Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas perlindungan hukum terhadap hak pemegang efek beragun aset dalam hal terjadi gagal bayar. Sumber pembayaran kembali efek beragun aset semata-mata berasal dari aset keuangan (misalnya tagihan) yang dialihkan oleh kreditur awal kepada manajer investasi untuk kepentingan pemegang efek beragun aset. Pengelolaan atas aset keuangan tersebut tidak dilakukan oleh manajer investasi, namun diserahkan kepada penyedia jasa, yang juga merupakan kreditur awal. Mekanisme seperti ini berpotensi menimbulkan penyedia jasa/ kreditur awal yang "nakal", misalnya kreditur awal dengan sengaja memasukkan kredit bermasalah dalam aset keuangan yang dialihkan kepada manajer investasi untuk kepentingan pemegang efek beragun aset. Risiko utama yang dihadapi pemegang efek beragun aset adalah gagal bayar. Oleh karena itu perlindungan terhadap hak pemegang efek beragun aset, terutama terhadap risiko gagal bayar, merupakan hal yang sangat penting. Dalam penelitian ini, penulis melakukan studi kasus atas Efek Beragun Aset Danareksa BTN 02 - KPR Kelas A Tahun 2011. Permasalahan yang timbul adalah apakah penerbitan Efek Beragun Aset Danareksa BTN 02 - KPR Kelas A Tahun 2011 sudah memberikan perlindungan hukum yang cukup terhadap Pemegang Efek Beragun Aset dalam hal terjadi gagal bayar dan bagaimanakah upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Pemegang Efek Beragun Aset dalam hal terjadi gagal bayar. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, hasil penelitian disajikan secara utuh melalui metode deskriptif analitis. Selanjutnya dipaparkan mengenai syarat dan prosedur penerbitan efek beragun aset serta risiko-risiko efek beragun aset disusul dengan paparan mengenai tanggung jawab manajer investasi dan bank kustodian. Kemudian penulis melakukan analisis terhadap perlindungan hak Pemegang Efek Beragun Aset dalam hal terjadi gagal bayar pada Efek Beragun Aset Danareksa BTN 02 - KPR Kelas A Tahun 2011. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa perlindungan hukum terhadap hak Pemegang Efek Beragun Aset dalam hal terjadi gagal bayar masih ditemukan masalah dan kendala, terutama dalam hal eksekusi jaminan. ......This thesis focuses on the legal protection of the rights of holders of asset backed securities in the event of issuer's default. Repayment of asset backed securities is merely sourced from a financial asset (such as claims) transferred by the originator to the investment manager for the benefit of the holders of asset backed securities. However, the investment manager does not manage the financial asset itself but rather delegate other service provider, which is also the originator, to undertake its supposed role. In this situation, the service provider/originator may have a misuse to intentionally include non-performing loans in the list of financial asset transferred to the investment manager to which it creates a major risk of default for the benefit of the holder of asset back securities. In this regard, the protection of rights of the holders of asset back securities is necessary, particularly to ensure their rights and obligations in the event of issuer' defaults. In this research, the writer refers to a case study on asset backed securities within Danareksa BTN 02 - KPR Class-A Year 2011 with the objectives to find whether it has provided an adequate protection to the rights of the holder of asset back securities in the event of issuer's default and what kind of legal remedies is provided in such event. By using a judicial normative as the basis of researchmethod, this research is then presented in a comprehensive manner utilizing a descriptive-analytical method. Furthermore, it also seeks to cover selected areas of asset backed securities, such as terms and conditions for the procedural issuance, some possible risks of asset backed securities and a brief summary of the duties of investment manager and custodian bank. The writer then analyzes the legal protection of the Holders Of Asset Backed Securities in the event of issuer's default. From this research, the writer concludes that there are still major problem and challenge in the protection of the rights of asset backed securities' holders, particularly during the collateral execution.

