Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Keberhasilan kualitas layanan pada anggota kelompok UPPKS, tentunya tidak terlepas dari upaya layanan jasa yang diberikan oleh pemerintah melalui BKKBN dan fasilitas jasa yang menyertai pelayanan tersebut. Penelitian ini digunakan untuk melihat bagaimana kualitas layanan jasa BPMPKB DKI Jakarta khususnya di Jakarta Timur dilihat dari sisi para anggota kelompok UPPKS sebagai pelanggan dengan menggunakan atribut-atribut yang melekat pada lima dimensi kualitas layanan jasa, antara lain berwujud (tangible), keandalan (reliability), kesigapan (responsiveness), kepastian (assurance), dan keempatian (emphaty). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kepentingan dan kinerja program pemberdayaan ekonomi keluarga melalui kelompok UPPKS dalam mendukung ketahanan keluarga. Penelitian menggunakan metode kuantitatif evaluatif. Hasil penelitiannya adalah bahwa para anggota Kelompok UPPKS masih mempersepsikan layanan jasa yang diberikan BPMPKB DKI Jakarta cukup baik dan belum memuaskan karena masih adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan, dimana harapan para anggota kelompok UPPKS lebih tinggi dari kenyataan yang diterimanya. Skor gap per dimensi : berwujud (tangible) -0.69, keandalan (reliability) -0,81, kesigapan (responsiveness) -0.72, kepastian (assurance) -0.44, dan keempatian (emphaty) -0.61. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu bahan masukan bagi BKKBN khususnya BPMPKB DKI Jakarta dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan bagi pembangunan keluarga di masa yang akan datang. ...... The success of service quality to members of the group UPPKS, of course, is inseparable from the efforts of services provided by the government through the BKKBN and also the service facilities that accompany it. This research is used to see how the service quality of BPMPKB DKI Jakarta, especially in East Jakarta from the group members UPPKS as a customer by using the attributes attached to the five dimensions of service quality, among other : tangible, reliability, responsiveness, assurance, and empathy. The purpose of this study is to know importance and performance levels analysis program of economic empowerment families through UPPKS group in support of family resilience. The research uses descriptive quantitative method of analysis. The results of the study is that the members of UPPKS still perceive the services quality given by BPMPKB DKI Jakarta is good enough and has not been satisfactory because of the persistence of the gap between expectations and reality, in which members UPPKS expectations higher than reality. The gap score per dimension : tangible -0.69, reliability -0,81, responsiveness -0.72, assurance -0.44, and emphaty -0.61. Results of this study are expected to be used as one input for BKKBN, especially BPMPKB DKI Jakarta in efforts to improve the service quality for family development in the future.

