Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Jurnal ini memuat hasil penelitian dan pemikiran atau gagasan yang berhubungan dengan kebijakan dan permasalahan pendidikan dan kebudayaan.

Abstrak :
Keberadaan widyaiswara di Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai Depdikbud yang berasal dari para pejabat struktural eselon II yang mendekati usia 60 tahun dan sebagian pejabat struktural eselon III yang mendekati usia 56 tahun diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diberi tugas mengajar, melatih, dan mendidik peserta diktat. Adapun pengangkatan pejabat struktural tersebut ke dalam jabatan fungsional widyaiswara tidak di dasarkan pada Ketentuan terhadap Pasal 16 ayat (1) Keputusan Menpan No.68 tahun 1985. Implementasi data Pasal 16 ayat (1) bagi masing-masing pejabat tersebut di atas, ditemukan adanya ketidaklengkapan data yang dimiliki dalam pengangkatan sebagai pejabat widyaiswara. Prestasi peserta Diklat SPAMA 1997/1998, merupakan salah satu indikator kualitas widyaiswara. Maka latar belakang masalah tesis ini adalah ?Belum terlaksananya Keputusan Menpan Nomor 68 tahun 1985 terhadap Ketentuan Pasal 16 ayat (1) di Pusdiklat Pegawai Depdikbud. Sedang metode penelitian yang penulis pergunakan adalah metode penelitian kuantitatif. Di dalam penelitian, penulis telah menemukan adanya faktor-faktor yang dapat mempengaruhi implementasi Keputusan Menpan Nomor 68 tahun 1985. Faktor-faktor tersebut adalah: komunikasi, sumberdaya, sikap dan struktur birokrasi, yang dalam penelitian tersebut mendapatkan penilaian kurang yaitu hanya kurang Iebih 50% dari para pejabat pelaksana Keputusan Menpan tersebut. Itu artinya bahwa Keputusan Menpan tersebut terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) belum terlaksana di Pusdiklat Pegawai Depdikbud. Rendahnya prestasi peserta Diktat SPAMA merupakan salah satu indikator kualitas widyaiswara ditinjau dari aspek kognitif maupun komprehensif. Ditemukan adanya ketidaklengkapan data Pasal 16 ayat (1) bagi masing-masing pejabat struktural yang diangkat untuk pertama kalinya menjadi widyaiswara. Atas dasar penemuan hasil penelitian tersebut di atas disarankan agar implementasi Keputusan Menpan Nomor 68 tahun 1985 terhadap Pasal 16 ayat (1) dapat dilaksanakan di Pusdiklat Depdikbud adalah : Pertama, semua faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Keputusan Menpan Nomor 68 tahun 1985 terhadap Ketentuan Pasal 16 ayat (1) perlu adanya perbaikan dan peningkatan, agar implementasi Keputusan Menpan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Kedua, implementasi data Pasal 16 ayat (1) harus dilaksanakan dengan adil dan konsisten, bila ada pejabat struktural yang belum mempunyai kelengkapan data tersebut di atas, untuk tidak diangkat sebagai pejabat fungsional widyaiswara.

Abstrak :
The national character of public policy indicates that the decision is up to the court of national country concerned. Therefore, each country can rule whether public policyand its related issues are part of the country's public policy. Courts around the world have recognized that Article V of the Convention is discretionary. The courts of Civil Law countries appear to be interpreting public policy broadly. This is quite evident from decisions made by courts in Indonesia, The People's Republic of China, Japan and Korea, The Indonesian Court considered Article V(2) (b) of the New York Convention which states that the court may deny the enforcement of an arbitral award if enforcement would violate public policy of the place of enforcement. In addition, before the enactment of Law No. 30 of 1999, which provides that the enforcement of foreign arbitral awards in Indonesia imitatively applies to awards which do not violate public policy order in terms of all underlying principles of the Indonesian legal system and society.

Abstrak :
Character building bangsa merupakann persoalan yang menarik. Permasalahan tersebut tidak dapat di lepaskan dari persoalan kebangsaan dan begitu juga persoalan pendidikan berkaitan dengan kemampuan pendidikan dalam menuntaskan persoalan besar seputar perubahan nilai dengan segala implikasi sosial budaya yang mengiringinya. Bagaimana pendidikan pengembangan pendidikan budaya sehingga menjadi kekuatan institusional bagi proses revitalisasi nilai budaya masyarakat dalam konteks perubahan nilai, bai yang sedang berlangsung maupun pada masa yang akan datang, merupakan pokok bahasan yang saat ini dirasakan sangat urgen mengingat berbagai persoalan yang mendera negeri ini secara beruntun. Salah nsatu alternatif dalam upaya pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa ini, dapat dilakukan melakukan aktualisasi nilai-nilai pancasila. Karena kebijan menjadi atribut suatu karakter pada pengembangan nilai-nilai yang berasal dari pandangan hidup atau ideologi bangsa Indonesia, agama, budaya, dan nilai-nilai Pancasila yang terumuskan dalam tujuan pendidikan nasional.

Abstrak :
British Council adalah organisasi publik Inggris yang beroperasi secara internasionai bagi hubungan kependidikan dan kebudayaan, yang telah memiliki sistem perencanaan yang solid. Tapi masih lemah dalam segi evaluasi dan penelitian yang terfokus dan strategis. Untuk itu dibuat suatu perangkat penilaian kinerja yang dianggap sesuai dengan kebutuhan British Council. Saat ini disadari bahwa pengukuran kinerja dari aspek finansial saja tidak lagi memadai karena hanya memberikan analisis jangka pendek. Sehingga dibutuhkan suatu instrumen penilaian yang menyeluruh dan mampu memberikan informasi atas hasil yang telah dicapai selama ini serta bagaimana mencapai tujuan jangka panjang. Model Performance Scorecard yang dikembangkan khusus bagi British Council secara praktis dianggap sesuai dengan kebutuhan organisasi. Namun penting diperhatikan pula kesesuaiannya secara teoritis. Untuk itu akan diteliti keterkaitan antara Performance Scorecard dengan pengukuran kinerja orgnisasi yang telah ada. Sehingga diajukanlah pokok permasalahan yaitu bagaimanakah kinerja British Council berdasarkan model pengukuran Balanced Scorecard. Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi kinerja British Council berdasarkan perspektif dalam Balanced Scorecard dengan menggunakan indikator-indikator Performance Scorecard. Sedangkan landasan teori yang digunakan menjelaskan kinerja organisasi serta penjabaran model Balanced Scorecard dan Performance Scorecard. Selanjutnya digambarkan keterkaitan antara kedua metode pengukuran tersebut. Penelitian ini menggunakan Metode Deskriptif untuk menjelaskan sesuatu seperti adanya serta menganalisis hubungan antara variabel dan memakai data kuantitatif dan kualitatif yang bersumber dari data primer dan data sekunder. Kemudian data dianalisis dengan deskriptif statistik berupa frekuensi distribusi dan persentase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan kinerja British Council Indonesia memperoieh nilai 59 berarti dikategorikan sangat baik. Aspek yang memperoleh nilai rata-rata tertinggi adalah aspek pelanggan. Sedangkan aspek bisnis internal merupakan aspek yang paling lemah sehingga perlu diberikan perhatian khusus.