Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menentukan nilai (valuasi) investasi PT. Bahana Artha Ventura (BAV) dalam bentuk penyertaan pada PT "X" pada saat divestasi tahun 2002, mengevaluasi efektivitas pencapaian target internal rate of return dari investasi tersebut, serta memberikan saran alternatif strategi divestasi yang dilakukan oleh BAV. PT "X" adalah perusahaan pasangan usaha yang bergerak dalam industri ubin keramik dan berlokasi di Bogor. Data primer maupun sekunder yang diolah dalam penelitian ini berasal dari periode 1997-2001.Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada manajemen BAV dalam upaya memberikan nilai tambah bagi perusahaan pasangan usahanya serta memilih strategi divestasi yang menguntungkan kedua belah pihak sebagai mitra usaha."

"Skripsi ini membahas tentang permasalahan mengenai kepastian hukum kewajiban divestasi perusahaan penanam modal asing kepada mitra lokal. Kepastian hukum yang merupakan salah satu faktor terpenting dalam menarik investor asing untuk masuk ke Indonesia mengalami permasalahan dari tidak diaturnya hal tersebut dalam Undang-Undang tentang Penanaman Modal yang baru. Selain itu permasalahan kepemilikan saham asing juga menjadi sorotan dengan adanya Perpres No. 36 Tahun 2010 yang menjadi dilema bagi perusahaan asing untuk melakukan divestasi kepada pemegang saham lokal.

---

This thesis discusses problems concerning legal certainty regarding divestment policy for the foreign investment company to the locals while legal certainty is one of the most important factor to attract the foreign investor to invest in Indonesia is experiencing problems because it is not regulated in current Indonesian Investment Law. Moreover, the problems regarding foreign share holding is also becoming a major concern with the existence of Presidential Decree No. 36 of 2010 which create a dillema for the foreign investor to divest."

"Divestasi merupakan penjualan saham kepada pemerintah Indonesia, dengan tujuan menjadikan pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas dalam suatu perusahaan. Regulasi divestasi diatur dalam kontrak karya, Setelah kontrak karya berubah menjadi Izin Usaha Pertambangan sehingga menempatkan pemerintah sebagai pemberi izin bukan sebagai pihak dalam kontrak, untuk ketentuan divestasi diresmikan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Undang-Undang ini mewajibkan perusahaan tambang asing yang beroperasi lebih dari lima tahun untuk melaksanakan divestasi secara berkala. Divestasi ditekankan pada peran aktif perusahaan tambang asing dalam mematuhi regulasi. PT Vale Indonesia menjadi contoh yang memenuhi ketentuan kontrak karya dengan Pemerintah Indonesia, telah melakukan divestasi sebesar 20% (dua puluh persen) yang dijual ke Bursa Efek Indonesia. Proses divestasi yang dilakukan seharusnya mengikuti aturan yang berlaku yang dimana penjualan saham dapat menggunakan metode discounted cash flow atau perbandingan data pasar, proses divestasi ini diawasi dengan ketat oleh Kementrian ESDM. Untuk memenuhi kebijakan divestasi dari PT Vale Indonesia, Pemerintah sudah memiliki sanksi administratif jika PT Vale Indonesia gagal dalam memenuhi kewajibannya dalam divestasi yang dimana dalam hal ini juga menyangkup harga yang ditetapkan berdasarkan rumusan yang diatur dalam Keputusan Menteri ESDM No. 84K/32/MEM/2020 untuk menentukan harga divestasi saham kepada Pemerintah Indonesia dan sesuai dengan prinsip fair market value.

