Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
PBF memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kualitas obat dan/atau bahan obat yang akan didistribusikannya. Sebagai bisnis yang beroperasi dibawah regulasi yang ketat, keakuratan dan keteraturan dalam pengelolaan dokumen merupakan salah satu hal yang penting untuk diperhatikan. Pentingnya pencatatan penerimaandokumen bukan hanya untuk mematuhi regulasi, namun juga meningkatkan efisiensi operasional.Penelitian dilakukan dengan cara menganalisis untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai pengelolaan arsip di PT Farmasia Inovasi Megatrading.PT Farmasia Inovasi Megatrading telah melaksanakan pengelolaan arsip yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengadaan dokumen formulir penerimaan dan formulir pengiriman sebaiknya secara terpisah dengan warna yang berbeda. Perlu pengadaan lembar formulir peminjaman dan pengembalian dokumen di setiap map ordner. ...... PBF has a very important role in maintaining the quality of the drugs and/or medicinal ingredients that it will distribute.As a business that operates under strict regulations, accuracy and regularity in document management is an important thing to pay attention to. The importance of recording document receipts is not only to comply with regulations, but also to increase operational efficiency. The research was carried out by analyzing to gain an in- depth understanding of archive management at PT Farmasia Innovation Megatrading. PT Farmasia Innovation Megatrading has carried out archive management in accordance with statutory regulations. applies. Procurement of acceptance form documents anddelivery forms should be provided separately in different colors. It is necessary to provide loan forms and return documents in each orderer's folder.

Abstrak :
ABSTRAK
Berawal dari keperluan warga masyarakat bahwa pemilikan akta Catatan Sipil merupakan salah satu syarat dalam kehidupan sosial dan bernilai ekonomi, maka diperlukan pemikiran dan pertimbangan untuk memasyarakatkan akta Catatan Sipil pada warga DKI Jakarta sehingga masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif sekaligus dapat mewujudkan tertib kependudukan.

Melalui model komunikasi yang dikenal sebagai hierarchy of effect, kajian evaluasi ini melihat bahwa dalam kegiatan komunikasi diharapkan dapat menimbulkan akibat (efek) yang tinggi dalam penerimaan dan lindakan terhadap informasi peran akta Catatan Sipil.

Dalam model komunikasi ini kelihatannya responden kurang bergairah, lamban mengambil keputusan, dan akhirnya dalam keadaan yang sangat terburu-buru baru mencari dan memperjelas kembali mformasi yang lengkap, akurat, dan pasti untuk mengurus penerbitan akta Catatan Sipil.

Lebih jauh penelitian ini ingin melihat masalah-masalah apa saja yang mempengaruhi proses komunikasi pembudayaan akta Catatan Sipil untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap keberadaan Kantor Catatan Sipil, sesuai dengan maksud dan tujuan yang ingin dicapai dalam pembudayaan akta Catatan Sipil

Pengumpulan data pada penelitian ini, yakni Melalui studi kepustakaan dan evaluasi program-program pembudayaan akta Catatan Sipil, serta kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan sebagai data sekunder, di samping juga menggunakan data primer.

Hasil pengumpulan data yang ditelaah secara mendalam akhirnya dapat memberikan suatu pandangan bahwa kesadaran masyarakat terhadap informasi akta Catatan Sipil memang cukup tinggi, hal ini disebabkan kelima wilayah kota telah ada satuan pelaksana Catatan Sipil yang bertugas melayani warga masyarakat yang berdomisili di wilayah masing-masing.

Tetapi informasi yang cukup tinggi ini belum diikuti dengan kesadaran, pemahaman, dan tindakan untuk memiaki akta Catatan Sipil bagi setiap warga DKI. Akibatnya timbul salah pengertian dan persepsi yang berbeda, serta melahirkan citra negatif bagi aktifitas kantor Catatan Sipil dalam melayani masyarakat. Citra negatif ini berpengaruh terhadap rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengurus akta-akta di kantor Catatan Sipil.

Berdasarkan hal-hal diatas, make kesimpulan peneliti yakni menyampaikan rekomendasi untuk memperbaiki dan menyempurnakan startegi komunikasi pembudayaan akta Catatan Sipil dan membangkitkan partisipasi masyarakat terhadap fungsi kantor Catatan Sipil, antara lain : meningkatkan kualitas sumber daya manusia (Aparat) Pemda DKI Jakarta, membuat standarisasi komunikasi dan penggunaan alat, serta media komunikasi yang lengkap, mudah dipahami serta menarik untuk disimak dan dilaksanakan.

