Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDengan meningkatnya pembangunan di Indonesia, IndustriJasa Konstruksi telab tumbuh dan erkembang dengan pesat. Pengertian Industri Jasa Konstruksi di Indonesia terdiri daribeberapa bidang kegiatan, antara lain : - Konsultan, meliputi bidang studi kelayakan, survei kuantitas,desain struktur, gambar pelaksanaan, spesifíkasi teknis,dokumen kontrak, administrasi & pelaporan. - Kontraktor, mencakup bidang pelaksanaan sesuai perencaflaanyang memenuhi persyaratan teknis, bíaya dan jadwal waktu yangditetapkan. - Manajemen Konstruksi (MK), merupakan kegiatan modifikasi dankontraktor yang diambil alih oleh konsultan manajemenkonstruksi yang mengkoordinasi kegiatan konstruksi mulai tahapawal sampai dengan tahap akhir. MK dapat menjalankan sistim ?fast track ? dimana terdapatbeberapa kontraktor atau sub - kontraktor yang disesuaikandengan spesialisasinya masing-masing. Menyadari adanya pertumbuhan ekonomi di Indonesia, BisnisProperti merupakan salah satu bidang usaha yang berkembang pesat.Bisnis ini sangat erat hubungannya dengan industri jasakonstruksi. Untuk memperoleh keuntungan yang ditarget, pengusahaPtoperti harus meningkatkan efektivttas dan efisiensi pada setiattahapan didalam proses konstruksi yang ada. Dalam hal ini maka diperlukan suatu manajemen konstruksi agardapat mencapai persyaratan mengenai aspek biaya , waktu dankualitas sesuai dengan perencanaan yang telah dilakukan. Penyímpangan dan salah satu aspek tersebut akan memberikan dampak negatif pada bisnis properti, dan harus dapat dieliminasioleh manajemen konstruksj yang dijalankan secara profesional. Penekanan dalam penulisan karya akhir ini adalah membahasdan menganalisa pentingnya tahapan pelaksanaan didalam manajemenkonstruksi sehubungan dengan bisrijs properti yaitu mulai dantahap studi kelayakan, perencanaan dan pengendaijan, pengadaan,pelaksanaan dan faktor-faktor penunjang didalam manajemenkonstruksi."

"Saat ini semakin banyak perusahaan yang bergerak di bidang produksi makanan, minuman, kosmetik, dan market place di Indonesia memilih menggunakan produk jasa dari public figure asal Korea Selatan sebagai brand ambassador produk mereka. Oleh karena itu, Indonesia saat ini sedang kecanduan produk jasa dari Korea Selatan. Namun, pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pemanfaatan Sumber Daya Dalam Negeri bahwa adanya pelarangan untuk menggunakan warga negara asing dalam pembuatan iklan komersial. Pada penelitian ini mengkaji proses penetrasi Korean Wave kepada Publik Indonesia melalui perdagangan jasa dan kesesuaian penggunaan brand ambassador asal Korea Selatan perdagangan jasa sebagaimana diatur dalam Hukum Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah bahwa proses penetrasi Korean Wave kepada Publik Indonesia melalui perdagangan jasa pertama adanya pengaruh globalisasi dalam melakukan ekspansi K-Pop yang turut memperkenalkan beberapa produk konten K-Pop di antaranya fashion, makanan, elektronik, musik, film dan kosmetik serta melakukan promosi bahasa dan budaya Korea Selatan banyak digemari. Kedua, mulai dikenalnya film dan musik dari Korea Selatan di Indonesia. Ketiga, adanya kerjasama dengan Indonesia berupa pendirian agensi penyebaran budaya dan membuka cabang kantor agensi di Indonesia. Keempat, banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia memiliki kerjasama dengan public figure asal Korea Selatan untuk menjadi brand ambassador. Kemudian temuan lain dari penelitian ini adalah menurut pandangan penulis belum terdapat kesesuaian terkait penetrasi budaya populer terhadap perdagangan jasa dalam Hukum Indonesia. Hal ini karena masih adanya disharmoni dalam regulasi Indonesia yang mengatur mengenai penggunaan bintang iklan dengan Warga Negara Asing.

