Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan e-faktur sebelum dan sesudah pemusatan PPN dan faktor yang menyebabkan e-faktur tidak dapat mengakomodir aturan pemusatan PPN hingga mendorong terjadinya ketidakpatuhan pajak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis lebih dalam fenomena penerapan e-faktur terkait pemusatan PPN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan e-faktur telah memberikan kemudahan kepada PKP dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Namun, e-faktur memiliki kelemahan yaitu tidak dapat menyediakan sarana pelaporan untuk membetulkan data PPN cabang setelah pemusatan sehingga mempengaruhi perilaku PKP dari patuh menjadi tidak patuh.

---

This study aims to analyze the application of e-faktur before and after VAT centralization and the factors that cause e-faktur to not accommodate the VAT centralization rules to encourage tax non-compliance. This study uses qualitative methods to deep analyze into the phenomenon of the application of e-faktur related to VAT centralization.

The result of the study indicates that overall e-faktur has provided convenience to PKP in carrying out their tax obligations. However, e-faktur has the disadvantage of not being able to provide a report to correct branch’s VAT data after centralization, thus alters PKP behavior from being obedient to non-compliance."

"Skripsi ini menganalisis bagaimana teknologi blockchain dapat diterapkan dalam sistem PPN di Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan tujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang perlu diperhatikan untuk menerapkan teknologi blockchain dalam sistem PPN di Indonesia, model teknologi blockchain yang dapat diterapkan dalam sistem PPN di Indonesia, dan implikasi dari penerapan teknologi blockchain dalam sistem PPN di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang perlu diperhatikan dari sisi organisasi terdiri atas kesiapan organisasi, dukungan pihak dengan kewenangan yang lebih tinggi, kesiapan teknologi, inovasi, tata kelola (governance), dan proses regulasi (internal). Faktor-faktor dari sisi lingkungan terdiri atas dukungan pemerintah eksternal dan dukungan mitra. Faktor-faktor dari sisi teknologi terdiri atas manfaat, keamanan data, smart contract coding, arsitektur, permissions, dan shared infrastructure. Selain itu, dengan karakteristiknya, teknologi blockchain dapat diterapkan dalam sistem NSFP dengan menggunakan tipe permissioned private blockchain. Sementara itu, penerapan teknologi blockchain dalam sistem PPN di Indonesia dapat berimplikasi pada optimalisasi sistem elektronik PPN, peningkatan user experience Wajib Pajak terhadap sistem elektronik PPN, membantu analisis terhadap perekonomian nasional karena data yang bersangkutan dengan PPN menjadi jelas dan auditable, dan meningkatkan transparansi transaksi PPN.This undergraduate thesis analyzes how blockchain technology can be applied to the VAT system in Indonesia. The approach used in this study is qualitative to analyzes factors that need to be considered for implementing blockchain technology in the VAT system in Indonesia, blockchain technology models that can be applied in the VAT system in Indonesia, and the implications of the application of blockchain technology in the VAT system in Indonesia. The results of this study indicate that factors that need to be considered in the organization side consist of organizational readiness, support of parties with higher authority, technological readiness, innovation, governance, and regulatory processes (internal). Factors in the environment side consist of external government support and partner support. Factors in the technology side consist of benefits, data security, smart contract coding, architecture, permissions, and shared infrastructure. Besides, with its characteristics, blockchain technology can be applied in NSFP systems by using the permissioned private blockchain type. Meanwhile, the application of blockchain technology in the VAT system in Indonesia can have implications for the optimizing the VAT electronic system, increasing the taxpayer's user experience of the VAT electronic system, helping the analysis of the national economy because the data relating to VAT is transparent and auditable, and increasing the transparency of VAT transactions."

