Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"E-commerce merupakan transaksi jual beli yang dilakukan melalui media internet, dimana penjual dan pembeli tidak saling bertemu satu sama lain. E-commerce termasuk transaksi perdagangan yang pengaturannya masih belum jelas karena belum ada hukum positif yang mengaturnya. Mengingat tingginya resiko dalam transaksi ini, sedangkan banyak penduduk Indonesia yang beragama Islam, maka untuk menghindari hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum perikatan Islam, penulis tertarik untuk meneliti secara lebih mendalam mengenai keabsahan transaksi E-commerce ini menurut hukum perikatan Islam dan mencari penyelesaian hukum mengenai siapakah yang bertanggungjawab atas beban resiko dari transaksi tersebut.Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dan wawancara dengan narasumber dengan pengolahan data secara kualitatif yang dikaitkan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan sehingga bersifat normatif-yuridis.Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa transaksi E-commerce termasuk jenis transaksi yang diperbolehkan menurut hukum perikatan Islam, selama rukun dan syaratnya terpenuhi. Dari segi resiko, selama barangnya belum sampai ke tangan pembeli, maka beban atas resiko berada di tangan penjual. Sedangkan jika barang sudah berada ditangan pembeli, maka beban atas resiko itu berada ditangan pembeli, kecuali terdapat cacat tersembunyi yang baru diketahui pembeli pada saat barang telah diterima. Untuk memperkecil permasalahan dalam transaksi Ecommerce ini, sebaiknya segera dibuat peraturan positif yang khusus mengatur E-commerce dan permasalahanpermasalahannya, dan juga mengenai resiko dalam E-commerce, serta dibuat suatu lembaga yang khusus menangani permasalahan E-commerce dan administrasi untuk dapat melakukan E-commerce. Dengan demikian E-commerce ini menjadi teratur dan rasa keadilan lebih terpenuhi, dimana para penjual E-commerce terdaftar dengan jelas dan para pembeli dapat dengan mudah mengajukan klaim atas kerusakan atau kecacatan pada barang yang bukan karena kesalahannya."

"Saat ini dunia dalam era globalisasi dan, mengalami perkembangan yang sangat pesat terutama dalam bidang teknologi. Dalam hal ini juga termasuk teknologi komunikasi. Perkembangan jasa komunikasi yang paling mutakhir adalah dalam penyelenggaraan jasa multimedia. Terobosan penting dalam bidang teknologi ini adalah penyatuan komunikasi dengan komputer yang biasa kita sebut dengan internet. Di samping perkembangan komunikasi, perdagangan juga mengalami perkembangan, yakni perdagangan yang dilakukan melalui internet yang lebih popular dengan nama e-commerce. Di masa yang akan datang, perdagangan melalui internet ini akan dapat menyaingi perdagangan secara konvensional karena e-commerce lebih efektif dan efisien. Namun dalam pelaksanaan e-commerce pada saat ini masih 'terdapat beberapa kendala, yakni dari masalah keamanan, masalah yurisdiksi dan solusi hukumnya. Perdagangan konvensional biasanya dituangkan dalam kontrak baku tertulis, namun dalam e-commerce dituangkan dalam kontrak baku online. Hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian mengenai Pengaruh kontrak baku online terhadap hubungan hukunl dan tanggung jawab perusahaan online pada konsumen e~commerce. Dalam penyusunan tesis ini, Penulis melakukan penelitian menggunakan teknik pengumpulan data Studi literatur, yaitu penelitian yang* mengkaji bahan-bahan hukum sekunder yang berupa. buku-buku kepustakaan, dokumen, maupun bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan penelitian Penulis. Dan data-data tersebut dianalisis dengan metode deskriptif analisis dan selanjutnya dianalisis secara yuridis normatif berdasarkan norma hukum positif. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa kontrak baku dalam perdagangan biasa sama dengan kontrak baku dalam e-commerce hanya bentuk penuangannya saja yang berbeda. Dan Kontrak Baku Online dikatakan sah jika memenuhi syarat-syarat berkontrak menurut Pasal 1320 BW. Juga dalam pelaksanaan e-commerce masih tersandung dengan masalah keamanan dan masalah yurisdiksi. Dan dalam penuangan kontrak baku ini, pemerintah telah membuat peraturan yang melindungi para konsumen e-commerce yakni Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen."