Abstrak :
Paham radikal terbukti dapat mengubah seseorang menjadi kontra dengan ideologi yang dianut sebuah bangsa, sedangkan paham terorisme dapat mengubah sisi kemanusiaan seseorang, tidak terkecuali mantan narapidana terorisme. Salah satu faktor yang dapat memengaruhi kembalinya mantan narapidana terorisme ke dalam kelompok teror adalah ekonomi. Namun dengan adanya komunitas baru yang lebih konstruktif, inklusif dan mandiri secara ekonomi dapat menjadi wadah yang penting dalam mengembangkan pemikiran yang lebih moderat. Penelitian ini menggunakan teori Pemberdayaan Ekonomi dan Community Based Prevention (CBP) serta berbagai konsep seperti Deradikalisasi, dan Pentahelix. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan optimalisasi program deradiklaisasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengambilan data dilakukan melalui observasi, wawancara, studi literatur dan dokumen, dan laporan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BNPT menerapkan strategi terpadu dan holistik melalui program Kawasan Terpadu Nusantara  di Turen-Jawa Timur sesuai dengan konsep Pentahelix, pemberdayaan ekonomi menjadi fokus utama karena terdapat pelatihan, bantuan finansial dan pemasaran produk, dan upaya deradikalisasi melalui pemberdayaan ekonomi yang berbasis komunitas mampu meningkatkan interaksi dan menguatkan hubungan dengan masyarakat sekitar sehingga mantan narapidana terorisme dapat memiliki wadah yang baru dan meninggalkan kelompok terorisme.  ......Radicalism ideology contributes to shifting someone's ideology against national shared values. On the other hand, terrorism can deteriorate one's sense of humanity, including former terrorism convicts. One of the factors that can influence the return of former terrorism convicts to terror groups is the economy. However, the existence of a new community that is more constructive, inclusive, and economically independent could be the strategy for developing more moderate thoughts. This study uses the Economic Empowerment and Community Based Prevention (CBP) theory and various concepts such as Deradicalization and Pentahelix. The purpose of this study is to find out the efforts made by the government in increasing the optimization of the deradicalization program. This study uses a qualitative method with a case study approach. Observation, interviews, literature, documents, and reports were used for data collection. The results showed that the National Counter Terrorism Agency of Indonesia (BNPT) implemented an integrated and holistic strategy through the integrated region program in Turen - East Java by the Pentahelix concept, the economic empowerment program is the main focus because there are training, financial assistance and product marketing, and deradicalization efforts through community-based economic empowerment can increase interaction and strengthen relations with the surrounding community so that former terrorism convicts can have a new place and leave terrorist groups.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai upaya pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh SIP dengan kegiatan simpan pinjam sebagai entry point. Dalam prosesnya unsur-unsur modal sosial berperan penting dan perlu dikembangkan guna mencapai hakekat pemberdayaan ?meningkatnya kesejahteraan perempuan- Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa unsur-unsur jaringan, solidaritas, kepercayaan, dan norma berperan penting dalam proses pemberdayaan yang dilakukan SIP. Selain itu pula, Motherhood Spirit yang tertanam di SIP menjadi fundamen yang kuat bagi keberlangsungan kegiatan pemberdayaan yang dilakukan.

---

This thesis discusses about women empowerment through microfinance as entry point which conduct by Suara Ibu Peduli. On process, social capital has a role in women empowerment and need to be developed to achieve the main goal ?social welfare- Research method which is used is qualitative research with descriptive design. The result of this research shows that trust, network, solidarity, and norms have an important role in SIP?s women empowerment. Furthermore, motherhood spirit which inherent in this organisation become a basis for women empowerment sustainability.

Abstrak :
Indonesia is one of the countries of origin for migrant workers in the world. In the context of migration, the discourse on natural resources, sustainable economy, and women’s empowerment are not the mainstream discussion. The resilience or economic sustainability of returnee women migrant workers (RWMWs) is also a major problem in migration policy schemes and practices in Indonesia. This paper explores how the model of economic empowerment in Kenanga Village, Indramayu District, as a local initiative can bring welfare toward RWMWs and goes beyond the discourse of safe migration. The data in this research analyzed using Harvard and Longwee’ gender analysis tools as well as indicator of gender mainstreaming, and Naila Kabeer’s theory of empowerment. This paper finds that local initiatives of productive economy have a positive impact on the economic sustainability of RWMWs in Kenanga Village. It is important to develop economic resilience as an alternative to alleviate poverty. However, in the empowerment program, it is important to consider various aspects of gender justice.

