Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Para pemimpin Negara-negara ASEAN dan 6 negara mitra FTA ASEAN (Australia, Cina, India, Japan, Korea dan Selandia Baru) meluncurkan negosisasi Regional Economic Comprehensive Partnership (RCEP) pada Akhir November 2012 dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan kemitraan ekonomi yang modern, komprehensif, bermutu tinggi, dan saling menguntungkan antara Negara-negara Anggota ASEAN dan mitra FTA ASEAN. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis daya saing dan prediksi dampak keikutsertaan Indonesia dalam RCEP. Dengan menggunakan analisis Revelead Comparative Advantage (RCA), penelitian ini fokus menganalisis daya saing produk ekspor di antara anggota RCEP termasuk Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan daya saing produk Indonesia masih termasuk lemah dibandingkan dengan sebagian besar Negara-negara anggota RCEP lainnya. Di sisi makro, hasil simulasi menggunakan aplikasi Global Trade Analysis Project (GTAP)  dengan agregasi 17 negara/ regional dan 43 produk menunjukkan  bahwa dengan diberlakukannya kesepakatan RCEP, diperkirakan akan meningkatkan kinerja perdagangan, GDP dan kesejahtaraan sebagian besar Negara-negara anggota RCEP termasuk Indonesia.

---

The leaders of ASEAN countries and the six partner countries of the ASEAN FTA (Australia, China, India, Japan, Republic of Korea and New Zealand) launched the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) negotiations in November 2012 with the aim of reaching a modern, comprehensive, high-quality, beneficial among ASEAN Member States and ASEAN FTA partners. This study aims to analyze the competitiveness and impact prediction of Indonesia's participation in the RCEP. Using Revealed Comparative Advantage (RCA) analysis, this study focused on analyzing of competitiveness of the export products among RCEP members including Indonesia. The results of this study show that the competitiveness of Indonesian products is still weak compared to most other RCEP member countries. Therefore, the Government of Indonesia should enhance the competitiveness of products in order to compete and take advantage of its participation in the RCEP. Furthermore, impact prediction analysis uses Global Trade Analysis Project (GTAP) application, with 17 countries/regional and 43 products aggregations. The simulation results show that with the enforcement of the RCEP agreement, it is predicted to increase trade performance, GDP and the welfare of most Member States including Indonesia."

"Sebagai negara dengan perekonomian yang berada di ranking keenam belas di dunia pada tahun 2018, kerjasama perdagangan internasional merupakan hal penting bagi Indonesia. Kerjasama perdagangan internasional pada awalnya hanya difokuskan pada negara-negara yang menjadi mitra dagang utama saja, baik dalam skala global maupun regional seperti ASEAN. Pada perkembangannya, Indonesia juga membuka diri dengan menjalin kerjasama perdagangan bebas atau Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dengan negara lain di luar kawasan yaitu Chile yang terletak di kawasan Amerika Latin. Akan tetapi jika ditinjau dari perdagangan internasional, nilai perdagangan antara Indonesia dan Chile tidak signifikan dibanding dengan negara lainnya yang berada di kawasan tersebut seperti Brazil dan Argentina. Hal ini menimbulkan pertanyaan, mengapa Indonesia justru menjalin kerjasama perdagangan bebas dengan Chile dalam skema Indonesia-Chile Comprehensive Economic Partnership Agreement (IC-CEPA)? Melalui pendekatan kualitatif (studi literatur dan wawancara) dengan menggunakan teori pemilihan Mitra FTA oleh Solis dan Katada (2008), penelitian ini bertujuan untuk menganalisis motif keterlibatan Indonesia dalam IC-CEPA. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki tiga motif atas keterlibatannya dalam IC-CEPA. Pertama, motif ekonomi, yakni untuk mendapatkan akses pasar bagi produk manufaktur khususnya produk unggulan alas kaki dan menghindari adanya trade diversion. Kedua, motif politik yaitu untuk meningkatkan status Indonesia melalui upaya menjadi trade hub bagi kawasan Amerika Latin di Asia Tengara. Ketiga, motif leverage yakni untuk meningkatkan kapasitas Indonesia di sektor pertanian mengingat Chile merupakan salah satu negara memiliki sistem pengelolaan sektor pertanian yang terbaik di dunia.