"Sistem administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam ketentuannya mewajibkan Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk melakukan pemungutan PPN. Faktur pajak berfungsi sebagai instrumen yang digunakan sebagai bukti dari pemungutan dan pengkreditan PPN yang dilakukan PKP. Pada tahun 2014, berdasarkan permasalahan terkait penyalahgunaan faktur pajak diterbitkan kebijakan faktur pajak elektronik oleh DJP yang bertujuan memberikan kemudahan administrasi perpajakan bagi PKP dan fiskus dalam proses pemeriksaan. PT Pembangunan Perumahan (PP) - EPC menerapkan e-Faktur sebagai bentuk modernisasi sistem administrasi PPN perusahaannya. Setelah diimplementasikan lebih kurang lima tahun, masih terdapat beberapa kasus faktur pajak fiktif dalam sistem e- Faktur. Penelitian ini membahas mengenai penerapan kebijakan electronic tax invoice system pada PT PP – EPC dalam upaya antisipasi faktur pajak fiktif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan e-Faktur dalam sistem administrasi PPN pada PT PP – EPC dan mengetahui upaya yang PT PP - EPC lakukan untuk mengantisipasi faktur pajak fiktif. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dengan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa selama penerapan sistem administrasi PPN menggunakan e-Faktur di PT PP – EPC masih timbul beberapa kasus faktur pajak fiktif karena terdapat penyesuaian dan penyempurnaan sistem e-Faktur. Namun, seiring berkembangnya teknologi permasalahan tersebut menjadi berkurang karena dilakukan pengembangan sistem administrasi internal sebagai bentuk perencanaan pajak PT PP – EPC. Pembaharuan sistem administrasi PPN dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi oleh DJP sehingga dapat mengurangi peluang kecurangan tersebut.

---

The Value Added Tax (PPN) administration system in its provisions requires Taxable Entrepreneurs to collect VAT. The Tax Invoice serves as an instrument used as evidence of the collection and crediting of VAT. In 2014, based on problems related to misuse of tax invoices, the DGT issued an electronic tax invoice policy with the aim of facilitating tax administration for PKP and tax authorities in the audit process. PT Pembangunan Perumahan (PP) - EPC implemented e-Faktur as a form of modernizing the company's VAT administration system. After being implemented for approximately five years, there are still several cases of fictitious tax invoices in the e-Faktur system. This study discusses the application of the electronic tax invoice system policy at PT PP - EPC in an effort to anticipate fictitious tax invoices. This study aims to analyze the application of e-Faktur in the VAT administration system at PT PP - EPC and find out the efforts that PT PP - EPC did to anticipate fictitious tax invoices. This research is a descriptive study, with a qualitative approach and qualitative data collection techniques. The results of this study indicate that during the implementation of the VAT administration system using e-Faktur at PT PP - EPC, several cases of fictitious tax invoices still arise because there are adjustments and improvements to the e-Invoice system. However, along with the development of technology, these problems have been reduced due to the development of an internal administration system as a form of PT PP - EPC tax planning. The DGT has updated the VAT administration system in a comprehensive and integrated manner so as to reduce the opportunities for fraud."

"[Penelitian ini membahas mengenai efektivitas pelaksanaan sosialisasi perpajakan terkait E-Faktur terhadap Wajib Pajak yang diselenggarakan oleh KPP Pratama Jakarta Pancoran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah sosialisasi telah berjalan secara efektif dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dengan tercapainya tujuan dan manfaat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui kuesioner dengan Wajib Pajak dan wawancara terstruktur dengan Account Representative di KPP Pratama Jakarta Pancoran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan terkait E-Faktur telah berjalan cukup efektif meskipun masih ditemukannya faktor-faktor yang menghambat efektivitas dari sisi Wajib Pajak dan Direktorat Jenderal Pajak. Dengan demikian diharapkan adanya peran aktif dari Account Representative, KPP Pratama Jakarta Pancoran, maupun Kantor Pusat DJP untuk melakukan perbaikan secara terus-menerus dalam penyelenggaraan sosialisasi perpajakan.

