Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini tentang penanganan perampok nasabah bank oleh Unit I Jatanras Sat III Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Dalam tesis ini digambarkan tentang penananganan yang dilakukan oleh Unit I terhadap perampokan nasabah bank, hubungannya dengan instansi lain, serta bagaimana perilaku petugas-petugas Unit I dalam melakukan penanganan.Kota Jakarta sebagai ibukota Negara Republik Indonesia memiliki jumlah penduduk yang terbesar dibandingkan dengan kota-kota lain yang ada di Indonesia. Dengan situasi dan corak kehidupan yang demikian menyebabkan kejahatan (crime) tumbuh subur di kota ini. Salah satu kejahatan terhadap jiwa orang dan harta benda yang terjadi di wilayah Jakarta serta sangat marak akhir-akhir ini adalah kejahatan dalam bentuk perampokan terhadap nasabah bank.Dari hasil penelitian yang saya lakukan, menjelaskan bahwa semua kasus yang ditangani oleh unit I tentang perampokan terhadap nasabah bank mempunyai latar belakang kebutuhan ekonomi dari perampok. Semua hasil rampokan yang mereka dapatkan jika berhasil dipergunakan oleh sebagian untuk foya-foya dan sebagian lagi untuk kepentingan keluarga dan untuk masa depan mereka.Perampokan terhadap nasabah bank selalu diawali dengan perencanaan dan selalu diawali pengintaian terlebih dahulu. Setelah melakukan perampokan, biasanya mereka langsung membagi hasil rampokan pada saat itu juga dan membubarkan diri untuk melanjutkan kehidupan mereka kembali.Penanganan yang dilakukan oleh unit I terhadap masingmasing perampok mempunyai variasi satu sama lain. Variasi tersebut terjadi dengan melihat siapa perampok yang ditangan. Jika perampok tersebut sudah berulang kali melakukan perampokan, maka kadang-kadang petugas dan unit I melakukan rekayasa menembak kaki dari perampok atau bahkan menghabisi mereka.Dalam pengamatan saya koordinasi ini belum terlaksana dengan baik. Sebagai contoh dalam melakukan pengungkapan terhadap kasus-kasus perampokan nasabah bank ini, pihak kepolisian khususnya unit I telah melakukan pekerjaan yang berbahaya dan mengeluarkan biaya yang tidak kecil. Ketika pelakunya sudah ditangkap, kadang-kadang Hakim menjatuhkan vonis yang sangat ringan.Peristiwa seperti ini membuat pihak kepolisian melakukan suatu kegiatan yang bertentangan dengan KUHAP seperti menunggu terdakwa menjalankan hukuman dan melakukan penangkapan dengan kejahatan yang berbeda. Walaupun sebenarnya kejahatan yang dilakukan tersangka tersebut dapat disatukan dengan berkas perkera kejahatan yang telah dijalaninya."

"Bentuk-bentuk praktik pemanfaatan lahan kawasan hutan yang dilakukan oleh masyarakat Sumber Agung merupakan keputusan yang dilakukan di tengah pangaruh berbagai faktor yang melingkupinya. Masyarakat Sumber Agung tinggal di pinggir kawasan hutan dan memanfaatkan lahan kawasan hutan. Praktik pemanfaatan lahan hutan yang dilakukan meliputi kegiatan berladang, tumpangsari, kebun monokultur dan kebun campuran. Dalam kenyataan, bentuk-bentuk praktik pemanfaatan lahan kawasan hutan tersebut telah menimbulkan kerusakan hutan karena banyak aspek yang telah memberikan pengaruh terhadap pilihan bentuk-bentuk praktik pemanfaatan lahan kawasan hutan tersebut.Kajian ini menjelaskan hubungan interaktif antara bentuk-bentuk praktek pemanfaatan lahan kawasan hutan yang dilakukan oleh masyarakat lokal dengan kebutuhan ekonomi rumah tangga, pasar, pengetahuan lokal dan penerapan kebijakan pembangunan. Bentuk-bentuk praktik pemanfaatan lahan kawasan hutan merupakan keputusan yang dilakukan di tengah situasi dan kondisi sosial yang melingkupinya. Untuk menjelaskan proses pengambilan keputusan yang dilakukan dan mengungkap pertimbangan yang mendasarinya maka kajian ini mengacu kepaga kerangka teori pengambilan keputusan. Penelitian lapangan dilakukan sejak bulan Oktober 1998 - Oktober 1999. Penelitian dilakukan di kampung Sumber Agung, sebuah kampung berbatasan dengan kawasan hutan yang dihuni masyarakat yang sumber penghidupannya berasal dari pemanfaatan sumberdaya dan kawasan hutan gunung Betung.Kajian ini mengungkapkan bahwa bentuk-bentuk praktik pemanfaatan lahan hutan yang dilakukan oleh masyarakat Sumber Agung merupakan keputusan dalam menghadapi berbagai faktor yang saling berkaitan terutama upaya pemenuhan kebutuhan ekonomi rumah tangga, ketersediaan pasar dan kepastian harga, pengalaman dan pengetahuan masyarakat lokal dan penerapan kebijakan pembangunan. Pada setiap praktik pemanfaatan lahan hutan yang dilakukan, pemenuhan kebutuhan ekonomi rumah tangga selalu menjadi pertimbangan masyarakat. Hal ini tercermin dari berbagai pilihan tanaman pada semua bentuk praktik pemanfaatan lahan yang selalu dipertimbangan untuk dapat memenuhi kebutuban pangan dan uang tunai dalam jangka pendek dan sebagai investasi jangka panjang. Pertimbangan ekonomi dalam pilihan tanaman tahunan selalu diintegrasikan dengan ketersediaan pasar dan harga jual. Pengetahuan teknis budidaya tanaman dan kemampuan memahami kesesuaian agroklimat dengan pilihan tanaman selalu dikembangkan dalam proses belajar dari pengalaman di lingkungan sekitarnya. Tidak konsistennya penerapan kebijakan pembangunan, di satu sisi telah memberikan peluang kepada masyarakat untuk mengembangkan praktik pemanfaatan lahan hutan. Tetapi di sisi lain telah menimbulkan suasana yang tidak nyaman bagi masyarakat dan telah mengabaikan kemampuan dan pengalaman masyarakat dalam pengelolaan lahan kawasan hutan."