---

As a country with sixteenth economic ranking in the world (2018), international trade is important for Indonesia. The cooperation is initially focused on countries which become the main trading partners, both on a global and regional scale such as ASEAN. On its development, Indonesia also opened up by establishing a Free Trade Cooperation (FTA) or Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) with other countries outside the region such as Chile in which it's located in Latin America. However, in terms of international trade, the total value of trade between Indonesia and Chile is small and unlike the trading with other countries in the same region. This matter then raises question, why Indonesia establish free trade cooperation with Chile in the Indonesia-Chile Comprehensive Economic Partnership Agreement (IC-CEPA) scheme? Through a qualitative approach (literature study and interview) using the theory of FTA partner selection by Solis and Katada (2008), this study aims to analyze the Indonesian motives behind its involvement and its decision to sign the IC-CEPA cooperation with Chile. The results of this study find that Indonesia has three motives for its involvement in IC-CEPA. First, economic motives, those are the need to export its manufactured products, particularly footwear and to avoid trade diversion. Second, political motive, that is to improve Indonesia's status through its efforts by becoming a trade hub for the Latin America countries in Southeast Asian regions. Third, leverage motive, that is to build Indonesia's capacity in the agricultural sector, considering that Chile is one of the countries with the best agricultural sector management system in the world."

"Perjanjian kerjasama ekonomi atau Economic Partnership Agreement (EPA) merupakan suatu perjanjian dagang dimana tidak hanya bertujuan untuk membuka akses pasar perdagangan namun juga mempertimbangkan aspek kerja sama ekonomi dan inisiatif pembangunan antara kedua negara. Perjanjian perdagangan antara Indonesia dan Jepang menjadi perjanjian dagang bilateral pertama bagi Indonesia yang mencakup perdagangan barang, perdagangan jasa, dan investasi, mulai berlaku pada tahun 2008. Perkembangan sektor jasa menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Penelitian mengenai analisis perkembangan sektor jasa menjadi menarik untuk diulas lebih lanjut terutama jika dikaitkan dengan berlakunya perjanjian bilateral antara Indonesia dan Jepang EPA. Penelitian ini menggunakan regresi data panel dengan metode estimasi yang digunakan adalah model Gravity dengan Difference in Difference (DiD) untuk melihat pengaruh adanya dampak dari perjanjian IJEPA. Hasil penelitian yang menunjukan bahwa variabel interest tidak signifikan terhadap variabel dependen memberikan gambaran bahwa adanya perjanjian IJEPA secara statistik kurang dapat menjelaskan hubungan yang terjadi dengan nilai ekspor maupun nilai impor sektor jasa Indonesia. Adanya implementasi IJEPA di Indonesia masih belum berpengaruh dan belum memperoleh manfaat yang optimal khususnya untuk perdagangan sektor jasa.

---

The Economic Partnership Agreement (EPA) is a trade agreement that aims to open trade market access and considers aspects of economic cooperation and development initiatives between the two countries. The trade agreement between Indonesia and Japan is Indonesia's first bilateral trade agreement covering trade in goods, services, and investment, and entry into force in 2008. The development of the service sector is an important factor in supporting economic growth. Research on the analysis of the development of the service sector is interesting for further review, especially if it is associated with the enactment of the bilateral agreement between Indonesia and Japan EPA.

This study uses panel data regression with the estimation method used by the Gravity model with Difference in Difference (DiD) to see the impact of the IJEPA. The study results show that the interest variable is not significant to the dependent variable illustrating that the existence of the IJEPA agreement is statistically unable to explain the relationship that occurs with the value of exports and imports of the Indonesian service sector. Implementing IJEPA in Indonesia still does not have an impact and has not given benefits, especially for service trade."

