Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pemerintah sudah memiliki beberapa kebijakan untuk mengendalikan konsumsi rokok di Indonesia, salah satunya adalah kebijakan earmarking tax atas pajak rokok. Kebijakan earmarking tax atas pajak rokok merupakan kebijakan yang diharapkan dapat mengendalikan konsumsi rokok. Namun, prevalensi merokok di Indonesia terus meningkat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan earmarking tax atas pajak rokok di Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunaan pedekatan kualitatif dengan tujuan penelitian deskriptif dan teknik pengumpulan data studi literatur dan studi lapangan dengan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan earmarking tax atas pajak rokok belum dapat menurunkan prevalensi merokok karena pajak rokok di daerah-daerah belum dimanfaatkan sesuai peruntukannya dan fungsi kontrol kebijakan earmarking tax atas pajak rokok hanya sebatas penganggaran saja, tetapi fungsi kontrol terkait penerimaan pajak rokok digunakan sesuai peruntukannya belum ada. Selain itu, terdapat faktor lain yang dianggap sebagai penyebab prevalensi merokok di Indonesia belum menurun, yaitu harga rokok masih murah terhadap kenaikan pendapatan, iklan rokok yang banyak, dan budaya merokok di masyarakat, kenaikan harga rokok saat ini belum dapat menurunkan prevalensi, dan upaya untuk mengendalikan konsumsi rokok tidak dapat menggunakan satu kebijakan saja. Kemudian, penerimaan pajak rokok sudah dianggarkan untuk pelayanan kesehatan masyarakat di Provinsi Jawa Barat. Namun, dana tersebut belum digunakan untuk pelayanan kesehatan masyarakat di Jawa Barat.

---

The government already has several policies to control cigarettes consumption in Indonesia, one of those policies is the earmarking tax policy on the cigarette tax. earmarking tax of cigarette tax. The earmarking tax policy on cigarette tax is a policy that is expected to control cigarette consumption. However, the prevalence of smoking in Indonesia continues to increase. The purpose of this study is to analyze the policy implementation of earmarking tax on cigarette tax in West Java Province. This study uses a qualitative approach with descriptive research purpose and the data collection techniques through literature study and field study with in depth interviews. The result shows that the earmarking tax policy on cigarette tax has not been able to reduce the prevalence of smoking in Indonesia because cigarette taxes in areas not yet used according to the allocation and the earmarking tax policy control function on tobacco taxes is limited to budgeting, but the control function related to the acceptance of cigarette taxes used according to the allocation does not yet exist. In addition, there are other factors considered as the cause of smoking prevalence in Indonesia has not decreased, the price of cigarettes is still cheap against the increase in income, cigarette advertising is still massive, and the culture of smoking in the community, the current increase in cigarette prices has not been able to reduce the prevalence, and efforts to control cigarettes could not use a single policy. Then, cigarette tax revenue has been budgeted for public health services in West Java Province. However, the funds have not been used for public health services in Jawa Barat.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai kebijakan earmarking tax atas Pajak Penerangan Jalan. Permasalahan dalam skripsi ini difokuskan pada pengalokasian anggaran untuk penerangan jalan oleh pemerintah DKI Jakarta sebelum dan sesudah dikeluarkannya kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebelum dikeluarkannya kebijakan earmarking tax pengalokasian anggaran untuk penerangan jalan selama empat tahun terakhir telah mencapai lebih dari 50% sedangkan setelah dikeluarkannya kebijakan, pemerintah DKI Jakarta belum memiliki persiapan terkait dengan pengalokasian anggaran tersebut. Pemerintah belum ada suatu akun khusus untuk dana alokasi tersebut dan petunjuk pelaksanaan teknis Peraturan Daerah No.15 tahun 2010 masih dalam proses penyelesaian. Rekomendasi atas penelitian ini adalah perlu sosialisasi lebih intensif dari pemerintah, petunjuk teknis Perda No. 15 tahun 2010 segera diselesaikan, dan alokasi kegiatan masa lalu dapat dijadikan acuan dalam menetapkan porsi earmarking tax penerimaan pajak penerangan jalan di DKI Jakarta. ......This study discuss about earmarking tax policy in street lighting tax. Focus of this study's problems in budget allocation for street lighting by the government of Jakarta before and after the issuance of that policy. This study used a qualitative approach. The results of this study indicate that before issuance of earmarking tax policy, the budget allocation for street lighting, the last four years has reached over than 50% whereas after issuance of that policy, the government of Jakarta does not have preparation about that budget allocation. The government has not have special account for the allocation of funds and the technical implementation guidelines of The Local Regulation Number 15 Year 2010 still in the process of completion. The recommendations of this study are government needs to socialize that policy more intensively, local government technical guidance of The Local Regulation Number 15 Year 2010 needs to be resolved and the allocation of past activities can be used as a reference in determining the portion of earmarking tax for revenues of street lighting tax in Jakarta.