---

This study discusses the effectiveness of the implementation of socialization related taxation E-Faktur against taxpayer held by KPP Pratama Jakarta Pancoran. The aim of this study was to determine whether sosialization was effective in improving taxpayer compliance with the achievement of the goals and benefits. This research is a qualitative descriptive design. The approach used in this research was conducted through a questionnaire with taxpayer and a structured interview with the Account Representative at KPP Pratama Jakarta Pancoran. The results showed that the taxation-related socialization E-Faktur has been running quite effectively while still finding the factors that hinder the effectiveness from the taxpayer and DJP. It is expected the active role of Account Representative, KPP Pratama Jakarta, and DJP to make continuous

improvements in socialization taxation., This study discusses the effectiveness of the implementation of socialization

related taxation E-Faktur against taxpayer held by KPP Pratama Jakarta

Pancoran. The aim of this study was to determine whether sosialization was

effective in improving taxpayer compliance with the achievement of the goals and

benefits. This research is a qualitative descriptive design. The approach used in

this research was conducted through a questionnaire with taxpayer and a

structured interview with the Account Representative at KPP Pratama Jakarta

Pancoran. The results showed that the taxation-related socialization E-Faktur

has been running quite effectively while still finding the factors that hinder the

effectiveness from the taxpayer and DJP. It is expected the active role of Account

Representative, KPP Pratama Jakarta, and DJP to make continuous

improvements in socialization taxation.]"

"ABSTRAKPenelitian bertujuan untuk mengetahui konsep perlindungan data pribadi berdasarkan beberapa aturan luar Indonesia dan aturan Indonesia, terutama Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Setelah itu akan diketahui konsep perlindungan data pribadi dalam data pribadi Pengusaha Kena Pajak yang membuat e-faktur pajak, selanjutnya diikuti dengan pembahasan permasalahan pelanggaran perlindungan terhadap data pribadi dalam pembukaan akses perbankan untuk kepentingan perpajakan. Penelitian merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif dengan data sekunder berupa ketentuan regional, internasional, peraturan perundangan-undangan Indonesia, buku, dan wawancara dengan narasumber. Hasil dari penelitian, perlindungan data pribadi adalah bagian dari hak asasi seorang manusia dan oleh karenanya negara wajib menjamin terpenuhinya hak ini.;This research aims to determine the concept of the protection of personal data based on a certain national, regional, and international directives and regulations, especially Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik and Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. ABSTRACTThis research aims to determine the concept of the protection of personal data based on a certain national, regional, and international directives and regulations, especially Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik and Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Moreover, the concept of protection of personal data of Taxable Entrepenur who make e-tax invocie, followed by the analysis of protection of personal data?s potential violation in context of banking data access opening for tax purposes. This legal research uses normative juridicial approach with secondary data from national, regional, and international directives and regulations, books, and interview with sources. The result of this research is that the protection of personal data is part of a human rights, and therefore, the state must guarantee the fulfillment of this right."

"Studi ini menganalisis tentang pengaruh adopsi Electronic Tax Invoice (ETI) terhadap transparansi perusahaan publik dan pengaruh sektor industri tertentu pada hubungan adopsi ETI dan transparansi perusahaan publik. Analisis dilakukan dengan menggunakan model binary panel data with random effects, dengan observasi data perusahaan yang terdaftar di Papan Utama dan Papan Pengembangan Bursa Efek Indonesia kecuali sektor industri keuangan dan teknologi pada periode 2012-2019.Hasil analisis menunjukkan bahwa penggunaan ETI mempengaruhi transparansi pada seluruh jenis laba yaitu tingkat gross profit, operating profit, net profit pada regresi seluruh sampel. Untuk subsampel perusahaan-perusahaan dengan aset besar di Papan Utama, ETI mempengaruhi transparansi ketiga jenis laba. Akan tetapi pada subsampel perusahaan-perusahaan dengan aset menengah di Papan Pengembangan, ETI tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap transparansi pada semua jenis laba sehingga hal ini perlu menjadi perhatian khusus bagi otoritas pajak. Analisis sektor industri menunjukkan sektor industri barang baku dan barang konsumen sekunder memiliki pengaruh signifikan. Selanjutnya temuan sektor-sektor industri, dan jenis laba tertentu di mana ETI tidak berpengaruh signifikan terhadap transparansi menunjukkan bahwa aplikasi ETI dapat ditingkatkan fiturnya untuk mencegah manipulasi transaksi yang mempermudah perusahaan melakukan income smoothing, dan di sisi lain perlu dilakukan strategi penggalian potensi perpajakan pada sektor tersebut terkait modus-modus faktur fiktif, dan transaksi afiliasi yang sering dilakukan sektor tersebut.