Abstrak :
[ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai mekanisme penerbitan efek beragun aset syariah (EBA Syariah). Metode penelitian dalam tesis ini adalah yuridis-normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, peraturan perundang-undangan, data sekunder jurnal, artikel maupun makalah yang berhubungan dengan penerbitan efek beragun aset syariah. Efek beragun aset syariah merupakan efek yang diterbitkan melalui kegiatan sekuritisasi syariah. Penerbitan efek beragun syariah diatur dalam Peraturan Bapepam-LK No. Kep-181/BL/2009 Tentang Penerbitan Efek Syariah (Peraturan No. IX.A.13). Efek Beragun Aset Syariah didefinisikan sebagai Efek yang diterbitkan oleh Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset Syariah yang portofolionya terdiri dari aset keuangan yang tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa belum terlaksananya penerbitan efek beragun aset syariah karena mekanisme yang belum lengkap terkait dengan struktur dan dukungan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini menyarankan perlunya kejelasan terkait struktur transaksi dan peraturan pendukung yang diperlukan untuk dapat terlaksananya penerbitan efek beragun aset syariah di Indonesia.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the mechanism of Islamic asset-backed securities issuance (EBA Sharia). Methods of research in this thesis is the juridical-normative done by researching library materials, legislation, secondary data journals, articles and papers related to the issuance of Islamic asset-backed securities. Islamic asset-backed securities are securities issued by securitization activities sharia. Issuance of sharia-backed securities regulated in Bapepam-LK No. Kep-181 / BL / 2009 Concerning Issuance of Islamic Securities (Regulation No. IX.A.13). Shariah Asset Backed Securities are defined as securities issued by the Investment Contract Asset Backed Securities Sharia portfolio consists of financial assets that do not conflict with Sharia principles in the Capital Market. The results of this study concluded that the implementation has not been publishing Islamic asset-backed securities due to incomplete mechanisms associated with the structure and support of the legislation. Therefore, in this study suggest the need for clarity related to the structure of the transaction and regulatory support necessary to the implementation of Islamic asset-backed securities issuance in Indonesia.;This thesis discusses the mechanism of Islamic asset-backed securities issuance (EBA Sharia). Methods of research in this thesis is the juridical-normative done by researching library materials, legislation, secondary data journals, articles and papers related to the issuance of Islamic asset-backed securities. Islamic asset-backed securities are securities issued by securitization activities sharia. Issuance of sharia-backed securities regulated in Bapepam-LK No. Kep-181 / BL / 2009 Concerning Issuance of Islamic Securities (Regulation No. IX.A.13). Shariah Asset Backed Securities are defined as securities issued by the Investment Contract Asset Backed Securities Sharia portfolio consists of financial assets that do not conflict with Sharia principles in the Capital Market. The results of this study concluded that the implementation has not been publishing Islamic asset-backed securities due to incomplete mechanisms associated with the structure and support of the legislation. Therefore, in this study suggest the need for clarity related to the structure of the transaction and regulatory support necessary to the implementation of Islamic asset-backed securities issuance in Indonesia, This thesis discusses the mechanism of Islamic asset-backed securities issuance (EBA Sharia). Methods of research in this thesis is the juridical-normative done by researching library materials, legislation, secondary data journals, articles and papers related to the issuance of Islamic asset-backed securities. Islamic asset-backed securities are securities issued by securitization activities sharia. Issuance of sharia-backed securities regulated in Bapepam-LK No. Kep-181 / BL / 2009 Concerning Issuance of Islamic Securities (Regulation No. IX.A.13). Shariah Asset Backed Securities are defined as securities issued by the Investment Contract Asset Backed Securities Sharia portfolio consists of financial assets that do not conflict with Sharia principles in the Capital Market. The results of this study concluded that the implementation has not been publishing Islamic asset-backed securities due to incomplete mechanisms associated with the structure and support of the legislation. Therefore, in this study suggest the need for clarity related to the structure of the transaction and regulatory support necessary to the implementation of Islamic asset-backed securities issuance in Indonesia]

Abstrak :
Sekuritisasi aset merupakan strategi inovatif untuk memperoleh sumber dana jangka panjang, yang memungkinkan bank untuk mengatasi risiko likuiditas dan masalah maturity mismatch. Bank juga akan mendapatkan fee based income berupa servicing fee karena berperan sebagai servicer. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui korelasi servicing fee terhadap fee based income dan laba tahun berjalan, serta mengetahui kondisi terkini pelakasanaan sekuritisasi aset oleh BTN dan potensi pengembangan di masa mendatang khususnya dari sisi permintaan dan penawaran. Pengolahan data dilakukan untuk mengetahui korelasi servicing fee terhadap fee based income dan laba tahun berjalan. Wawancara juga dilakukan untuk mengetahui kondisi terkini pelaksanaan sekuritisasi aset BTN termasuk pengembangan dari sisi permintaan dan penawaran transaksi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa servicing fee yang diperoleh dari aktivitas sekuritisasi aset berkorelasi meskipun tidak signifikan terhadap fee based income dan tidak memiliki korelasi yang signifikan terhadap laba tahun berjalan BTN. Hingga kini BTN tetap melakukan sekuritisasi aset karena instrumen EBA masih diminati oleh terutama investor institusional dan sebagai altenatif pendanaan jangka panjang bagi BTN. ......Asset securitization is an innovative strategy for obtaining long-term sources of funds, allowing bank to overcome liquidity risk and maturity mismatch problems. Banks will also receive fee- based income in the form of servicing fees because they act as servicers. This study aims to determine the correlation between servicing fees and fee-based income and profit, as well as to find out the current condition of asset securitization by BTN and the potential for future development, especially from the supply and demand side. Data processing is carried out to determine the correlation between servicing fees and fee-based income and profit. Interviews were also conducted to find out the current condition of the implementation of BTN asset securitization including the development of the demand and supply side of the transaction. The results of the study show that servicing fees obtained from asset securitization activities are correlated although not significantly with fee-based income and do not have a significant correlation with profit of BTN. Until now, BTN continues to perform asset securitization because EBA instruments are still in demand by institutional investors and as a long-term funding alternative for BTN.