---

Currently, more companies engaged in the production of food, beverages, cosmetics, and market places in Indonesia are choosing to use service products from public figures from South Korea as brand ambassadors for their products. Therefore, Indonesia is currently addicted to service products from South Korea. However, in the Regulation of the Minister of Communication and Informatics Number 25 of 2007 concerning Utilization of Domestic Resources that there is a prohibition to use foreign nationals in making commercial advertisements. This study examines the process of Korean Wave penetration to the Indonesian public through trade services and the suitability of using brand ambassadors from South Korea for trade services as stipulated in Indonesian law. The research method used is normative juridical research method. The results of this study are that the process of penetration of the Korean Wave to the Indonesian public through trade services are first has the influence of globalization in expanding K-Pop which also introduces several K-Pop content products including fashion, food, electronics, music, film and cosmetics as well as conducting language promotions and South Korean culture is much-loved. Second, the recognition of films and music from South Korea in Indonesia. Third, there is cooperation with Indonesia in the form of sensitivity to cultural dissemination agencies and opening agency branch offices in Indonesia. Fourth, many companies in Indonesia have collaborated with public figures from South Korea to become brand ambassadors. Then other findings from this study, according to the author's view there is no leeway regarding the penetration of popular culture towards trade in services in Indonesian law. This is because there is still disharmony in Indonesian regulations governing the use of advertising stars with foreign nationals."

"ABSTRACTUndang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) mengatur bahwa kekuasaan dalam menerima duta negara lain berada di tangan Presiden. Akan tetapi, setelah perubahan UUD 1945 itu kekuasaan ini harus dilaksanakan oleh Presiden dengan memerhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Skripsi ini membahas serta menguraikan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam keberadaan pengaturan kekuasaan Presiden dalam menerima duta negara lain sebagaimana terdapat dalam Pasal 13 ayat (3) UUD 1945 setelah perubahan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan melihat pula pada UUD 1945 naskah asli beserta perdebatan-perdebatan yang timbul dalam perumusan ketentuan ini di dalam UUD 1945 naskah asli dan perubahan serta menggunakan 3 (tiga) negara sebagai persandingan data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat berbagai permasalahan yang dapat diulas sebagai akibat dari terdapatnya ketentuan Pasal 13 ayat (3) UUD 1945 setelah perubahan itu yang selain berkaitan dengan hukum tata negara juga bersinggungan dengan hukum diplomatik. Oleh karenanya, perlu adanya berbagai perbaikan terhadap pemahaman dan pelaksanaan Pasal 13 ayat (3) UUD 1945 ini supaya permasalahan-permasalahan yang ada dapat teratasi dengan baik.

---

ABSTRACTThe 1945 Constitution stipulates that the power to receive foreign ambassadors in Indonesia belongs to the President. However, after the amendment of said Constitution, this power must be exercised by the President by taking into account the opinion of the Peoples Representative Assembly (DPR). This thesis discusses and elaborates problems which arise from the stipulation on the Article 13 paragraph (3) of the Amended 1945 Constitution. Research method used in this thesis is a normative-juridical method with which also looks at the original version of the 1945 Constitution, the discussions and debates which backgrounds the stipulation in the original and amended version of the 1945 Constitution, and also by looking at the stipulations and practices in 3 (three) other countries as comparison. The result of this research shows that there are several problems that can be discussed as a result of the stipulation on the Article 13 paragraph (3) of the 1945 Constitution which relates to the constitutional law and diplomatic law. Therefore, there is a necessity for revisions on the understanding and implementation of this matter so that the problems can be well-resolved."

"ABSTRAKGuna menunjang berhasilnya pembangunan dalam segala bidang, pemerintah membutuhkan adanya suatu badan usaha yang dapat menunjang pembangunan itu dalam hal penyediaan dan penyaluran dana keuangannya: Badan usaha itu adalah bank. Bank-bank tersebut ada yang merupakan milik pemerintah, swasta ataupun penggabungan antara keduanya. Dan dari sekian banyak bank tersebut, terdapat bank-bank semi pemerintah (tidak seluruhnya di bawah pengelolaan pemerintah, biasanya pihak pernerintah hanya menjadi salah satu pemegang saham dalam perusahaan tersebut, sedangkan pengelolaannya tetap diserahkan pada pihak swasta) yang berhasil melaju pesat dalam pertumbuhannya, karena diberikannya keleluasaan dalam mengelola perusahaan pada pihak manajemen, Pertumbuhan atau perkembangan yang pesat dari bank tersebut tidak terlepas dari hasil kerja para karyawannya, karena bagaimanapun besarnya suatu perusahaan tidak akan berhasil bila para personil yang menangganinya tidak potensial. Salah satu bagian dalam perusahaan bank tersebut adalah bagian linmas yang merupakan jembatan antara pihak intern atau dalam hal ini adalah perusahaan, dengan pihak ekstern atau masyarakat di luar perusahaan. Dan iuga menjaga keharrnonisan kerja dalam perusahaan dengan menjadi perantara antara pihak manajemen dengan para karyawan. Selain itu bagian Humas ini juga harus dapat mengesankan citra yang baik dari perusahaan pada masyarakat ekstern, karena citra yang baik ini akan berguna untuk pengembangan dan memperbesar perolehan keuntungan dari perusahaan. Sedangkan skripsi ini di tulis dengan maksud untuk meengetahui seberapa jauh Humas berperan dalam pengembangan perusahaan, dalam hal ini usaha perbankan. Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah PT Bank Duta, Jakarta, yaitu lembaga usaha perbankan yang bersifat semi pemerintah. Penelitian berlangsung selama 2 (dua) bulan, yaitu sejak bulan Juli sarnpai September 1987 dan disesuaikan dengan hari kerja yang berlaku di bank tersebut. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan dan karyawati dari PT Bank Duta baik yang menduduki posisi tertinggi ataupun yang terendah. Sedangkan sampelnya adalah bagian Humas PT Bank Duta yang terdiri dari 3 (tiga) orang dimana sampel diambil secara sengaja (purposive). Pengumpulan data dilakukan secara observasi partisipasi selama dua bulan pada bagian Humas PT Bank Duta dan juga melalui wawancara mendalam atau depth interview terhadap narasumber pada bagian Humas PT Bank Duta. Berdasarkan data yang diperoleh akan di lihat.apakah memang Humas ini memegang peranan yang besar dalam pengembangan perusahaan, dalam hal ini PT Bank Duta. Ternyata dari hasil yang didapat terbukti bahwa memang Humas memegang bagian yang penting dalam perusahaan dan juga dalarn masalah pengembangan perusahaan, Humas sangat berperan aktif, sehingga dapat disimpulkan bahwa ia merupakan suatu bagian dalam perusahaan yang memang harus ada demi lancarnya roda operasi perusahaan."