Abstrak :
ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan prioritas kebijakan dalam pelaksanaan program Penanggulangan Kemiskinan Dengan Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pondok Pesantren Dan Koperasi Pondok Pesantren. Maksud dari program tersebut adalah untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, dengan mengkoordinasikan, mensinergikan, mengintegrasikan berbagai program dan kegiatan secara terpadu, guna meningkatkan kesejahteraan rakyat di pondok pesantren dan sekitarnya. Penelitian ini dilakukan dengan model analisa Analytical Hierarchy Process (AHP). Analisa memberikan kesimpulan bahwa dua pokok kebijakan yang dinilai paling penting dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pondok Pesantren dan Koperasi Pondok Pesantren adalah memberikan dukungan pembiayaan usaha dan pengembangan SDM dalam rangka pengembangan awal pemberdayaan ekonomi pondok pesantren. Kebijakan prioritas selanjutnya adalah Penguatan Kelembagaan dan Penguatan Kerjasama dalam rangka perkuatan pemberdayaan ekonomi pondok pesantren sehingga mampu memberdayakan masyarakat sekitarnya. Rekomendasi berdasarkan analisa dan kesimpulan adalah bahwa (1) dalam menetapkan pesantren sasaran program perlu diperkuat basis data yang memadukan data pesantren, potensi wilayah, berikut profil kemiskinan di wilayah tersebut; (2) perlu dipertimbangkan untuk memperoleh sumber anggaran selain yang berasal dari APBN/APBD melalui kerjasama kemitraan dengan dunia usaha dan lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat, khususnya bagi dukungan pembiayaan usaha dan pengembangan sumberdaya manusia pesantren; (3) Kemenag perlu menjadikan program pemberdayaan ekonomi umat melalui pondok pesantren dan koperasi pondok pesantren menjadi salah satu kegiatan atau program prioritas kementerian, sampai pada tingkatan instansi vertikal di lingkungan Kemenag; dan (4) Untuk memperluas cakupan Program Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pondok Pesantren dan Koperasi Pondok Pesantren, perlu dipertimbangkan untuk mengintegrasikan program ini dengan program penanggulangan kemiskinan lainnya.

---

ABSTRACT
Objective of this research is to find priorities of policy in implementation of Poverty Allevation Policy Through Community Economic Empowerment By Pondok Pesantren and Pondok Pesantren Cooperative, which aim to reducing poor people and to improve well-being by coordinating, synergizing, and integrating programs and activities to improving well-being of pondok pesantren and their surrounding community, using analysis model of Analytical Hierarchy Process (AHP). Analysis lead to the conclusion that two main policy in the implementation of Community Empowerment in Economic By Pondok Pesantren and Pondok Pesantren Cooperative is Business Financing and Human Resource Development to support the initial development of pesantren’s economic empowerment. The next priority policy is Institutional Strengthening, and Cooperation Strengthening to strengthen pesantren’s economic empowerment so they can empower their local community. Recommendations based on the analysis and the conclusion that combine pesantren’s data, potency of the region, and the poverty profile of the region; (2) need to be considered to obtain financial resources apart from the State/Region Budget through a partnership with the business and financial institutions that manage a public funds, particularly for business financing support and human resource development; (3) Kemenag need to make Community Economic Empowerment By Pondok Pesantren and Pondok Pesantren Cooperative as a ministry‘s priority program of activity, up to the level of their vertical institutions; (4) Should be considered to integrate the program with other poverty allevation programs to expand the scope of Community Economic Empowerment By Pondok Pesantren and Pondok Pesantren Cooperative.

