Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang implementasi kebijakan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran menggunakan aplikasi elektronik. Aplikasi e-planning dalam bentuk aplikasi RKA-KL, dikenal sebagai aplikasi Renja, dibangun oleh Kementerian PPN/Bappenas, dan aplikasi e-budgeting dalam bentuk aplikasi RKAKL dibangun oleh Kementerian Keuangan. Kedua aplikasi ini menggunakan basis data offline dan tidak terhubung satu sama lain, sehingga menimbulkan ketidaksinkronan, terkait dengan data, siklus, dan struktur. Pemerintah telah memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, di mana produk dari peraturan ini adalah aplikasi Krisna, sebagai alat sinkronisasi antara aplikasi RKA-KL dan aplikasi RKAKL, dan sebagai sistem informasi terintegrasi dari perencanaan dan penganggaran. Dengan mengambil lokus penelitian di Kementerian Komunikasi dan Informatika, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data dalam bentuk wawancara mendalam dan data sekunder. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menyatakan bahwa implementasi kebijakan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran dalam perspektif model Edwards III adalah sebagai berikut: (1) Faktor komunikasi telah berjalan dengan baik, dalam internal Kementerian Komunikasi dan Informatika maupun ke mitra di luar Kementerian Komunikasi dan Informatika, seperti dengan Kementerian PPN/Bappenas; (2) Mayoritas sumber daya yang dimiliki telah memenuhi kebutuhan dalam implementasi kebijakan. Sumber daya manusia yang memahami dan terampil dalam pengoperasian aplikasi, pembagian kewenangan yang tepat, informasi yang mudah diakses, fasilitas sarana dan prasarana yang memadai; (3) Disposisi (sikap) pelaksana kebijakan telah mendukung implementasi, tidak adanya penolakan oleh pelaksana kebijakan, dan kesamaan sikap dalam implementasi kebijakan ini (4) Struktur organisasi yang ada telah sesuai dengan kebutuhan implementasi kebijakan. ......This thesis discusses the implementation of synchronization planning and budgeting policies using electronic applications. The e-planning application in the form of an RKA-KL application, known as the Renja application, was built by the Ministry of PPN / Bappenas, and the e-budgeting application in the form of the RKAKL application was built by the Ministry of Finance. Both of these applications use offline databases and are not connected to each other, giving rise to inconsistencies, related to data, cycles, and structures. The Government has enacted Government Regulation Number 17 of 2017 concerning Synchronization of the National Development Planning and Budgeting Process, where the product of this regulation is the Krisna application, as a synchronization tool between RKAKL applications and RKAKL applications, and as an integrated information system of planning and budgeting. By taking a research locus at the Ministry of Communication and Information Technology, this research uses a qualitative approach with data collection methods in the form of in-depth interviews and secondary data. The results obtained in this study state that the implementation of planning and budgeting synchronization policies in the perspective of the Edwards III model are as follows: (1) Communication factors have been running well, within the Ministry of Communication and Informatics internally as well as partners outside the Ministry of Communication and Information, such as with the Ministry of PPN / Bappenas; (2) The majority of resources owned have met the needs of policy implementation. Human resources who understand and are skilled in the operation of applications, the right division of authority, easily accessible information, adequate facilities and infrastructure; (3) Disposition (attitude) of implementing policies has supported implementation, there is no rejection by implementing policies, and similarity of attitudes in implementing this policy (4) The existing organizational structure is in accordance with the needs of policy implementation.

Abstrak :
Penelitian ini berfokus pada analisis dampak penerapan e-budgeting terhadap kualitas Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi DKI Jakarta. Masalah utama pada penelitian ini adalah sejak dilakukannya perluasan penerapan e-budgeting pada tahun 2016, realisasi serapan anggaran tumbuh makin cepat, namun demikian pertumbuhan IPM menjadi semakin lambat. Perlambatan pertumbuhan IPM ini mengindikasikan tidak optimalnya peran e-budgeting dalam mendorong pembangunan. Untuk membuktikan hipotesis tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist berbasis mixed method (perpaduan kuantitatif dan kualitatif). Untuk metode kuantitatif, penelitian ini menggunakan teknik estimasi Ordinary Least Square (OLS) dengan menggunakan data sekunder yang dipublikasikan pada DJPK Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik (BPS). Sedangkan untuk metode kualitatif, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (in-depth interview) bersama dengan DPRD DKI Jakarta, Bappeda Provinsi DKI Jakarta, peneliti Bower Group Asia (BGA) yang membidangi public policy, dan LSM Jakarta Law Office (JLO) untuk mendapatkan informasi yang bersifat data primer yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan COBIT 4.1 dengan tujuan mengukur sejauh mana kesesuaian penerapan e-budgeting dengan standar COBIT 4.1. Dalam penelitian ini, indikator COBIT 4.1 yang digunakan adalah Customer Perspective, dengan sub-indikator utama yaitu Define and Manage Service Levels (DS1) dan Monitoring and Evaluation of IT Performance (M1). Hasil pada pengolahan data secara kuantitatif menggunakan teknik estimasi OLS menunjukkan bahwa e-budgeting tidak berdampak signifikan terhadap peningkatan IPM. Secara prosedural administratif, penerapan e-budgeting di Provinsi DKI Jakarta telah sesuai dengan standar COBIT 4.1, namun demikian realisasi program pembangunan ekonomi sosial di lapangan yang masih belum optimal. Pemerintah DKI Jakarta terus berupaya meningkatkan kualitas penerapan e-budgeting melalui pembaharuan sistem secara bertahap, agar tidak hanya efektif secara prosedural, namun juga berdampak positif secara substantif dalam bentuk peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi DKI Jakarta

