Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 2 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Haryo Adinugroho
Analisis penerapan kebijakan pencegahan penyalahgunaan persetujuan penghindaran pajak berganda melalui kebijakan e-SKD dan simplifikasi form DGT: ditinjau dari asas Ease of Administration = Analysis of application of multiple tax avoidance approval abuse prevention policy through e-SKD policy and simplification of DGT form: reviewed from ease of administration principle
Abstrak :
ABSTRAK Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pencegahan penyalahgunaan persetujuan penghindaran pajak berganda melalui kebijakan Surat Keterangan Domisili Elektronik (e-SKD) dan simplifikasi Form Directorate General of Tax (DGT) yang terdapat di dalam PER-25/PJ/2018. Analisis kebijakan dilakukan berdasarkan asas ease of administration yang memiliki 4 prinsip yaitu the requirement of clarity, continuity, economy, dan convenience. Paradigma penelitian yang digunakan adalah post- positivism. Data yang digunakan diperoleh dengan cara melakukan wawancara mendalam dengan narasumber yang relevan dengan permasalahan yang diangkat. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, maka terkait dengan the requirement of clarity, terlihat bahwa kebijakan belum memenuhi prinsip tersebut dikarenakan belum memenuhi sebagian besar indikator yaitu salah satunya adalah belum memenuhi kejelasan dan kepastian dalam penguraian subjek, materi, dan objek, Kemudian terkait dengan the requirement of continuity, terlihat bahwa kebijakan ini sudah memenuhi dikarenakan dilakukan dalam rangka tax reform. Kemudian terkait dengan the requirement of economy, baik dari pemerintah (administrative cost) maupun Wajib Pajak (compliance cost), biaya yang dikeluarkan turun dibandingkan dengan peraturan sebelumnya. Kemudian terakhir mengenai the requirement of convenience, kebijakan ini belum memenuhi kenyamanan bagi Wajib Pajak karena masih terdapat masalah terkait dengan sistem e-SKD yaitu sistem mengalami error ketika digunakan oleh Wajib Pajak.
ABSTRACT This thesis aims to analyze the prevention policy for misuse of multiple tax avoidance agreements through the Electronic Domicile Certificate (e-SKD) policy and the simplification of the Directorate General of Tax (DGT) form contained in PER-25 / PJ / 2018. Policy analysis is explain based on the principle of ease of administration which has 4 principles namely the requirements of clarity, continuity, economy, and convenience. The research model used is post-positivism. The data used is obtained by conducting in-depth interviews with informants who are relevant to the issues. Based on the analysis conducted from the requirement of clarity principle, it does not meet the principles because it do not meet most of the indicators, one of which is not fulfilling clarity and certainty in decomposing the subject, material, and object, then related to the requirements of continuity, it appears that this policy has been fulfilled because it explain out the framework of tax reform. Then related to the requirements of economy, both from the government (administrative costs) and taxpayers (compliance costs), the costs incurred decreased compared with previous regulations. Then finally about the requirements of convenience, this policy does not meet the convenience because there are still problems related to the e-SKD system, which is that the system experiences errors when used by taxpayers.
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rizky Adi Saputra
Analisis Implementasi e-SKD terhadap Transaksi Lintas Negara di KPP Penanaman Modal Asing = Analysis of the Implementation e-SKD on Cross-Country Transactions at the Foreign Investment Tax Office
Abstrak :
Peraturan terkait penyampaian dokumen SKD dalam administrasi perpajakan mengalami perubahan karena peraturan sebelumnya dirasa tidak efektif dan menyulitkan wajib pajak dalam proses administrasinya, sehingga dapat menimbulkan sengketa dalam proses pemeriksaan karena ketentuan administratif yang cukup kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara filosofis perbedaan atas perubahan peraturan, mengetahui implementasi dari sistem e-SKD dan mengetahui manfaat atas penggunaan e-SKD. Metode penelitian yang digunakan berupa pendekatan kualitatif dengan melakukan studi literatur dan studi lapangan dengan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukan bahwa perbedaan atas perubahan penyampaian SKD di realisasikan pemerintah dengan cara penyederhanaan formulir DGT serta menambahkan sarana media elektronik dengan nama layanan e-SKD. Implementasi penyampaian e-SKD dalam prosesnya berjalan dengan efektif dengan di dukung oleh faktor dan pihak yang terlibat. Faktor dan pihak yang terlibat menjadi kesatuan sistem yang berjalan bersamaan dengan baik agar dapat menghasilkan implementasi yang optimal tanpa adanya gangguan. Manfaat utama yang di dapatkan dari adanya sistem e-SKD adalah penyederhanaan dan kemudahan sistem administrasi perpajakan. Kemudahan dalam penyampaian dan kemudahan sistem administrasi ini berpotensi meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. ......Regulations related to the submission of DGT Form in tax administration have changed because the previous regulations were deemed ineffective and too complicated for taxpayers in the administrative process, so it can lead in to disputes from the tax audit process due to quite complex administrative. This thesis aims to find out philosophically the differences in regulatory changes, to get know the implementation of the e-SKD system and knowing the benefits of using e-SKD system. he research method used is a qualitative approach by conducting literature studies and field studies with in-depth interviews. The results showed that the difference in the changes in the submission of SKD was realized by the government by simplifying the DGT form, as well as adding electronic media facilities with the name e-SKD service. The implementation of e-SKD procedure in the process runs effectively with the support from any factors and parties involved. The factors and parties involved become a unified system that runs well together in order to produce optimal implementation without any disturbances. The main benefit from the e-SKD system is the simplification and convenience of the tax administration system. This ease of technical procedure and ease of administration system has the potential to increase taxpayer compliance in fulfilling tax exposure.
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library