Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sejak diberlakukannya desentralisasi fiskal pada tahun 2001, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengatur pelayanan pendidikan termasuk pembiayaannya. Salah satu tujuan umum dari diberlakukannya desentralisasi fiskal adalah untuk meningkatkan pelayanan publik termasuk pelayanan pendidikan. Akan tetapi yang terjadi saat ini di Indonesia terlihat sebaliknya. Banyak yang menilai bahwa desentralisasi fiskal belum sepenuhnya dapat meningkatkan pelayanan pendidikan.Dengan menggunakan metode panel yang terdiri dari data kabupaten/kota di pulau Jawa sebelum dan setelah desentralisasi, studi ini dimaksudkan untuk melihat dampak desentralisasi fiskal terhadap akses pendidikan. Untuk manganalisa masalah ini, digunakan dua model yakni model pengeluaran pendidikan pemerintah daerah yang bertujuan melihat pengaruh DAU dan DAK pendidikan terhadap pengeluaran pendidikan pemerintah kabupaten/kota dan model akses pendidikan yang bertujuan untuk melihat pengaruh desentralisasi fiskal terhadap akses pendidikan."

"Ada beberapa indikator untuk mengukur kualitas pendidikan, antara lain hasil nilai tes dan tingkat kehadiran siswa, rasio murid dan guru, serta pencapaian sekolah. Tesis ini mencoba melihat pengaruh pengeluaran pemerintah daerah di bidang pendidikan terhadap tingkat partisipasi sekolah di Indonesia dengan membandingkan periode pengeluaran pemerintah daerah sebelum dan setelah desentralisasi, khususnya untuk melihat apakah ada perbedaan dalam penerimaan dan pengeluaran di kedua masa tersebut. Dengan menggunakan estimasi OLS dan Fixed Effect, terdapat perbedaan hasil estimasi. Menggunakan estimasi OLS, ditemukan pengaruh negatif pengeluaran pemerintah daerah di bidang pendidikan terhadap tingkat partisipasi sekolah. Namun, dengan estimasi Fixed Effect, pengaruh negatif ini hilang dan menunjukkan hubungan positif. Ini berarti terdapat pengaruh karakteristik dan lingkungan masing-masing pemerintah daerah yang menghasilkan variasi dalam strategi anggaran pendidikan antara satu pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lainnya sebagai dampak dari desentralisasi. Pemerintah daerah memiliki kewenangan yang cukup luas dalam menyusun anggaran di bidang pendidikan."