Abstrak :
ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan prioritas kebijakan dalam pelaksanaan program Penanggulangan Kemiskinan Dengan Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pondok Pesantren Dan Koperasi Pondok Pesantren. Maksud dari program tersebut adalah untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, dengan mengkoordinasikan, mensinergikan, mengintegrasikan berbagai program dan kegiatan secara terpadu, guna meningkatkan kesejahteraan rakyat di pondok pesantren dan sekitarnya. Penelitian ini dilakukan dengan model analisa Analytical Hierarchy Process (AHP). Analisa memberikan kesimpulan bahwa dua pokok kebijakan yang dinilai paling penting dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pondok Pesantren dan Koperasi Pondok Pesantren adalah memberikan dukungan pembiayaan usaha dan pengembangan SDM dalam rangka pengembangan awal pemberdayaan ekonomi pondok pesantren. Kebijakan prioritas selanjutnya adalah Penguatan Kelembagaan dan Penguatan Kerjasama dalam rangka perkuatan pemberdayaan ekonomi pondok pesantren sehingga mampu memberdayakan masyarakat sekitarnya. Rekomendasi berdasarkan analisa dan kesimpulan adalah bahwa (1) dalam menetapkan pesantren sasaran program perlu diperkuat basis data yang memadukan data pesantren, potensi wilayah, berikut profil kemiskinan di wilayah tersebut; (2) perlu dipertimbangkan untuk memperoleh sumber anggaran selain yang berasal dari APBN/APBD melalui kerjasama kemitraan dengan dunia usaha dan lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat, khususnya bagi dukungan pembiayaan usaha dan pengembangan sumberdaya manusia pesantren; (3) Kemenag perlu menjadikan program pemberdayaan ekonomi umat melalui pondok pesantren dan koperasi pondok pesantren menjadi salah satu kegiatan atau program prioritas kementerian, sampai pada tingkatan instansi vertikal di lingkungan Kemenag; dan (4) Untuk memperluas cakupan Program Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pondok Pesantren dan Koperasi Pondok Pesantren, perlu dipertimbangkan untuk mengintegrasikan program ini dengan program penanggulangan kemiskinan lainnya.

---

ABSTRACT
Objective of this research is to find priorities of policy in implementation of Poverty Allevation Policy Through Community Economic Empowerment By Pondok Pesantren and Pondok Pesantren Cooperative, which aim to reducing poor people and to improve well-being by coordinating, synergizing, and integrating programs and activities to improving well-being of pondok pesantren and their surrounding community, using analysis model of Analytical Hierarchy Process (AHP). Analysis lead to the conclusion that two main policy in the implementation of Community Empowerment in Economic By Pondok Pesantren and Pondok Pesantren Cooperative is Business Financing and Human Resource Development to support the initial development of pesantren?s economic empowerment. The next priority policy is Institutional Strengthening, and Cooperation Strengthening to strengthen pesantren?s economic empowerment so they can empower their local community. Recommendations based on the analysis and the conclusion that combine pesantren?s data, potency of the region, and the poverty profile of the region; (2) need to be considered to obtain financial resources apart from the State/Region Budget through a partnership with the business and financial institutions that manage a public funds, particularly for business financing support and human resource development; (3) Kemenag need to make Community Economic Empowerment By Pondok Pesantren and Pondok Pesantren Cooperative as a ministry?s priority program of activity, up to the level of their vertical institutions; (4) Should be considered to integrate the program with other poverty allevation programs to expand the scope of Community Economic Empowerment By Pondok Pesantren and Pondok Pesantren Cooperative.

