Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pembangunan infrastruktur mutlak diperlukan terutama dalam upaya meningkatkan perekonomian suatu wilayah. Dengan adanya infrastruktur dapat mempermudah aktivitas ekonomi masyarakat dan juga meningkatkan produktivitas serta output/pendapatan. Infrastruktur ekonomi merupakan aset fisik yang menyediakan jasa dan digunakan dalam produksi dan konsumsi final meliputi public utilities (telekomunikasi, air minum, sanitasi dan gas), public works (jalan, bendungan dan saluran irigasi dan drainase) serta sektor transportasi (jalan kereta api, angkutan pelabuhan dan lapangan terbang. Pembangunan infrastruktur memiliki karakteristik monopoli alamiah, dimana skala ekonomis yang diperlukan untuk menyediakan infrastruktur tersebut sedemikian besar sehingga diperlukan keterlibatan pemerintah dalam mengalokasikan sumber Jaya dalam pengelolaannya, baik secara langsung maupun dengan bekerjasama dengan pihak swasta. Intervensi pemerintah untuk pengadaan infrastruktur diperlukan baik itu melalui pengadaan langsung maupun melalui peraturan harga dan perundangan. Infrastruktur sangat dibutuhkan karena mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, karena infrastruktur tersebut dapat menyokong banyak aspek ekonomi dan kegiatan sosial. Karena itu, sebagai konsekuensinya jika terjadi kegagalan infrastruktur akan memberikan dampak yang luas terhadap masyarakat. Penyediaan infrastruktur merupakan hasil dari kekuatan penawaran dan permintaan bersama dengan pengaruh dari kebijakan publik. Pada kenyataannya kebijakan publik memegang peranan yang sangat besar karena ketiadaan atau ketidaksempurnaan mekanisme harga dalam penyediaan infrastruktur. Selanjutnya penerapan harga yang dilakukan pemerintah untuk jasa pelayanan infrastruktur selain memperhatikan aspek ekonomi juga harus memperhatikan aspek sosial. Keberadaan infrastruktur secara umum dapat memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Beberapa penelitian sebelumnya menjelaskan hubungan tersebut dalam berbagai model ekonomi, baik hubungan secara langsung, tidak langsung maupun hubungan timbal balik (kausalitas). Penelitian ini membahas signifikansi pengaruh pembangunan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia dengan menggunakan analisis ekonometrik data panel. Variabel infrastruktur yang digunakan pada penelitian ini adalah infrastruktur ekonomi yakni jalan, listrik, telepon dan air minum. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara pembangunan infrastruktur dengan pertumbuhan ekonomi regional yang diwakili oleh pendapatan perkapita penduduk.

Abstrak :
Untuk melakukan perbaikan perekonomian Indonesia dilaksanakan pembangunan di segala bidang. Jalan bebas hambatan termasuk salah satu pembangunan yang menunjang perbaikan perekonomian tersebut. Setiap pembangunan memerlukan tanah, sebagai upaya dalam menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum adalah melalui mekanisme pengadaan tanah sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1993 dan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 jo Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006. Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan data memberikan ganti kerugian kepada yang berhak atas tanah tersebut. Istilah ini dimaksudkan untuk menyediakan atau mangadakan tanah bagi kepentingan pembangunan untuk kepentingan umum. Maka yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1993 dan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 jo Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 dalam dalam hal pengadaan tanah dalam rangka penyelesaian pembangunan Jalan Lingkar Luar Jakarta (Jakarta Outer Ring Road - JORR) ruas Hankam-Cikunir, Bekasi dan permasalahan dan hambatan yang dihadapi pemerintah dalam hal ini PT. Jasa Marga (Persero) sehubungan dengan pengadaan tanah tersebut serta upaya hukum yang dilakukan PT. Jasa Marga (Persero) untuk menyelesaikan permasalahan serta hambatan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang tidak hanya mengkaji peraturan perundang-undangan semata-mata melainkan juga dengan menelaah dan mengkaji ketentuan-ketentuan perundang-undangan dan kasus-kasus terutama kasus pengadaan tanah sehubungan dengan Proyek Jalan Lingkar Luar Jakarta (Jakarta Outer Ring Road - JORR) untuk ruas Hankam-Cikunir, Bekasi. Adapun gambaran yang diperoleh bahwa pengadaan tanah yang diatur dalam Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1993 dan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 jo Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 berkisar pada penyerahan atau pelepasan hak atas tanah untuk melaksanakan pembangunan bagi kepentingan umum, permasalahan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi, musyawarah antara pihak yang memerlukan tanah dan warga pemilik tanah. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengadaan tanah pada proyek JORR ruas Hankam-Cikunir, Bekasi yang penyelesaiannya berlarut-larut terletak pada masalah sengketa kepemilikan tanah, mengenai besarnya ganti rugi telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Walikota Bekasi dan pembayaran ganti kerugian sesuai sebagaimana yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut. Penyelesaian yang diambil dalam hal sengketa kepemilikan tanah dengan dilakukan penitipan/konsinyasi ke pengadilan negeri setempat sedangkan pembangunan proyek JORR dapat terus dilanjutkan. ...... Every subject in Indonesia is being developed in order to make economic growth. Highway is one part of this development which supporting this economic growth. This development of highway needs land as an effort of implementing this subject for public interest needs. The mechanism of this land provisioning already arranged with Presidential Decree No. 55, 1993 and Presidential Regulation No. 36, 2005 connection with Presidential Regulation No. 65, 2006. Land provisioning is an activity to get an area by giving some substitute of their loose out who have rights of the land. This means to proper area for development of public interest. This thesis examine how to implement this Presidential Decree No. 55, 1993 and Presidential Regulation No. 36, 2005 in connection with Presidential Regulation No. 65, 2006 about supply area for the completion of Jakarta Outer Ring Road (JORR) project internote Hankam-Cikurnir, Bekasi with its problems and obstacles which government faced, in this case PT. Jasa Marga (Persero) and how they proper the area for this project and its legal action to solve those problems and obstacles. This thesis is a law research with using juridical norm as a method not only to inspect law regulation but also to study and examine certainty of law regulation and priority cases for land provision in connection with Jakarta Outer Ring Road (JORR) internote Hankam-Cikunir, Bekasi. Hence, land provisioning for this case already arrange in Presidential Decree No. 55, 1993 and Presidential Regulation No. 36, 2005 connection with Presidential Regulation No. 65, 2006 subject in resignation or detachment the rights of land to implement development for public interest needs, problems about how to and amount of land's owner financial loss, conference between party who needs land and people as landlord. Conclusion output of this thesis is that land provisioning for Jakarta Outer Ring Road (JORR) internote Hankam-Cikunir, Bekasi project which dissolved solution already settled in Regulation of Walikota Bekasi and the payment to change their financial loss appropriate with that regulation. Arrangement solution in this land owner legal action already done with consignation to government courthouse in that area whiles the project of JORR is being continued.

