Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"OECD memberikan rekomendasi untuk menerapkan carry forward dan/atau carry back untuk mengatasi isu volatilitas earnings dan perbedaan perlakuan antara akuntansi dan pajak dalam pendekatan interest-to-EBITDA. Lebih lanjut, penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan terkait apakah pendekatan interest-to-EBITDA perlu dilengkapi dengan kebijakan carry forward dan/atau carry back, manakah di antara keduanya yang paling sesuai diterapkan di Indonesia, dan apakah terdapat alternatif selain menerapkan kebijakan carry forward dan/atau carry back sebagai pelengkap pendekatan interest-to-EBITDA. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Kemudian, hasil penelitian menyimpulkan bahwa kebijakan carry forward dan/atau carry back perlu diterapkan untuk menangani isu volatilitas earnings sebagai bentuk kompensasi atau tax benefits. Kebijakan carry forward dan/atau carry back juga perlu diterapkan jika terdapat perbedaan pengakuan beban antara akuntansi dan pajak. Hasil penelitian juga menyimpulkan bahwa kebijakan carry forward atas interest expense dan/atau kapasitas bunga memiliki lebih banyak kelebihan dibandingkan kebijakan carry back sehingga lebih sesuai untuk diterapkan di Indonesia. Namun, terdapat alternatif lain yaitu mengubah pendekatan interest-to-EBITDA menjadi filter ketiga ketentuan DER; atau menggunakan ketentuan DER untuk mengatasi EBITDA negatif serta menerapkan kompensasi kerugian fiskal.

---

OECD provides recommendations for implementing carry forward and/or carry back to address the issue of earnings volatility and differences in treatment between accounting and taxes in an interest-to-EBITDA approach. Furthermore, this study also seeks to answer questions related to whether the interest-to-EBITDA approach needs to be complemented by carry forward and/or carry back policies, which of the two is most suitable to be applied in Indonesia, and whether there are alternatives to implementing carry forward and/or carry back policies to complement the interest-to-EBITDA approach. The approach used in this study is a qualitative approach. Then, the results of the study concluded that carry forward and/or carry back policies need to be applied to deal with the issue of earnings volatility as a form of tax benefits. Carry forward and/or carry back policies also need to be applied if there is a difference in expense recognition between accounting and taxes. Next, the carry forward policy on interest expense and/or interest capacity has more advantages than the carry back policy so that it is more suitable to be applied in Indonesia. However, there is another alternative, which is to change the interest-to-EBITDA approach to the third filter of DER; or using DER to address negative EBITDA as well as apply fiscal loss compensation."

"Saat ini Indonesia menerapkan dua metode kebijakan pembatasan biaya bunga. Pertama, metode DER yang diatur dalam PMK 169/2015, Kedua, metode ESR yang diperkenalkan melalui amandemen Pasal 18 ayat (1) UU PPh s.t.d.t.d. UU HPP. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan dari metode DER dan metode ESR berserta peluang dan tantangan dalam rencana implementasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, serta menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi lapangan dan studi kepustakaan. Penelitian ini memiliki dua temuan utama. Pertama, selain aturan rasio pada metode DER, terdapat ketentuan tambahan sebagai penyempurna kebijakan seperti pengecualian industri tertentu, cakupan serta definisi utang dan modal, serta aturan penggunaan saldo rata-rata bagi keduanya. Adapun metode DER diterapkan untuk mencegah preferensi pelaku usaha di Indonesia dalam menggunakan pembiayaan melalui pinjaman, terutama sumber utang luar negeri. Pada metode ESR, selain aturan fixed ratio interest-to- EBITDA, terdapat beberapa ketentuan tambahan sebagai penyempurna kebijakan termasuk rasio grup, carry forward dan/atau carry back, de minimis threshold, serta ketentuan spesifik untuk industri tertentu. Sebagai catatan. metode ESR dianggap sebagai metode yang lebih efektif dalam memitigasi skema penghindaran pajak melalui konsolidasi laba rugi grup perusahaan dibandingkan dengan metode DER. Kedua terdapat tiga peluang dalam rencana implementasi penerapan kebijakan ESR. Pertama, Indonesia akan memiliki kebijakan yang dapat memitigasi skema pajak melalui konsolidasi laba rugi grup perusahaan. Kedua, kebijakan ESR dapat dianggap lebih mengakomodasi motif keadilan. Ketiga, Indonesia berpeluang memiliki kebijakan yang cenderung rendah pada biaya kepatuhan akibat dari adanya de minimis rule. Selain itu, terdapat dua tantangan yang dapat yang berpotensi timbul sehubungan dengan rencana implementasi penerapan kebijakan ESR. Pertama, adanya isu volatilitas pada laporan keuangan perusahaan yang dapat mempengaruhi nilai EBITDA. Kedua, adanya tantangan dalam perumusan aturan spesifik dalam industri tertentu akibat setiap sektor industri memiliki dinamika operasional dan struktur keuangan yang berbeda.

---

Indonesia currently applies two methods of interest expense limitation policy. First, the DER method regulated in PMK 169/2015, Second, the ESR method introduced through the amendment of Article 18 paragraph (1) of the UU PPh s.t.t.d. UU HPP. This study purposes to analyze the application of the DER method and the ESR method along with the opportunities and challenges in the implementation plan. This research uses a qualitative approach, and uses data collection techniques in the form of field studies and literature studies. This research has two main findings. First, in addition to the ratio rules in the DER method, there are additional provisions as policy enhancements such as the exclusion of certain industries, the scope and definition of debt and capital, and the rules for using average balance for both. The DER method is applied to prevent the preference of Indonesia's businesses in using financing through loans, especially foreign debt sources. In the ESR method, in addition to the fixed interest-to-EBITDA ratio rule, there are several additional provisions as policy enhancements including group ratio, carry forward and/or carry back, de minimis threshold, and specific provisions for certain industries. For the record, the ESR method is considered a more effective method in mitigating tax avoidance schemes through consolidation of group companies' profit and loss compared to the DER method. Second, there are three opportunities in the implementation plan of the ESR policy implementation. First, Indonesia will have a policy that can mitigate tax schemes through consolidation of group companies' profit and loss. Second, the ESR policy can be considered as more accommodating to the fairness motive. Third, Indonesia is likely to have a policy that tends to be low on compliance costs due to the de minimis rule. In addition, there are two challenges that could potentially arise in connection with the implementation plan of the ESR policy. First, there is the issue of volatility in the company's financial statements that can affect the value of EBITDA. Second, there are challenges in formulating specific rules in certain industries due to each industry sector having different operational dynamics and financial structures."