---

Divestment is the sale of shares to the Indonesian government, with the aim of making the government the majority shareholder in a company. The regulation of divestment is regulated in the contract of work, after the contract of work changed to a Mining Business License, thus placing the government as a licensor rather than a party to the contract, for the provision of divestment was formalized through Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining. This law requires foreign mining companies operating for more than five years to divest periodically. Divestment emphasizes the active role of foreign mining companies in complying with regulations. PT Vale Indonesia is an example that fulfills the provisions of the contract of work with the Government of Indonesia, has divested 20% (twenty percent) which was sold to the Indonesia Stock Exchange. The divestment process should follow the prevailing regulations where the sale of shares can use the discounted cash flow method or market data comparison, the divestment process is closely monitored by the Ministry of Energy and Mineral Resources. To fulfill the divestment policy of PT Vale Indonesia, the Government already has administrative sanctions if PT Vale Indonesia fails to fulfill its divestment obligations, which in this case also includes the price set based on the formula stipulated in the Minister of Energy and Mineral Resources Decree No. 84K/32/MEM/2020 to determine the price of divestment of shares to the Government of Indonesia and in accordance with the principle of fair market value."

"Sesuai amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, pengelolaan sumber daya alam haruslah bertujuan untuk mensejahterakan rakyat dan berkelanjutan dari generasi ke generasi berikutnya. Disisi lain, untuk mendapatkan, mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam khususnya mineral dan batubara membutuhkan modal, sumber daya manusia dan teknologi. Mengatasi hal ini, pemerintah sebagai pemegang hak penguasaan negara mengeluarkan peraturan tentang Penanaman Modal. Dalam peraturan tersebut pemerintah tidak membedakan perlakuan terhadap penanam modal asing dengan penanam modal dalam negeri. Untuk memastikan agar kekayaan sumber daya alam tersebut dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia, pemerintah menetapkan ketentuan kewajiban divestasi saham asing kepada peserta nasional. Efektifitas saham yang telah didivestasikan untuk tujuan pembangunan nasional dan daerah masih memberi ruang analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang telah dibentuk. Daerah sebagai wilayah penghasil, perlu ada peningkatan peran dalam memiliki, mengatur, dan mengawasi pengeloaan sumber daya lama di wilayahnya. Melalui divestasi saham perusahaan asing, seharusnya daerah bisa memiliki suara untuk menentukan kebijakan pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam di wilayahnya.

---

According to the mandate of Article 33 paragraph (3) of the Constitution, natural resource management should be aimed at sustainable and welfare from generation to the next. On the other hand, to acquire, process and utilize the natural resources, especially minerals and coal needs capital, technology and human resources.To overcome this, the government as the holder the right issue set the regulations about mastery state investment. But, In this legislation, the government did not discriminate against of foreign investor with the local investor.

However, to ensure that the goals of mastery by the State, the government has set the provision regarding the obligation to the member in national the divestment of foreign stocks.The effectiveness of stock that has been divested for national dan regional development purposes still give the space for analysis.Considering producing areas, as of a territory there should be an increase in the role of the area in having, arrange, and supervises old resources in the area. Through the divestment shares of foreign companies, supposed to be the region could have a vote to determine policy development and utilization of natural resources in the region."

"ABSTRAKRestrukturisasi bertujuan untuk memfokuskan bisnis yang dijalani oleh perusahaan.Pemfokusan bisnis dilakukan untuk mengefisiensikan dan meningkatkan performaperusahaan di masa mendatang. Namun, yang terjadi pada PT Indosat Tbk., pertumbuhannet income mengalami penurunan. Penelitian ini ingin melihat bagaimana dampakrestrukturisasi perusahaan terhadap nilai dan kinerja perusahaan serta respon hargasaham atas strategi restrukturisasi yang dilakukan pada periode 2002-2004 terutama saatperusahaan melakukan merger dan divestasi aset menara. Penelitian ini bersifat studikasus eksplanatoris dengan metodologi pengumpulan data triangulation. Hasil penelitianini menunjukkan proses restrukturisasi menyebabkan terjadinya perubahan pada modelbisnis perusahaan, menghasilkan nilai EVA yang positif. Pasar merespon positif mergeryang dilakukan sedangkan merespon negatif divestasi yang dilakukan perusahaan

---

ABSTRACTThe purpose of restructuring to focus on the core business of the company. Focusingbusiness is done to increase the efficiency and performance of companies in the future.But in the case of PT Indosat Tbk., the groeth of net income has decreased. This studywanted to see the impact of corporate restructuring on the value and performance of thecompany and the stock price response on restructuring strategies undertaken during theperiod 2002-2004, especially when the companies merged and divested assets tower oftelecommunication. This is an explanatory case study with triangulation data collectionmethodology. The results of this study indicate that the restructuring process madechanges in the business model of the company and generating positive EVA. The responseof the market is positive to the merger and negative on the divestiture of the company"

