Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTUndang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) mengatur bahwa kekuasaan dalam menerima duta negara lain berada di tangan Presiden. Akan tetapi, setelah perubahan UUD 1945 itu kekuasaan ini harus dilaksanakan oleh Presiden dengan memerhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Skripsi ini membahas serta menguraikan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam keberadaan pengaturan kekuasaan Presiden dalam menerima duta negara lain sebagaimana terdapat dalam Pasal 13 ayat (3) UUD 1945 setelah perubahan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan melihat pula pada UUD 1945 naskah asli beserta perdebatan-perdebatan yang timbul dalam perumusan ketentuan ini di dalam UUD 1945 naskah asli dan perubahan serta menggunakan 3 (tiga) negara sebagai persandingan data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat berbagai permasalahan yang dapat diulas sebagai akibat dari terdapatnya ketentuan Pasal 13 ayat (3) UUD 1945 setelah perubahan itu yang selain berkaitan dengan hukum tata negara juga bersinggungan dengan hukum diplomatik. Oleh karenanya, perlu adanya berbagai perbaikan terhadap pemahaman dan pelaksanaan Pasal 13 ayat (3) UUD 1945 ini supaya permasalahan-permasalahan yang ada dapat teratasi dengan baik.

---

ABSTRACTThe 1945 Constitution stipulates that the power to receive foreign ambassadors in Indonesia belongs to the President. However, after the amendment of said Constitution, this power must be exercised by the President by taking into account the opinion of the Peoples Representative Assembly (DPR). This thesis discusses and elaborates problems which arise from the stipulation on the Article 13 paragraph (3) of the Amended 1945 Constitution. Research method used in this thesis is a normative-juridical method with which also looks at the original version of the 1945 Constitution, the discussions and debates which backgrounds the stipulation in the original and amended version of the 1945 Constitution, and also by looking at the stipulations and practices in 3 (three) other countries as comparison. The result of this research shows that there are several problems that can be discussed as a result of the stipulation on the Article 13 paragraph (3) of the 1945 Constitution which relates to the constitutional law and diplomatic law. Therefore, there is a necessity for revisions on the understanding and implementation of this matter so that the problems can be well-resolved."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan apa saja aktivitas dan respon dari implementasi diplomasi digital yang dilakukan Jepang di Indonesia, khususnya dalam akun Instagram @jpnambsindonesia pada periode Duta Besar Masafumi Ishii. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan kuantitatif. Teknik pengambilan data yang dilakukan adalah mengumpulkan data dari buku maupun artikel jurnal yang membahas mengenai diplomasi publik, diplomasi digital, media sosial, personal branding, serta data dari survei yang telah dilakukan kepada responden yang dibagikan secara acak (purposive sampling). Penelitian ini membuktikan bahwa adanya respons yang positif dan signifikan dari masyarakat Indonesia terhadap upaya diplomasi digital yang dilakukan Jepang dalam akun Instagram @jpnambsindonesia.

---

This study aims to explain what the activities and responses to the implementation of digital diplomacy performed by Japan in Indonesia are, especially in the @jpnambsindonesia Instagram account during the period of Ambassador Masafumi Ishii. The methods used in this research are qualitative and quantitative methods. The data collection technique used is to collect data from books and journal articles that discuss public diplomacy, digital diplomacy, social media, and personal branding, as well as data from surveys that have been conducted to respondents which were distributed randomly (purposive sampling). This study proves that Universitas 2 Indonesia there is a positive and significant response from the Indonesian people to the digital diplomacy efforts by Japan in the @jpnambsindonesia Instagram account. Keywords: Public diplomacy, Japanese digital diplomacy, Instagram, Ambassador Masafumi Ishii"

"Tidak semua duta besar yang diangkat oleh suatu negara merupakan seorang diplomat karier. Di Indonesia, pengangkatan duta besar dari kalangan diplomat non-karier kerap hadir dari masa ke masa. Meskipun agenda reformasi telah menghadirkan kriteria duta besar dengan landasan hukum yang jelas, di era Presiden Joko Widodo, tetap terdapat peningkatan persentase duta besar Republik Indonesia yang merupakan diplomat non-karier daripada pemerintahan sebelumnya. Selain itu, Presiden Joko Widodo mengangkat orang-orang yang pengalamannya tidak relevan dengan diplomasi secara umum maupun diplomasi ekonomi secara khusus sebagai fokus yang ia tekankan. Fenomena-fenomena tersebut memunculkan pertanyaan tentang pola pengangkatan duta besar Republik Indonesia di era Presiden Joko Widodo. Penelitian kuantitatif ini memanfaatkan teori patronase untuk menjawab pertanyaan tersebut. Penelitian menggunakan data 170 pengangkatan duta besar di era Presiden Joko Widodo dari tahun 2014 hingga 2024. Penelitian ini menemukan bahwa patronase dalam bentuk duta besar Republik Indonesia dengan latar belakang bisnis lebih mungkin ditempatkan di negara yang derajat hubungannya lebih tinggi dengan Indonesia dan lebih strategis secara ekonomi bagi Indonesia. Penelitian juga menemukan bahwa duta besar Republik Indonesia dari TNI dan Polri lebih mungkin ditempatkan di negara yang lebih tidak damai. Pola pengangkatan ini tampak paralel dengan visi diplomasi ekonomi, tetapi tidak dapat dikatakan menguntungkan kepentingan nasional semata mengingat pertimbangan politik domestik Presiden Joko Widodo dalam mengangkat pebisnis. Alhasil, sesuai dengan pemahaman bahwa Presiden merupakan aktor sentral dalam kebijakan luar negeri, pola pengangkatan ini juga mencerminkan sentralitas peran Presiden yang determinan sekaligus keterbatasan peran birokratik Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia dalam pengangkatan duta besar. Kemlu menjadi tempat bagi Presiden Joko Widodo untuk menyisipkan kepentingan politiknya. Dengan demikian, selama masa pemerintahannya, Presiden Joko Widodo melakukan patronase melalui pengangkatan duta besar Republik Indonesia.

---

Not all ambassadors appointed by a state are career diplomats. In Indonesia, ambassadorial appointments from non-career diplomats often exist from time to time. While the reformasi agenda has given a clear legal basis of ambassadorial criteria, in the era of President Joko Widodo, there is still an increase from the previous government in the percentage of ambassadors who are non-career diplomats. Moreover, President Joko Widodo appointed ambassadors with no relevant experience in diplomacy in general and economic diplomacy in particular as the focus that he emphasized. These phenomena raise the question of the pattern of ambassadorial appointment in the era of President Joko Widodo. This quantitative research utilizes the patronage theory to answer that question. This study uses the data of 170 ambassadorial appointments in the era of President Joko Widodo from 2014 to 2024. The result of this study showed that patronage in the form of ambassadors with a business background are more likely to receive appointments to countries with higher degree of relations with Indonesia as well as countries economically more strategic for Indonesia. This study also found that ambassadors from TNI and Polri are more likely to be appointed to less peaceful countries. While this pattern appears parallel to the economic diplomacy vision, it cannot be said that it is solely for the benefit of Indonesia’s national interest, bearing the President’s domestic politics considerations in appointing businessmen. Therefore, in accordance with the understanding that the President is a central actor in foreign policy, this pattern also reflects the centrality of the President’s determinant role and the limited bureaucratic role of the Ministry of Foreign Affairs (MoFA) of the Republic of Indonesia. MoFA becomes an arena for President Joko Widodo to insert his political interests. Thus, during his reign, President Joko Widodo carried out patronage through the appointment of ambassadors of Indonesia."