Abstrak :
Salah satu bentuk pengalokasian dari penerimaan daerah sektor pajak adalah kebijakan earmarking tax atas Pajak Rokok di Provinsi DKI Jakarta batas minimum pengalokasian tersebut adalah 70% dari penerimaan Pajak Rokok yang digunakan untuk pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukumoleh aparat. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan implemetasi kebijakan earmarking tax atas Pajak Rokok di Provinsi DKI Jakarta.Pendekatanpenelitianyang digunakan adalahkualitatifdengan teknik pengumpulan data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan earmarking tax atas Pajak Rokok di Provinsi DKI Jakarta belum terpenuhi karena alokasi dana dari pajak rokok tidak dianggarkan khusus melainkan sudah digabungkan dengan Anggaran Perencanaan Belanja Daerah. Permasalahan yang timbul adalah kebijakan tersebut tidak terlaksana di Provinsi DKI Jakarta karena atas pengalokasian dana untuk alokasi dana pelayanan kesehatan dan penegakan hukum oleh aparat berasal dari keseluruhan penerimaan daerah, bukan hanya berdasarkan penerimaan dari Pajak Rokok. ......The allocation of the reception area is the tax sector earmarking tax policy on Cigarette Taxes in Jakarta minimum allocation limit is 70% of the Cigarette Tax revenues used for public health services and law enforcement by the authorities. This study aims to describe the implementation of earmarking tax policy on Cigarette Taxes in Jakarta. The research approach used is qualitative with qualitative data collection techniques. The results of this study showed that the implementation of the policy of earmarking tax on Cigarette Taxes in Jakarta has not been met because the allocation of funds from cigarette taxes are not specifically budgeted but has been merged with the Regional Expenditure Budget Planning. The problem that arises is the policy did not take place in Jakarta due to over allocation of funds for health care and the allocation of funds by the law enforcement officers come from the entire reception area, not only by the reception of Cigarette Taxes.

Abstrak :
Tingginya penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi DKI Jakarta setiap tahunnya serta adanya kebijakan earmarking Pajak Kendaraan Bermotor untuk penyediaan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan moda transportasi umum, seharusnya dapat mengatasi masalah terkait dengan kemacetan yang terjadi di DKI Jakarta. Earmarking Tax mengatur anggaran atas penyediaan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan moda transportasi umum serta menjamin ketersediaan dana atas anggaran tersebut. Penelitian ini memfokuskan pada  penerapan earmarking pada pajak kendaraan bermotor untuk penyediaan dan pemeliharaan jalan dan moda transportasi umum. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan teknik analisis data kualitatif. Hasilnya, DKI Jakarta belum sepenuhnya menerapkan earmarking pajak kendaraan bermotor karena proses dalam penganggaran general financing system. Dana untuk penyediaan dan pemeliharaan jalan dan moda transportasi umum tidak bersumber langsung dari hasil pajak kendaraan bermotor melainkan dari total pendapatan yang terdapat di APBD. Faktor pendukung atas penerapan earmarking pajak kendaraan bermotor tersebut adalah adanya partipasi aktif dari masyarakat dalam proses penganggaran melalui musrenbang. Faktor penghambat atas penerapan earmarking pajak kendaraan bermotor tersebut adalah kurangnya pengetahuan dan perhatian perangkat pemerintah daerah mengenai earmarking serta tidak selarasnya sistem penganggaran dengan kebijakan earmarking tax. ......The increasing of motor vehicle tax revenue in DKI Jakarta Province each year and the existence of Vehicle Tax earmarking policy spesifically for construction and maintenance of roads and public transportation modes, should be able to overcome problems associated with congestion that occurs in DKI Jakarta. Earmarking Tax regulates the budget for providing construction and maintenance of roads and public transportation and ensures the availability of funds for the budget. This study focuses on the budget allocation of motor vehicle tax earmarking for the supply and maintenance of roads and public transportation modes. This research was conducted with a qualitative approach and qualitative data analysis techniques. As a result, DKI Jakarta not fully applies the earmarking tax policy. They implement a general revenue system that contradict with the earmarking policy. Funds for the provision and maintenance of roads of public transportation do not funded directly from the results of the motor vehicle tax but rather from the total revenue contained in the APBD. The supporting factors for the implementation of the earmarking of vehicle tax is the active participation of the society regarding the APBD process, the number of DKI Jakarta APBDs which relatively large. The inhibiting factors for the implementation of motor vehicle tax earmarking are the lack of knowledge and attention of the regional government apparatus regarding earmarking and the inconsistency of the budgeting system with the earmarking tax policy.