Abstrak :
Pemberhentian Notaris secara tidak hormat oleh Menteri berdasarkan usulan dari Majelis Pengawas Pusat yang tidak sesuai dengan ketetapan dalam perundang-undangan bisa dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. hal ini berdasarkan kasus notaris x yang telah diberhentikan dari jabatannya atas dasar surat  keputusan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.55. AH. 02.04. Tahun 2019 tentang Pemberhentian dengan Tidak Hormat dari Jabatan Notaris dan berdasarkan usulan dari Majelis Pengawas Pusat dalam surat Putusan nomor 11/B/MPPN/XII/2018. permasalahan dalam penelitian ini mengenai prosedur pemberhentian tidak hormat Notaris x sebagaimana terdapat dalam Putusan MPPN nomor 11/B/MPPN/XII/2018 apabila dikaitkan dengan ketentuan yang tercantum  Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan korelasi antara keputusan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.55. AH. 02.04. Tahun 2019 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat dari Jabatan Notaris  atas nama X dari jabatan notaris di Kota Y yang telah dikuatkan melalui Putusan 294/K/Tun/2021 dengan unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung No 294/K/TUN/2021 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian doktrinal melalui pendekatan kasus putusan pengadilan serta pendekatan perundang-undangan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah (i) prosedur pemberhentian tidak hormat Notaris X yang berdasarkan Putusan MPPN 11/B/MPPN/XII/2018 apabila dikaitkan dengan ketentuan dalam pasal 12 dan  13 Permenkumham Nomor 16/2021 tidaklah sesuai dengan penerapannyang seharusnya diterapkan sehingga hal trrsebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh menteri. (ii) korelasi pemberhentian yang dilakukan oleh Menteri atas keputusannya memberhentikan Notaris X secara tidak hormat dengan unsur perbuatan melawan hukum yang tidak di pertimbangkan dalam Putusan 501/Pdt/2020/PT.DKI terkait keputusan pemberhentian yang tidak dihadiri oleh Notaris X pada dasarnya hal tersebut telah melanggar Pasal 12 Permenkumham 16/2021dan hal ini seharusnya dipertimbangkan oleh hakim. ......Stamp duty is a tax on documents, basically optimizing state revenue to finance national development independently towards the Indonesian people. The affixing of electronic stamps and digital signatures is actually not related because they have different functions so that the affixing of the two can be done whichever comes first, especially now that the affixing is through electronics. The problem in this thesis is the Urgency of the Use of Electronic Stamp Duty as a Seal on Proving the Authenticity of Electronic Documents and the role of the Government in regulating electronic stamp duties and organizing tracing back proof of the authenticity of electronic documents. The research method used is normative juridical. The results of the study The urgency of using electronic stamp duty on authentic electronic documents is that it functions as a marker that the stamp duty has been paid in full, the purpose of which is to obtain additional state revenue budget. The government in regulating electronic stamp duties functions as a supervisor and policy maker for the distribution and distribution of electronic stamps carried out by building an electronic stamp system, maintaining the system and preparing integration into systems related to this system. then from the tracing system, the registration process is carried out at Peruri by recapitulating the serial number of electronic stamps. Peruri has a central database that records the status of electronic stamps that have been used.

Abstrak :
Human dignity is now a central feature of many modern constitutions and international documents. As a constitutional value, human dignity involves a person's free will, autonomy, and ability to write a life story within the framework of society. As a constitutional right, it gives full expression to the value of human dignity, subject to the specific demands of constitutional architecture. This analytical study of human dignity as both a constitutional value and a constitutional right adopts a legal-interpretive perspective. It explores the sources of human dignity as a legal concept, its role in constitutional documents, its content, and its scope. The analysis is augmented by examples from comparative legal experience, including chapters devoted to the role of human dignity in American, Canadian, German, South African, and Israeli constitutional law.

Abstrak :
In the eighteenth and nineteenth centuries, Vietnamese dynasties attempted to extend their reach to Vietnam’s northern uplands—one of the most important regions in the integration of the state. This study examines local governance in the northern uplands during the early Nguyễn period, through an analysis of official documents—particularly the report submitted by the governor-general of the northern provinces (tổng trấn Bắc Thành) in the tenth month of the tenth year of Gia Long (1811). During the eighteenth century, the Lê Dynasty (r. 1428–1527, 1533–1789) depended on local chieftains to administer tax collection and military service in each commune of the northern uplands. After occupying northern Vietnam, the Nguyễn Dynasty found it difficult to gather information on the local chieftains in the northern uplands. It was unable to allocate sufficient resources and manpower to gather this information. In addition, regional officials (such as the governor-general of the northern provinces) did not provide this information to the Nguyễn court, and only some local chieftains cooperated with the Nguyễn Dynasty. Until 1810, the number of chieftains who took on the responsibility of tax collection, drafting soldiers in each commune, and gathering information on the northern uplands—thus cooperating with the Nguyễn Dynasty’s local system of governance—was smaller than the number during the Lê Dynasty. In 1810 the Nguyễn court compiled a list of local chieftains in the northern uplands; this list included the chieftains’ names, the communes where they were registered, and the communes where they collected taxes and drafted soldiers. This indicates that the Nguyễn court attempted to govern the upland provinces by consolidating information on the chieftains. However, it was still difficult for the Nguyễn court to gain full information on the local chieftains since the governor-general of the northern provinces and provincial officials appointed them without reporting to the court. This continued until the Minh Mạng emperor’s (r. 1820–41) well-known reforms, including abolishing the post of governor-general of the northern provinces and the hereditary status of local chieftains. Thus, through examining the transitioning local governance in the northern uplands, this study clarifies the Nguyễn Dynasty’s difficulty in integrating the state during its early years.