"Skripsi ini membahas tentang analisis penetapan kegiatan e-commerce sebagai suatu BUT di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang sampai saat ini belum terdapat petunjuk pelaksanaan lebih lanjut mengenai kriteria dan pengenaan pajak atas enhasilan dari kegiatan e-commerce tersebut. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana Menganalisis kriteria server dan atau website yang dapat dikatakan sebagai BUT di Indonesia dan menganalisis permasalahan apa saja yang timbul dalam penetapan e- commerce sebagai BUT di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Ketentuan pasal 2(5) huruf p UU PPh mengenai BUT E-commerce yang mengisyaratkan bahwa dedicated server sebagai suatu fixed place of business di Indonesia memiliki beberapa criteria yang sampai saat ini belum diatur dalam petunjuk pelaksanaan UU PPh, merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam OECD Model dan terdapat permasalahan dalam penetapan server sebagai BUT di Indonesia, diantaranya adalah sistem administrasi perpajakan yang terdapat di Indonesia dan pengawasan yang masih sangat sulit untuk diselenggarakan di Indonesia mengingat kecanggihan teknologi di Indonesia masih terbatas oleh sistem.

---

This study discusses the analysis of e-commerce activities are determined as a Permanent Establishment in Indonesia in accordance with Law No. 36 Year 2008 on Income Tax which, until now there has been no further guidelines regarding the criteria and the imposition of taxes on income from these e-commerce activities. The objective is to find out how to analyze the criteria and the server or website that can be said to be a Permanent establishment in Indonesia and analyze any problems that arise in the determination of e-commerce as a PE in Indonesia. This study is a descriptive qualitative research. The provisions of article 2 (5) Income Tax Act regarding the letter p PE on E-commerce which suggests that the dedicated server as a fixed place of business in Indonesia has several criteria, which until now has not been stipulated in the guidelines of the Income Tax Act, refers to the provision contained in the OECD model and there are problems in determining the server as a PE in Indonesia, including tax administration systems found in Indonesia and supervision is still very difficult to be held in Indonesia because of sophisticated technology in Indonesia is still limited by the system."

"Penelitian ini didesain untuk mengetahui bagaimana pengaruh kesiapan organisasi, dorongan eksternal, kemudahan untuk menggunakan dan manfaat yang bisa didapat dari penggunaan e-commerce di UMKM industri Kreaif di Wilayah Jabodetabek. Dari hasil analisis diperoleh hubungan antara kemampan organisasi, pengaruh eksternal, kemudahan dalam penggunaan dan manfaat yang bisa didapat terhadap penggunaan e-commerce dalam UMKM di Jabodetabek. Dari penelitian ini juga ditemukan bahwa hanya kesiapan organisasi dan manfaat yang dapat dirasakan memiliki pengaruh secara signifikan terhadap penggunaan e-commerce di UMKM industri kreatif. Sedangkan pengaruh eksternal dan kemudahan menggunakan ditemukan tidak berpengaruh secara signifikan.

---

This Research designed to discover how organizational readiness, externall pressure, perceived ease of use, and perceived benefits affected e-commerce adoption among SME Creative industry in Jabodetabek. From the analisys result achieve that there?s positive relation form organizational readiness, externall pressure, perceived ease of use and perceived benefit towards e-commerce adoption of Creative Industry?s SME in Jabodetabek. This research also find out that organizational readiness and perceived benefit significantly affected e-commerce adoption of Creative Industry's SME in Jabodetabek. While externall pressure and perceived ease of use not significantly affected e-commerce adoption in Creative Industry's SME in Jabodetabek."