"[ABSTRAKPenulisan ini dibuat untuk mengetahui karier kriminal duta dari hal mendasaryang bermula dari proses mempelajari tindak kejahatan yang biasa duta lakukanseperti mencuri, menipu, serta membohongi korban dengan trik-trik yang telahdipelajari kemudian menerapkan, selanjutnya memutuskan pilihan untuk tidakmelanjutkan profesi seperti duta. Analisis menggunakan sudut pandang teoridesistance serta teori career criminal dengan mengetahui alasan-alasan apa sajayang melatarbelakangi duta berhenti untuk melakukan tindak kejahatan sepertiyang biasa duta lakukan. Penulisan ini menggunakan metode kajian kepustakaanmelalui penelusuran data sekunder yang berkaitan dengan fokus penulisan. Hasildari penulisan ini menyimpulkan bahwa alasan mendasar yang mengakibatkanduta memilih untuk melakukan desistance berdasarkan alasan internal daneksternal dari dalam diri pelaku yang mengacu pada pemikiran dari Farrall &Calverley dalam bukunya yang berjudul understanding desistance from crime.

---

ABSTRACTThis article is an effort to understand duta criminal career starting from basiccriminal learning process of a duta including theft, fraud, and scam the victimsusing certain tricks and methods learned, then practicing those tricks and methodsto finally decide to withdraw from the path of becoming a duta. Within theanalysis, theory of desistance and criminal career is being used to understand andreasoning behind the decision of desisting from criminal career as a duta. Currentstudy utilizes secondary data as literary method within the research focus. Resultof current study shows that the reasoning behind this phenomenon are based oninternal and external explanations within the subjects itself, as mentioned byFarrall & Calverley within their book entitled Understanding Desistance FromCrime., This article is an effort to understand duta criminal career starting from basiccriminal learning process of a duta including theft, fraud, and scam the victimsusing certain tricks and methods learned, then practicing those tricks and methodsto finally decide to withdraw from the path of becoming a duta. Within theanalysis, theory of desistance and criminal career is being used to understand andreasoning behind the decision of desisting from criminal career as a duta. Currentstudy utilizes secondary data as literary method within the research focus. Resultof current study shows that the reasoning behind this phenomenon are based oninternal and external explanations within the subjects itself, as mentioned byFarrall & Calverley within their book entitled Understanding Desistance FromCrime.]"

"Tesis ini membahas mengenai modal sosial Ikatan Abang None Jakarta IANTA sebagai bentuk peran serta dalam pembangunan Ketahanan Budaya. Abang None Jakarta merupakan ajang yang diadakan oleh Pemerintah Provinsi DKI dimana disana terkumpul sumber daya yang ungul di bidangnya seharusnya dapat menjadi salah satu unsur pemuda dalam mempelopori pelestarian budaya Betawi. Penelitian ini akan menjadikan IANTA sebagai objek penelitian dengan mengunakan terori modal sosial yang di kemukakan oleh Putnam sebagai alat analisis. Dalam teori tersebut modal sosial memiliki tiga unsur yaitu norms, network, dan trust menurut Putnam.Hasil penelitian menunjukan IANTA sebagai organisasi sudah memiliki modal sosial yang relatif baik. Namun masih ada beberapa unsur modal sosial yang masil lemah yaitu pada unsur norm. Dengan modal sosial yang ada, IANTA sudah mempelopori kegiatan-kegiatan guna melestarikan budaya dengan cara yang menarik di kalangan anak muda. IANTA bisa menjadi tools pemerintah untuk membangun ketahanan nasional dengan pendekatan budaya.Hal ini menunjukkan untuk dapat membentuk ketahanan budaya dalam hal meningkatkan partisipasi masyarakat khususnya dikalangan pemuda sangat dibutuhkan. Dengan tenaga dan kreativitas yang dimiliki pemuda, pelestarian budaya akan berkembang dan melahirkan generasi baru untuk melanjutkan tongkat estafet kekayaan budaya yang dimiliki bangsa ini.