"Bagi Indonesia, IJEPA merupakan kebijakan perdagangan bebas bilateral pertama yang diambil Indonesia dalam rangka memenuhi kepentingan nasional bidang ekonomi khususnya perluasan akses pasar produk ekspor di pasar Jepang, mengembalikan investasi Jepang yang menurun dalam beberapa waktu terakhir dan juga sebagai kerangka bagi alih teknologi industri manufaktur Indonesia.Secara politis IJEPA memberikan Indonesia kedudukan setara dengan negara lain yang telah terlebih dahulu menjalin kerjasama perdagangan bebas dengan Jepang. Sedangkan bagi Jepang, IJEPA merupakan kebijakan diplomasi perdagangan internasional yang merupakan komplementer dari kebijakan perdagangan internasional Jepang sebelumnya yang hanya menganut multilateralisme melalui WTO. Situasi global dengan semakin meningkatnya perjanjian perdagangan bebas regional/bilateral di berbagai kawasan mendorong Jepang untuk mengamankan pasarnya dan memenuhi kepentingan ekonominya khususnya di Asia Tenggara.Secara khusus IJEPA bagi Jepang merupakan upaya untuk memenuhi kepentingan ekonomi antara lain perluasan akses pasar produk Jepang, mengamankan investasi, serta mengamankan pasokan energi dan sumber daya mineral sebagai kebutuhan utama bagi industrinya. Secara politis IJEPA pun memberikan Jepang peluang untuk tetap menjadi negara penjamin stabilitas ekonomi dan politik kawasan. Dengan semua asumsi dan hipotesis yang ditawarkan, tesis ini menyimpulkan bahwa IJEPA adalah suatu kebijakan luar negeri yang dibentuk atas dasar kepentingan ekonomi dan politik kedua negara.

---

As for Indonesia, The 2007 IJEPA was the first bilateral free-trade policy which was issued to meet its several domestic economical interests, particularly in regard to the economic expansion of market access for all Indonesia?s exported goods to Japan, restoring the Japan?s investment which has been declining for the last few years, and also as a technology transfer framework within Indonesia?s manufacturing industry as well.The 2007 IJEPA politically put Indonesia at the same and equivalent position to other countries that have formed earlier freetrade partnership with Japan. While for Japan, The 2007 IJEPA was a kind of international trade diplomacy that also become a complementary to its international trade policy which previously only follow multilateralism through WTO. The situation inside the global world which provides an increase of either bilateral or regional free-trade agreement at various areas also encourages Japan to secure its market and economical interest, especially within the South-East Asian region.Specifically for Japan, The 2007 IJEPA is sort of effort to meet its economical goal, among others, market expansion for products of Japan, to secure the investment, and also to secure the supplies of energy and mineral resource for its industry consumption. In the other hand, The 2007 IJEPA also politically gives Japan more opportunity to remain become one of the economic and political stabilizer countries within the region. Through all the hypothesis and assumptions presented in this thesis, it can be obviously concluded that The 2007 IJEPA is a kind of international policy that is established based on both economical and political interest between the two countries."

"Penelitian ini betfokus untuk menelaah faktor yang mempengaruhi perawat, careworker Indonesia bermigrasi ke Jepang dan motivasi mereka untuk beketja di Jepang dalam kerangka IJEPA dengan metode studi pustaka, kuantitatif dan wawancara kepada para nara sumber. Dari hasil analisa kuisioner serta wawancara dengan para narasurnber didapatkan kesimpulan bahwa faktor yang mempengaruhi perawat dan careworker Indonesia untuk: bermigrasi ke Jepang adalah faktor-faktor yang berasal dari Juar diri responden yaitu faktor pendorong dan faktor penarik. Pada dasarnya keseluruhan faktor pendorong dan faktor penarik ini bermuara pada faktor ekonomi yaitu kesempatan pemenuban kehutuhan ekonomi yang lehih baik. Kemudian, motivasi mereka untuk bekerja di Jepang berkaitan denga:n 3 motivasi berikut inl yaitu, 1) Motivasi pemenuhan kebutuhan keamanan ekonomi. 2) Motivasi pemenuhan kebutuhan esteem/ harga diri yaitu pengakuan terhadap kemampuan yang dimiliki. dan 3) Motivasi untuk pemenuhan kebutuhan self actualization/aktualisasi diri yaitu kebutuhan untuk mengembangkan potensi diri."

"Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) merupakan salah satu bentuk perjanjian internasional dibidang ekonomi yang mana didalamnya memuat pengaturan penanaman modal (investment chapter) yang digunakan oleh berbagai negara di dunia dalam mengatur penanaman modal asing, termasuk Indonesia. Adapun masalah yang akan dibahas antara lain bagaimana pengaturan penanaman modal dalam investment chapter CEPA Indonesia-Australia dan CEPA Indonesia-EU dengan menggunakan FTA EU-Singapura dan Model BIT India sebagai pembanding, dan kemudian berdasarkan perbandingan tersebut manakah pengaturan yang sebaiknya dimuat dalam CEPA Indonesia-EU. Untuk menjawab masalah tersebut digunakan pendekatan komparatif dan konseptual. Pendekatan komparatif digunakan untuk melihat bagaimana pengaturan penanaman modal yang ada dalam investment chapter CEPA Indonesia-Australia, FTA EU-Singapura, dan Model BIT India untuk memberikan gambaran mengenai pengaturan yang sebaiknya diatur dalam CEPA Indonesia-EU. Pendekatan konseptual digunakan untuk melihat substantial obligations yang terdapat dalam perjanjian investasi internasional tersebut sebagai faktor pembanding yang meliputi standard of treatment (yang terdiri dari national treatment, most favoured nation treatment, fair and equitable treatment, serta full protection and security, performance requirements, expropriation, dan penyelesaian sengketa. Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan adalah terdapat persamaan dan perbedaan dari masing-masing perjanjian investasi internasional yang ada, dan berdasarkan persamaan dan perbedaan yang ada Model BIT India merupakan perjanjian yang paling ideal untuk diadopsi Indonesia dalam CEPA Indonesia-EU.

---

Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) is a form of international agreement in the field of economics which contained investment chapter used by various countries in the world in regulating foreign investment, including Indonesia. The problems that will be discussed within this paper include how foreign investments are regulated in the investment chapter on CEPA Indonesia-Australia and the CEPA Indonesia-EU using the FTA EU-Singapore and Model BIT India as a comparison, and then based on these comparisons which provision should be included in the CEPA Indonesian-EU. To answer this problem, a comparative and conceptual approach is used. A comparative approach is used to see how the investment provision exist in the investment chapter of the CEPA Indonesia-Australia, the EU-Singapore FTA, and the Indian BIT Model to provide an overview of the provisions that should be regulated in the Indonesia-EU CEPA. The conceptual approach is used to view the substantial obligations contained in the international investment agreement as a comparison factor in which includes the standard of treatment (which consists of national treatment, most favorite nation treatment, fair and equitable treatment, and full protection and security), performance requirements, expropriation, and dispute resolution. The conclusion of the research conducted is that there are similarities and differences from each of the existing international investment agreements, and based on the similarities and differences that exist, the Model BIT India is the most ideal agreement to be adopted by Indonesia in the CEPA Indonesia-EU."

"Kerjasama perdagangan Indonesia dengan Australia berjalan semakin komprehensif seiring dengan semakin terbukanya perdagangan bebas di dunia, dimana salah satunya adalah dengan dicanangkannya Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement IA-CEPA. Perjanjian kerjasama komprehensif tersebut ditujukan agar Indonesia memiliki kedekatan yang lebih erat dengan Australia baik dari sisi perdagangan maupun sisi lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana potensi perjanjian tersebut terhadap nilai ekspor Indonesia ke Australia dan investasi asing langsung dari Australia ke Indonesia kedepannya. Penelitian ini menggunakan analisis ekonometrika dengan data time series melalui regresi linear dari arus perdagangan internasional. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa IA-CEPA signifikan berpotensi menurunkan nilai Ekspor Indonesia ke Australia dan juga terhadap Investasi Asing Langsung dari Australia ke Indonesia.

---

Indonesias trade cooperation with Australia runs more comprehensively in line with the increasing free trade in the world by launching the Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement IA-CEPA. The aimed of this comprehensive economic partnership agreement is to make Indonesia closer to Australia both in trade and other economic activity. This research aims to identify and analyze how the agreement potentially towards Indonesias Export to Australia and Australias Foreign Direct Investment to Indonesia value in the future. This research used an econometric analysis that applies time series data to the linear regression of international flows. The result of this thesis reveals that IA-CEPA have significant potential decreasing to Indonesias Export to Australia and to Foreign Direct Investment Australia to Indonesia."

