Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Salah satu faktor yang dapat meningkatkan keberhasilan program KB adalah meningkatnya jumlah PUS yang menggunakan kontrasepsi dan berkurangnya jumlah unmet need kontrasepsi. Diketahui bahwa persentase unmet need kontrasepsi di NTT (17,6%) dan DIY (6,3%) merupakan angka tertinggi dan terendah diantara sepuluh provinsi penyangga utama KB nasional. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apa saja determinan unmet need kontrasepsi di NTT dan DIY. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain cross sectional dan menggunakan data sekunder Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2017. Populasi pada penelitian ini adalah Wanita Usia Subur (WUS) 15-49 tahun di NTT dan DIY. Jumlah sampel pada penelitian ini adalah 1.043 wanita (513 di NTT dan 530 di DIY). Hasil penelitian menunjukkan bahwa proporsi wanita yang mengalami unmet need kontrasepsi di NTT adalah 17,6% dimana 9,8% adalah untuk penjarangan dan 7,7% untuk pembatasan. Sementara itu, proporsi wanita yang mengalami unmet need kontrasepsi di DIY adalah 6,3% dimana 1,8% untuk penjarangan dan 4,4% untuk pembatasan. Faktor yang berhubungan dengan unmet need kontrasepsi di NTT adalah diskusi dengan suami (RO= 1,790; 95%CI=1,24-2,58). Sementara itu, tidak ada faktor yang berhubungan dengan unmet need kontrasepsi di DIY. ......One of the factors that can increase the success of the family planning program is the increasing number of women who use contraception and the reduced number of unmet need for contraception. It is known that the percentage of unmet need for contraception in NTT (17.6%) and DIY (6.3%) is the highest and lowest among the ten main national family planning provinces. This study was conducted to determine whether there are determinants of the unmet need for contraception in NTT and DIY. This study is a quantitative study with a cross-sectional design and uses secondary data from the Indonesian Demographic and Health Survey (IDHS) in 2017. The number of samples in this study was 1,043 women (513 in NTT and 530 in DIY). The results showed that the proportion of women experiencing unmet need for contraception in NTT was 17.6%, of which 9.8% were for thinning and 7.7% for restriction. Meanwhile, the proportion of women who experienced unmet need for contraception in Yogyakarta was 6.3%, of which 1.8% for thinning and 4.4% for restriction. Factors related to unmet need for contraception in NTT were discussions with husbands (RO = 1.790; 95%CI = 1.24-2.58). Meanwhile, there are no factors related to the unmet need for contraception in DIY.

Abstrak :
Menurut Riskesdas 2013, di Indonesia prevalensi stroke pada penduduk usia ≥ 15 tahun sebesar 7 permil dan mengalami kenaikan dari tahun 2007 yang sebesar 6 permil. DIY menjadi provinsi dengan prevalensi stroke tertinggi kedua di Indonesia dan prevalensinya melebihi angka nasional yakni sebesar 10,3 permil pada tahun 2013. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menyebabkan kejadian stroke pada penduduk usia ≥15 tahun di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Penelitian ini menggunakan desain studi cross sectional dengan data Riskesdas 2018 Provinsi DIY sebanyak 6695 responden. Uji statistik pada penelitian ini adalah uji chi square dan regresi logistik ganda. Hasil penelitian menunjukkan prevalensi stroke pada penduduk usia ≥ 15 tahun di Provinsi DIY tahun 2018 yaitu sebesar 1,7%. Uji statistik yang memiliki hubungan signifikan dengan kejadian stroke antara lain usia (POR = 3,23 ; 95%CI = 2,03-5,13), aktivitas fisik (POR = 2,86 ; 95%CI = 1,90-4,31), hipertensi (POR = 5,69 ; 95%CI = 3,68-8,79), penyakit jantung (POR = 2,57 ; 95%CI = 1,47-4,48), dan diabetes melitus (POR = 2,44 ; 95%CI = 1,49-3,40). Kesimpulan penelitian ini adalah terdapat hubungan antara usia, aktivitas fisik, hipertensi, penyakit jantung, dan diabetes melitus dengan kejadian stroke pada penduduk usia ≥ 15 tahun di Provinsi DIY.  ......According to Riskesdas 2013, the prevalence of stroke in Indonesia in the population aged ≥15 years is 7 per mil and increased from 2007 which was 6 per mil. Special Region of Yogyakarta (DIY) is the province with the second highest prevalence of stroke in Indonesia and the prevalence exceeds the national figure of 10.3 per mil in 2013. This research aimed to determine the factors that can cause stroke in the population aged ≥15 years in DIY Province. Design of this research was cross-sectional and used Riskesdas 2018 data from DIY Province with 6695 respondents. Chi-square statistical test and multiple logistic regression used in this study. The results showed that the prevalence of stroke in the population aged ≥15 years in DIY Province in 2018 was 1.7%. Statistical tests that has a significant relationship with the incidence of stroke included, age ((POR = 3.23 ; 95%CI = 2.03-5.13)), physical activity fisik (POR = 2.86 ; 95%CI = 1.90-4.31), hypertension (POR = 5.69 ; 95%CI = 3.68-8.79), heart disease (POR = 2.57 ; 95%CI = 1.47-4.48), and diabetes mellitus (POR = 2.44 ; 95%CI = 1.49-3.40). The conclusion of this study is there is a relationship between age, physical activity, hypertension, heart disease, and diabetes mellitus with the incidence of stroke in the population aged ≥15 years in DIY Province.