"Penelitian ini membahas mengenai masalah divestasi saham di bidang pertambangan dalam PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT). Pada tahun 2010, Pusat Investasi Pemerintah (PIP) membeli 7 % saham divestasi PT NNT dengan nilai pembelian sebesar US$ 246.8 juta. Pembelian saham divestasi ini tidak berjalan mudah karena mendapat tentangan dari berbagai pihak termasuk dari Komisi XI DPR RI yang merekomendasikan agar PIP membatalkan perjanjian pembelian saham divestasi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Permasalahan yang dikaji adalah mengenai dasar hukum yang diterapkan untuk pembelian saham divestasi PT NNT tahun 2010 oleh Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dari Nusa Tenggara Partnership B.V. Argumentasi dan dasar hukum rekomendasi Komisi XI DPR RI kepada PIP untuk membatalkan perjanjian pembelian saham divestasi PT NNT tahun 2010, serta akibat hukum dari pembatalan perjanjian pembelian saham divestai PT NNT tahun 2010 terhadap transaksi-transaksi bisnis dan aksi korporasi yang telah dilakukan oleh PT NNT dengan atau melalui persetujuan RUPS dengan PIP sebagai pemegang saham. Hasil temuan penelitian terhadap permasalahanpermasalahan tersebut adalah PIP sudah melakukan tindakan pembelian saham divestasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan rekomendasi yang diberikan oleh Komisi XI DPR RI nampak tidak mempertimbangkan akibat dan implikasi hukumnya jika pembatalan perjanjian pembelian saham divestasi PT NNT benar-benar dilakukan, yang akan dapat merugikan pihak ketiga, karena dapat berdampak kepada keabsahan dan keberlangsungan transaksi-transaksi dan tindakan hukum yang telah dilakukan oleh PT NNT dengan atau melalui persetujuan RUPS. Dengan demikian pihak ketiga yang dirugikan dari akibat hukum pembatalan perjanjian pembelian saham divestasi tersebut berhak meminta pertanggung jawaban kepada Menteri Keuangan sebagai pemberi kuasa kepada PIP untuk melakukan pembelian saham divestasi PT NNT.

---

This thesis analyses the issues of divestment in mining area of PT Newmont NusaTenggara (PT NNT). In 2010, the Government Investment Center (PIP) acquired 7% shares in PT NNT with the value of U.S. $ 246.8 million. Purchasing of such shares for divestment purpose have not settled smoothly and easier due to facing various obstacles particularly from the Commission XI of the Republic of Indonesia Parliament which have recommended the government the Republic of Indonesia Parliament. This study uses normative juridical research method. The issues which have been analysed are the legal basis applied for to the purchase of shares of PT NNT divestment in 2010 by PIP from Nusa Tenggara Parnership B.V, arguments and legal basis for the recommendation of Commission XI of the the Republic of Indonesia Parliament to revoke the purchase of shares agreement in PT NNT in 2010 by PIP, and the legal effect and implication to the revocation of the purchase of shares agreement to the transactions and corporate actions made and entered into by PT NNT by or based on the approval of the General Meeting of Shareholders which inclusive the PIP‟s voting right as a shareholder. This research have found that PIP has bought the divestment shares based on and in accordance with the prevailing regulations, but such recommendation of the Commission XI of the the Republic of Indonesia Parliament to revoke the purchase of shares agreement apparently have not considered its legal implication or consequence if the revocation of such purchase of shares agreement implemented which created loss for third parties caused by the validity and continuity of the existing transactions and any legal actions made by PT NNT based on the approval of the General Meeting of Shareholders which inclusive the PIP‟s voting right as a shareholder. Therefore, the relevant third parties which have been lost caused by the revocation of such purchase of shares agreement are entitled to claim and sue the Ministry of Finance as grantor of the proxy to PIP to purchase the divestment shares in PT NNT."

"Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. Kekayaan alam yang terkandung di bumi Indonesia seyogyanya digunakan untuk kepentingan rakyat. Pemerintah Indonesia membuka kesempatan bagi bangsa asing untuk menanam modal mereka di Indonesia dalam rangka mengembangkan kemakmuran bangsa Indonesia dengan memanfaatkan kekayaan alam bumi Indonesia. Akan tetapi agar kemakmuran rakyat Indonesia dapat terjamin, maka perusahaan tambang asing diwajibkan untuk menjual sahamnya kepada Pemerintah Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Namun di dalam prakteknya kewajiban divestasi perusahaan pertambangan asing ini belum dapat berjalan dengan lancar. Maka dengan penelitian ini diharapkan dapat menjawab mengenai masalah mengapa divestasi tersebut masih terhambat sehingga pada akhirnya dapat dijadikan alasan untuk melakukan renegosiasi kontrak karya antara pihak asing yakni PT. Freeport Indonesia dengan Pemerintah Indonesia.Indonesia is a country which is rich in natural resources. These natural resources are, in the first place for the benefit of the Indonesian people. In recent years, the Indonesian government has removed certain obstacles to foreign investment in Indonesia so as to exploit these natural resources and in turn, to increase the prosperity of all Indonesians. However, at particular times, foreign mining companies are obliged to sell their shares to the government of Indonesia. In practice, this divestment obligation has not been exercised smoothly. This thesis attempts to answer why divestment has not been exercised smoothly especially in regards to the renegotiation of the Contract of Works between PT. Freeport Indonesia and the Government of Indonesia."

"Tujuan Negara yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum dan memajukan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saat ini mengenai pertambangan mineral dan batubara diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dewasa ini hampir di semua negara khususnya negara berkembang membutuhkan modal asing. Modal asing itu merupakan suatu hal yang semakin penting bagi pembangunan suatu negara. Sehingga kehadiran investor asing nampaknya tidak mungkin dihindari. Yang menjadi permasalahan bahwa kehadiran investor asing sangat dipengaruhi oleh kondisi internal suatu negara, seperti stabilitas ekonomi, politik negara, penegakkan hukum. Penanaman modal asing memberikan keuntungan kepada semua pihak, tidak hanya bagi investor saja, tetapi juga bagi perekonomian negara tempat modal itu ditanamkan serta bagi negara asal para investor. Dalam UU Minerba salah satu ketentuan yang dianggap cukup penting adalah mengenai kewajiban divestasi, yang diatur dalam Pasal 112. Divestasi adalah jumlah saham asing yang harus ditawarkan untuk di jual kepada peserta Indonesia.

---

The Purpose of Indonesia as a state is to promote the general welfare and promote social welfare for all the people of Indonesia. Currently the mineral and coal mining regulated by Law Number 4 Year 2009 Concerning Mineral and Coal Mining. Lately in all countries, especially developing countries need foreign capital.

Foreign capital is something that is increasingly important for the development of a country. So the presence of foreign investors is can’t be avoided. The presence of foreign investors is strongly influenced by the internal conditions of a country, such as economic stability, political state, the rule of law.

Foreign investment to the benefit of all parties, not only for investors but also for the economy of the country where the capital invested as well as for the country of origin of the investor. In the Mining Law one of the important regulation is about divestment, which is provided in Article 112. Divestment is the number of foreign shares should be offered to be sold to Indonesian participants."

