Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
One of the data integration methods is data consolidation. This method captures data from multiple source systems/data and integrates it into a single persistent data. We examined the performance of data consolidation using k-means and Gaussian mixture clustering. Meanwhile, we use Silhouette index as cluster validation and measure how well of a clustering relative to others. The experiments analyses the data in various data duplication rate and actual number of data cluster. Based on the experimental result, there are two factors affecting the performance of data consolidation. These factors are the rate/percentage of duplicate data and the number of actual cluster contained in a data. The higher percentages of duplicate data and less number of clusters contained in the data would be increasing the performance of clustering algorithm.

Salah satu metode dari integrasi data adalah konsolidasi data. Metode ini mengambil data dari beberapa sumber data untuk digabungkan menjadi data persisten tunggal. Peneliti memeriksa kinerja konsolidasi data menggunakan beberapa teknik clustering yaitu k-means dan gaussian mixture clustering. Penulis menggunakan Silhouette index sebagai metode validasi cluster untuk mengukur seberapa baik suatu pengelompokan relatif terhadap data lain. Penelitian ini melakukan analisis data terhadap jumlah rata-rata duplikasi data dan jumlah sebenarnya dari cluster data. Berdasarkan hasil percobaan, ada dua faktor yang mempengaruhi kinerja integrasi data dengan menggunakan konsolidasi data. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah tingkat atau persentase dari duplikasi data dan jumlah cluster sebenarnya yang terkandung dalam data. Persentase duplikasi data yang tinggi dan data yang mengandung jumlah cluster yang rendah, akan meningkatkan kinerja dari algoritma clustering.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai tanggung jawab bioskop atas terjadinya perbuatan penggandaan film di dalam gedung pertunjukan bioskop. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini terkait dengan kasus yang baru-baru ini terjadi yaitu tersebarnya rekaman secara live film “Warkop DKI Reborn” melalui media sosial yaitu dengan aplikasi live streaming Bigo Live di hari pertama film tersebut tayang di Bioskop. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Pasal 10 Undang-Undang Hak Cipta secara hukum telah memberikan tanggung jawab bioskop sebagai Pelaku Usaha Perfilman untuk tidak membiarkan adanya penggandaan film di dalam bioskop tersebut. Perbuatan penggandaan diantaranya perekaman menggunakan kamera video (camcorder) di dalam gedung bioskop dengan memanfaatkan teknologi live streaming, selain harus menghukum pelakunya, juga seharusnya membebani pihak bioskop. Sebagai Pelaku Usaha Perfilman yang memperdagangkan film, bioskop harus sadar dan memahami besarnya kerugian akibat penggandaaan yang sering terjadi di gedung bioskop, sehingga mereka bertanggung jawab untuk meningkatkan standarisasi keamanan bioskop dan pemerintah juga harus membuat suatu aturan mengenai standarisasi keamanan bioskop. ...... This thesis discusses the responsibility of cinemas on the occurrence of duplication in theaters. The problems discussed in this thesis is related to the recent case of  live streaming of the “Warkop DKI Reborn” movie through the application of Bigo Live on the first premiere day in the cinema. The research method used in this thesis is juridical normative with the use of secondary data. According to Article 10 of Copyright Law, cinemas as a Film Business Actor is held responsible for not allowing any duplication of films inside the theater. The act of duplication includes recording using a video camera (camcorder) inside a movie theater using live streaming technology. In addition to punishing the culprit, cinemas should also be held responsible. As a Film Business, cinemas should be aware that duplication often takes place inside their theaters, and so they should be held reponsible to upgrade their “cinema security standarization”, and so should the government issue a law on it.

Abstrak :
Tesis ini meneliti mengenai duplikasi akta pendirian yang terjadi dalam Sistem Administrasi Badan Hukum SABH yaitu suatu sistem yang dibuat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bertujuan untuk memudahkan tugas notaris dalam mendapatkan persetujuan pendirian badan hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, tetapi seringkali adanya kesalahan pada sistem membuat munculnya kesalahan pada pendirian status badan hukum tersebut. Dalam penelitian ini, penulis mengangkat 2 dua pokok permasalahan, yang pertama adalah Bagaimana kepastian hukum terhadap eksistensi Yayasan Pendidikan Jakarta Utara sehubungan dengan terdapatnya duplikasi akta pendirian yayasan ditinjau dari ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Yayasan? Lalu yang kedua adalah Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap eksistensi Yayasan Pendidikan Jakarta Utara yang terdapat duplikasi dalam akta pendirian yayasan guna mendapatkan kepastian hukum?. Penelitian ini menggunakan metode yuridisnormatif yang menekankan pada norma-norma hukum tertulis dengan pendekatan yuridis yang mempergunakan sumber data sekunder, digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan perundang-undangan di bidang hukum yayasan dan jabatan Notaris, buku-buku dan artikel-artikel yang mempunyai korelasi dan relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, Tidak adanya kepastian hukum bagi Yayasan Pendidikan Jakarta Utara dikarenakan terdapatnya duplikasi akta pendirian Yayasan yang seluruhnya disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Lalu Upaya Hukum yang dapat dilakukan oleh Pendiri Yayasan Pendidikan Jakarta Utara adalah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terkait pembatalan Surat Keputusan dan mengajukan pembatalan membatalkan Akta Pendirian membuat Akta Pembatalan Akta Pendirian. ......This thesis examines the duplication of the deed happened in the Sistem Administrasi Badan Hukum SABH is a system created by the Ministry of Lawa nd Human Rights, which aims to facilitate the task of the notary in the approval of incorporation by the Minister of Law and Human Rights, but often an error in the system creates the appearance of a mistake on the establishment of the legalentity status. In this study, the authors raised the two 2 main ideas, the first is howthe legal certainty of existence the Yayasan Pendidikan Jakarta Utara in connection with the presence of duplication deed establishing the foundation in terms of the provisions of Article 11 of Law Foundation The second is How to safeguard thelaw against the exixtence of Yayasan Pendidikan Jakarta Utara that there is noduplication in the deed of foundation in order to obtain legal certainty. Type of research method that will be used in this study is juridical normative. The results of this study indicate that, absence of legal certainty for the Yayasan Pendidikan Jakarta Utara due to the presence of the deed of establishment of the Foundation duplication entirely approved by the Minister of Law and Human Rights by not fulfilling the Principles of Good Governance. Then Remedies that can be done bythe Founder of the Yayasan Pendidikan Jakarta Utara is filed to the State Administrative Court to revoke the Decree, and has submitted cancel the Deed ofEstablishment makes Cancellation Deed of Establishment.