Abstrak :
Background: The maternal mortality rate in indonesia is still quate hight. At The Provincial level, the maternal mortality vary widely. West Java Province is the largest contributir to maternal mortality with the estimed nymber 19.8% of all maternal deaths in Indonesia. While the province of Yogyakarta contribution is relatively small (1.1%). Objective: To compare the provinsion of iron tablets by health workrs and pregnat women compliance consume, in urban slums in West Java Province and Yogyakarta. Methods: This study describes and analyzes object that is obtained from the Riskesdas 2010. Result: based on the characteristics, the majority of mother in the province of Yogyakarta are in middle education level, working as self employed/farmer/fisherman/laborer. Meanwhile, in West java province , most ly just poorly educated and do not have a job. Total ownership of health insurance in the province of Yogyakarta relatively more than in province of West java. Based on the scope of the giving of iron tablets, it appears that most of the mothers in the provingnce of West Java and Yogyakarta get iron tavlets during pregnancy (84.7%). However, this condition is much different when viewed dfrom the precentage of pregnant woman who consumed least 90 tablets of iron tablets. seen that pregnant woman who consumed iron tablets in west Java province only 12.6 percent. By contrast, in the provice of Yogyakarta, the consumption of iron tablets 90 percentage is quite high, reaching 60.0%. Conclusion: Converage giving iron tablets in Both Provinces relatively good. However, the consumption of iron tablets 90 tablets in Yogyakarta Province is relatively better than in West java Province. Recomendations: It is suggested for the provincial government of west Java and other areas for the promotion and extension through various media as well as to the to make a breakhrough, such as pointing person the closest of the pregnant mother for to be a supervisor and motivator for willing consume iron tablets during pragnancy 90 tablets.

Abstrak :
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Penelitian ini dilakukan guna menjawab pertanyaan teoritis bagaimana peran ruang publik dalam mendukung keistimewaan DIY. Dalam penelitian ini ditemukan bentuk bentuk ruang publik di DIY seperti Angkringan, Media Massa, Aula Pasar, dan lain-lain. Kelompok masyarakat penolak keistimewaan DIY dalam ruang publik di DIY bergerak secara tertutup. Sebaliknya, kelompok masyarakat yang mendukung keistimewaan DIY bergerak secara terbuka. Keberadaan ruang publik sangat penting dalam mewujudkan pemerintahan yang aspiratif, dimana hukum dibuat melalui proses diskursus publik. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa eberadaan ruang publik berperan dalam merubah sikap fraksi DPRD di DIY yang sebelumnya menolak, menjadi mendukung keistimewaan DIY.

---

Research methods used in this study are primarily those qualitative approaches. This research is conducted to analyze the role of Public Sphere in supporting DIY idiosyncrasy. There are many forms Public Sphere in DIY such as Angkringan, Mass Media, Market Auditorium, and others. Some of them secretly reject that idiosyncrasy while others frankly accept it. It's critical to build Public Sphere in realizing good governance which enacted a law solely from public discourse. In this research we found that Public Sphere has a significant role in changing DPRD?s political stance to accept/support the idiosyncrasy DIY.

