Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang perlindungan hukum bagi pemegang obligasi perusahaan di Bursa Efek Jakarta, Waliamanat sebagai wakil atau kuasa dari Pemegang Obligasi ditunjuk dan dibayar oleh Emiten, karena kedudukan yang lebih 'tinggi' tersebut Emiten mudah mempengaruhi pelaksanaan dari Perjanjian Perwaliamanatan sehingga banyak Pemegang Obligasi yang dirugikan. Dengan berlakunya Peraturan Bapepam-LK nomor VI.C.4 ketentuan yang ada dalam peraturan tersebut harus tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan sehingga menjadikan Emiten sulit mempengaruhi. Selain itu Wali Amanat wajib melakukan uji tuntas/due diligence dan membuat surat pernyataan diatas meterai, secara yuridis hal ini menuntut tanggung jawab serta profesionalisme Wali Amanat dalam mendapatkan kebenaran data Emiten dari sisi Bisnis, Financial dan legal, sehingga menambah beban tanggung jawab Wali Amanat. Isi Peraturan juga mengatur masalah buy back oleh Emiten dan RUPO yang pada prakteknya banyak disalahgunakan oleh Emiten yaitu membeli kembali secara diam-diam dan melalui pihak lain (nominee) dan Obligasi dari buy back tersebut dipakai Emiten untuk mempengaruhi suara RUPO guna meloloskan kepentingan Emiten. Untuk meminimalisir, peraturan VI.C.4 mengatur pembatasan-pembatasan dalam buy back dan menaikkan jumlah korum kehadiran dan persetujuan. ......This thesis discusses the legal protections for holders of corporate bonds in the Jakarta Stock Exchange, Trustees as a representative or attorney of Bondholders appointed and paid by the Issuer, because the position of a "higher" the Issuer easily affect the implementation of the Trustee Agreement so many Bondholders disadvantaged. With the enactment of Bapepam-LK regulation number VI.C.4 existing provisions in the regulations must be contained in the Trustee agreement, making Issuer difficult affect. Additionally Trustees shall conduct a due diligence and make a statement on the duty stamp, legally it requires Trustees responsibility and professionalism in getting the truth of the Issuer Data Business, Financial and legal, thus adding to the burden of responbility of Trustees. The Regulations also regulate the issue of buy back by the Issuer and RUPO that in practice much abused by the Issuer which is to buy back silently and through another party (nominee) and buy back the bonds from issuers used to influence the votes to pass RUPO interests of the Issuer. To minimize this, VI.C.4 regulations set restrictions in the buy-back and increase the number of quorum and approval.

Abstrak :
Penelitian mengenai Kewajiban Notaris Melakukan Penelitian Secara Mendalam Terhadap Akta Penawaran Umum Yang Bersifat Party Akta, bertujuan untuk mengetahui apakah Notaris harus melakukan kewajiban penelitian secara mendalam (due diligence) terhadap keterangan-keterangan yang disampaikan para pihak didalam pembuatan akta penawaran umum di Pasar Modal, serta apakah Notaris bertanggung jawab terhadap akta penawaran umum yang bersifat party akta (berdasarkan keterangan para pihak). Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif, yaitu meneliti bahan perundang-undangan sebagai bahan primer serta bahan pustaka sebagai data sekunder. Data sekunder tersebut didukung dengan penelitian lapangan yang menggunakan pedoman wawancara terstruktur. Hasil penelitian kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa; 1) Notaris harus melakukan penelitian mendalam (due diligence) terhadap keterangan para pihak dengan bertujuan untuk memperkecil kemungkinan terjadi adanya keterangan yang tidak benar atau adanya itikad tidak baik dari para pihak selain itu untuk mewujudkan apa yang dikehendaki dari pasal 80 UU No.8/1995 yang menginginkan setiap profesi penunjang pasar modal dalam hal ini notaris bertanggung jawab atas kebenaran materiil dari akta yang dibuatnya. 2) Notaris bertanggung jawab terhadap akta penawaran umum yang bersifat party akta tetapi hanya sebatas keterangan yang diberikan para pihak. Jika Notaris telah melakukan pekerjaan dengan professional, salah satunya dengan melakukan due diligence maka Notaris tidak dapat diminta pertanggung jawabannya terhadap akta penawaran umum tersebut. ......The research concerning the Notary Public Liability In-depth Study of A Public Offering Notarial Deed Which Party Acte, aims to know whether a notary should conduct due diligence concerning in the making of a certificates for public offering of a company in capital market or whether a notary is responsible for a public offering certificates having the characteristic of partij acte (based on the statements made by all parties). The research is a juridical normative research, which regulations as the primary data and the literature as the secondary data. The data was backed up by the field research using structured interview guide. The research result concluded that: 1) Notary must undertake due diligence of partij acte, the goal of which is to reduce the possibly incorrect information or an ill-will concealed by certain parties. Besides, to apply what is suggested by art 80, law no.8, 1995 which suggests that every profession supporting capital market (in this case, notary) be responsible to the material truth of the certificates issued. 2) Notary is responsible to the public offering certificates having the partij acte but limited to the statements made by the all parties. If Notary has done their jobs professionally for instance by conducting due diligence, the notary would not be liable to the public offering certificates.