"Indonesia dan 15 negara lainnya sedang bernegosiasi tentang Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). Ini adalah perjanjian perdagangan bebas yang dianggap berbeda dengan yang telah ada sebelum-sebelumnya di Kawasan Asia Pasifik. Penelitian ini menguji faktor-faktor kedekatan pembangunan development proximity sebagai strategi untuk meningkatkan ekspor di pasar RCEP dengan model gravitasi. Model estimasi yang dipergunakan adalah random effect generalized squared dan Prais-Winsten dengan Panels Standard Corrrected Errors. Hasil menunjukkan PDB per kapita, tingkat kesamaan PDB per kapita, jarak geografis dan investasi berpengaruh terhadap ekspor Indonesia. Indonesia mempunyai ruang pertumbuhan ekspor di enam dari 14 negara di RCEP. Sektor pertanian mempunyai ruang pertumbuhan ekspor lebih banyak apabila dibandingkan dengan sektor manufaktur.

---

Indonesia and 15 other countries are negotiating the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). This is a free trade agreement which considered different from what has made before in the Asia Pacific Region. This research examines development proximity factors as a strategy to increase Indonesias export in RCEP market through gravity model. The estimation model used is random effect generalized least squared and Prais-Winsten with Panels Standard Corrected Errors. The results show GDP per capita, level of similarity in GDP per capita, geographical distance and investment affect Indonesia export. Indonesia has potential export to six of 14 countries in RCEP. The agricultural sector has more room for export growth than the manufacturing sector."

"Regional Comprehensive Economic Partnership (“RCEP”) baru-baru ini telah mulai berlaku pada Januari 2022 setelah melewati masa perundingan selama 9 tahun, dengan ditanda-tanganinya perjanjian tersebut oleh lima belas dari keenam belas negara awal yang terlibat dalam penyusunannya. Lingkup geografis, perwakilan jumlah GDP serta populasi yang besar menegakkan status RCEP sebagai salah satu blok ekonomi terbesar di luar World Trade Organization (“WTO”). Salah satu inisiatif yang diprakarsai oleh RCEP adalah peraturan mengenai Rules of Origin (“ROOs”), sebuah fitur pokok dari Free Trade Agrement (“FTAs”) yang menjabarkan kriteria barang-barang yang memenuhi syarat untuk mendapatkan yang ditawarkan oleh RCEP. RCEP menawarkan ROO-nya sebagai alternatif yang lebih fleksibel dan selaras dari sekian jumlah ROO yang sudah berlaku di kawasan ASEAN dan berbagai FTA di bawah naungannya. Tesis ini bertujuan untuk membahas hal tersebut menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan komparatif. Tesis ini akan membandingkan ROO RCEP dengan ROO milik FTA kunci lain, yakni ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership (“AJCEP”), dan dampak hukumnya pada Usaha Kecil dan Menengah (“UKM”) Indonesia. Dari pendekatan tersebut, tesis ini menemukan bahwa ROO RCEP dibandingkan dengan AJCEP menawarkan lebih banyak fleksibilitas dari segi metode perhitungan alternatif, aturan akumulasi, toleransi de minimis, serta bukti asal barang. Selain itu, tesis ini juga menemukan bahwa UKM Indonesia dapat menuai keuntungan dari persyaratan bukti asal barang RCEP yang telah disederhanakan.

---

The Regional Comprehensive Economic Partnership ("RCEP") entered into force on January 2022 after multiple negotiations spanning over nine years, with fifteen out of the original sixteen negotiating countries signing its ratification. The agreement's enormous geographical scope and substantial representation of GDP and population have cemented its status as one of the largest trade blocs outside the World Trade Organization ("WTO"). Among many of the initiatives heralded by the RCEP is the agreement's provisions on Rules of Origin ("ROOs"), a staple feature in Free Trade Agreements ("FTAs") which detail the criteria of goods eligible to receive the benefits offered by the agreement. The RCEP proposes its ROOs to be a more flexible and harmonized alternative to existing ROOs within the ASEAN region and the many FTAs it has entered into. This thesis intends to examine using the juridical-normative research method with a comparative approach. This thesis shall compare the RCEP's ROOs with that of another essential FTA, namely the ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership ("AJCEP"), and evaluate the legal effects of the RCEP's ROOs on Indonesian SMEs. Through the aforementioned approach, this thesis finds that the RCEP's ROOs, compared to the AJCEP, offer more flexibility due to the RCEP's alternate origin calculation methods, cumulation rules, de minimis derogations, and proofs of origin. Additionally, this thesis finds that Indonesian SMEs may benefit from the RCEP's streamlined proof of origin requirements."