"Era bare pengusahaan dan pengelolaan pertambangan khususnya mineral dan batubara pada masa sekarang dimulai dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara atau biasa dikenal dengan nama UU Minerba. UU Minerba memberikan arah baru kebijakan pertambangan mineral dan batubara di Indonesia ke depannya termasuk diantaranya dalam hal pengaturan Domestic Market Obligation (DMO), kebijakan produksi mineral dan batubara, peningkatan nilai tambah pertambangan, ketentuan divestasi saham usaha pertambangan asing Berta praktik pertambangan yang baik dan benar. Tesis ini secara khusus memfokuskan kajiannya pada ketentuan divestasi wham pertambangan penanaman modal asing yang terdapat dalam UU Minerba beserta peraturan pelaksanaannya termasuk juga menganalisis kewajiban divestasi saham yang terdapat dalam Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia yang scat ini sedang dalam tahap renegosiasi oleh Pemerintah Indonesia. Metode penelitian yang dipakai dalam penulisan tesis ini adalah penelitian deskriptif analisis karena akan mendeskripsikan dan memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai ketentuan divestasi wham usaha pertambangan asing sebagaimana diamanatkan dalam UU Minerba beserta peraturan pelaksanaannya. Sedangkan dilihat dari bentuknya merupakan penelitian evaluatif karena akan menilai dan menganalisa proses renegosiasi khususnya ketentuan divestasi saham di dalam Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia. Dari sudut tujuan penelitian hokum maka penelitian ini merupakan penelitian hokum yuridis normatif karena sasaran penelitian ini adalah hokum atau kaedah (norm). Disamping itu penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, sehingga data yang digunakan adalah data sekunder, dengan penelusuran literatur-literatur Berta berbagai peraturan terkait yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa divestasi wham pada dasarnya merupakan salah satu bentuk kewajiban yang harus dilakukan oleh penanam modal asing atau investor asing kepada pemerintah Indonesia atau warga negara Indonesia atau badan hokum Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak karena dividen yang diterima oleh pembeli saham akan dapat dipergunakan dalam pembangunan daerah dan pengembangan masyarakat. Terkait dengan renegosiasi ketentuan divestasi wham dalam Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia diperlukan kebijakan dan ketegasan untuk menata keistimewaan yang selama ini telah diperoleh PT. Freeport Indonesia melalui Kontrak Karyanya. Penulis menyarankan agar Pemerintah Indonesia dapat menciptakan suatu iklim penanaman modal yang dapat menarik modal asing masuk ke Indonesia dimana diperlukan suatu upaya dan terobosan dalam mengeluarkan peraturan-peraturan tentang penanaman modal asing dan kebijaksanaan pemerintah yang pada dasarnya tidak akan merugikan kepentingan nasional dan kepentingan investor.

---

The new era of business and management of mining especially on mineral and coal, currently begins with the issuance of Law No. 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining or commonly known as the Mining Law. Mining Law provide the new policy direction of mineral and coal mining in Indonesia in the future including in terms of Domestic Market Obligation (DMO), mineral and coal production policy, the increasing in value-added mining, shares divestment of foreign investment mining company and good mining practices.

This thesis specifically focuses its studies on the provision of mining shares divestment of foreign investment as set forth in the Mining Law and its implementing regulations as well as the analyzing of the divestment obligations as contained in the Contract of Work of PT. Freeport Indonesia which is currently under renegotiation by the Government of Indonesia.

The research method used in this thesis is a descriptive analysis since it will describe and illustrate a systematic, factual and accurate information on the terms of foreign mining divestment as mandated by the Mining Law and its implementing regulations. In the terms of of its forms, this research is an evaluative research as it will assess and analyze the process of renegotiation especially divestment provisions in the Contract of Work of PT. Freeport Indonesia. From the purpose of law research point of view, this research is a normative legal research since the goal of this research is legal or norm. Thus, this research is also a library research, so that the data used are the secondary data, the literature search as well as a variety of related regulations issued by the government.

The conclusion of this research is that the divestment is basically a form of obligation that must be carried out by the foreign investors or foreign investors to the Indonesian government or Indonesian citizens or Indonesian legal entities with the aim to improve the welfare of people due to the dividends that received by stock buyers will be used in local development and community development. Relating to renegotiation in the terms of shares divestment in the Contract of Work of PT. Freeport Indonesia, it needed the policy and firmness for managing the privileges that had been acquired by PT. Freeport Indonesia through its Contract of Work. The author recommends that the Government of Indonesia shall create an investment climate that can attract foreign capital into Indonesia where it will need effort and breakthrough in terms of regulations issuance of foreign investment and also government policies that basically will not prejudice the national and investors' interest."

"Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menjamin adanya perlakuan yang sama antara investor asing dan domestik sebagai prinsip dasar dalam penyusunan kebijakan penanaman modal di Indonesia dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional. Adapun bentuk-bentuk usaha pemerintah dalam menjaga kepentingan nasional yaitu koordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman modal yang diselenggarakan oleh BKPM di tingkat pusat. Upaya pemerintah memperbaiki iklim investasi khususnya asing di Indonesia dapat dilihat dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal atau yang lebih dikenal dengan Daftar Negatif Investasi (DNI).Dalam kegiatan penanaman modal di Indonesia dapat dikatakan bahwa Daftar Negatif Investasi (DNI) merupakan acuan pertama kali dan terpenting bagi calon investor, baik investor asing maupun investor domestik sebelum melakukan penanaman modal. DNI merupakan suatu daftar yang mengatur mengenai bidang-bidang usaha apa saja yang tertutup, terbuka untuk penanaman modal, dan bidang-bidang usaha apa saja yang dibatasi kepemilikan sahamnya. Selanjutnya, kepemilikan PMA setelah adanya harmonisasi penyederhanaan pengaturan kepemilikan saham asing yakni melalui divestasi saham. Program divestasi pada dasarnya merupakan salah satu upaya untuk membangkitkan rasa nasionalisme dan kecintaan pada negara dan merupakan cerminan kedaulatan bangsa dan salah satu upaya melibatkan pihak lokal untuk mengawasi investor asing. Kewajiban divestasi tidak diatur dalam UUPM, tetapi tetap mengikat investor asing dalam memenuhi kewajibannya pada bidang usaha tersebut.Tujuan dari penulisan tesis ini adalah menerangkan ketentuan tinjauan divestasi dan kebijakan divestasi, serta proses divestasi yang harus dilakukan PT X apakah telah sesuai dengan UU No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Perka No 12 Tahun 2013. Melalui pengaturan mengenai persyaratan pemilikan saham pada perusahaan, cara dan bentuk kegiatan PMA dapat memperoleh arahan yang jelas. Termasuk di dalamnya, pengaturan mengenai kapan dan bagaimana syarat-syarat yang harus dipenuhi jika usaha PMA tersebut telah dilakukan sepenuhnya. Agar tujuan dapat lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan, maka metode yang digunakan penulis yaitu dengan metode penelitian hukum normatif terhadap berbagai sumber bacaan untuk melengkapi penulisan tesis ini.

---

The Law Number 25 of 2007 on Investments has guaranteed an equal treatment between foreign and domestic investors as the fundamental principle in drafting of investment polcies in Indonesia which it remains consistent with national interests. The forms of government efforts in maintaining national interests namely. Investment services are organized by BKPM at a central level. Government efforts by improving investment climate esp. foreign in indonesia can be viewed by issuance Regulation Of The President Of The Republic Of Indonesia Number 39 of 2014 Concerning Lists Of Business Fields That Are Closed To Investment And Business Fields That Are Conditionally Open For Investment or better known as the Negative Investment List.In investment activities in Indonesia can be said that the Negative Investment List is the first and most important reference for prospective investors, both foreign investors and domestic investors prior to investment. Negative Investment List is a list of regulating the fields of business anything that is closed, open to investment, and fields of business of anything which is restricted ownership of the shares. Furthermore, the ownership of the FDI after the harmonization of regulatory simplification for foreign share ownershi, which is through the divestment of shares. Basically, the divestment program is one attempt to evoke a sense of nationalism and passion for the country and the sovereignty of the nation and is a reflection of one's efforts to involve local stakeholders on oversee foreign investors. The divestment obligation not set in The law number 25 of 2007 on Investment, but nonetheless binding on foreign investors in the field meet its business.The purpose of the writing of this thesis is to describe the conditions of the divestment divestment policy and review, as well as the process of divesting to do PT X would have been in accordance with law No. 25 of 2007 on Investments and Perka Number 12 of 2013. Through arrangements regarding ownership of shares in the company's requirements, the manner and form of FDI activities can obtain a clear direction. Included in it, setting about when and how the requirements that must be met if the FDI effort has carried out completely. In order for goals to be more focused and accountable, then the method used authors with normative legal research methods to a variety of sources to complete this thesis."