Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Diundangkannya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) memberikan perubahan pada salah satu kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terkait dengan Jasa Kena Pajak Tertentu. Adapun jasa pengiriman paket merupakan salah satu jasa yang termasuk dalam Jasa Kena Pajak Tertentu. Penelitian skripsi ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemungutan PPN atas penyerahan jasa pengiriman paket dan melihat kebijakan tersebut dari perspektif kemudahan administrasi. Dalam analisis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma post-positivist dengan studi literatur dan wawancara mendalam sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemungutan PPN atas jasa pengiriman paket didasarkan untuk mengakomodasi kemudahan dengan mengaplikasikan metode pemungutan PPN tanpa kredit pajak masukan dan menggunakan tarif efektif untuk memberi kemudahan administrasi. Setelah dilakukan penelitian mendalam, ditemukan bahwa di antara keempat aspek yang menyusun asas kemudahan administrasi, aspek kemudahan merupakan aspek yang paling menonjol dengan adanya kemudahan yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Adapun kemudahan tersebut berkaitan dengan mekanisme pemungutan PPN terutang, pembuatan faktur pajak, pembuatan SPT, dan pelaporan pajak untuk jasa pengiriman paket. Saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah untuk pemerintah senantiasa melakukan fungsi pengawasan untuk memantau pelaksanaan kebijakan tersebut, serta melakukan evaluasi berkala agar dapat menjaga tujuan utama dari diundangkannya Pasal 9A Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

---

The enactment of the Harmonization of Tax Regulations Law (HPP Law) provides changes to one of the Value Added Tax (VAT) policies related to certain taxable services. The package delivery service is one of the services included in Certain Taxable Services. This thesis research aims to analyze the VAT collection policy on the delivery of package delivery services and see the policy from the perspective of administrative convenience. In analyzing this research, it uses a post-positivist approach with literature studies and in-depth interviews as data collection techniques. The results show that the VAT collection policy on package delivery services is based on accommodating convenience by applying the VAT collection method without input tax credit and using an effective rate to provide administrative convenience. After conducting in-depth research, it was found that among the four aspects that make up the principle of administrative convenience, the convenience aspect is the most prominent aspect with the convenience provided by the government in accordance with what is stated in the Taxation Regulations Harmonization Act. The convenience is related to the mechanism for collecting VAT payable, making tax invoices, making tax returns, and tax reporting for package delivery services. Suggestions that can be given by researchers are for the government to always carry out supervisory functions to monitor the implementation of these policies, as well as conduct periodic evaluations in order to maintain the main objectives of the enactment of Article 9A of the Value Added Tax Law in the Harmonization of Tax Regulations Law. "