Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Perkembangan digital membuat aktivitas ekonomi masyarakat semakin mudah. Lalu lintas perdagangan barang dan jasa semakin cepat dan tak hanya berbentuk fisik, melainkan juga berupa produk digital. Indonesia berupaya memajaki barang dan/atau jasa digital luar negeri dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020. Sama halnya dengan Vietnam yang berupaya memajaki produk digital luar negeri dengan menerbitkan Decree No. 126/2020/ND-CP. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis implementasi kebijakan PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) di Indonesia pasca diterbitkannya PMK No. 48 Tahun 2020 ditinjau dari asas ease of administration dan membandingkannya dengan kebijakan PPN digital luar negeri milik negara Vietnam. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif-post positivisme dengan operasionalisasi konsep dan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan PPN PMSE atas barang dan/atau jasa digital luar negeri Indonesia telah memenuhi asas ease of administration dari sisi asas kepastian, asas efisensi, asas kemudahan dan kenyamanan, serta asas kesederhanaan walaupun masih banyak ketentuan mengenai sanksi dan penggalian potensi yang dapat diperbaiki. Bila dibandingkan dengan Vietnam, sistem pemungutan PPN PMSE atas barang dan/atau jasa digital luar negeri Indonesia memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Sistem pemungutan PPN PMSE Indonesia telah dirancang secara sederhana dan mudah bagi fiskus dan Pemungut PPN PMSE, sementara sistem pemungutan PPN digital luar negeri Vietnam lebih kompleks namun tegas dalam pelaksanaannya. ......Digital developments make people's economic activities easier. The traffic of trade in goods and services is getting faster and not only in physical form but also in digital products. Indonesia seeks to tax foreign digital goods and services by issuing Minister of Finance Regulation Number 48/PMK.03/2020. Likewise, Vietnam taxes foreign digital products by issuing Decree No. 126/2020/ND-CP. This research was conducted to analyze the VAT policy on Trading Through Electronic Systems (PMSE) in Indonesia after the issuance of PMK No. 48 of 2020 is viewed from the ease of administration principle and compares it with Vietnam's foreign digital VAT policy. The research was conducted using a quantitative-post-positivism approach, operationalizing concepts and data collection techniques through library research and field studies. This study indicates that Indonesia's PMSE VAT policy on foreign digital goods and services has fulfilled the ease of administration principle in terms of certainty, efficiency, the convenience of payment, and simplicity. However, there are still many provisions regarding sanctions and potential exploration that can be improved. Compared to Vietnam, the PMSE VAT collection system for foreign digital goods and services in Indonesia has advantages and disadvantages. Indonesia's PMSE VAT collection system has been designed to be simple and easy for tax authorities and PMSE VAT Collectors. In contrast, Vietnam's foreign digital VAT collection system is more complex but firm in its implementation.

Abstrak :
Penelitian ini mengangkat permasalahan yaitu kerumitan yang terjadi dalam prosedur pengajuan pemanfaatan fasilitas tax holiday oleh Wajib Pajak pemohon dan analisisnya jika dilihat dari asas ease of administration ( certainty, simplicity, dan efficiency). Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis penerapan asas ease of administration dalam prosedur pengajuan fasilitas tax holiday oleh investor asing dan juga kendala yang dihadapi oleh investor asing saat dalam masa prosedur. Pendekatan penelitian ini adalah kuantitatif. Penelitian dilakukan dengan wawancara terhadap informan terkait berdasarkan pedoman wawancara yang disusun, dan juga menggunakan data-data pendukung lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa asas certainty belum sepenuhnya diterapkan asas simplicity sudah sepenuhnya diterapkan, sedangkan asas efficiency belum sepenuhnya diterapkan. Wajib Pajak pemohon juga menghadapi beberapa kendala selama mengajukan permohonan pemanfaatan fasilitas tax holiday seperti tidak adanya kriteria pasti penentuan durasi pembebasan Pajak Penghasilan Badan, terlalu lamanya menunggu hasil keputusan dari komunikasi antara Presiden dengan Kementerian pengusul, dan terlalu lamanya proses verifikasi dokumen oleh Tim Verifikasi. ...... This issue of underthesis are the difficulties which happened during the procedure in proposing tax holiday facility by applicant and its analysis from ease of administration principle (certainty, simplicity, and efficiency). The purposes of this research are to analysis the implementation of ease of administration principle in the procedure of proposing tax holiday facility and the obstacle which are faced by company during procedure period. The research approach is quantitative to the type of desciptive research. The research was conducted by asking informants regarding several questions in survey benchmark and used additional data. The result showed that certainty principle is not fully fulfiled, simplicity principle is fully fulfiled, while efficiency principle is not fully fulfiled. The applicant also face several obstacle during the procedure period such as un certain criteria in determining corporate tax free duration and too long duration in waiting decision’s communication between President and related Ministry and also verification process from Verification Team.

Abstrak :
Penelitian ini berawal dari dikenakannya surplus atas Bank Indonesia sebagai objek PPh. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi bagaimana pelaksanaan pemenuhan kewajiban pajak penghasilan badan di Bank Indonesia ditinjau melalui asas ease of administration. Penelitian ini menggunakan pendekatan positivis, data dan informasi dikumpulkan melalui wawancara mendalam. Analisis data mengacu pada teori evaluasi Joko Widodo dan asas ease of administration. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan di Bank Indonesia telah sesuai dengan petunjuk teknis, namun timbul beberapa dampak yang perlu diselesaikan. Dilihat dari outputnya, tujuan kebijakan atas pengenaan surplus Bank Indonesia sebagai objek PPh belum tercapai. Apabila ditinjau melalui asas ease of administration, kebijakan ini memenuhi asas kepastian dan kesederhanaan namun belum memenuhi asas efisiensi. ......This study originated from the policy that surplus gained in Bank Indonesia as an object of Income Tax. The purpose of this study was to evaluate how the implementation of the corporate income tax obligations in terms of Bank Indonesia through the principle of ease of administration. This study used a positivist approach, the data and information gathered through in-depth interviews. Data analysis refers to the evaluation of the theory and principles of Joko Widodo. The results showed that the implementation of the fulfillment of tax obligations in accordance with Bank Indonesia has technical guidelines, but it raises some impacts that need to be resolved. Judging from the output, the policy objectives over the imposition of a surplus of Bank Indonesia as the object of Income Tax has not been reached. When viewed through the principle of ease of administration, this policy meets the principle of certainty and simplicity but does not meet the principle of efficiency.