Abstrak :
Pembangunan megastruktur jalan tol di seluruh wilayah Indonesia membutuhkan pembiayaan yang sangat besar sehingga Pemerintah membutuhkan sumber dana lain untuk mendapat dana segar. Salah satu alternative pembiayaan adalah melalui Pasar Modal. PT Jasa Marga Persero Tbk sebagai BUMN yang bergerak dibidang Jalan Tol merilis instrument baru yang ditawarkan kepada masyarakat dan swasta yaitu berupa Efek Beragun Aset EBA yang diberi nama ldquo;JSMR01 rdquo;. KIK-EBA Mandiri JSMR01 merupakan produk investasi surat berharga sekuritisasi pendapatan Tol Jagorawi Jasa Marga yang berbasis pada Future Revenue Based Securities FRBS berupa surat berharga berbasis potensi pendapatan di masa yang akan datang, yang pertama kali diterbitkan dalam sejarah pasar modal di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah bersifat yuridis normatif dengan pendekatan mikro-komparatif yang bersifat kepustakaan serta jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Alat pengumpulan data yang digunakan berupa studi dokumen dan metode analisis data digunakan secara kualitatif. Sebagai instrument baru, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala, salah satunya adalah kurangnya pengaturan mengenai KIK-EBA dalam sistem hukum Indonesia. Perlindungan hukum bagi Pemegang KIK-EBA akan dibahas dalam tesis ini. Dalam pelaksanaan penawaran umum KIK-EBA JSMR01 tersebut dibutuhkan peran notaris sebagai profesi penunjang pasar modal yang berperan dalam pembuatan akta-akta KIK-EBA yang merupakan SPV, akta-akta kontrak investasi kolektif dan akta-akta likuidasi atau pembubarannya. ......Tbk The construction of highway megastructures all across Indonesia rsquo s territory requires a large amount of funding and therefore urges the Government to look for alternatives source of funds. One of the funding alternatives is through capital market. PT Jasa Marga Persero Tbk, as one of the state owned Enterprise who conducts its business activities in Highway Sector issued a new instrumet that is offered to public and private entities. The new instrument is made in a form of Asset Backed Securities Efek Beragun Aset or EBA , and named as JSMR01. KIK EBA Mandiri JSMR01 is an investment product of revenue based securities that is based on Future Revenue Based Securities FRBS of Jagorawi Toll Gate. The instrument will be issued as potential revenue based commercial paper, the first one to be issued in the history of Indonesia Capital market. The research method that was adapted for this thesis is a juridical normative with micro comparative approach with literature study characteristics and the data variety used was secondary data. The data appliance applied was literature study, and the analyzing method applied was performed qualitatively. As a new instrument, in its implementation there are several obstacles, one of them is the lack of regulations regarding KIK EBA in the Indonesian legal system. This thesis focuses on the legal protection of the rights of holders of asset backed securities. In the execution of KIK EBA JSMR01 rsquo s public offering, the role of notary as the supportive professional in capital market is needed. It is needed to produce deeds of establishment of a Special Purpose Vehicle, deeds of collective investment scheme and deeds of liquidation or dismissal.