Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tulisan ini bertujuan untuk membahas secara mendalam etika Prima Facie Duties ciptaan William David Ross. Prima Facie Duties merupakan teori etika yang didasari oleh dua konsep dasar yaitu konsep ketepatan dan konsep kebaikan. Kedua konsep inilah yang mendasari kewajiban dalam Prima Facie Duties yaitu duty of fidelity, duty of gratitude, duty of reparation, duty of beneficence, duty of justice, duty of self-improvement, dan, duty of non-maleficience. Tulisan ini juga memberikan perbandingan Prima Facie Duties dengan Ideal Utilitarian Moore dan Deontology Kantian, dan Moral Relativism untuk memberikan suatu gambaran jelas apa yang menjadi corak khas dari Prima Facie Duties. Dalam tulisan ini juga dimasukan kritik dari John Rawls kepada intuisionisme dan juga tanggapan berdasarkan Prima Facie Duties terhadap kritik tersebut yang berupa improvisasi penting bagi Prima Facie Duties yaitu sistem prioritas. ......The point of this essay is to explain deeply the Prima Facie Duties ethics which were made by W.D. Ross. Prima Facie Duties is an ethical theory based on two main concept which is right and good. These two central concept become the base of the seven duties which are duty of fidelity, duty of gratitude, duty of reparation, duty of beneficence, duty of justice, duty of self-improvement, and duty of non-maleficience. There is also comparison of Prima Facie Duties with Moore Ideal Utiliarianism, Kantian Deontology, and Moral Relativism to show the main characteristic of Prima Facie Duties. Critics from John Rawls against ethical intuitionism is also included with the solution for Prima Facie Duties based on John Rawls critics which improves Prima Facie Duties in the form of priority system.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini membahas mengenai penurunan bea masuk impor gula periode Oktober 2009 s/d Desember 2009. Pokok permasalahan dalam penelitian ini dirinci dalam tiga sub pokok permasalahan, yaitu dasar pertimbangan kebijakan penurunan tarif bea masuk impor gula yang digunakan sebagai salah satu instrumen stabilitas persediaan (stok) gula domestik, implementasi kebijakan penurunan tarif bea masuk impor gula sebagai salah satu instrumen stabilitas persediaan (stok) gula domestik dan Permasalahan-permasalahan yang timbul dalam implementasi kebijakan penurunan tarif bea masuk impor gula sebagai salah satu instrumen stabilitas persediaan (stok) gula domestik. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa hendaknya kebijakan tarif bea masuk harus didukung oleh distribusi yang baik dan badan pengendali harga, Hal ini agar kepentingan semua pihak terpenuhi sehingga dapat menjaga kestabilan persediaan gula di dalam negeri.

---

ABSTRACT
This research explain the decline of import duty on sugar imports in October 2009 the period till December 2009. The principal problem in this research specified in the three main sub problems, namely How basic policy considerations decrease the sugar import tariff which is used as an instrument of stability in inventories (stocks), domestic sugar, How is the implementation of tariff reduction policy of importation of sugar as one of the instruments stability of inventories (stocks) and domestic sugar The problems of what is arising in the implementation of tariff reduction policy of sugar import as an instrument of stability inventories (stocks), domestic sugar. This study is a descriptive qualitative research design. The results suggest that tariff policy should be support by good distribution and price stabilization. This is so the interests of all parties are met so as to maintain stability in the domestic sugar supply.

Abstrak :
ABSTRAK
Bagi Indonesia sektor migas masih sangat berperan terhadap penerimaan pemerintah. Hal tersebut nampak pada Tabel I peran penerimaan minyak dan gas terhadap penerimaan dalam negeri meningkat sejak tahun 1969 dari 27% menjadi 66% di tahun 1984/1985. Grafik 1 menggambarkan bahwa penerimaan dalam negeri diluar minyak dan gas (garis 4) adalah senantiasa berada dibawah pengeluaran rutin (garis 3). Ini menunjukkan bahwa penerimaan dalam negeri diluar minyak dan gas masih belum dapat menutupi pengeluaran rutin. Dengan demikian masalah peningkatan penerimaan non migas perlu memperoleh perhatian. Apalagi bila dilihat peran pemerintah dalam pembangunan nasional sangat besar, baik terhadap investasi domestik (Bambang Triyaso, 1984, 1985) maupun dalam mengejar pertumbuhan ekonomi (Snyder, 1985). Sebenarnya masalahnya cukup serius mengingat bahwa peran pemerintah melalui anggaran masih sangat besar ini membawa pengaruh luas terhadap perekonomian, dan pada gilirannya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Untuk dapat mengimbangi akibat penurunan harga minyak dan gas terhadap penerimaan pemerintah, sektor non migas harus ditingkatkan perannya. Pada kenyataannya peningkatan penghasilan sektor non migas ini, merupakan masalah yang pelik dan bukan hanya masalah ekonomi saja. Tetapi menyangkut pula bidang-bidang lainnya, bahkan yang lebih khusus (sub-specialities) seperti kewiraswastaan. Oleh karena itu kebijakan yang akan diambil dalam perpajakan perlu memperhatikan masalah yang kompleks dan dinamis tersebut. Dan ini merupakan masalah yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran demikian pula dalam perencanaan. Karena tanpa budget perencanaan tidak dapat di implementasikan, sebagaimana dikemukakan oleh: Naomi dan Wildavsky dan Khalid .
Didalam konteks budgeting dan planning akan ditelaah mengenai salah satu aspek dalam perpajakan. Yaitu yang berkenaan dengan faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak, yang menyangkut masalah administrasi perpajakan termasuk perangkat undang-undangnya, kepatuhan serta kesadaran masyarakat wajib pajak, sistem pembukuan.