Abstrak :
Penelitian ini membahas tentang analisis earmarking tax atas pajak kendaraan bermotor yang mengambil studi di DKI Jakarta. Peneltian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini adalah justifikasi untuk menerapkan earmarking tax atas pajak kendaraan bermotor yaitu penerapan prinsip manfaat, adanya permasalahan kemacetan, adanya kepastian sumber pendanaan, kestabilitas dan kontinuitas dalam pendanaan. Upaya-upaya persiapan yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah membuat peraturan terkait, merancang program-program, dan koordinasi seluruh pihak terkait. Faktor penghambat yang akan muncul adalah terkait dengan sistem penganggaran, kesiapan pihak- pihak terkait dan earmarking tax yang tidak akan bekerja, sedangkan untuk faktor pendukungnya adalah dari unsur masyarakat dan peraturan. Terakhir penetapan besaran earmarking (sebesar minimal 10%) didasarkan pada pertimbangan memberikan ruang bagi pemerintah dalam proses penganggaran.

---

This study discusses the analysis of earmarking tax on motor vehicle taxes that take study in Jakarta. This research uses descriptive interpretative and qualitative methode research. The results of this study is the justification to implement earmarking tax on motor vehicle tax are: the application of the benefit principle, the existence of congestion problems, give an assurance of funding at least in level minimum, stability and continuity in funding. Preparation efforts should be made by the government are: to make relevant regulations, designing programs, and coordination of all parties. Besides inhibiting factors that emarged. Preparation efforts should be made by the government is to make relevant regulations, designing programs, and coordination of all parties. Inhibiting factors that will arise are related to the budgeting system, the readiness of the relevant parties and earmarking tax that will not work, while the supporting factors are the society and the rules. The amount for earmarking tax (at least 10% of the revenue) based on consideration of giving more discreation for government in the budgeting process.

Abstrak :
Salah satu kebijakan yang lahir dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah kebijakan earmarking taxatas beberapa pajak daerah. Kebijakan earmarking tax merupakan pengalokasian khusus dari penerimaan pajak tertentu yang digunakan untuk kepentingan tertentu. Penerapan Konsep earmarking tax di Indonesia dapat diterapkan pada penggunaan pererimaan negara dari sektor pajak. Penerapan Kebijakan earmarking tax di provinsi DKI Jakarta terkait Pajak Kendaraan Bermotor diatur didalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pajak Kendaraan Bermotor. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis-normatif atau penelitian dengan pendekatan kualitatif dengan menekankan pada penggunaan norma-norma hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan serta bentuk penerapannya. Berdasarkan Pasal 11 Perda PKB dijelaskan bahwa hasil dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 20% (dua puluh persen) dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum. Kebijakan earmarking tax telah secara efektif dikelola oleh pemerintah daerah provinsi DKI Jakarta yang mana dalam hal ini pemerintah daerah telah memenuhi standar minimum pengalokasian sebesar 20%. ......One of the policies contemplated in the Law No. 28 of 2009 on the Local Taxes and Charges is the earmarking tax policy on some regional taxes. The earmarking tax policy is a special allocation of particular tax revenues that are used for certain purposes. The earmarking tax concept in Indonesia can be applied on the use of the state revenues from the tax sector. The application of the earmarking tax policy in DKI Jakarta regarding the Vehicle Tax is set out in the Regional Regulation No. 8 of 2010 as amended by the Regional Regulation No. 2 of 2015 on Vehicle Tax. The research method that will be used in this research is juridical-normative or with a qualitative approach by emphasizing the use of legal norms in the legislation and the form of its application. Based on Article 11 of the Vehicle Tax Regulation, it is mentioned that total amount generated from the receipt of Vehicle Tax at least 20% (twenty percent) are allocated for the construction and/or maintenance of roads and the improvement of modes and facilities of public transportation. The earmarking tax policy has been effectively managed by the Government of DKI Jakarta, where in this case the Government has complied the minimum allocation standard of 20%.

