Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kepuasan pernikahan merupakan pandangan subjektif, dimana pasangan merasa puas dan terpenuhi dalam hubungan pernikahan, serta prediktor pernikahan dapat berjalan stabil dan bertahan. Resolusi konflik dinilai menjadi prediktor penting pada kepuasan pernikahan pasangan. Konflik merupakan suatu hal yang normal dan alami dari kehidupan berkeluarga, bahkan individu dapat menggunakan konflik untuk membantu hubungan menjadi lebih berkualitas, apabila konflik dapat dikelola dengan baik. Adapun, kecenderungan umum atau pola respon untuk menghadapi konflik dalam berbagai situasi dikenal dengan istilah gaya resolusi konflik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan gaya resolusi dalam memprediksi kepuasan pernikahan diri sendiri maupun pasangan pada pasangan commuter marriage. Pemilihan commuter marriage sebagai fokus penelitian ini dikarenakan fenomena pasangan commuter marriage terus meningkat seiring perubahan zaman dan sudut pandang dalam pernikahan. Responden penelitian ini berjumlah 66 pasangan suami-istri yang sedang menjalani commuter marriage. Pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini tergolong teknik convenience sampling yaitu pengambilan sampel berdasarkan kesediaan responden. Pengukuran kepuasan pernikahan menggunakan Couple Satisfaction Index (CSI) dan gaya resolusi konflik menggunakan Conflict Resolution Style Inventory (CRSI). Analisis data menggunakan teknik Structural Equation modeling (SEM) menunjukkan hasil Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0,00; Comperative Fit Index (CFI) = 1,00; dan Standarized Root Mean Square Residual (SRMR) = 0,0004. Hasil ini menunjukkan bahwa model fit, sehingga dapat disimpulkan bahwa gaya resolusi konflik dinyatakan sebagai prediktor terhadap kepuasan pernikahan pada pasangan commuter marriage. ......Marital satisfaction is a subjective view, in which the couple feel satisfied and fulfilled in the marriage relationship, and the predictor of marriage stable and survive. Conflict resolution is considered to be an important predictor of partner marital satisfaction. Conflict is a normal and natural thing of marriage life, even individuals can use conflict to enriched the relationships, when conflict can be managed properly. The general trend or response pattern for dealing with conflicts in various situations is known as conflict resolution. This study aims to determine the effect of conflict resolution styles in predicting of marital satisfaction in commuter marriage couple. The selection of commuter marriage as the focus of this research is due to the commuter marriage couple's phenomenon keeps increasing with the changing of time and point of view in marriage. Respondents of this study consisted of 66 couples who are undergoing commuter marriage. Sampling used in this research pertained convenience sampling technique that is sampling based on the willingness of respondents. Measurement of marital satisfaction using Couple Satisfaction Index (CSI) and conflict resolution style using Conflict Resolution Style Inventory (CRSI). Data analysis using Structural Equation modeling (SEM) technique showed Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0,00; Comperative Fit Index (CFI) = 1.00; and Standarized Root Mean Square Residual (SRMR) = 0.0004. These results indicate that the model fit, so it can be concluded that the conflict resolution style is a significant predictor of marital satisfaction in the commuter marriage couple.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menganalisis penentuan status subjek pajak orang pribadi dual residence dalam perpajakan Indonesia baik dengan menggunakan P3B maupun tanpa P3B. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis keselarasan penentuan tersebut dengan asas certainty dalam perpajakan. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat aturan teknis penentuan status subjek pajak orang pribadi terkait potensi dual residence yang kurang selaras dengan UU PPh. Selain itu, penerapan penentuan status subjek pajak orang pribadi serta pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan terkait dual residence di Kantor Pelayanan Pajak belum seragam sehingga memunculkan potensi perselisihan antara Wajib Pajak dengan petugas pajak serta hilangnya potensi penerimaan negara yang bersumber dari pajak. Diperlukan aturan pelaksanaan yang secara jelas dan mudah untuk dilaksanakan di lapangan agar penerapannya dapat sama di setiap unit kerja Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini akan bermanfaat tidak hanya bagi Wajib Pajak namun juga kepada petugas pajak agar tidak ada lagi keraguan dalam penerapannya. Jika penerapannya dilakukan secara konsisten maka Wajib Pajak dan petugas pajak akan merasa lebih mudah dalam menjalankan tugasnya masing-masing. Potensi dispute dapat dihindari dan diminimalisasi sekecil mungkin serta dalam jangka panjang dapat berpengaruh pada penerimaan pajak.

---

ABSTRACT
This study was conducted with the aim to analyze the determination of tax subject status of private individuals dual residence in Indonesian Taxation either with Tax Treaty P3B or without P3B. This study also analyzes the alignment of the status determination with certainty principle in taxation. The research approach used in this research is qualitative approach. The results showed that there was an inconsistency between the technical rule on how to determine the status of personal tax subject related to the potential of dual residence and the Income Tax Law in Indonesia. In addition, the application of status of personal tax subject determination and taxation rights and duties fulfillment related to dual residence in the Tax Office in Indonesia were not consistent which might generate disputes between taxpayers and tax officers resulting in the loss of potential state revenues derived from taxes. It is necessary to apply clear and easy practical rules so that the implementation of tax subject determination could be uniform in all offices of Directorate General of Taxes. Equal understanding would benefit not only taxpayers but also tax officers to avoid disagreement in the application and to ease their respective duties. As the result, the potential dispute could be avoided and be minimized as small as possible and lastly, could increase the tax revenue in the long run.