---

This study analyzes the effect of Electronic Tax Invoice (ETI) adoption on the transparency of public companies and the influence of certain industry sectors on the relationship between ETI adoption and transparency of public companies. The analysis was carried out using a binary panel data with random effects model, with data observations of companies listed on the Main Board and Development Board of the Indonesia Stock Exchange except for the financial and technology industry sectors in the 2012-2019 period.

The results of the analysis show that the use of ETI affects transparency in all types of profit, namely the level of gross profit, operating profit, net profit on the regression of the full sample. For a subsample of companies with large assets on the Main Board, ETI affects the transparency of all three types of profits. However, in the subsample of medium-sized companies on the Development Board, ETI does not have a significant influence on transparency on all types of profits so this needs to be of particular concern to tax authorities. Analysis of the industrial sector shows the industrial sectors of raw goods and secondary consumer goods have a significant influence. Furthermore, the findings of industrial sectors, and certain types of profits where ETI has no significant effect on transparency suggest that the ETI application can be improved in its features to prevent transaction manipulation that makes it easier for companies to carry out income smoothing, and on the other hand it is necessary to carry out a strategy of extracting tax potential in the sector related to fictitious invoice cases, and frequent affiliate transactions by the sector"

"Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah merilis versi terbaru dari aplikasi E-Faktur, yang disebut dengan E-Faktur 4.0 pada Juli 2024. Peluncuran Aplikasi E-Faktur 4.0 diharapkan dapat meningkatkan kemudahan administasi PPN. Akan tetapi, pada penerapannya masih terdapat kendala yang menimbulkan beban administratif bagi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, seperti validasi data yang belum sepenuhnya terotomatisasi, terjadinya error pada Aplikasi E-Faktur 4.0, kegagalan dalam proses unggah faktur pajak, serta bugs yang terjadi pada Aplikasi E-Faktur 4.0. Untuk itu, diperlukan analisis penerapan E-Faktur 4.0 ditinjau dari kemudahan administrasi (Ease of Administration). Penelitian ini menggunakan teori Ease of Adminitration yang terdiri atas empat dimensi, yaitu Certainty, Efficiency, Convenience, dan Simplicity. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan paradigma postpositivist. Teknik pengumpulan data dilakukan secara mixed method, berupa pengumpulan data kualitatif dan kuantitatif. Data kuantitatif digunakan sebagai penguat dan sarana triangulasi data kualitatif dalam penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, studi kepustakaan, dan penyebaran survei. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Aplikasi E-Faktur 4.0 belum sepenuhnya memenuhi asas Ease of Administration, khususnya pada dimensi Efficiency dan Convenience. Aplikasi E-Faktur 4.0 yang kerap mengalami error menimbulkan beban waktu tambahan bagi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, terutama ketika mendekati tenggat waktu unggah faktur dan pelaporan SPT Masa. Hal tersebut juga menimbulkan beban psikologis tambahan berupa rasa cemas dan panik bagi Wajib Pajak. Permasalahan ketika melakukan pembaruan aplikasi serta Bugs dan error yang muncul dalam penggunaan aplikasi juga menimbulkan ketidaknyamanan bagi pengguna dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Di sisi lain, penerapan Aplikasi E-Faktur 4.0 sudah memenuhi dimensi Certainty dan Simplicity. Penerapan aplikasi E-Faktur 4.0 sudah memenuhi aspek kepastian hukumm kepastian informasi, dan keamanan data. Prosedur perpajakan melalui Aplikasi E-Faktur 4.0 juga mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh pengguna.