Abstrak :
Penelitian tentang 'Analisis Kelembagaan Dalam Upaya Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat' ini dimaksudkan untuk mempelajari peran lembaga lokal dalam upaya mewujudkan ketahanan ekonomi masyarakat sebagai bagian dari pembangunan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data yang deskriptif dan diperoleh melalui wawancara yang mendalam dengan para informan. Koperasi Jasa Keuangan (KJK) PEMK merupakan organisasi lokal yang dibentuk oleh masyarakat dan berada ditengah-tengah komunitas masyarakat kelurahan, namun belum menjadi sebuah lembaga lokal karena harus menempuh proses pelembagaan didalamnya. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya perubahan organisasi pelaksana program pemberdayaan masyarakat adalah aspek yuridis, aspek filosofis dan aspek lembaga. ......Research on "Institutional Analysis of Public Welfare In Development Effort" is intended to study the role of local institutions in an effort to realize the economic resilience of the community as part of the development of public welfare. This study used qualitative methods to generate descriptive data obtained through in-depth interviews with informants. Cooperative Financial Services (KJK) PEMK is a local organization formed by the community and in the midst of village communities, but has not become a local institution because they have to take the process of institutionalization in it. Conclusions obtained from this study are the factors underlying the change in community empowerment programs implementing organizations are juridical aspects, philosophical aspects and aspects of the institution.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja dan dampak program pemberdayaan ekonomi berbasis dana zakat, infaq, dan shadaqah ZIS yang dikelola oleh Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa terhadap kondisi ekonomi, sumber daya manusia, dan sosial penerima manfaat/mustahik. Program pemberdayaan yang dijadikan objek penelitian ini terletak di Serang, Merapi, Temanggung, dan Ponorogo. Tujuan penelitian dijawab menggunakan model evaluasi CIPP Context, Input, Process, Product yang dihubungkan dengan aspek-aspek ekonomi, sumber daya manusia, dan sosial penerima manfaat/mustahik kemudian diolah dengan metode Structural Equation Modelling SEM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, terdapat beberapa komponen dalam program yang masih perlu diperbaiki yakni kesesuaian menilai kebutuhan mustahik, meningkatkan layanan yang sesuai dengan kebutuhan mustahik seperti sarana prasarana, pendampingan dan pelatihan skill usaha, serta memastikan kembali keberlanjutan usaha mustahik agar mereka benar-benar bisa mandiri secara ekonomi. Meskipun masih ada kekurangan, tetapi secara keseluruhan program ini terbukti memberikan dampak positif kepada peningkatan kualitas ekonomi, sumber daya manusia, dan sosial penerima manfaat/mustahik. ......This study aims to evaluate the economic empowerment program based on zakat, infaq, and shadaqah ZIS funds managed by Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa on the economic, human resource, and social impacts of the beneficiaries mustahik. The research objects are located in Serang, Merapi, Temanggung, and Ponorogo. To answer the purpose of the study, this study use the CIPP evaluation model Context, Input, Process, Product that is linked to the economic, human, and social aspects of the beneficiaries and then processed by Structural Equation Modeling SEM method. The result of this study found that there are several components in the program that need to be improved. The components are the concept or procedure of conveying the need to mustahik, improving the services according to the mustahik needs such as infrastructure, facilitation, and business skill training, and ensuring the sustainability of the mustahik business so they can be economically independent. Although there are still some shortcomings, the program is proven to have positive impacts on improving the economic, human, and social quality of the beneficiaries.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap program pemberdayaan penanaman tanaman hidroponik yang dilakukan oleh PT. Hankook Indonesia untuk memajukan Desa Cicau dalam bidang lingkungan, serta menambah pemasukan ekonomi masyarakat desa dengan memberikan pelatihan dalam menanam, merawat, hingga mendistribusikan tanaman hidroponik. Metode penelitian menggunakan kerangka evaluasi berupa Main Analytical Categories dengan menggunakan empat variabel yaitu relevansi, efektivitas, dampak, serta keberlanjutan dan metode penelitian kualitatif, yaitu melalui wawancara mendalam dan observasi. Sebagai tambahan, peneliti juga menganalisis aspek partisipasi. Hasil Penelitian menunjukkan, pada aspek relevansi, program pelatihan penanaman tanaman hidroponik dianggap peneliti cukup relevan karena memberikan program lingkungan dan ekonomi berdasarkan karakteristik penerima program dan karakteristik geografis Desa Cicau. Dari aspek efektivitas, program dinilai kurang efektif karena belum mencapai salah satu tujuan program yang diharapkan yaitu memberdayakan masyarakat secara ekonomi. Dari aspek dampak, program dinilai mampu memberikan dampak kepada penerima program berupa peningkatan kesadaran lingkungan, perbaikan gizi dan peningkatan solidaritas kelompok. Selain itu, pihak perusahaan pun mendapatkan dampak berupa teciptanya hubungan yang baik dengan masyarakat setempat. Dari aspek keberlanjutan, program dinilai tidak berkelanjutan karena penerima program tidak dapat melanjutkan kegiatan pemberdayaan selepas tidak lagi dilakukan pembimbingan oleh pihak perusahaan yang diakibatkan oleh faktor eksternal yaitu adanya pandemi Covid-19. ......This study aims to evaluate the assisted village program conducted by PT. Hankook Indonesia as a form of corporate social responsibility. The program provided is in the form of an environmental reforestation program which at the same time provides economic empowerment. This program aims to advance Cicau Village in the environmental field, as well as increase the economic income of the village community by providing training in processing manufactured goods. The research method uses an evaluation framework in the form of Main analytical categories and qualitative and qualitative research methods, namely through in-depth interviews and observations. Main Analytical Categories themselves are used to evaluate the program by looking at the suitability of the program's achievements and objectives on the variables of relevance, effectiveness, impact, and program sustainability. These four variables are used because they are considered to represent program performance to be assessed as a whole. In addition, researchers will also analyze the program using aspects of participation. The results showed that, in terms of relevance, the hydroponic plant planting training program was considered by researchers to be quite relevant because it provided environmental and economic programs based on the characteristics of the program recipients and the geographical characteristics of Cicau Village. From the aspect of effectiveness, the program is considered less effective because it has not achieved one of the expected program objectives, namely empowering the community economically. From the aspect of impact, the program is considered capable of having an impact on program recipients in the form of increasing environmental awareness, improving nutrition and increasing group solidarity. In addition, the company also gets an impact in the form of establishing a good relationship with the local community. From the sustainability aspect, the program is considered unsustainable because program recipients cannot continue empowerment activities after no longer providing mentoring by the company. The discontinue itself, caused by Covid-19 Pandemic.

