Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :

Proses pelimpahan kewenangan dari dokter kepada perawat di Indonesia sampai saat ini masih menjadi permasalahan. Undang-undang mengenai praktik keperawatan tidak mengatur dengan spesifik mengenai proses pelimpahan kewenangan ini, khususnya dalam tindakan medis. Hal ini menjadi fenomena yang memprihatinkan apabila dibandingkan dengan negara Amerika Serikat dan Jepang. Oleh karena itu penulis hendak menganalisis mengenai pengaturan kewenangan perawat dan dokter yang ada di Indonesia, Amerika Serikat, dan Jepang, serta pembagian kewenangan antara dokter dan perawat yang ada di Indonesia, Amerika Serikat dan Jepang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, yakni penelitian kepustakaan yang dilakukan terhadap aturan-aturan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis dengan tipe penelitian deskriptif. Penulis menemukan permasalahan di mana pola hubungan yang terjadi antara dokter dan perawat di Indonesia adalah hubungan atasan-bawahan, bukan hubungan kolaboratif seperti di Amerika Serikat dan Jepang. Hal ini didasarkan pada aspek sejarah, pendidikan, dan tidak jelasnya undang-undang mengatur mengenai pembagian kewenangan antara dokter dan perawat dalam suatu tindakan medis. Terhadap kondisi tersebut, pemerintah belum memberikan solusi terbaiknya. Sehingga penulis menyarankan dilakukannya judicial review mengenai pembagian kewenangan dari dokter kepada perawat dalam suatu tindakan medis.

---

The process of delegating authority from doctors to nurses in Indonesia is still a problem. The law regarding nursing practice does not specifically regulate the process of delegating this authority, especially in medical treatment. This is a sad phenomenon when compared to the United States and Japan. Therefore the author wants to find out how the authority of nurses and doctors in Indonesia, the United States, and Japan, and the division of authority between doctors and nurses in Indonesia, the United States and Japan. This study uses a juridical-normative research method, namely library research conducted on written and unwritten legal rules with descriptive research type. The author found a problem where the pattern of relationships that occur between doctors and nurses in Indonesia is a superior-subordinate relationship, not a collaborative relationship as in the United States and Japan. This is based on the historical, educational, and unclear aspects of the law governing the division of authority between doctors and nurses in a medical action. Regarding these conditions, the government has not provided the best solution. So the authors suggest doing a judicial review regarding the division of authority from doctors to nurses in a medical action.

Abstrak :
Penetapan Kawasan Pariwisata Danau Toba menjadi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional telah mengakibatkan pengelolaa kawasan pariwisata Danau Toba tersebut tidak lagi hanya dikelola oleh Pemerintah Daerah setempat melainkan juga terdapat intervensi dari Pemerintah Pusat melalui pembentukan Otorita Danau Toba. Terdapatnya dua pengelola pada kawasan pariwisata Danau Toba tersebut justru menimbulkan permasalahan terkait pembagian kewenangan antara Otorita Danau Toba dengan Pemerintah Daerah setempat yang pada realitanya tidak ditemukan dengan jelas dan tegas mengenai pembagian kewenangan. Padahal pembagian kewenangan sangatlah diperlukan mengingat kawasan otorita berada di tengan daerah otonom. Penelitian ini dilakukan penulis dengan menggunakan metode yuridis-normatif dengan alat pengumpulan data berupa studi dokumen yang terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder, serta melakukan wawancara dengan informan yang terkait. Dalam penelitian ini, permasalahan yang terjadi adalah mengenai pembagian kewenangan antara Otorita Danau Toba dengan Pemerintah Daerah setempat yang tidak dibagi dengan jelas dan hanya berdasarkan koordinasi secara lisan saja sehingga untuk beberapa hal, perencanaan yang dilakukan kedua pihak terkadang mengalami kendala sinkronisasi karena perbedaan kebutuhan dan kemampuan antara instansi dari Otorita Danau Toba dan Pemerintah Daerah setempat. Oleh sebab itu, penulis berharap adanya pembagian kewenangan yang jelas dan tegas membagi kewenangan Pemerintah Daerah dan Otorita Danau Toba dan tertuang dalam bentuk peraturan atau setidak-tidaknya dalam bentuk perjanjian kerjasama yang dapat diperbaharui setiap tahun sebagai pedoman bagi Pusat (melalui Otorita Danau Toba) dan Pemerintah Daerah dalam melakukan sinkronisasi dan koordinasi atas perencanaan pengelolaan Kawasan Pariwisata Danau Toba. ......The determination of the Lake Toba Tourism Area to be a National Tourism Strategic Area has resulted in the management of the Lake Toba tourism area no longer only managed by the local government but also intervention from the Central Government through the establishment of the Lake Toba Authority. The existence of two managers in the Lake Toba tourism area actually raises problems related to the division of authority between the Lake Toba Authority and the local government which in reality is not found clearly and firmly regarding the division of authority. Even though the division of authority is very necessary considering that the authority area is in the middle of the autonomous region. This research was conducted by the author using juridical-normative methods with data collection tools in the form of document studies consisting of primary and secondary legal materials, and conducting interviews with related informants. In this study, the problem that occurred was about the division of authority between the Lake Toba Authority and the local government which was not clearly divided and only based on oral coordination so that for some things, the planning carried out by both parties sometimes experienced synchronization problems due to differences in needs and capabilities between agencies from the Lake Toba Authority and the local government. Therefore, the author hopes that there will be a clear and firm division of authority dividing the authority of the Regional Government and the Lake Toba Authority and contained in the form of regulations or at least in the form of a cooperation agreement that can be renewed every year as a guideline for the Center (through the Lake Toba Authority) and Regional Governments in synchronizing and coordinating the management planning of the Lake Toba Tourism Area.