---

The Directorate General of Taxes (DGT) has released the latest version of the E-Faktur application, called E-Faktur 4.0 in July 2024. The launch of the E-Faktur 4.0 application is expected to improve the ease of VAT administration. However, in its application there are still obstacles that cause administrative burdens for taxpayers in fulfilling their tax obligations, such as data validation that has not been fully automated, errors in the E-Faktur 4.0 Application, failure in the tax invoice upload process, and bugs that occur in the E-Faktur 4.0 Application. For this reason, it is necessary to analyze the application of E-Faktur 4.0 in terms of ease of administration (Ease of Administration). This research uses the Ease of Administration theory. Ease of Administration theory consists of four dimensions, namely Certainty, Efficiency, Convenience, and Simplicity. This research uses a quantitative approach with a postpositivist paradigm. The data collection technique was carried out in a mixed method, in the form of qualitative and quantitative data collection. Quantitative data is used as a reinforcement and means of triangulating qualitative data in this study. Data collection was conducted through in-depth interviews, literature study, and survey distribution. The results showed that the application of the E-Faktur 4.0 Application has not fully fulfilled the principle of Ease of Administration, especially in the Efficiency and Convenience dimensions. The E-Faktur 4.0 application that often experiences errors creates an additional time burden for taxpayers in fulfilling tax obligations, especially when approaching the deadline for uploading invoices and reporting Periodic Tax Returns. It also creates an additional psychological burden in the form of anxiety and panic for taxpayers. Problems when updating the application as well as bugs and errors that appear in the use of the application also cause inconvenience to users in fulfilling tax obligations. On the other hand, the application of the E-Faktur 4.0 Application are also easy to understand and easy for users to implement."

"Pengembangan dan peremajaan sistem e-faktur melalui e-faktur 3.0 dan e-faktur web based dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi Pengusaha Kena Pajak dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya dan juga sebagai alat pengawasan bagi Direktorat Jenderal Pajak terhadap pelanggaran hukum. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan paradigma postpositivist dan menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif dan teknik analisis data kualitatif. Penelitian ini bertujuan menganalisis kelebihan dan kekurangan implementasi e-faktur 3.0 dan e-faktur web based dibandingkan dengan versi sebelumnya. Penelitian ini juga menganalisis implementasi e-faktur 3.0 dan e-faktur web based dari asas ease of adminsitration. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan dari e-faktur 3.0 dan e-faktur web based yang dirasakan oleh Pengusaha Kena Pajak. Namun, implementasi e-faktur 3.0 dan e-faktur web based dinilai sudah membantu Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan pengawasan guna mengatasi permasalahan faktur pajak fiktif atau faktur pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang berpontensi merugikan keuangan negara. Oleh karena masih terdapat kelebihan dan kekurangan yang dirasakan oleh Pengusaha Kena Pajak, membuat implementasi e-faktur 3.0 dan e-faktur web based ditinjau dari asas ease of adminsitration masih belum sepenuhnya terpenuhi.

---

The development and rejuvenation of the e-invoicing system through e-faktur 3.0 and e-faktur web based is intended to provide convenience for Taxable Persons in terms of fulfilling their tax rights and obligations and also as a means of supervision for the Directorate General of Taxes against violations of the law. The research approach used is quantitative approach with postpositivist paradigm and uses qualitative data collection techniques and qualitative data analysis techniques. This study aims to analyzes the advantages and disadvantages implementation of e-faktur 3.0 and e-faktur web based compared to the previous version. This study also analyzes the implementation of e-faktur 3.0 and e-faktur web based from ease of administration. The results of the study indicate that there are several advantages and disadvantages of e-faktur 3.0 and e-faktur web based that are felt by Taxable Persons. However, the implementation of e-faktur 3.0 and e-faktur web based is considered to have helped the Directorate General of Taxes in conducting supervision to overcome the problem of fictitious tax invoices or tax invoices not based on actual transactions that have the potential to harm state finances. Because there are still advantages and disadvantages that are felt by Taxable Persons, making the implementation of e-faktur 3.0 and e-faktur web based in terms of theprinciple is ease of administration still not fully fulfilled."

"Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki Rencana Strategis (RENSTRA) 2015-2019 yang bertujuan untuk membenahi administrasi sistem perpajakan. Salah satu pembenahan administrasi yang difokuskan adalah terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yaitu dengan cara membuat sistem bernama E-faktur. Sistem ini diberlakukan secara bertahap dimulai dari Juli 2014 hingga Juli 2016 dimana akan berlaku secara Nasional. Pada Laporan Magang ini menganalisis terkait keefektifan penerapan dari e-faktur tersebut di KPP Pratama Tebet, yang dinilai berdasarkan tiga indikator yaitu penerimaan PPN, jumlah PKP yang memiliki digital certificate, dan tingkat kepatuhan. Indikator penerimaan PPN dianalisis dengan analisis model ekonometri pendekatan OLS (Ordinary Least Square), variabel penjelas yang digunakan adalah SPT Masa PPN, jumlah PKP, jumlah SSP PPN dan variabel dummy sistem e-faktur. Sedangkan untuk dua indikator lainnya dijelaskan dengan analisis deskriptif. Dari hasil estimasi dan analisis pada data deret waktu bulanan periode tahun 2011 s/d 2015, diperoleh hasil bahwa penerapan e-faktur berdampak positif terhadap penerimaan PPN, dengan jumlah PKP yang terus meningkat dalam kepemilikan digital certificate namun belum secara continu meningkatkan tingkat kepatuhan.

---

The Directorate General of Taxation (DGT) has a Strategic Plan (Strategic Plan) 2015-2019 which aims to improve the administration of the tax system. One of the administrative reform that focused is related to Value Added Tax (VAT), by making a system called E-faktur. The system is phased in gradually starting from July 2014 until July 2016 which would apply nationally. In this internship report analyzes related to the effectiveness of the implementation e-faktur in KPP Pratam Tebet, which is assessed on three indicators there are VAT revenue, the amount of PKP which has a digital certificate, and compliance. VAT revenue indicators analyzed using econometric models approach OLS (Ordinary Least Square), explanatory variables used are VAT return period, the number of PKP, the number of SSP VAT and dummy variables e-faktur system. As for the two other indicators are described with descriptive analysis. From the estimation and analysis on the monthly time series of data cover the period 2011 until 2015, showed that the adoption of e-faktur has positive impact on VAT receipts, with the number increasing PKP in possession of a digital certificate but not yet continously improve compliance levels."

"ABSTRACTMetode penghitungan PPN di Indonesia menggunakan metode kredit/invoice method dengan instrumen faktur pajak sebagai bukti pungutan dan pengkreditan PPN. Karena belum tersistem dan menggunakan kertas, faktur pajak rentan untuk dipalsukan untuk mengurangi beban pajak. Tahun 2014, Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan kebijakan Faktur Pajak Elektronik sebagai respon penyalahgunaan faktur pajak dan bertujuan untuk memberikan kemudahan administrasi bagi PKP dan fiskus. Setelah diimplementasikan lebih kurang empat tahun, Direktorat Jenderal Pajak masih menemui kasus faktur pajak fiktif dalam sistem e-Faktur. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan tujuan penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, kebijakan Faktur Pajak Elektronik belum efektif karena masih ditemui faktur pajak fiktif dalam sistem e-Faktur. Direktorat Jenderal Pajak tidak melakukan pembaruan sistem adminstrasi pajak secara komprehensif sehingga masih memberikan peluang untuk melakukan kecurangan. Direktorat Jenderal Pajak sebaiknya memperbarui sistem secara komprehensif dan terintegrasi sehingga dapat menutup peluang kecurangan tersebut.

---

ABSTRACTThe method of calculating VAT in Indonesia using credit method invoice method with tax invoice as the evidence of levies and crediting of VAT. Because it has not been systemized and using paper, tax invoices are often misused to reduce the tax burden. In 2014, the Directorate General of Taxation issued an Electronic Tax Invoice policy in response to the misuse of tax invoices and aims to provide ease of administration for corporate taxpayes and tax authority. After being implemented for approximately four years, the Directorate General of Taxation still encounters the case of fictitious tax invoice in the e Tax Invoice system. This research uses qualitative research approach with descriptive research purposes. Data was collected by in depth interview and literature study. The results showed that, Electronic Tax Invoice policy has not been effective because it is still encountered fictitious tax invoice in e Invoice system. Directorate General of Taxation. The Directorate General of Taxation does not update the tax administration system comprehensively, so it still provides an opportunity to commit fraud. The Directorate General of Tax should update the system comprehensively and integrall,y so as to close the opportunity for such fraud."