---

This thesis discusses the social capital of the Association of Abang None Jakarta IANTA as a form of participation in the construction of Cultural Resilience. Abang None Jakarta is an event held by the city administration, where there accumulated resources that excel in the field should be able to be one of the elements of pioneering youth Betawi culture preservation.This study will make IANTA as research objects by using the theory of social capital being addressed by Putnam as an analytical tool. In the theory of social capital has three elements, namely norms, networks, and trust according to Putnam.The results showed IANTA as the organization already has a relatively good social capital. However, there are still some elements of social capital that is weaker still relies on the element norm. With the existing social capital, IANTA has pioneered activities in order to preserve the culture in an interesting way among young people. IANTA could have become the tools of government to build national resilience with a cultural approach.It showed to be able to form a cultural resistance in terms of increasing community participation especially among youth is needed. With the power and creativity of youth, preservation of culture will develop and make a new generation to continue preserve of the cultural wealth of this nation."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas detail pengembangan Kawasan Tanpa Rokok di SMK IPTEK berdasarkan tiga komponen KTR yang ada yaitu Kebijakan KTR, Tenaga KTR dan Media KTR. Penelitian ini menggunakan mixed method, yaitu penelitian kuantitatif menggunakan data sekunder dengan studi intervensi dan kualitatif untuk pendalaman dari penelitian kuantitatif dengan desain analisis isi. Hasilpenelitiankuantitatifdidapatkanbahwa persentase tiap komponen KTR menjadi kategori baik setelah adanya Duta KTR, diantaranya Kebijakan KTR 96,1 , Tenaga KTR 85,1 dan Media KTR 94,7 . Berdasarkan hasil uji wilcoxon test seluruh komponen KTRmengalami peningkatan yang signifikan dengan p value = 0,001. Adapun faktor yang memudahkan adalah dukungan guru dan sekolah untuk melakukan pembentukan Duta KTR dan yang menjadi hambatan adalah kepercayaan diri Duta KTR untuk mengingatkan temannya serta belum adanya monitoring evaluasi catatan pengawasan KTR oleh Duta KTR.

---

ABSTRACTThis study discussed about the development details of Non Smoking Area in IPTEK Vocational High School based on the three existing Non Smoking Area components such as Non Smoking Area Policy, Team, and Media. This study used mixed method, a quantitative research using secondary data with intervention and qualitative study for deepening of quantitative research with content analysis design. The result of quantitative research showed that the percentage of each Non Smoking Area component had become good category after the existing of Non Smoking Area Ambassadors, such as Non Smoking Area policy 96,1 , Non Smoking Area team 85,1 , and Non Smoking Area media 94,7 . Based on the result of wilcoxon test, Non Smoking Area components experienced a significant improvement with p value 0.001. The factor which facilitated this study was teachers and other school staff support in forming Non Smoking Area Ambassadors. In addition, the obstacles of this study were confidence of Non Smoking Area Ambassadors for reminding their friends and none of Non Smoking Area monitoring evaluation records by Non Smoking Area Ambassadors."

"Perbankan sebagai salah satu bidang ekonomi telah memberikan jasanya kepada masyarakat dengan mengeluarkan suatu alat pembayaran yang praktis yaitu Credit Card, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan jasa-jasa perbankan. Pemberian credit card juga merupakan salah satu cara penyediaan fasilitas kredit yang mana merupakan pemupukan modal dari masyarakat, sehingga perlu sarana ditingkatkanagar dapat turut serta menunjang pembangunan yang sekarang sedang giat-giatnya dilaksanakan oleh Pemerintah.Penyediaan fasilitas kredit untuk nasabah didasari oleh suatu perjanjian kredit, di mana aspek hukum sangat berperanan dalam perjanjian kredit yang dimaksud. PerjanJian kredit merupakan inti dan dasar hukum diterimanya dana fasilitas kredit oleh nasabah dari bank, karenanya perjanjian kredit juga sebagai wadah titik tolak terciptanya hubungan hukum antara kedua belah .pihak. "