Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini mengemukakan sebuah pendekatan untuk meningkatkan ke-realistis-an dari simulasi multiple pursuer-multiple evader (MPME) kamikaze drone. Penelitian ini mengeksplorasi efek dari variabel tertentu seperti perubahan kecepatan, kecepatan rotasi, dan spesifikasi drone untuk menganalisis keefektifan algoritma koordinasi antara sesama Autonomous Drone Hunter (ADH) dalam simulasi yang lebih realistis. Simulasi yang diusulkan akan dibentuk berdasarkan model simulasi penelitian sebelumnya. Penelitian ini juga menerapkan beberapa formasi penyerang kamikaze drone, untuk mencari formasi jenis apa yang dapat menghasilkan kerusakan paling banyak pada target. Kerusakan yang disebabkan oleh drone kamikaze ke target digunakan untuk mengevaluasi kinerja algoritma koordinasi antar ADH dalam simulasi. Hasil eksperimen, menunjukkan bahwa algoritma terkoordinasi Switch Target dalam simulasi yamg di bangun mengungguli algoritma pembanding yaitu Greedy Search. Hasil penelitian juga menyimpulkan bahwa dengan menggunakan formasi Wedge, menghasilkan jumlah kerusakan paling banyak dalam model simulasi yang diusulkan dengan angka sebesar 18.250 damage inflicted. Sebagian besar p-value yang dihasilkan oleh t-test menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara simulasi baseline dan usulan.

---

This Study describes a method for increasing the realism of multiple pursuer-multiple invader kamikaze drone simulations in this paper. This study investigates the influence of factors such as speed, rotational speed, and drone specifications on the performance of the coordination algorithm among Autonomous Drone Hunter (ADH) in a more realistic simulation. The proposed model is formed based on the prior research simulation model. This study also employs numerous kamikaze drone assault formations to determine which formation can inflict the greatest damage on the target. In the simulation, the damage produced by the kamikaze drone to the target is utilized to evaluate the performance of the coordination algorithm amongst ADHs. The experimental results reveal that the prior simulation model’s coordinated algorithm Switch Target beats the comparison algorithm, Greedy Search. The study’s findings also showed that the Wedge formation causes the greatest damage in the proposed simulation model, with a total of 18.250 damage inficted. The majority of the t-test p-values suggest that there are significant differences between the baseline and proposed simulation."

"This book familiarizes readers with a hierarchical decoupled planning and control strategy that has been proven efficient through research. It is made up of a hierarchy of modules with well defined functions operating at a variety of rates, linked together from top to bottom. The outer loop, closed periodically, consists of a discrete search that produces a set of waypoints leading to the goal while avoiding obstacles and weighed regions. The second level smoothes this set so that the generated paths are feasible given the vehicle's velocity and accelerations limits. The third level generates flyable, timed trajectories and the last one is the tracking controller that attempts to minimize the error between the robot measured trajectory and the reference trajectory. This hierarchy is reflected in the structure and content of the book. Topics treated are : modelling, flight planning, trajectory design and control. Finally, some actual projects are described in the appendix. "

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat efektivitas pemeriksaan K3 yang dibantu oleh drone dan inspeksi K3. Rancangan ini merupakan penelitian kualitatif. Pengambilan data dilakukan pada bulan Mei 2019 pada dua Proyek konstruksi yaitu Proyek pemasangan kaca di perpustakaan Universitas Indonesia (Proyek A) dan Proyek Biker Outer Ring Road (BORR) Selatan Universitas Indonesia (Proyek B). Data observasi melalui observasi dengan acuan daftar periksa yang mematuhi Brazzillian NR 18 dan Inspeksi K3 Konstruksi UPT K3L UI serta dilakukan wawancara mendalam kepada beberapa informan. Hasil penelitian menunjukkan kewenangan waktu pada inspeksi K3 dengan drone lebih baik 37,5% (Proyek A) dan 40% (Proyek B) inspeksi K3 konvensional. Hasil penelitian menunjukkan jangkauan inspeksi K3 dengan drone yang lebih baik karena drone dapat menjangkau tempat yang tinggi (Proyek A) dan memiliki jarak tempuh yang jauh (Proyek B). Hasil Penelitian juga menunjukkan bahwa temuan inspeksi K3 dengan drone dapat dinilai lebih banyak dari pemeriksaan K3 konvensional pada kedua Proyek. Hasil dokumentasi inspeksi K3 dengan drone dapat digunakan untuk memutar kembali hasil inspeksi K3 agar didapatkan hasil dari berbagai perspektif. Inspeksi K3 dengan drone tetap memiliki kelemahan dimana tidak dapat melakukan interaksi arah dan daya baterai yang membuat hasil dokumentasi inspeksi K3 menjadi kurang detail. Untuk mendapatkan hasil inspeksi K3 yang lebih optimal, dapat dilakukan Integrasi antara kedua metode inspeksi K3 tersebut.