Abstrak :
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki banyak potensi dalam sektor pariwisata. Variasi destinasi dan objek wisata yang berada di wilayah Provinsi DIY menjadikan wilayah tersebut sebagai salah satu daerah tujuan wisata, khususnya wisatawan nusantara. Banyaknya pilihan objek wisata secara tidak langsung akan menimbulkan pergerakan yang dilakukan oleh wisatawan nusantara. Pergerakan tersebut kemudian diidentifikasi bentuk pola pergerakannya dan tipe pergerakannya. Hasilnya ditemukan bahwa terdapat 2 pola pergerakan yang terbentuk, yaitu pola pergerakan single pattern dan multiple pattern. Di mana di dalamnya terdapat 4 bentukan tipe pergerakan wisatawan nusantara yang meliputi tipe pergerakan single point, tipe pergerakan base site, tipe pergerakan stopover, dan tipe pergerakan chaining loop. Pergerakan yang paling banyak terbentuk adalah pergerakan tipe chaining loop. Pergerakan wisatawan tersebut berbeda-beda jika dikaitkan dengan karakteristik masing-masing wisatawan. Namun secara statistik, dalam penelitian ini tidak ditemukan hubungan yang signifikan antara tipe pergerakan dengan karakteristik wisatawan. ......Province of Special Region of Yogyakarta is one of the regions in Indonesia that has a lot of potential in tourism sector. The variety of destinations and tourist objects located in the Special Region of Yogyakarta Province has made this region a tourist destination, especially for Indonesian tourists. The large selection of tourist objects will indirectly lead to movements made by Indonesian tourists. These movements are then identified by the shape of the movement pattern and the type of movement. As a result, it was found that there were 2 patterns of movement that were formed, namely single pattern and multiple pattern. There are 4 types of Indonesian tourist movements which include single point movement types, base site movement types, stopover movement types, and chaining loop movement types. The movement that is most often formed is the chaining loop type movement. After conducting descriptive statistical analysis, it was concluded that in this study there was no significant relationship between the types of tourist movements formed and the characteristics of tourists.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini berangkat dari permasalahan dalam pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, termasuk di dalamnya mengenai polemik suksesi tahta kerajaan di Yogyakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut DIY, adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu keistimewaannya adalah pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY dengan mekanisme penetapan Sultan yang bertahta di Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Paku Alam yang bertahta di Kadipaten Pakualaman. Sebagai salah satu keistimewaan DIY yang kedudukannya diakui dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, seharusnya pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY dapat dilaksanakan dengan tertib dan ajeg. Namun berdasarkan hasil penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, komparatif, historis, dan konsepsional dalam penelitian ini, ditemukan bahwa pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY dari masa ke masa, sejak 1945 hingga 2017, baik pengaturan maupun praktiknya selalu berbeda-beda dengan disertai permasalahannya masingmasing, khususnya mengenai mekanisme dan persyaratan calon. Dari hasil komparasi dengan praktik monarki di enam negara, yakni Brunei Darussalam, Arab Saudi, Thailand, Inggris, dan Qatar, ditemukan bahwa mekanisme suksesi kerajaan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, bahkan dalam konstitusi di negaranya. Sehingga lebih terbuka untuk diketahui oleh publik. Sementara itu di Yogyakarta, belum pernah ada pengaturan resmi mengenai mekanisme suksesi dan mekanisme penyelesaian konflik suksesi di Kasultanan dan Kadipaten Pakualaman dalam paeraturan perundangundangan. Padahal dalam praktiknya, konflik di internal itu berimplikasi pada timbulnya permasalahan dalam pemenuhan persyaratan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DIY. Untuk itu ke depan, seiring dengan perkembangan masyarakat dan peraturan perundangudangan, perlu dilakukan penyesuaian atau perubahan peraturan mengenai persyaratan calon, mekanisme dan urutan suksesi di Kasultanan dan Kadipaten, penyelarasan masa jabatan dengan kepala daerah lain hasil pemilihan serentak nasional, wewenang wakil Gubernur dalam hal Gubernur berhalangan tetap atau diberhentikan dalam masa jabatan, perbaikan mekanisme penetapan oleh DPRD hingga penyelesaian sengketa dalam pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY.