Abstrak :
Sejak program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sejahtera (P2WKSS) diimplementasikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, Dinas Sosial Kabupaten Bogor turut berpartisipasi dalam menyelenggarakan pemberdayaan ekonomi perempuan melalui program WRSE yang menyasar perempuan pencari nafkah utama dan/atau pembantu pencari nafkah dalam rumah tangga miskin. Namun, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Bogor di tahun 2019 berada di posisi terendah kedua di Provinsi Jawa Barat, yang salah satunya menunjukan masih terdapat ketimpangan distribusi pendapatan antara perempuan dan laki-laki. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hasil pelaksanaan program WRSE di Desa Bangunjaya, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor dengan model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product). Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data gabungan atau mixed methods. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari wawancara mendalam, studi kepustakaan, dan survei. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program belum mampu menyelesaikan permasalahan kemiskinan perempuan di Kabupaten Bogor karena tidak memenuhi kebutuhan strategis gender. Faktor lainnya ialah pada saat pelaksanaan program tidak menyediakan Tempat Penitipan Anak (TPA), keterbatasan pemberian modal awal untuk usaha, jangka waktu pelatihan keterampilan terlalu pendek, dan tidak dilakukan monitoring lanjutan. ......Ever since the Bogor Regency Department of Women Empowerment, Child Protection, Human Population Control, and Family Planning (DP3AP2KB) implement the Increasing Role of Women Towards a Prosperous Family (P2WKSS) program, the Bogor Regency Department of Social Service has participated in organizing women's economic empowerment through the Socio-Economic Vulnerable Women (WRSE) program. The program targets women who classified as the primary breadwinners and assistant breadwinners in poor households. However, Bogor Regency's Gender Empowerment Index (IDG) in 2019 was at the second-lowest in West Java Province, showing inequality in income distribution between women and men. Therefore, this study analyzes the implementation results of the Socio-Economic Vulnerable Women (WRSE) program in the Bangunjaya Village, Cigudeg District, Bogor Regency using the Context, Input, Process, Product (CIPP) evaluation model. This research conducted post-positivist approach which combined qualitative and quantitative data collection techniques. This research collects data through semi-structured in-depth interviews, document studies, and surveys. The result shows that the program has not reduced women's poverty in Bogor Regency because the program design does not meet gender strategic need. Also, during the program implementation, it did not provide a Child Care Center (TPA), has limited initial capital for businesses, the period of skills training was too short, and further monitoring was not carried out.