Abstrak :
Dalam industrialisasi perubahan sistem keluarga ke arah suatu bentuk sistem keluarga konjugal. Namun tipe keluarga luas terdapat juga di pusat-pusat perkotaan, keluarga luas ini memang berbeda dengan keluarga luas tradisional. Perubahan-perubahan besar dengan pertumbuhan industri modern terlihat bahwa sistem kelas sosial masih berperan, sementara struktur sosial baru mulai berkembang. Penelitian ini menitik beratkan pada tipologi relasi suami istri sebuah studi pemikiran Scanzoni dan Scanzoni. Untuk memahami dan menganalisa temuan lapangan, menggunakan konsep tipologi relasi yang dikembangkan oleh Scanzoni dan Scanzoni yaitu, Owner-Property, head-complement yang dikategorikan keluarga tradisional, senior-junior partner dan equal partner yang dikategorikan keluarga modern. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, tehnik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dan observasi. Temuan penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut. Dari sebelas (11) informan ditemukan ada enam pola relasi. (1) Owner-Property ditemukan pada pasangan informan E, (2) pola Head-Complement ditemukan pada pasangan suami istri M dan H, (3) pola Senior - Junior Partner ditemukan pada pasangan Ni dan Sa, (4) Equal Partner ditemukan pada pasangan Si dan I. Sementara dua pasang informan tidak masuk dalam ke empat pola tersebut, hal ini karena pasangan Na dan Y pola kombinasi Headcomplement dan pola senior-junior partner. Pada pasangan Rj dan G terjadi perubahan pola relasi dari perkawinan pertama mereka menggunakan pola Head-Complement pada perkawinan yang kedua mereka memilih pola Equal Partner. Norma sosial yang digunakan sebagai patokan dalam relasi suami istri berakar dari nilai agama, nilai keluarga orientasinya dan kearah nilai-nilai baru yang berkembang di masyarakat (demokrasi, equality). Selain itu status kerja istri dalam proses produksi menjadikan ia memiliki sumber daya pribadi yang disumbangkan dalam keluarga yang berdampak pada posisi tawar istri. Posisi tawar istri menentukan bagaimana pola relasi suami istri yang dipilih. Status pendidikan istri yang relatif lebih tinggi telah diakui oleh suami memiliki kemampuan yang lebih, sehingga berdampak pada proses pengambilan keputusan dan pembagian perannya. Sehingga kedudukan suami istri mengarah pada kesetaraan

---

In industrialism era, family system changes into a kind of family system conjugal. We find there are many family systems largely in the centre of cities, but this is different from traditional family system. The big changes by modern industry development are seen and proved that social class system still exist, meanwhile new social structure is growing. This study is focusing on marriage relation typology as mind study of Scanzoni and Scanzoni. This research is qualitative method, the data were colledted by interview and observation. To describe and analyze the findings is used the concept of relation typology developed by Scanzoni and Scanzoni such as: Owner Property, Head Compliment categorized as Traditional family; Senior-Junior Partner and Equal Partner categorized as Modern Family. Among eleven (11) informants are found six (6) marriage patterns. (1) Owner Property is found of E informants? couple, (2) Head Complement pattern is found of M and H informants spouse, (3) Senior-Junior pattern is found of Ni and Sa informants spouse, (4) Equal partner is found of Si and I informants spouse. However, two informant spouses are not included in the fourth patterns above, because Na and Y informants spouse have two patterns combination; Head Compliment and Senior-Junior Partner patterns. Rj and J informants spouse have changed their relation pattern from their first marriage they used Head Compliment Relation Pattern into Equal Partner pattern. The norms is used as the basis of marriage relationship is coming from religion value, family orientation value and changing into new values increasing in society (democracy, equality). Working wife as symbol of women`s productivity enable them being a power source personally given to the family. This gives impact on wife's bargaining position that determines how spouse relation patterns are used. Wife?s higher education is accepted by their husband as more ability, so it will give impact on decisionmaking process and her role. Their position and role move forward to equality.