---

This study aims to see the effectiveness of OSH checks assisted by drones and K3 inspections. This design is a qualitative research. Data collection was carried out in May 2019 on two construction projects, namely the glass installation project at the University of Indonesia library (Project A) and the University of Indonesia's Southern Outer Ring Road (BORR) Biker Project (Project B). Observation data through observation with reference to a checklist that complies with Brazzillian NR 18 and K3 Construction Inspection UPT K3L UI as well as in-depth interviews with several informants. The results showed that the time authority for OSH inspections with drones was 37.5% better (Project A) and 40% (Project B) conventional K3 inspections. The results showed that the K3 inspection range with drones is better because drones can reach high places (Project A) and have long distances (Project B). The research results also show that the findings of OHS inspection by drone can be valued more than conventional K3 inspections in the two projects. The results of OHS inspection documentation by drone can be used to play back the results of OHS inspections so that results from various perspectives are obtained. OHS inspection with drones still has a weakness where it cannot interact with direction and battery power which makes the results of OHS inspection documentation less detailed. To get more optimal OHS inspection results, an integration of the two OHS inspection methods can be carried out."

"Dalam beberapa tahun terakhir, pesawat udara nir awak (PUNA) atau drone, telah berkembang dan menyebar dengan cepat di seluruh dunia baik militer maupun sipil. drone, menjadi hal yang krusial dalam perang modern. Militer di seluruh dunia sedang mencoba untuk meningkatkan kemampuan teknologi drone. Drone tidak lagi digunakan sebagai alat reconnaissance maupun airstrike semata namun dapat mengoordinasi satuan tempur dalam suatu peperangan. Tulisan ini akan berusaha mengurai fenomena pfroliferasi drone bersenjata, bagaimana penyebaran terjadi dalam sistem internasional termasuk di Indonesia. Penulisan ini juga mencari korelasi antara penggunaan dan pengembangan drone bersenjata terhadap ketahanan nasional Indonesia menggunakan metode kualitatif dengan berlandaskan teori Kekuatan Udara dikaitkan dengan konsep Inovasi Pertahanan, konsep Dirgantara Nasional dan Konsep Ketahanan Nasional. Hasil penelitian ini menemukan bahwa inovasi pertahanan berupa pengembangan PUNA MALE Elang Hitam berklasifikasi kombatan dilakukan sebagai upaya penguatan ketahanan nasional pada sektor pertahanan, namun dalam upaya tersebut ternyata dihadapi sejumlah ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang harus di hadapi. Kemandirian alutsista menjadi salah satu indikator yang dapat mempengaruhi ketahanan nasional pada sektor pertahanan. Untuk itu, kemandirian industri pertahanan harus terus didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Penelitian ini selain dapat menambah khazanah teoritis terkait kedirgantaraan dan pertahanan, diharapkan dapat memberikan masukkan dan rekomendasi terhadap seluruh pemangku kepentingan agar proliferasi maupun inovasi teknologi drone bersenjata bisa terlaksana dengan maksimal.