Abstrak :
Penggunaan plastik sendiri sangat dekat dengan kehidupan manusia sehari-hari. Kebiasaan menggunakan plastik inilah yang menyebabkan terjadinya penumpukan sampah plastik yang menyebabkan pencemaran di berbagai tempat. Pemerintah Indonesia menerapkan berbagai instrumen penataan lingkungan untuk mengurangi timbulan sampah plastik ini, seperti Voluntary Arrangement Instrument, Command-and-Control Instrument (CAC), hingga Environmental Economic Instrument. Penelitian ini sendiri bertujuan untuk menjajaki kemungkinan penerapan instrumen ekonomi pada plastik untuk mengurangi dan mengendalikan sumber timbulan sampah plastik. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yang dilakukan dengan melakukan penelitian terhadap bahan pustaka atau bahan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa instrumen ekonomi lingkungan ini dapat diaplikasikan pada plastik sebagai instrumen pengendalian pencemaran sampah plastik. Instrumen ekonomi tersebut dapat diterapkan dalam bentuk instrumen fiskal atau pungutan yang terkait dengan lingkungan. Jika diterapkan di Indonesia, ada 3 kemungkinan yang bisa digunakan, yaitu Pajak, Cukai, dan PNBP. Dari hasil pungutan tersebut dapat dilakukan earmarking tax yang dananya akan dialokasikan kepada lembaga pengelola dana lingkungan yang dibentuk berdasarkan amanat Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Lingkungan. Dana tersebut akan dikelola oleh badan tersebut untuk membiayai kegiatan pengelolaan dan pengendalian sumber timbulan sampah plastik. ......The use of plastic itself is very close to everyday human life. The habit of using plastic is what causes a buildup of plastic waste which causes pollution in various places. The Indonesian government implements various environmental structuring instruments to reduce the generation of plastic waste, such as Voluntary Arrangement Instruments, Command-and-Control Instruments (CAC), to Environmental Economic Instruments. This research itself aims to explore the possibility of applying economic instruments to plastics to reduce and control the source of plastic waste generation. This research is a normative juridical research, which is carried out by conducting research on library materials or secondary materials. The results of this study indicate that this environmental economic instrument can be applied to plastics as an instrument for controlling plastic waste pollution. These economic instruments can be applied in the form of fiscal instruments or levies related to the environment. If implemented in Indonesia, there are 3 possibilities that can be used, namely Taxes, Excise, and PNBP. From the results of these levies an earmarking tax can be carried out whose funds will be allocated to environmental fund management institutions established based on the mandate of Presidential Regulation Number 77 of 2018 concerning Environmental Fund Management. The funds will be managed by the agency to finance management and control activities for the source of plastic waste generation.

Abstrak :
Tingginya penerimaan pajak penerangan jalan kota Cilegon setiap tahunnya serta adanya kebijakan earmarking Pajak penerangan jalan untuk penyediaan penerangan jalan umum, seharusnya bisa mengatasi permasalahan terkait penerangan jalan umum yang terjadi di Kota Cilegon. Earmarking tax mengatur anggaran Penerangan Jalan Umum berasal dari pendapatan Pajak Penerangan Jalan untuk penerangan jalan yang bertujuan untuk menjamin tersediaanya anggaran penerangan jalan umum serta meningkatkan akuntabilitas dari pungutan pajak penerangan jalan. Penelitian ini memfokuskan pada alokasi anggaran eamarking pajak penerangan jalan untuk penyediaan penerangan jalan umum. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan teknik analisis data kualitatif. Hasilnya, Kota Cilegon dalam pengalokasi anggaran untuk penyediaan penerangan jalan umum dananya tidak bersumber dari perolehan pajak penerangan jalan melainkan dari total pendapatan yang terdapat di APBD, sehingga tidak adanya perbedaan dengan sektor lain yang tidak dilakukan earmarked.. Kendala yang ditemui dalam proses alokasi anggaran penyediaan Penerangan Jalan Umum di Kota Cilegon adalah ketidakjelasan batasan presentase alokasi earmarking Pajak Penerangan Jalan di dalam Peraturan Daerah, kurangnya pengetahuan dan perhatian perangkat pemerintah daerah mengenai earmarking tax, serta tidak selarasnya sistem penganggaran dengan kebijakan earmarking tax. Kendala tersebut menyebabkan pengalokasian anggaran earmarking Pajak Penerangan Jalan untuk Penerangan Jalan Umum tidak dikakukan sebagaimana mestinya sehingga membuat alokasi anggaran untuk Penerangan Jalan Umum tidak maksimal ......The high income of street lighting tax Cilegon city every year and the existence of earmarking policy Street lighting tax for the provision of public street lighting, should be able to overcome problems related to street lighting that occurred in the city of Cilegon. The Earmarking Tax regulates the Street Lighting Budget from the Road Lighting Tax revenue for street lighting which aims to ensure the availability of public road lighting and to improve the accountability of street lighting taxes. This study focuses on budget allocation of street lighting tax eamarking for the provision of street lighting. This research is conducted with qualitative approach and qualitative data analysis technique. As a result, Cilegon in the budget allocation for the provision of street public lighting does not originate from street lighting tax revenue but from total revenues in APBD, so there is no difference with other sectors that are not earmarked. Constraints encountered in the budget allocation process provision Public Street Lighting in Cilegon City is the obscure limitation of percentage of earmarking allocation of street lighting tax in local regulation, lack of knowledge and attention of local government concerning earmarking tax, and not aligned with budgeting system with earmarking tax policy. These constraints cause the allocation of earmarking budget for street lighting for street lighting is not properly standardized so as to make the