Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Terbitnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 serta Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan ditindaklanjuti dengan keluarnya (1) PP No. 105 Tahun 2000, (2) PP No. 108, (3) PP No. 109 Tahun 2000, (4) PP No. 110 Tahun 2000, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah menimbulkan kewajiban bagi daerah untuk menerbitkan suatu pertanggungjawaban berupa laporan keuangan dan memberikan implikasi yang mengarah pada perlu dilakukannya paradigma baru dalam pengelolaan keuangan daerah dengan konsep budgeting reform, dimana perencanaan APBD harus berorientasi kepada kepentingan publik, disusun dengan pendekatan kinerja untuk seluruh jenis pengeluaran maupun pendapatan sehingga mampu memberikan transparansi dan akuntabilitas. Dalam kaitannya dengan "Evaluasi Standar Analisa Belanja (SAB) Belanja Operasional dan Pemeliharaan (BOP) Kegiatan Pelatihan Dinas Pendidikan Kota Bogor" dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang seberapa jauh dasar-dasar penetapan Belanja Operasional dan Pemeliharaan (BOP) yang sesuai dengan TUPOKSI dan Kepmendagri No 29 Tahun 2002. Penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan masukan bagi dasar-dasar penentuan kebijakan Belanja Operasional dan Pemeliharaan (BOP) Kegiatan Pelatihan, sehingga setiap komponen BOP dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik. Titik berat kajian analisis dari mekanisme penyusunan anggaran Belanja Operasional dan Pemeliharaan diarahkan kepada upaya memecahkan masalah atau mencari jalan keluar dari hambatan berupa perbedaan persepsi dan pemahaman terhadap mata anggaran, Pengajuan anggaran yang tidak terinci secara jelas dan tidak memiliki tolok ukur kinerja, kesesuaian dengan TUPOKSI dan pelayanan masyarakat, serta penetapan kebijakan satuan biaya yang tidak menyeluruh (partial), sehingga untuk mengantisipasi permasalahan tersebut diperlukan suatu rancang bangun yang akan memberikan gambaran struktur standar yang dibutuhkan serta sesuai aturan yang berlaku. Hasil pengukuran indikator kinerja terhadap 39 (tiga puluh sembilan) kegiatan menunjukkan bahwa yang termasuk kegiatan pelatihan terdapat 7 (tujuh) kegiatan yang menggambarkan aktivitas dan menggambarkan Hasil Spesifik sehingga perlu didanai oleh belanja langsung dari Belanja Operasional dan Pemeliharaan (BOP) dan dapat ditentukan indikator dan target kinerjanya. Hasil evaluasi kode rekening yang digunakan pada kegiatan pelatihan yang tercantum pada Dokumen Anggaran Satuan Karla (D3SB11 ) dan APBD menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah Kota Bogor menggunakan Kode rekening tersendiri dengan satu kode rekening untuk semua jenis belanja dalam kegiatan pelatihan. Kode rekening yang dibuat tidak sesuai dengan peraturan Kepmendagri No 29 tentang penyusunan Kode Rekening setiap jenis belanja harus memiliki satu kode rekening khusus. Evaluasi jenis belanja yang digunakan pada kegiatan pelatihan secara keseluruhan menunjukkan 89,8 % dipergunakan untuk Belanja Barang dan Jasa. Sedangkan evaluasi jenis kelompok belanja menunjukkan bahwa Belanja Pemimpin Kegiatan (kelompok Belanja Pegawet), Belanja Akomodasi-uang saku-konsumsi (Kelompok Belanja Barang Dan Jasa), dan Belanja Perjalanan Dinas untuk Golongan III memiliki persentase penggunaan yang tinggi sebesar 43,57%, 53,91 %, dan 54 %. Hasil evaluasi variabel belanja menjelaskan bahwa tidak semua variabel jenis belanja terdapat pada setiap kegiatan pelatihan. Hal ini menjelaskan bahwa setiap kegiatan mempunyai karakteristik jenis belanja tersendiri sesuai dengan kegiatan yang dilakukan. Disisi lain ketidakseragaman jenis belanja dalam pelatihan memberikan kesempatan untuk melakukan standarisasi baik dari kelompok belanja, variabel jenis belanja dan rancang bangun yang bisa dipakai dalam menentukan jenis belanja pada setiap kegiatan. Kepmendagri No 29 Tahun 2002 memiliki beberapa kelemahan, diantaranya kode rekening yang terdapat dalam Kepmendagri No 29 Tahun 2002 belum sepenuhnya mengakomodir variabel - variabel belanja Kegiatan Pelatihan Dinas Pendidikan Kota Bogor. Hal ini akan menyulitkan dalam pemeriksaan keuangan pada akhir kegiatan secara administrasi dan dimungkinkan terjadinya ketidak tepatan alokasi dan alokasi ganda. Kelemahan lain yang terdapat pada Kepmendagri No 29 tahun 2002 adalah penetapan standar analisa belanja yang tidak mengidentifikasi/memisahkan secara jelas penggunaan dana yang berasal dari Belanja Aparatur Daerah yang dialokasikan pada Belanja Tidak Langsung, padahal dimungkinkan tidak semua dana yang berasal dari Belanja Aparatur Daerah teralokasikan dan digunakan dalam kegiatan pelatihan tersebut. Sehingga untuk memperbaiki pengalokasian dana tersebut, perlu dilakukan pengelompokan dan pemisahan belanja - belanja yang digunakan selama kegiatan pelatihan dilakukan. Untuk memperbaiki penetapan anggaran kinerja khususnya Belanja Operasional dan Pemeliharaan Kegiatan Pelatihan Dinas Pendidikan Kota Bogor dari sisi Standar Analisa Belanja, maka Dinas Pendidikan Kota Bogor harus memiliki standar Baku untuk penetapan indikator (kualitatif dan kuantitatif), dan tata Cara evaluasi dan pelaporan setelah kegiatan berlangsung. Selain hal diatas, Dinas Pendidikan Kota Bogor harus melakukan tata ulang dan membuat standarisasi dalam menentukan Kode Rekening Belanja Operasional dan Pemeliharaan, dan variabel - variabel belanja kegiatan pelatihan yang disesuaikan dengan karakteristik pelatihan yang tidak bertentangan dengan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No 29 Tahun 2002.