---

In recent years, unmanned aerial vehicles (UAV) or drones, have developed and spread rapidly throughout the world both military and civilian. drones, are crucial in modern warfare. Militaries around the world are trying to improve the capabilities of drone technology. Drones are no longer used as a reconnaissance or airstrike tool, but can coordinate combat units in a war. This paper will attempt to unravel the phenomenon of the proliferation of armed drones, how the spread occurs in the international system, including in Indonesia. This paper also seeks a correlation between the use and development of armed drones on Indonesia's national resilience using qualitative methods based on Air Power theory associated with the concept of Defense Innovation, the concept of National Dirgantara and the Concept of National Resilience. The results of this study show that defence innovation in the form of the development of the Unmanned Combat Aerial Vehicle “Black Eagle” was carried out as an effort to strengthen national resilience in the defense sector, however, the development turned out to be faced with a number of threats, disturbances, obstacles and challenges that must be faced. The independence of defense equipment is one of the indicators that can affect national security in the defense sector. For this reason, the independence of the defense industry must continue to be supported by all stakeholders. The results of this study, apart from being able to add to the theoretical value related to aerospace and defense, are expected to provide input and recommendations to all stakeholders so that the proliferation and innovation of armed drone technology in Indonesia can be carried out optimally."

"Beberapa penelitian terdahulu telah menemukan contoh kasus pemanfaatan drone dalam terorisme sebagai alat intelligence, surveillance, reconnaisance sampai bentuk serangan drone yang dapat dimodifikasi dengan tambahan bom. Konsep asimetric warfare merupakan salah satu alasan teroris menggunakan drone sebagai jawaban atas konflik yang tidak seimbang dengan menargetkan VVIP atau Objek Vital Nasional. Perubahan paradigma penggunaan drone dari militer ke ranah sipil, kemajuan teknologi yang semakin maju, canggih dan mudah didapat menjadi ancaman yang tidak bisa dinafikan dari pemanfaatan drone dalam terorisme di masa depan yang dapat terjadi di Indonesia. Pendekatan kualitatif dengan metode intrinsic case study dipilih sebagai jenis dan tipe penelitian dengan sumber primer dari Kementerian/Lembaga terkait mengenai peran dalam pencegahan aksi teror yang memanfaatkan drone. Sedangkan data sekunder didapatkan dari strategi studi pustaka. Teori CPTED dan Kebijakan publik digunakan sebagai analisis peran masing-masing Kementerian/lembaga terkait dikuatkan dengan enam konsep seperti mitigasi, drone, kontra terorisme, terorisme, perang asimetris, dan 16 langkah penurunan kejahatan. Hasil penelitian menemukan bahwa peran Paspampres dan Kohanudnas sebagai fasilitator dan eksekutor dalam pencegahan pemanfaatan drone dalam terorisme pada target VVIP, BNPT dan Ditpamobvit Polri sebagai evaluator desain keamanan Objek Vital Nasional, dan peran Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Kementerian Perdagangan sebagai regulator dalam peraturan kontra drone. Namun masih ditemukan kelemahan dan kekurangan dalam peran masing-masing Kementerian/lembaga terkait setelah dilakukan analisis dengan konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Seperti misalnya secara mitigasi non struktural perlu penguatan peraturan pengoperasian dan perizinan drone secara komprehensif yang tidak hanya melibatkan Kementerian/Lembaga tertentu, anggaran yang terbatas kepada BNPT untuk melakukan evaluasi desain keamanan Objek Vital Nasional, pembuatan MoU antara pengelola objek kepada Ditpamobvit Polri yang masih sedikit jumlahnya, Densus 88 yang belum memiliki SOP pencegahan kontra drone dan desain keamanan yang masih perlu ditingkatkan sesuai dengan konsep mitigasi struktural, teknik pengurangan kejahatan dan teori CPTED seperti pada elemen target hardening. Maka dalam penelitian ini memberikan saran dan rekomendasi berupa tambahan langkah mitigasi struktural, non struktural dan penelitian selanjutnya sebagai bentuk batasan dan kekurangan dari penelitian ini.

