Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Fokus dari tesis ini adalah mengenai diaspora Indonesia dan tuntutan mereka untuk mendapatkan dwikewarganegaraan Indonesia. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui apakah tuntutan tersebut telah menjadi agenda kebijakan, tindak lanjut apa yang telah dilakukan oleh pemerintah, apa saja kendala yang ada dan bagaimana mengatasi kendala-kendala tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dan data dikumpulkan dengan cara wawancara mendalam. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah tuntutan dwikewarganegaraan telah menjadi agenda kebijakan karena telah memenuhi tahap-tahap yang ada dalam penyusunan agenda yaitu masalah privat, masalah publik, isu kebijakan, dan agenda kebijakan (agenda pemerintah).

---

ABSTRACT
The focus of this thesis is about Indonesian diaspora and their demand to get dual citizenship of Indonesia. The purpose of this study is to acknowledge whether the demand has become a policy agenda, what did government do to follow up their demand, what kind of obstacle that exist and how to overcome it. This research is qualitative descriptive interpretative and the data were collected by means of deep interview. Conclusion of this research is the demand of dual citizenship has already become an policy agenda due to the step in agenda setting process has passed through. The steps are private problem, public problem, policy issue, and policy agenda (governmental agenda).

Abstrak :
The disintegration of the British Empire in Asia and the emergence of new nationstates marked a period of significant upheaval for communities whose identities and mobilities were fundamentally reconstituted by a new system of borders, citizenships, and nationalities. In this article, I seek to explore a social history of early citizenship in Singapore by examining how citizenship was understood and conceived by varied segments of society during its final years as a colony. Focusing on ethnic groups considered non-indigenous, I examine the decisions made by communities and individuals with regard to Singapore citizenship, studying the period between 1957 and 1963. During this time the meaning and significance of Singapore citizenship underwent dramatic shifts, and various forms of dual citizenship were phased out in the context of political plans for Singapore’s future. I argue that individuals’ decisions about citizenship reveal how they understood their own futures after colonialism, within the region, commonwealth, and nation. The citizensubjectivities of individuals and communities often did not align with what emerged as an official discourse of exclusive loyalty and belonging. Early experiences of citizenship were instead shaped by intersections of race, class, and complex transnational identities, as well as pragmatic assessments and emotional decision making. These did not simply mirror state-driven processes but instead represented important aspects of the complex social history of decolonization in Singapore and the early transition of its inhabitants from a colonial society to a national citizenry.

Abstrak :
ABSTRAK
Penentuan status kewarganegaraan yang dilakukan oleh para pembuat kebijakan belum sepenuhnya dilandasi dasar hukum yang sesuai dengan kebutuhan permasalahan yang berkembang pada masyarakat atau dengan kata lain belum dapat menjawab permasalahan-permasalahan hukum terkait kewarganegaraan, seperti padakasus Laurencia Vanty Febrina dan Sydney Elizabeth Van. Ada beberapa hal yang mempengaruhi kasus tersebut antaralain tata cara pendaftaran kewarganegaraan ganda terbatas, dan cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia serta hal-hal yang dapat menghilangkan kewarganegaraan Indonesia. Hal ini dikarenakan belum terinformasi dengan baik serta pemahaman di masyarakat tentang peraturan perundang-undangan khususnya dalam hal kewarganegaraan. Kasus dari 2 (dua) kakak-beradik bernama Laurencia Vanty Febrina (lahir di Georgia, USA tanggal 06 Februari 2002) dan Sydney Elizabeth Van (lahir di Georgia, USA tanggal 02 September 2003), dimana kedua kakak-beradik ini dilahirkan sebelum Undang-Undang Kewarganegaraan No. 12 Tahun 2006 disahkan. Dikarenakan tidak melaksanakan kewajiban untuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan keputusan menteri tentang perolehan kewarganegaraan Indonesia dalam jangka waktu 4 (empat) tahun dari tanggal 01 Agustus 2006 sampai dengan 01 Agustus 2010 seperti yang dimaksud dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia mengakibatkan anak tersebut tetap menjadi warga negara asing dan diketahui anak tersebut masih dibawah umur serta kedua orangtuanya adalah Warga Negara Indonesia. Para penentu pengambilan kebijakan publik dari kasus tersebut, masih mengalami permasalahan atau kendala-kendala dalam pengambilan keputusan. Hal tersebut dikarenakan perbedaan persepsi mengenai peraturan mengenai kewarganegaraan. Ketiadaan perangkat peraturan yang jelas dan mengikat, dapat menyebabkan sistem pengambilan keputusan dari suatu pengambilan kebijakan akan mengalami multi tafsir dan akan menjadi suatu permasalahan hukum dikemudian hari.

---

ABSTRAK
The determination status of citizenship by policy makers is not fully based on the basic law in accordance with the needs of a growing problem in society or in other words have not be able to answer the legal problems related to citizenship, as in the case of Laurencia Vanty Febrina and Sydney Elizabeth Van. There are some things that affect such cases among procedures for registration of citizenship, and how to obtain the citizenship of Indonesia as well as can eliminate the Indonesia nationality. The regulation is not properly informed and make people misunderstand about legislation particularly in terms of citizenship. The case of the 2 (two) sisters named Laurencia Vanty Febrina (born in Georgia, USA dated 06 February 2002) and Sydney Elizabeth Van (born in Georgia, USA on September 02, 2003), in which the two sisters were born before the nationality law No. 12 Year 2006 was passed. Because of not doing the obligation to register to get the Minister's decision regarding the acquisition of citizenship of Indonesia for a period of four (4) years from the date of August 1, 2006 to August 1, 2010, as referred to in Article 41 of law No. 12 year 2006 regarding the Citizenship of the Republic of Indonesia caused the child remains a citizen of a foreign country as well as their parents is still a citizen of Indonesia. The decision makers are still experiencing problems or constraints in decision making. That is because the difference in perception regarding the rules on nationality. The absence of a clear and binding rules, the decision-making system can result from an acquisition policy will have multiple interpretations and would be a legal problem in the future.