---

ABSTRACT
This research departs from the problems in filling the position of Governor and Vice Governor of Yogyakarta Special Region, including in it about the polemic succession of the royal throne in Yogyakarta. Yogyakarta Special Region, hereinafter referred to as YSR, is a provincial area which has a special feature within the framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia. One of its privileges is the filling of the office of Governor and Vice Governor of Yogyakarta with the mechanism of establishment of the Sultan who reigned in Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat and Paku Alam who reigned in Kadipaten Pakualaman. As one of the privileges of YSR whose position is recognized in the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia, the filling of the position of Governor and Vice Governor of Yogyakarta may be implemented in an orderly and steady manner. However, based on the results of normative research with comparative, historical, conceptional, and regulatory approaches in this study, it was found that the filling of the post of Governor and Vice Governor of Yogyakarta from time to time, from 1945 to 2017, both the arrangement and the practice always vary with the respective problems, especially regarding the mechanism and requirements of candidates. From the results of comparisons with monarchy practices in six countries, namely Brunei Darussalam, Saudi Arabia, Thailand, Britain and Qatar, it was found that the mechanism of royal succession was set forth in legislation, even in the constitution of the country. So it is more open to the public. Meanwhile in Yogyakarta, there has never been an official regulation on succession mechanisms and mechanisms for successful settlement of conflicts in the Kasultanan and Duchy of Pakualaman in legislative regulations. Whereas in practice, internal conflict has implications for the emergence of problems in fulfilling the requirements of the candidates for Governor and Vice Governor of Yogyakarta. In the future, in line with the development of the society and the legislation, it is necessary to make adjustments or changes in regulations regarding candidate requirements, succession mechanisms in Kasultanan and Kadipaten, the alignment of tenure with other regional heads of national election results, and dispute resolution in the filling of office of Governor and Deputy Governor of YSR.

Abstrak :
Penelitian ini berangkat dari adanya perbedaan kebijakan yang diterapkan di dalam pelaksanaan pemerintahan daerah yang bersifat Istimewa. Keistimewaan DIY diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 18B. Kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 dan dalam bidang pertanahan secara lengkap diatur dalam Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Yogyakarta. Rumusan permasalahan penelitian ini, Bagaimana kewenangan DIY berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan DIY, bagaimana peran pemerintah dalam urusan pengelolaan dan pemanfaatan tanah dan bagaimana hubungan pengelolaan dan pemanfaatan tanah terhadap tanah yang memiliki sertifikat hak milik. Tujuannya adalah menganalisis bagaimana kewenangan, peran pemerintah dan hubungan pengelolaan dan pemanfaatan tanah dengan tanah yang memiliki sertifikat. Metodologi yang digunakan adalah studi normatif dengan model deskriptif analitis. Hasil yang diperoleh adalah bahwa terdapat pendelegasian peraturan yang berasal dari undang-undang kepada peraturan dibawahnya yang dalam pendelegasian peraturan tersebut melekat pula kewenangan pemerintah daerah yang bersifat atribusi untuk merumuskan peraturan-peraturan dibawahnya dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan diatasnya. Peran pemerintah daerah telah diatur dalam Peraturan Gubernur No. 33 Tahun 2017 dan terdapat beberapa perbedaan dengan peran daerah lainnya. Terkait dengan tanah yang memiliki sertifikat, Peraturan Daerah Istimewa No. 1 Tahun 2017 tidak mengatur karena peraturan tersebut hanya mengatur mengenai pengelolaan dan pemanfaatan tanah saja. ...... This study departs from the existence of differences in policies that are applied in the implementation of special regional administrations. DIY features mandated in the 1945 Constitution Article 18B. The authority of the Special Region of Yogyakarta is regulated in Law No. 13 of 2012 and in the field of land completely regulated in the Special Region Regulation of Yogyakarta No. 1 of 2017 concerning Management and Utilization of the Sultanate and Duchy Land in Yogyakarta. Formulation of the problem of this research, How is the authority of DIY based on Law No. 13 of 2012 concerning the Privileges of DIY, what is the role of the government in matters of management and utilization of land and how is the relationship between management and utilization of land to land that has a certificate of ownership. The aim is to analyze how the authority, the role of government and the relationship of management and use of land with land that has a certificate. The methodology used is normative study with analytical descriptive model. The results obtained are that there is a delegation of regulations originating from the law to the rules below which in the delegation of these regulations also attaches the authority of the regional government that has the character of attribution to formulate the rules below by referring to the laws and regulations above. The role of the regional government has been regulated in Governor Regulation No. 33 of 2017 and there are some differences with other regional roles. Regarding land that has a certificate, Special District Regulation No. 1 of 2017 does not regulate because the regulation only regulates land management and utilization.