---

Several previous studies have found examples of cases of using drones in terrorism as intelligence, surveillance, reconnaissance to the form of drone attacks that can be modified with additional bombs. The concept of asymmetric warfare is one of the reasons terrorists use drones as an answer to unequal conflicts by targeting VVIP or Nasional Vital Objects. The paradigm shift in the use of drones from the military to the civilian realm and technological advances that are increasingly advanced, sophisticated and easily available are threats that cannot be denied from the use of drones in future terrorism that can occur in Indonesia. A qualitative approach with the method was intrinsic case study chosen as the type of research with primary sources from the relevant Ministries/Institutions regarding the role in preventing terror acts using drones. While the secondary data obtained from the literature study strategy. CPTED theory and public policy are used as an analysis of the role of each related ministry/institution strengthened by six concepts such as mitigation, drones, counter terrorism, terrorism, asymmetric warfare, and 16 steps to reduce crime. The results of the study found that the role of Paspampres and Kohanudnas as facilitators and executors in preventing the use of drones in terrorism on VVIP targets, BNPT and Ditpamobvit Polri as evaluators of National Vital Object security designs, and the role of the Ministry of Transportation, Ministry of Defence, Ministry of Communication and Information, and Ministry of Trade as a regulator in counter drone regulations. However, there are still weaknesses and shortcomings in the role of each related ministry/institution after analysing the concepts and theories used in this study. For example, in non-structural mitigation, it is necessary to comprehensively strengthen operating regulations and drone licensing that does not only involve certain Ministries/Institutions, a limited budget for BNPT to evaluate the security design of National Vital Objects, the making of MoUs between object managers and the Ditpamobvit Polri which is still limit, Densus 88 which does not yet have a counter-prevention procedures and security design that still needs to be improved according to the concept of structural mitigation, crime reduction techniques and CPTED theory as in the element target hardening. So in this study, it provides suggestions and recommendations in the form of additional structural, non-structural mitigation measures and further research as a form of limitations and shortcomings of this research."

"Unmanned aerial vehicles (UAVs) are increasingly used in military missions because they have the advantages of not placing human life at risk and of lowering operation costs via decreased vehicle weight. These benefits can be fully realized only if UAVs work cooperatively in groups with an efficient exchange of information. This book provides an authoritative reference on cooperative decision and control of UAVs and the means available to solve problems involving them."

"

Drone saat ini telah menjadi bagian penting dari kehidupan manusia. Makalah ini menyajikan cara untuk meningkatkan kinerja mereka dengan mengubah desain propeller  dengan mengambil prinsip dari rotary wing dan blower blade yang nantinya akan dibalut dengan sebuah duct. Secara teoritis ducted propeller akan menghasilkan daya dorong yang lebih besar dengan ukuran baling-baling yang lebih kecil dan RPM yang lebih rendah. Proses ini dimulai dengan menentukan gaya dorong atau thrust yang diperlukan untuk menerbangkan drone. Dari proses itu, torsi, RPM, tipe airfoil, Thrust Coefficient, dan twist angle  dapat ditentukan. Setelah itu, evaluasi dilakukan dengan aplikasi CFD untuk memprediksi gaya yang bekerja pada propeller.

 

---

Drones today have become an important part of human life. This paper presents a way to improve their performance by changing the propeller design by taking the principles of the rotary wing and blower blade which will be wrapped with a duct. Theoretically, ducted propeller will produce a greater thrust with a smaller propeller size and lower RPM. This process begins by determining the thrust or thrust required to fly a drone. From that process, torque, RPM, airfoil type, Thrust Coefficient, and twist angle can be determined. After that, the evaluation was carried out with the application of CFD to predict the forces acting on the propeller.