Abstrak :
Penelitian ini menganalisis perbedaan persepsi klasifikasi barang dalam Putusan Banding Sengketa Pajak atas Pokok Sengketa Tarif yang mengakibatkan Pengembalian Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis pertimbangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam menentukan klasifikasi posntarifndannpenetapannpembebananntarif pajak, pertimbangan hakim pengadilan pajak dalam menentukan putusan sengketa pajak tersebut serta mitigasi risiko efektif yang harus dilakukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam pelayanan administrasi. Penelitian ini merupakan studi kasus dengan metode penelitian kualitatif berupa studi dokumen dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan DJBC dan hakim telah melakukan klasifikasi sesuai aturan dan Undang-Undang yang berlaku, namun perbedaan persepsi klasifikasi barang terjadi karena perbedaan identifikasi barang dengan importir, yang menyebabkan perbedaan klasifikasi barang dan bergesernya tarif.

---

This study analyzes differences in perceptions of harmonized system in Tax Dispute Appeal Decisions on Principal Tax Disputes that result in Tax Refund that Should Not Be Payable. The purpose of this study is to determine and analyze the considerations of the Directorate General of Customs and Excise in determining the classification of tax and tax impositions, tax court judge considerations in determining the tax dispute decision and effective risk mitigation that must be carried out by the Directorate General of Customs and Excise in administrative services. This research is a case study with qualitative research methods in the form of document studies and interviews. The results showed that Directorate General of Customs and Excise and judges had made classification according to the applicable rules and laws, but differences in perception of the harmonized system occurred due to differences in goods identification with importers, which caused differences in the goods classification and shifting rates.

Abstrak :
Adanya peraturan baru mengenai pelaksanaan kewajiban peningkatan nilai tambah menimbulkan suatu fenomena pro dan kontra, selain itu terdapat resistensi dari kalangan pengusaha mengenai besaran tarif Bea Keluar untuk ekspor produk mineral hasil pengolahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui formulasi kebijakan tarif Bea Keluar untuk ekspor produk mineral hasil pengolahan dan pelaksanaan peraturan mengenai peningkatan nilai tambah ekspor mineral hasil pengolahan dan pemurnian. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep formulasi kebijakan publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dengan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa formulasi kebijakan tarif Bea Keluar untuk ekspor produk mineral hasil pengolahan dibutuhkan untuk melindungi kepentingan nasional. Peraturan yang mengatur ekspor mineral hasil pengolahan dan pemurnian sudah berlaku, namun belum ada kegiatan ekspor yang terjadi yang disebabkan oleh persyaratan ekspor mineral yang belum dipenuhi oleh pengusaha pertambangan mineral.

---

A new increasing value-added minerals implementing regulations gives rise around phenomenon of the pro and contra and resistence from the mining corporations regarding the export duties tariff on processed mineral products. The purpose of this study is to determine the export duty tariff for processed mineral products policy formulation and implementation of its regulations. Concept used in this study is the concept of public policy formulation. This study applies qualitative with descriptive approach which use in-depth interviews. Result indicates that export duties on processed minerals is necessary in terms of protecting national interests. Regulation on processed minerals has been applied though no export activities happening recently due to lack of requirements and act of resistance from mining corporations.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai Perjanjian Operasi Bersama (Joint Operating Agreement) dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di Indonesia, dengan studi kasus Perjanjian Operasi Bersama antara X dan Y. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif Yuridis dimana data penelitian ini sebagian besar dari studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pengaturan hak dan kewajiban dalam Perjanjian Operasi Bersama ini sudah adil bagi para pihak. Namun, pengaturan mengenai pengadaan barang dan jasa dinilai tidak sesuai dengan asas kebebasan berkontrak. ......This thesis is focusing on Joint Operating Agreement in the upstream oil and gas bussines activities in Indonesia, case study on Joint Operating Agreement between X and Y. This research is normative yuridis research, which some of the data were collected from literature. The result states that the clauses of rights and duties are fair enough for the parties. But, the clauses of procurement of goods and services are inappropriate with the freedom of contract.