Abstrak :
Tujuan penelitian ini adalah "Meneliti eksistensi Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional sebagai Lembaga Pengawasan Internal Pemerintah dan menganalisis kinerja peranan Inspektorat Jenderal Depdiknas sebagai lembaga pengawasan internal pemerintah dalam perspektif ketahanan nasional". Metode Penelitian yang digunakan adalah metode observasi dan wawancara serta pengumpulan data melalui penelusuran dokumen yang kemudian dianalisis dengan statistika deskriptif, sehingga pendekatan yang dilakukan merupakan penelitian kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Inspektorat Jenderal Departemcn Pendidikan Nasional, yaitu sebuah lembaga pengawasan internal pemerintah yang Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 030/0/2002 mempunyai tugs; melaksanakan pengawasan fungsional di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional. Secara umum Itjen Depdiknas telah dapat mewujudkan sebagian besar sasaran yang ditctapkan dalam rangka pencapaian misi organisasi. Sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2004 sebanyak tujuh sasaran, namun demikian pada beberapa sasaran masih perlu mendapat perhatian segenap jajaran Itjen Depdiknas guna mengoptimalisasikan pencapaiannya. Keberhasilan yang dicapai oleh Itjen Depdiknas dalam tahun 2004 adalah telah berhasil melaksanakan hampir seluruh program dan kegiatan yang direncanakan dalam Pet cana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2004. Ella merujuk pada tugas dan fungsi Itjen Depdiknas sebagai lembaga pengawasan internal pemerintah, dalam tahun 2004 tagas dan fungsi tersebut dilaksanakan dengan melakukan kegiatan, pengawasan dan pemcriksaan umum, pemeriksaan khusus, pengawasan tematik, audit kinerja, fasililasi pengawasan, pengawasan terpadu dan pemantauan tindak lanjut temuan hasil pengawasan. Tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal Depdiknas telah sejalan dengan pembinaan ketahanan nasional yang dapat diidentikan dengan pembinaan keuletan dan ketangguhan. Dirnana fungsi pengawasan merupakan tugas manajemen yang bertujuan untuk menjamin agar setiap yang direncanakan (visi, misi, dan tujuan) yang diinginkan dapat tercapai dengan rnulus tanpa melalui penyelewengan yang akan menjauhkan diri dari proses pencapaian visi, misi dan tujuan yang ingin dicapai.

---

The objective of this research is to describe extension of General Inspectorate of National Education Departement as Government Internal Inspection Institution and to analyze the performance of General Inspectorate of National Education Departement roles as Government Internal Inspection Institution in perspective of national tenacity. The method of this research is observation and interview as well as data collection through observation of document further analyzed with descriptive statistic, so that the conducted approach represents qualitative research. This research was conducted in General Inspectorate of National Education Departement. namely an government internal inspection based on the Decision of Minister of National Education Departement No. 030/0/2002 having duty to conduct functional inspection in around of national education departement. Generally general director of national education departement have realized most part of target established in the event of reaching organization mission. The expected target reached in 2004 is in number of 7 targets, however. in some of targets it still needs to get attention wholly from general inspectorate of national education departement officers in order to optimize its realization. The realized succesfully by general inspectorate of national education depanement in 2004 is succesful in conducting almost all program and activity planned in Annual Performance Plan (APP) 2004_ If referring to the dutties and functions of general inspectorate of national education departement as government internal inspection institution, in 2004 such duties and function was conducted with executing activities, monitoring and general inspection, special -inspection, thematic inspection, performance audit, inspection facility, integrated inspection and the monitoring of inspection results follow up. The duties and functions of general inspectorate of national education departement are also inc with the contruction on national tenacity which can be identified with the construction of endurance and integrity. Where the function of inspection represents management duties aiming to warrant every expected plan (vision, mission and objective) can be reached smoothly without through violation which will escape from the process of vision realization and mission and objective reached.

Abstrak :
Penelitian ini membahas kualitas pelayanan Dinas Pendidikan Kota Depok. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kualitas pelayanan Dinas Pendidikan Kota Depok. Analisa yang dilakukan pada penelitian ini didasarkan pada teori Servqual Parasuraman, Zeithaml, dan Berry. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah survei. Objek penelitian ini ialah Kepala Sekolah Negeri se-Kota Depok. Dalam proses pengolahan data, peneliti menggunakan SPSS versi 17 dengan uji Independent-Sample T-Test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan Dinas Pendidikan Kota Depok adalah buruk.

---

This research focused on the service quality Education Department of Depok City. The purpose of this study was to analyze the service quality of Education Department of Depok City. The analysis was conducted based on the theory Servqual of Parasuraman, Zeithaml, and Berry.This study used the approach of quantitative research with the type research is a descriptive research. Data collection techniques used was surveys. The object of this research is Head Master of Public School of Depok City. In processing the data, researchers used a SPSS version 17 with Independent-Sample T-Test. The result of this research showed that service quality of Education Department of Depok City is bad.