Abstrak :
Skripsi ini merupakan penelitian dengan metode kualitatif, dan berfokus pada pertentangan yang terjadi antara kelompok pro-pemilihan dan pro-penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam proses formulasi RUU Keistimewaan DIY tahun 2010-2012. Penelitian ini berusaha melihat bagaimana pertentangan antara kedua kelompok tersebut di DPR RI, dan kepentingan apa saja yang ada di dalamnya. Penelitian ini menggunakan tahapan pembuatan kebijakan sebagai bingkai penelitian, sehingga penelitian ini terstruktur dan terfokus pada tahap formulasi kebijakan. Sementara, objek pengamatan dan analisis adalah proses yang ada di dalam tahapan itu sendiri. Selain bertujuan untuk menggambarkan bagaimana pertentangan kedua kelompok dalam formulasi RUU Keistimewaan DIY, penelitian ini juga bertujuan menyampaikan temuan kepada pembaca yaitu adanya kepentingan lain dalam isu pengangkatan Gubernur DIY di samping kepentingan utama yaitu pembentukan suatu UU khusus yang dapat mengatur keistimewaan Yogyakarta. ......This thesis is a research with qualitative method, and focuses on the conflicts that occurred between pro-election group and pro-establishment of the Governor group in the formulation process of Yogyakarta Privileges Bill in 2010-2012. This study tried to see how the conflict happened between two groups in the House of Representatives in the formulation of the bill, and any interest in it. This thesis used policy-making stage theory as a frame to the study, so it can be more structured and focused only on policy formulation stage, while the object of observations and analysis is the processes within the stage itself. Besides aiming to illustrate how the conflict in the formulation of the DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta) Privileges Bill, this study also aims to convey to the reader about the existence of other interest in this issue, in addition to the main interest which is to formulate a special law to regulate the privilege of Yogyakarta.

Abstrak :
Latar Belakang: Menurut data IDF, diabetes masih menjadi masalah kesehatan di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan provinsi dengan prevalensi diabetes tetinggi kedua pada tahun 2018 (2,6%). Angka tersebut lebih tinggi dari prevalensi diabetes nasional (2%). Penyakit diabetes lebih banyak diderita oleh penduduk yang berusia 45-64 tahun. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor pola konsumsi dan gaya hidup dengan kejadian diabetes melitus tipe 2 pada penduduk usia produktif (45-59) tahun di Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode: Penelitian ini menggunakan studi cross sectional dengan analisis univariat, bivariat, dan multivariat. Hasil: Hasil analisis univariat menunjukkan bahwa prevalensi diabetes melitus tipe 2 pada penduduk usia produktif (45-59 tahun) di DIY adalah 6,1%. Berdasarkan analisis multivariat, konsumsi minuman manis berpengaruh terhadap penurunan prevalensi diabetes melitus tipe 2 (POR 0,281 95% CI 0,200 – 0,395). Sedangkan, aktivitas fisik (POR 2,006 95% CI 1,263-3,187) dan perilaku masih merokok (POR 2,018 95% CI 1,195-3,407) meningkatkan prevalensi diabetes melitus tipe 2. Kesimpulan: Terdapat hubungan signifikan secara statistik antara konsumsi minuman manis, aktivitas fisik, dan perilaku masih merokok dengan kejadian diabetes melitus tipe 2. ......Background: According to IDF data, diabetes is still a health problem in the world, as well as in Indonesia. Daerah Istimewa Yogyakarta is a province with the second highest prevalence of diabetes in 2018 (2,6%). This prevalence is higher than the national prevalence of diabetes (2%). Diabetes is mostly happened in the population aged 45-64 years old. Objective: This study aims to understand the relationship between consumption patterns and lifestyle determinants with type 2 diabetes mellitus among the productive age (45-59 years old) in Daerah Istimewa Yogyakarta. Methods: This study used cross sectional study with univariate, bivariate, and multivariate analysis. Results: Univariate analysis showed that the diabetes prevalence among the productive aged (45- 59 years old) in DIY is 6,1%. According to multivariate analysis, sweet drinks consumption (POR 0,281 95% CI 0,200-0,395) has an effect on decreasing the prevalence of type 2 diabetes mellitus. Meanwhile, physical activity (POR 2,006 95% CI 1,263-3,187) and current smoking (POR 2,018 95% CI 1,195-3,407) increased the prevalence of type 2 diabetes mellitus. Conclusions: There is statistically significant relationship between sweet drinks consumption, physical activity, and current smoking with type 2 diabetes mellitus.

