik greenwashing yang terjadi dalam pasar Green Bond umumnya meliputi dua jenis, yaitu sin of lesser of two evils serta decoupling behavior, dan didorong oleh ketiadaan standar untuk menentukan kelayakan proyek penerima Green Bond. Praktik greenwashing dalam pasar Green Bond menimbulkan berbagai akibat bagi para pemangku kepentingan, mulai dari investor, penerbit/Emiten, pemerintah, hingga masyarakat serta berdampak bagi lingkungan itu sendiri. Perlindungan hukum bagi investor EBUBL meliputi dua jenis, yaitu preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif utamanya meliputi perlindungan yang terkandung dalam syarat-syarat penerbitan EBUBL, sementara perlindungan hukum represif utamanya meliputi pengenaan sanksi yang terdapat dalam Undang-Undang terkait, serta terkandung dalam POJK Nomor 60/POJK.04/2017. ......Environmental protection requires adequate funding, one of which is obtained from Environmentally Sound Debt Securities/Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (Green Bond) which is currently regulated in Financial Services Authority Regulation (FSAR/POJK) Number 60/POJK.04/2017 concerning Issuance and Requirements for Environmentally Sound Debt Securities (Green Bond). However, the absence of standards to determine the eligibility of Green Bond recipient projects encourages the practice of greenwashing, which is a misleading promotion of environmental friendliness and is not based on substantive efforts to realize these green claims. This research aims to find out how legal protection for Green Bond investors from the risk of greenwashing practices. Using the juridical-normative method, this study found that the alleged greenwashing practices that occur in the Green Bond market generally include two types, namely the sin of lesser of two evils and decoupling behavior, and are driven by the absence of standards to determine the eligibility of Green Bond recipient projects. Greenwashing in the Green Bond market has various consequences for its stakeholders, ranging from investors, issuers, governments, to the community and has an impact on the environment itself.Legal protection for Green Bond investors includes two types, namely preventive and repressive. Preventive legal protection mainly includes the protection contained in the terms of issuance of Green Bond, while repressive legal protection mainly includes the imposition of sanctions contained in the relevant Law, as well as contained in POJK Number 60/POJK.04/2017.

Abstrak :
Meskipun Indonesia memiliki potensi besar untuk sumber energi terbarukan, beberapa penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan energi terbarukan di negara ini masih relatif rendah. Salah satu penyebab utama lambatnya perkembangan pemanfaatan energi terbarukan di Indonesia adalah terkait dengan terbatasnya pembiayaan proyek. Dalam pengaturan ini, Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan Daerah berfungsi sebagai cara alternatif untuk membiayai proyek-proyek energi terbarukan. Meskipun peraturan di Indonesia saat ini telah mengizinkan penerbitan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan oleh pemerintah daerah, sampai saat ini belum ada penerbitan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan di Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Di Prancis dan Afrika Selatan, Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan Daerah telah terbukti berhasil untuk menjadi metode pembiayaan proyek untuk proyek energi terbarukan. Skripsi ini berusaha menganalisis pendekatan terbaik untuk menerbitkan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan Daerah di dua negara utama, yaitu Prancis dan Afrika Selatan, dan memberikan rekomendasi bagi Indonesia terkait penerbitan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan Daerah. Pendekatan hukum-normatif digunakan dalam penelitian ini dikombinasikan dengan studi literatur. Kesimpulannya, kerangka peraturan Indonesia telah memungkinkan penerbitan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan Daerah, tetapi negara ini masih perlu mengembangkan kerangka kerja komprehensif yang akan menjadi standar bagi pemerintah daerah yang menerbitkan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan Daerah. ......Despite Indonesia's massive potential for renewable energy sources, multiple studies have shown that the nation utilizes relatively low renewable energy. One of the primary reasons behind the slow development of renewable energy utilization in Indonesia is related to the limited measures of project financing. Green municipal bonds are alternative financing for renewable energy projects in this setting. Although Indonesia's current legislation has permitted the issuance of green bonds by local governments, there is no precedent of green municipal bonds issuance in Indonesia. In nations like France and South Africa, green municipal bonds have proven to be a successful means of project financing for renewable energy projects. This thesis seeks to analyze the best approaches for issuing green municipal bonds in two key countries, France and South Africa, and to provide recommendations for Indonesia regarding issuing green municipal bonds. A legal-normative approach is used in this study, combined with a literature study. This research concludes that Indonesia's regulatory environment has enabled the issuance of green municipal bonds. However, the country still needs to develop a comprehensive green municipal bonds issuance framework that would serve as a standard for local governments issuing green municipal bonds.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai pengaturan pemberian insentif green bond terhadap penerbitan green bond di Indonesia. Selain itu, guna melihat apakah pengaturan green bond di Indonesia sudah dapat membantu meningkatkan perkembangan green bond secara signifikan di Indonesia, dilakukanlah perbandingan hukum terkait pengaturan pemberian insentif green bond di Indonesia dengan Singapura dan Jepang. Dalam penelitian ini terdapat pokok permasalahan yang dirumuskan, yaitu bagaimanakah pengaturan pemberian insentif green bond terhadap penerbitan green bond di Indonesia dan bagaimanakah pengaturan mengenai pemberian insentif green bond di Indonesia dibandingkan dengan di Singapura dan Jepang. Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan keseluruhan proses penelitian dilakukan dengan menggunakan metode analisis data kualitatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan pemberian insentif green bond di Indonesia belumlah dapat meningkatkan perkembangan green bond secara signifikan, sedangkan peraturan pemberian insentif green bond yang dikeluarkan oleh pemerintah Singapura dan Jepang telah berhasil meningkatkan perkembangan green bond secara signifikan di negaranya masing-masing. Saran dari penelitian ini adalah pemerintah dapat memberikan insentif dari segi moneter atau fiskal dengan berkoordinasi bersama kementerian/lembaga terkait serta pemerintah dapat memberikan pemberian insentif green bond dalam skema subsidi atau pengurangan biaya-biaya wajib untuk mendapatkan label “green” sebagaimana yang telah dijalankan oleh Singapura dan Jepang. ......This research is made to show about the Provision of Incentives in Issuing Green Bonds to Issuers in the Indonesian’s Capital Market. Moreover, to find out whether green bond regulations in Indonesia have been able to significantly increase the development of green bonds in Indonesia, a law comparison is done in this research regarding the Provision of Incentives in Issuing Green Bonds to Issuers in the Singapore’s and Japan’s Capital Market. In this research, there are two research questions, consisting of how is the Provision of Incentives in Issuing Green Bonds to Issuers in the Indonesian’s Capital Market and how is the comparison regarding Provision of Incentives in Issuing Green Bonds to Issuers between in Indonesia’s Capital Market and Singapore’s and Japan’s Capital Market. The entire process of research is conducted through a qualitative normative juridical method. This study shows that the regulation regarding green bond incentives in Indonesia has not been able to significantly increase the development of green bonds. Meanwhile, the regulation regarding granting green bond incentives issued by the governments of Singapore and Japan have succeeded in significantly increasing the development of green bonds in their countries. Recommendations from this research are the government can grant incentives from a monetary or fiscal perspective by coordinating with relevant ministries/agencies and the government can grant green bond incentives in a subsidy scheme or reduce mandatory costs to get a "green" label as has been implemented by Singapore and Japan.