---

The research focuses on analyzing the impact of e-budgeting on Human Development Index (HDI) of DKI Jakarta. The research is driven by a problem where expansion of e-budgeting implementation has indeed led to rapid growth of budget absorption since 2016, however growth of HDI remains lower. It implies the implementation of e-budgeting is not optimal to drive HDI. In order to prove the hypothesis this research employs post-positivist approach, as it refers to previous researches with similar topic as academic fundamental references. The post-positivist approach is technically conducted using mixed method (the combination of quantitative and qualitative methods). Quantitatively, this research is analyzed using ordinary least square (OLS) estimation technique, using secondary data accessed from DJPK Ministry of Finance and Central Bureau of Statistics of Indonesia. Qualitatively, it is analyzed through in-depth interview with the member of local house of representative of DKI Jakarta (DPRD DKI Jakarta), Regional Development Agency of DKI Jakarta (Bappeda DKI Jakarta), researcher/academician from Bower Group Asia (BGA) serving in public policy department, and NGO Jakarta Law Office (JLO) to obtain primary data and information to be further analyzed using COBIT 4.1 to analyze the extent to which e-budgeting implementation meets the standard. In this research, COBIT 4.1 focuses on indicator of customer perspective, with sub-indicator of Define and Manage Service Levels (DS1) dan Monitoring and Evaluation of IT Performance (M1). Using OLS estimation technique, it is found that e-budgeting does not perform significant positive impact on HDI of DKI Jakarta. Administratively, the implementation of e-budgeting of DKI Jakarta already complies the standard of COBIT 4.1, nevertheless development programs realization is not optimum. Therefore, the Government of DKI Jakarta keeps improving the quality of e-budgeting implementation through gradual system upgrades in order to make it not only effective administratively but is also positively impactful substantially in the form of improvement of Human Development Index (HDI) of DKI Jakarta.

Abstrak :
Salah satu upaya penerapan good governance yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam proses pengelolaan keuangan adalah penerapan e-budgeting. Secara khusus Pemerintah Aceh telah melakukan perubahan pengelolaan keuangan daerah dengan meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah menggunakan Sistem Teknologi Informasi. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) hadir untuk mempercepat proses penyampaian informasi keuangan daerah agar lebih efektif, efisien dan akuntabel. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan metode pengumpulan data melalui studi literatur, dan wawancara mendalam, untuk mengetahui Implementasi SIPKD dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasiskan Informasi Teknologi yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh serta Faktor-faktor yang mempengaruhi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasiskan Informasi Teknologi di Pemerintah Aceh. Hasil penelitian diketahui bahwa implementasi SIPKD sesungguhnya merupakan tantangan besar yang membutuhkan persiapan matang dan terstruktur terkait dengan peraturan, sistem, dan sumber daya manusia. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin baik kualitas serta persiapan yang dilakukan maka semakin baik pula keterandalan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

---

One of good governance application efforts done by Indonesian government in financial management process is by applying e-budgeting. Particularly, Aceh government has changed the financial management by improving the skill of managing the local financial using information technology system. Information system of local financial management (SIKPD) is aimed to accelerate the process of delivering the local financial information to be more effective, efficient and accountable. This research used post positivist approach; the method of data collection was literature study and in-depth interview. It was done in order to see the implementation of SIKPD within the local financial management based on information technology done by Aceh government. It was also to find out the factors affecting the local financial management based on information in Aceh government. The results revealed that the implementation of SIKPD was a big challenge required proper and structured preparations related to regulations, systems and human resources. These indicated that the better the quality and preparation done, the better the financial management done by the government.