"Selama dua dasawarsa terakhir ini, telah terjadi perubahan yang mendasar tentang cara pandang Ilmu Politik terhadap negara dimana negara dianggap merupakan struktur yang otonom, suatu struktur dengan logika dan kepentingannya sendiri yang tidak harus sama dan selaras dengan kepentingan kelas dominan dalam masyarakat ataupun negara bukanlah sekedar arena tempat konflik kepentingan sosial ekonomi saling berbenturan satu sama lain. Dalam kenyataannya negara jauh lebih mandiri dan cenderung bersifat ekspansionis atau penetratif terhadap masyarakat. Studi ini mempelajari implikasi dari penetrasi negara di Riau Kepulauan, suatu kawasan yang memiliki pengalaman historis bernegara jauh ke masa lampau, tetapi relatif terbatas dalam interaksinya dengan negara dan kepolitikan nasional Indonesia. Keterbatasan interaksi dengan negara nasional ini berlangsung sampai paruh pertama Orde Baru. Sedangkan pada paruh kedua, negara telah melakukan penetrasi secara politik dan ekonomi bersamaan dengan intervensi ekonomi kapitalis dunia. Untuk mempelajari implikasi penetrasi negara ini, dipergunakan teori Bureaucratic Capitalist State dari Richard Robison, Negara Otoriter Birokratik Rente dari Arief Budiman dan Rent Capitalism State dari Olle Tarrnquist. Sedangkan untuk menjelaskan dimensi kapitalisme yang menyertai penetrasi negara tersebut, dipergunakan perspektif Sistem Dunia dari Immanuel Wallerstein. Dalam kondisi dimana suatu kawasan interaksinya dengan negara dan kepolitikan nasional relatif terbatas, sedangkan pada sisi lain kawasan tersebut memiliki pengalaman bernegara yang jauh berakar ke masa lampau, kuatnya pengaruh negara tetangga dari segi budaya (Malaysia) dan ekonomi (Singapura), serta terdapatnya kepincangan dalam tingkat kesejahteraan dan kepemilikan sumber-sumber ekonomi, maka penetrasi negara yang dilakukan pada masa Orde Baru tersebut seharusnya membuat kawasan ini semakin terintegrasi ke negara nasional. Akan tetapi dalam kenyataannya, penetrasi negara tersebut telah membuat (1) ekonomi kawasan ini semakin terintegrasi ke ekonomi global, (2) status quo kepincangan struktur sosial-ekonomi, (3) sentripetalisasi atau allienasi masyarakat dari negara, (4) sentralisasi pemerintahan dan pembangunan, serta (5) marginalisasi masyarakat lokal. Hal yang demikian itu terjadi disebabkan penetrasi negara yang dilakukan itu lebih dimotivasi untuk kepentingan kapitalisme internasional dimana sebagai akibat krisis harga minyak, Indonesia terpaksa beralih dari strategi Industri Substitusi Impor (ISI) kepada ekonomi berorientasi ekspor atau pembangunan Industri Berorientasi Ekspor (IBE), menyusul merosotnya kemampuan negara sebagai mesin penggerak pertumbuhan ekonomi. Disamping itu, negara terpaksa membuka pintu lebar-lebar bagi modal asing. Dalam hubungan inilah kapitalisme internasional masuk ke Riau Kepulauan melalui program kerjasama Sijori. Dengan demikian modal negara sentral beralih ke negara semi pinggiran, dalam hal ini Riau Kepulauan, bukan melalui mekanisme surplus ekonomi dalam sistem ekonomi kapitalis dunia sebagaimana dikatakan oleh Wallerstein, melainkan diundang oleh pemerintah atau negara semi pinggiran. Jika Wallerstein berpendapat peralihan arus modal akan terjadi dengan sendirinya, tak terelakkan, sebab sistem ekonomi kapitalis dunia itu merupakan satu jaringan ekonomi yang utuh yang terdiri dari berbagai macam struktur produksi, yang terintegrasi dari berbagai wilayah yang tidak sederajat tahap perkembangannya, untuk Riau Kepulauan hal tersebut tidak terbukti. Dengan demikian teori Wallerstein tentang sistem ekonomi kapitalis dunia mengandung kelemahan pada aspek peranan negara nasional dalam arus perpindahan modal dari negara sentral ke negara semi pinggiran. Sebagaimana halnya perspektif yang berskaia makro (global) cenderung mengabaikan dimensi mikro (negara nasional), demikian juga teori Wallerstein. Analisis sistem dunia tidak memberikan perhatian yang memadai terhadap perkembangan yang khas dari suatu lokalitas tertentu, atau dengan kata lain lead sistem dunia dalam usahanya untuk mengamati dinamika global, mengabaikan bahkan melupakan analisis sejarah perkembangan lokal yang kongkrit, dalam studi tentang Riau Kepulauan, terbukti kebenarannya. Perhatian Wallerstein yang selalu dicurahkan pada ?totalitas" telah menghalanginya untuk terlibat dalam analisis sejarah yang kongkrit dan spesifikasi dari suatu masyarakat tertentu, studi tentang penetrasi negara di Riau Kepulauan, membuktikan kebenaran kritikan terhadap teori Wallerstein tersebut."