Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Ketika Putaran Doha resmi dibuka di Doha, Qatar pada November 2001. Negara anggota WTO menyetujui putaran ini dinamakan ?Doha Development Agenda" (DDA). Sebagian besar Negara berkembang berpendapat bahwa putaran perundingan perdagangan sebelumnya telah menciptakan aturan-aturan yang hanya menguntungkan Negara-negara maju yang berpendapatan tinggi dan mendominasi perdagangan global saat ini. Tulisan ini menyajikan informasi-informasi pada perkembangan perundingan dalam DDA di bidang pertanian, Dalam rangka meningkarkan reformasi pertanian guna memperoleh sistem perdagangan global yang lebih adil dan sederajat, tulisan ini memberikan gambaran proposal dan posisi yang ditunjukkan oleh Negara-negara berkembang dolam perundingan-perundingan WTO dalam 3 pilar permalahan, yaitu akses pasar (market access), dukungan dalam negeri (domestic support, dan subsidi ekspor (export subsidies)."

"Tesis ini membahas mengenai Proposal Special Products bagi produk pertanian dalam Negosiasi Doha Development Agenda (DDA) oleh negara berkembang, dalam rangka menciptakan keadilan dalam perdagangan internasional dalam konteks WTO. Penelitian ini dilakukan untuk melihat sejauhmana perkembangan negosiasi konsep Special Products, serta peranan dan kesiapan Indonesia sebagai negara berkembang untuk mempersiapkan sektor pertaniannya sesuai konsep Special Products sehingga dapat efektif di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negosiasi proposal Special Products sudah sangat berkembang walupun masih terdapat beberapa hambatan dalam negosiasi, Indonesia sebagai koordinator kelompok G-33 menunjukkan peranan yang signifikan dalam negosiasi, dan Pemerintah telah melakukan upaya yang cukup menunjang dalam rangka menyiapkan sektor pertanian Indonesia agar dapat efektif memanfaatkan hasil negosiasi proposal Special Products.

---

The focus of this study is concerning negotiations on Special Products for agricultural products proposal by developing countries under the Doha Development Agenda, in order to create a balance in international trade in a frame of WTO. The study is focusing on the development of the proposal negotiation, the role of Indonesia in the negotiation and the preparation and also the readiness of Indonesia as a developing country to adjust effectively Indonesian agricultural sectors with the Special Products Proposal. The result of the study shown that the negotiation of the proposal is increased but there are still many obstacle in the negotiation, Indonesia play a good role in the negotiation as a coordinator of G-33 Groups, and the Government has made several policy in agriculture in order to develop Indonesian agricultural sectors in order to prepare the agriculture sectors to take the benefit of the special products proposal negotiation."

"Tesis ini membahas mengenai Proposal Special Products bagi produk pertanian dalam Negosiasi Doha Development Agenda (DDA) oleh negara berkembang, dalam rangka menciptakan keadilan dalam perdagangan internasional dalam konteks WTO. Penelitian ini dilakukan untuk melihat sejauhmana perkembangan negosiasi konsep Special Products, serta peranan dan kesiapan Indonesia sebagai negara berkembang untuk mempersiapkan sektor pertaniannya sesuai konsep Special Products sehingga dapat efektif di Indonesia.Hasil penelitian menunjukkan bahwa negosiasi proposal Special Products sudah sangat berkembang walupun masih terdapat beberapa hambatan dalam negosiasi, Indonesia sebagai koordinator kelompok G-33 menunjukkan peranan yang signifikan dalam negosiasi, dan Pemerintah telah melakukan upaya yang cukup menunjang dalam rangka menyiapkan sektor pertanian Indonesia agar dapat efektif memanfaatkan hasil negosiasi proposal Special Products.

---

The focus of this study is concerning negotiations on Special Products for agricultural products proposal by developing countries under the Doha Development Agenda, in order to create a balance in international trade in a frame of WTO. The study is focusing on the development of the proposal negotiation, the role of Indonesia in the negotiation and the preparation and also the readiness of Indonesia as a developing country to adjust effectively Indonesian agricultural sectors with the Special Products Proposal.The result of the study shown that the negotiation of the proposal is increased but there are still many obstacle in the negotiation, Indonesia play a good role in the negotiation as a coordinator of G-33 Groups, and the Government has made several policy in agriculture in order to develop Indonesian agricultural sectors in order to prepare the agriculture sectors to take the benefit of the special products proposal negotiation."

"Di balik perannya dalam meningkatkan perekonomian dunia, perdagangan internasional dianggap berkontribusi pada kerusakan lingkungan, kelangkaan sumber daya, hingga ketimpangan sosial. Kritik-kritik ilmu lingkungan atas perdagangan internasional kemudian berevolusi menjadi konsep perdagangan berkelanjutan yang menggabungkan motif ekonomi manusia dengan batasan-batasan tertentu guna mengurangi risiko terhadap kehidupan manusia, kerusakan lingkungan, serta ketersediaan sumber daya di masa depan. Meskipun topik ini memiliki prospek yang sangat baik, topik ini masih belum banyak dibahas dan terdisintegrasi dalam berbagai disiplin ilmu yang berbeda. Tinjauan literatur ini memetakan dan menggambarkan ragam pandangan dalam perdagangan berkelanjutan dari 26 literatur yang berbeda. Tinjauan literatur ini dibuat dengan metode taksonomi yang mengategorisasikan topik bahasan menjadi tiga tema besar, yakni konseptualisasi, norma dan tata kelola, serta pandangan dan kritik terhadap perdagangan berkelanjutan. Penulis memiliki temuan bahwa: (1) meskipun poin keberlanjutan berhasil disepakati Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), adopsi isu perdagangan di dalam World Trade Organization (WTO) masih terhambat. Alih-alih, aktor-aktor tertentu menggunakan kesepakatan dagang sebagai instrumen mendorong keberlanjutan; (2) terdapat pandangan yang berseberangan terkait peran, kontribusi, dan prospek adopsi konsep keberlanjutan dalam perdagangan internasional oleh WTO. Adapun, celah penelitian yang penulis identifikasi berkaitan dengan kajian perdagangan berkelanjutan yang masih harus lebih spesifik, terutama dalam menggambarkan interaksi antar aktor dalam sistem internasional. Penelitian selanjutnya harus ditujukan kepada isu yang spesifik, seperti difusi norma dan politik domestik.

---

Behind its role in improving the world economy, international trade is considered to have contributed to environmental damage, resource scarcity, and social inequality. Environmental critics of international trade then evolved into the concept of sustainable trade, which combines human economic motives with certain limitations to reduce risks to human life, environmental damage, and the availability of resources in the future. Scholars from various academic disciplines began to research the concept of sustainability to reduce the negative excesses of trade on the environment and human life. Even though this topic has very good prospects, it is still not widely discussed and has disintegrated in many different academic disciplines. This literature review maps and describes the various views on sustainable trade from 26 different works of literature. This literature review was made using a taxonomic method that categorizes the discussion topics into three major themes: conceptualization, norms and governance, and views and criticism of sustainable trade. The author argues that: (1) even though sustainability provisions have been agreed by the United Nations, the adoption of sustainability in trade- related issues is still hampered in the World Trade Organization (WTO). Instead, certain actors use preferential trade agreements as instruments to promote sustainability in the trade context; (2) there are opposing views regarding the role, contribution, and prospects for sustainable trade concept adoption by the WTO. Meanwhile, the author reflects that the study of sustainable trade in the context of international relations needs to be more specific, especially in describing interactions between actors in the international system. Further research must be directed to specific IR issues, such as norms diffusion and domestic politics."