Abstrak :
ABSTRAK
Aplikasi tele-emergensi di provinsi DKI Jakarta diwujudkan dalam bentuk Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu SPGDT oleh Dinas Kesehatan provinsi DKI Jakarta. Dalam pelaksanaannya, SPGDT memerlukan sejumlah anggaran yang mencapai Rp 8.784.180.500 dan tersistemkan dalam e-budgeting. Sebuah bentuk pelayanan kesehatan memerlukan evaluasi ekonomi dengan analisis pembiayaan dan pertimbangan efektivitas biaya dari suatu program. Jika kedua analisis ini ditambahkan dalam sistem e-budgeting, maka diharapkan dapat mengoptimalkan fungsi dan tujuan e-budgeting dengan lebih baik dan akurat. Hasil analisis biaya menunjukkan perbedaan hasil unit cost pada tahun 2013 dan 2016. Selisih unit cost per pasien adalah Rp 1.124.258, unit cost per fasyankes adalah Rp 59.283.008 dan unit cost per kegiatan adalah Rp 1.124.258. Hasil analisis efektivitas biaya tele-emergensi menunjukkan adanya kenaikan biaya, jumlah output dan unit cost, kecuali pada jumlah kegiatan pemberian rujukan rumah sakit dan kebutuhan ambulans yang mengalami penurunan masing-masing sebanyak -40 dan -42 dan angka kematian yang tidak membaik. Analisis dan rancangan sistem baru dalam rangka optimalisasi sistem e-budgeting akan ditambahkan pada fitur biaya yang sudah dikategorikan dalam biaya langsung dan biaya tidak langsung serta penghitungan otomatis analisis biaya dan analisis efektivitas biaya.

---

ABSTRACT
The application of tele emergency in DKI Jakarta is realized by Integrated Emergency Management System SPGDT . In its implementation, SPGDT rsquo s budget requires to Rp 8,784,180,500 and systemized in e budgeting system. A health care requires an economic evaluation by cost analysis and cost effectiveness analysis. If these two analyzes are added in e budgeting system, it is expected to optimize the function and purpose of e budgeting better and more accurately. The result of cost analysis shows the difference of unit cost in 2013 and 2016. The difference of patient unit cost is Rp 1.124.258, fasyankes unit cost is Rp 59.283.008 and activity unit cost is Rp 1.124.258 The result of cost effectiveness analysis shows that the cost, output and unit cost are increase except for the number of hospital referrals and ambulance requirement that decreased by 40 and 42 and mortality did not improve. Analysis and new system design will be added to the cost features which categorized in direct and indirect costs and automatic calculation of cost analysis and cost effectiveness analysis

Abstrak :
Teknologi, Informasi dan Komunikasi telah diamati sebagai solusi untuk pembangunan ekonomi dan sosial dalam tata kelola negara. Prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadi komponen yang melandasi good governance dan mulai diterapkan pada Pemerintahan. Salah satunya penerapan sistem anggaran (e-budgeting) di wilayah DKI Jakarta. Bappeda DKI Jakarta sebagai salah satu Instansi Pemerintah yang bertanggungjawab atas jalannya e-budgeting dengan berpedoman Peraturan Gubernur nomor 86 tahun 2018, namun dalam penerapannya masih ada kekurangan dalam memenuhi tata kelola yang baik. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan post positivis dengan analisis penelitian berdasarkan teori pada Operasionalisasi Konsep (Teori dari UNDP dan Gianluca Sgueo) dan menggunakan wawancara mendalam dengan informan yang berhubungan atau berkaitan langsung dengan good governance dan e-budgeting di Bappeda DKI Jakarta. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa penerapan e-budgeting sudah berjalan tapi masih ada beberapa kekurangan, yaitu kekurangan pada tata kelola e-budgeting yang belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP), sistem yang belum stabil dari input musrenbang sampai hasil di portal e-budgeting, selain itu salah satu tujuan e-budgeting memang memberikan fasilitas dalam akuntabilitas, namun sangat terbatas. ......Researchers observe IT as a solution for economic and social development in state of governance. Transparency and accountability are the key components which underlie good governance. These two principles are applied gradually to the goverment system. The most known example of IT implementation is the electronic budgeting system (e-budgeting) at DKI Jakarta which is operated by Bapedda DKI Jakarta based on Governor's Regulation Number 86, 2018. However, this system still faces some challenges. Therefore, the author want to highlight these problems. This research is a post positivist research which is carried out by theory-based research analysis on operational concept (Theory from UNDP and Gianluca Sgueo). Data is also collected by conducting an in-depth interviews with informants who are related to good governance and e-budgeting at Bappeda DKI Jakarta. This research proves that the implementation of e-budgeting is operative, but there are still some problems, such as e-budgeting governance does not have a Standard Operating Procedure (SOP), unstable system of musrenbang input and also the result of the e-budgeting portal. In addition, it is true that one of the purposes of e-budgeting is providing facilities in accountability, but it is very limited.