Abstrak :
Desentralisasi fiskal dianggap sebagai kebijakan yang efektif untuk meningkatkan efisiensi dalam menyediakan barang publik dan merupakan cara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Tulisan ini membahas hubungan teoritis dan empiris antara desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi. Di sini, kami menggunakan lima pengukuran desentralisasi untuk menangkap aspek multidimensi desentralisasi fiskal. Dengan menggunakan data dari tingkat pemerintahan terendah dan data terbaru di Indonesia dari 2010 hingga 2017, hasilnya menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal secara signifikan berkorelasi secara negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

---

Fiscal decentralisation is deemed as an effective policy to increase efficiency in providing public goods and appears as a way to foster economic growth. This paper addresses the theoretical and empirical linkage between fiscal decentralisation on economic growth. Here, we use five decentralisation measures to capture the multi-dimensional aspect of fiscal decentralisation. Using data from the lowest level of government and the latest data in Indonesia from 2010 to 2017, the results showed that fiscal decentralisation is significantly and negatively related to economic growth.

Abstrak :
This research describe the factors that effect regional economic growth in decentralization fiscal with case at regencies/cities in Central Java Province. It used regression analysis which growth economic as a dependent variabel, and used PAD, DAU, quantity of labor and education level of population 10 age year as a independent variabel. This research also test differences level of regional economic growth between farm sector and non-farm sector. The result shows that PAD, DAU, quantity of labor and education level have positive effect to economic growth, and there are no difference level of growth between farm sector and non-farm sector.

---

Penelitian ini membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah di era desentralisasi fiskal dengan studi kasus kab/kota di Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel dependen dan sebagai variabel independen adalah PAD, DAU, jumlah tenaga kerja dan tingkat pendidikan penduduk usia kerja. Selain itu juga ada uji perbedaan tingkat pertumbuhan ekonomi sektor pertanian dan sektor non-pertanian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD, DAU, jumlah tenaga kerja dan tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara itu tidak ada perbedaan signifikan tentang pertumbuhan ekonomi antara sektor pertanian dan sektor non-pertanian.

Abstrak :
Tujuan utama skripsi ini adalah menyelidiki tingkat mobilitas modal Indonesia. Bagi Otoritas moneter, tingkat mobilitas modal dapat dijadikan sebagai salah satu bahan evaluasi untuk melihat efektivitas kebijakan makroekonominya -fiskal dan moneter- terhadap peningkatan output perekonomian. Pengukuran tingkat mobilitas modal Indonesia saya lakukan dengan menggunakan model Peter Montiel dan Nadeem U. Hague (1989). Model ini saya olah dengan menggunakan metode OLS (ordinary Least Square). Hasil pengukuran tersebut adalah tingkat mobilitas modal Indonesia dalam periode ini ternyata tinggi, yaitu dengan indeks 0.73 dalam kisaran o (nol) hingga 1 (satu). Implikasinya, menurut Mundell-Fleming (1963), dalam jangka pendek kebijakan moneter efektif untuk meningkatkan output perekonomian tetapi dalam jangka panjang kebijakan moneter harus didukung oleh kebijakan fiskal yang eskspansif. Tingkat mobilitas modal yang tinggi merupakan sinyal yang penting bagi sektor swasta untuk berhati-hati terhadap pinjaman luar negerinya. Tingkat mobilitas modal yang tinggi mencerminkan semakin besarnya potensi terjadinya capital inflow dan capital outflow yang. nantinya akan sangat mempengaruhi kondisi stabilitas makroekonomi.