Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"PT Telekomunikasi Indonesia Tbk., melalui Jalin trade E-Auction, merupakan salah satu lembaga yang sudah mengembangkan sistem lelang melalui internet. Namun, pelaksanaan lelang melalui internet belum cukup diatur oleh pemerintah. Walaupun pengertian lelang terdapat dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 340/KMK.01/2002, sejauh ini belum ada peraturan yang mengatur lelang melalui internet. Pokok pembahasan dalam penelitian ini adalah permasalahan hukum apa yang timbul dalam pelaksanaan jual beli secara lelang melalui internet dan bagaimana perlindungan hukum terhadap para pihak yang mengikuti lelang melalui internet. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Adapun metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian evaluatif. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Selain itu, data yang mencakup dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan buku harian. Penulis juga milakukan wawancara dengan nara sumber sebagai pelengkap data yang ada. Metode analisis data yang dilakukan adalah menggunakan metode kualitatif. Dengan demikian, hasil penelitian bersifat evaluatif-analisitis. Berdasarkan uraian tersebut di atas sebenarnya jual beli melalui Jalin trade e-auction bukanlah merupakan golongan pengertian lelang sebagaimana yang di atur dalam Vendu Reglement tersebut. Pelaksanaan lelang secara online tidak dihadiri oleh pejabat lelang maka dapat dikatakan bahwa lelang tersebut tidak sah. Ketidakadaan risalah lelang memang tidak ada konsekuensi terhadap transaksi jual beli, akan tetapi menurut ketentuan lelang perjanjian jual beli secara lelang tersebut tidak sah dan pembuktiannya cukup lemah apabila terdapat gugatan dari pihak ketiga. Lelang jenis ini menurut hemat penulis harus dikategorikan sebagai lelang khusus yang diatur dengan aturan khusus karena memiliki karakteristik yang berbeda dari lelang pada umumnya."

"Reverse e-auction is a popular electronic procurement method that recently used because it produces cost saving, process eficiency, and transparency. In reverse e-auction, buyer as the auctioneer conduct an event to compete sellers as the bidders in web based auction with price as the only negotiable attribute. Thus, reverse e-auction can create loss if not used in proper condition, because of its limited power for considering more than one attribute. Case study in PTI X reveals disadvantages of reverse eauction for some products procured Therefore, multiattribute auction as the extension of reverse eauction, which enables multiattribute negotiable dimension, is needed To know the proper attributes and their weights, Analytic Network Process (ANP) is used ANP is also useful to show interdependencies between elements. According to the ANP result, price is an independence attribute, so that it does not have any weights. Other attributes that have the biggest until the smallest weights are delivery, product quality, and management quality. Multiattribute auction proposed is English auction ruled with three attributes: price, delivery, and product quality. For having an insignificant weight, management quality is only proposed to be an early consideration for buyer. Recommendations also consist of information revelation and content of user interface."

"ABSTRAKLelang melalui internet e-auction merupakan suatu modernisasi lelang yang memungkinkan pembeli atau peserta lelang dapat berpartisipasi dengan melakukan penawaran secara tertulis tanpa perlu hadir pada suatu tempat pelaksanaan lelang melainkan cukup menggunakan media internet. Lelang melalui internet diselenggarakan DJKN melalui KPKNL atau Balai Lelang dan dapat diakses melalui situs www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id. Selain itu terdapat lelang melalui internet yang diselenggarakan situs yang tidak terdaftar di DJKN. Perumusan masalah yang akan dianalisis dalam tesis ini yaitu tentang perbedaan prosedur pelaksanaan lelang pada situs yang tidak terdaftar di DJKN dan keabsahan dan akibat hukumnya ditinjau dari peraturan lelang di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, jenis data yang digunakan data sekunder berupa sumber hukum kepustakaan didukung dengan data primer berupa wawancara kepada informan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif sehingga menghasilkan data deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan lelang melalui internet yang diselenggarakan situs yang tidak terdaftar di DJKN tidak sesuai dengan peraturan lelang yang berlaku di Indonesia serta tidak ada perlindungan hukum berdasarkan peraturan lelang.

---

ABSTRACTAuction via internet e auction is modernization of auctions that enable buyers or bidders to participate by offering in writing without attend an auction site but simply use the internet media. E auction is conducted by DJKN through KPKNL or Auction Hall and can be accessed through www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id website. In addition, there are e auctions which are organized by site that is not registered in DJKN. This thesis will analyze the implementation of those kind of e auction from applicable auction rules point of view in Indonesia. The research method used is normative juridicial or legal research literature. The results showed that the implementation of e auction organized by sites that are not registered in DJKN is not appropriate with the applicable auction rules in Indonesia, there is no legal protection under the auction rules."