Abstrak :
ABSTRAK
E-budgeting merupakan sistem informasi penyusunan penganggaran yang dikembangkan oleh Biro PAKLN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR yang dibuat untuk mematuhi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. e-budgeting saat ini sudah digunakan pada seluruh satuan kerja di lingkungan pusat Kementerian PUPR, tetapi belum pernah dilakukan evaluasi terhadap penerimaan e-budgeting apakah sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna dalam melakukan penyusunan anggaran dan penelitian serta review RKA-K/L. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang memengaruhi niat pengguna untuk menggunakan e-budgeting di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR . Penelitian ini mengintegrasikan kerangka kerja Technology Acceptance Model dengan Task-Technology Fit dan IS Success Model Delone Mclean sebagai variabel eksternalnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner secara daring kepada pengguna e-budgeting di lingkungan pusat Kementerian PUPR. Metode pengolahan data dilakukan dengan menggunakan Partial Least Square PLS-SEM dan smartPLS. Terdapat 9 variabel yang diuji dengan melibatkan 221 responden yang memenuhi kriteria penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah karakteristik tugas dan karakteristik teknologi memengaruhi kesesuaian tugas dan teknologi, kesesuaian tugas dan teknologi memengaruhi persepsi manfaat penggunaan dan kemudahan penggunaan, kemudian persepsi manfaat penggunaan dan kemudahan penggunaan memengaruhi niat pengguna untuk menggunakan e-budgeting.

---

ABSTRACT
E-budgeting is a budgeting information system developed by the Bureau of Budget Planning and Foreign Cooperation of the Ministry of Public Works and Public Housing which was created to fulfill the Constitution of the Republic of Indonesia No. 14 of 2008 about public information disclosure. Nowadays organizational unit in central environment of Ministry Public Works and Housing is using e-budgeting, unfortunately e-budgeting utilization for fulfill users need hasn rsquo;t been evaluated . The purpose of this research is to find out what factors influence users intention to use e-budgeting at the Ministry of Public Works and Public Housing. This study combine Technology Acceptance Model with Task-Technology Fit and IS Success Model Delone Mclean as external variables. This research uses quantitative approach by distributing online questionnaire to e-budgeting users. Partial Least Square PLS-SEM and smartPLS is used to process data. There are 9 variables used with 221 respondents who meet the study criteria. The results of this study are task characterstic and technology characteristic influence task technology fit, task technology fit influences perceived of usefulness and perceived ease of use, then perceived of usefulness and perceived ease of use influence users intention to use e-budgeting.

Abstrak :
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem informasi akuntansi program dan anggaran beserta penerapan e-Komponen pada Badan Pengelola Aset Daerah DKI Jakarta. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode kuantitatif serta analisis deskriptif, dimana data yang diperoleh berasal dari 70 responden serta pengamatan langsung dan wawancara yang selanjutnya dianalisis dengan metode kualitatif. Disini penulis mengamati sistem informasi akuntansi program dan anggaran menggunakan e-Komponen yang diterapkan oleh pemerintah DKI Jakarta dengan keterbatasan sistem dan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada penerapan sistem tersebut. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pengembangan sistem yang lebih baik lagi serta menghasilkan perancangan sistem pendukung e-Komponen agar efektif dan efisien. ......This study aims to find out the program and budget accounting information system along with the application of e-Components in the DKI Jakarta Asset Management Agency. The research method used by the author is quantitative, and descriptive analysis, where the data obtained comes from 70 respondents and direct observations and interviews which are then analyzed by qualitative methods. The author observed the program and budget accounting information system using e-Components implemented by the DKI Jakarta government with the system limitations and the problems that occur in the implementation of the system.

Abstrak :
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis E-Budgeting dalam proses penganggaran daerah di provinsi DKI Jakarta. Pembahasan meliputi uraian umum atas penganggaran daerah dan sistem-sistem lainnya yang menunjang proses penganggaran daerah di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini juga membahas dan menganalisis sistem E-Budgeting dan hubungannya dengan penerapan Good Public Governance terutama aspek transparansi dan akuntabilitas. Data yang digunakan adalah data primer dari hasil wawancara yang dilakukan pada narasumber dan data sekunder yang berasal dari literatur-literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem E-Budgeting Provinsi DKI Jakarta telah menerapkan prinsip-prinsip dan asas-asas Good Public Governance.

---

ABSTRACT This study aims to describe and analyze the E-Budgeting in local budgeting process in the province of Jakarta. The discussion includes a general description on budgeting and other systems that support the local budgeting process in Jakarta. This study also discusses and analyzes the E-Budgeting system and its relation to the implementation of Good Public Governance, especially the aspect of transparency and accountability. The data used are primary data from interviews conducted on informants and secondary data derived from relevant literature. The results showed that the system of E-Budgeting Jakarta has implemented the principles of Good Public Governance.