 

"

"Perebutan kekuasaan di wilayah Laut Cina Selatan telah menjadi isu penting untukdidiksuikan oleh khalayak umum. Beberapa negara di ASEAN seperti Indonesia, sertapengaruh kekuatan Amerikadan China saling berebut di wilayah yang strategis bagi jalur perdagangan laut dan potensi sumber daya yang melimpah. Studi ini bertujuan untuk menganalisisfenomena geopolitik di wilayah Laut Cina Selatan dari perspektif masyarakat berdasarkan data dan analisis sosial mediaserta posisi Indonesia dalam konflik tersebut. Data dan analisis sosial media(twitter) diperoleh melalui Drone Emprit pada periode 7-25juni 2020. Hasilnya adalah diskusi dan perbincangan tentang isu Laut China Selatan dengan Social Network Analysis India, Hongkong, Australia dan Taiwan merupakan Negara yang paling terlibat dalam isu ini. Sedangkan, posisi Indonesia pada isu Laut China Selatan tetap berpegang pada politik bebas aktif dan menjunjung tinggi asas hukum yang berlaku (UNCLOS 1982)dibuktikan dengan beberapa cuitan seperti menolak negoisasi dengan Beijing; menutup ruang negosiasi; dan menolak 9 garis putus-putus yang diklaim oleh China.Isu konflik Laut Cina Selatan ini lebih banyak dibicarakan dari kalangan Babyboomers dan hanyas sedikit dari gen X-Y. Implikasi studi menjelaskanbahwa Indonesia sangat menekankan upaya diplomatis dalam isu geopolitik yang tengah memanas di Laut China Selatan. "

"Pemanfaatan sistem pesawat tanpa awak berupa drone kini telah berkembang di berbagai bidang, salah satunya bidang komersial yaitu penggunaan drone dalam kegiatan pengiriman barang. Beberapa negara di dunia telah membuat drone yang dapat digunakan secara eksplisit dalam kegiatan pengiriman barang ini dan telah mengaturnya dalam undang-undang nasional negara masing-masing. Hal ini mendorong ICAO sebagai organisasi penerbangan sipil internasional untuk berperan dalam memberikan regulasi terkait hal tersebut dan menyelaraskan aturan yang ada di beberapa negara agar tidak melanggar aturan mengenai keselamatan dan keamanan penerbangan secara umum. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis menemukan bahwa drone tidak terbatas pada bidang militer dan rekreasi. Drone telah berkembang menjadi sarana pengiriman barang di berbagai negara. Hal ini dikarenakan drone memiliki poin lebih dibandingkan bentuk transportasi lainnya. Namun, selain beberapa kelebihan yang ada, drone memunculkan beberapa permasalahan hukum terkait pengoperasian drone sebagai sarana pengiriman barang, yaitu terkait dengan keamanan dan keselamatan penerbangan secara umum. Sebagai otoritas tinggi yang mengatur penerbangan sipil dunia dan mengakomodasi perkembangan teknologi penerbangan yang semakin pesat berkembang menjadi komersial, ICAO telah memberikan model regulasi yang dapat digunakan negara-negara anggota sebagai acuan dalam penyusunan peraturan terkait hal ini di negaranya masing-masing. Indonesia sebagai salah satu negara anggota ICAO telah memiliki beberapa peraturan terkait pengoperasian sistem drone melalui beberapa undang-undang dan peraturan menteri terkait. Namun, Indonesia belum memiliki aturan yang komprehensif terkait pengiriman barang dengan menggunakan drone.

---

The use of unmanned aircraft systems in the form of drones has now developed in various fields, one of which is the commercial field, namely the use of drones in goods delivery activities. Several countries in the world have made drones that can be explicitly used in this goods delivery activity and have regulated this in the national laws of their respective countries. This has encouraged ICAO as an international civil aviation organization to play a role in providing regulations related to this matter and to harmonize existing rules in several countries so that they do not violate the rules regarding aviation safety and security in general. Based on the research that has been done, the authors found that drones are not limited to the military and recreational fields. Drones have developed into a means of shipping goods in various countries. This is because drones have more points than other forms of transportation. However, in addition to some of the existing pluses, drones raise several legal problems related to the operation of drones as a means of delivering goods, which are related to aviation security and safety in general. As the high authority that regulates world civil aviation and accommodates the development of aviation technology which is increasingly rapidly expanding into commercial, ICAO has provided a regulatory model that member countries can use as a reference in drafting regulations related to this matter in their respective countries. Indonesia, as one of the ICAO member countries, already has several regulations related to the operation of drone systems through several laws and related ministerial regulations. However, Indonesia does not yet have comprehensive rules regarding drones delivering goods."