Abstrak :
Perspektif kapitalis budaya mengasumsikan bahwa kebebasan kreativitas musisi dibatasi oleh logika industri yang berorientasi mencari keuntungan, oleh karena itu penelitian sebelumnya mengidentifikasi musisi indie bawah tanah bernegosiasi dengan perusahaan rekaman arus utama untuk mempromosikan subkultur yang berbeda dari genre dominan. Tulisan akademis ini bertujuan untuk memahami taktik grup musik indie bawah tanah “Efek Rumah Kaca”, sebagai negosiasi terhadap musik arus utama dominan dan sebagai produksi budaya DIY yang kreatif/ inovatif, untuk bertahan dalam industri musik kapitalis. Dengan menggunakan metode analisis tematik konten, bentuk negosiasi yang terjadi diidentifikasi melalui representasi teks khususnya lirik lagu dari karya musik Efek Rumah Kaca. Hasil analisis memperlihatkan bahwa Efek Rumah Kaca menegosiasikan musik arus utama dengan mengadopsi praktik dan simbol dari industri musik populer, ke dalam tindakan alternatif mereka sendiri yang otonom serta kreatif/ inovatif. Bentuk negosiasi juga ditemukan dalam lagu-lagu bergenre indie pop mereka, yang dalam liriknya menyuarakan kepedulian terhadap isu sosial-politik, moral, agama, dan budaya, sebagai kritik terhadap institusi dominan di masyarakat serta industri musik populer arus utama yang kapitalis. Guna bertahan dalam industri musik kapitalis, grup musik indie bawah tanah ini menciptakan ruang khusus (niche space) dengan memaksimalkan capital dan arena (field) yang dikuasai untuk produksi budaya DIY yang mementingkan estetika, serta memanfaatkan sekaligus mengklaim legitimasi/ otoritas budaya setempat. ......The cultural capitalist perspective assumes that musicians' freedom of creativity is limited by the industrial logic of profit laden, hence previous studies identified underground indie musicians negotiate with the mainstream recording company to promote a distinct subculture from the dominant genre. This academic paper aims to understand the tactics employed by underground indie music group “Efek Rumah Kaca”, as a form of negotiation between dominant mainstream music and indie musicians which represent creative/innovative DIY cultural production, to survive in the capitalist music industry. Employing thematic content analysis method, the findings suggest the form of negotiation that was occured could be identified through text representation, especially the song lyrics of the musical product of Efek Rumah Kaca. Moreover, Efek Rumah Kaca negotiates with mainstream music by adopting practices and symbols of the popular music industry, into their own autonomous and creative/innovative alternative acts. The form of negotiation is also found in their indie pop songs, which in the lyrics express concern for socio-political, moral, religious and cultural issues, as a critique of the dominant institutions in society and the capitalist mainstream popular music industry. In order to survive in the capitalist music industry, this underground indie music group creates a niche space by maximizing their capital and field for the production of DIY culture that emphasizes aesthetics, as well as utilizing and claiming the legitimacy/authority of local culture.