Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Potensi penerimaan PBB yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, dan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi penerimaan PBB di Kota Bogor. Berdasarkan hal tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis potensi penerimaan PBB yang sebenarnya dan peubah-peubah yang mempengaruhi realisasi penerimaan PBB di Kota Bogor, serta analisis efisiensi pemungutan PBB. Data penelitian ini adalah jumlah penduduk, PDRB (Harga Konstan), dan Indeks Harga Konsumen di Kota Bogor sebagai peubah bebas, serta realisasi penerimaan PBB sebagai peubah terikat. Sedangkan data untuk potensi penerimaan PBB adalah data Hasil Assessment Sales Ratio Kota Bogor, data tunggakan, dan penyelesaian permohonan keberatan dan pengurangan. Periode data adalah tahun 1990/1991 sampai dengan tahun 2004 dan diperoleh dari sumber intern Direktorat PBB dan BPHTB, Kantor Pelayanan PBB Bogor, Badan Pusat Statistik Kota Bogor, maupun laporan publikasi. Untuk melihat pengaruh peubah bebas terhadap peubah terikat, mengunakan regresi linier berganda dan menggunakan bantuan software SPSS. Pengujian yang dilakukan adalah uji asumsi klasik yaitu uji multikolonieritas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas dan uji statistik, yaitu: uji-t statitistik, uji-F statistik dan uji koefisien determinasi. Untuk penghitungan potensi penerimaan dilakukan dengan penyesuaian terhadap harga pasar wajar berdasarkan Hasil Assessment Sales Ratio di Kota Bogor. Sedangkan analisis efisiensi pemungutan PBB dilakukan dengan menghitung persentase antara biaya pemungutan PBB dengan penerimaan PBB yang berhasil dipungut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah penduduk,PDRB, dan IHK berpengaruh secara signifikan dan bersifat elastis terhadap realisasi penerimaan PBB di Kota Bogor. Model memiliki koefisien determinasi sebesar 97,1%. Semua peubah bebas mempunyai pengaruh positif terhadap realisasi penerimaan PBB dan bersifat elastis. Potensi riil penerimaan PBB jauh di atas target dan realisasi penerimaan PBB. Potensi riil inilah yang harus dijadikan dasar penetapan target/rencana penerimaan PBB. Rata-rata tingkat efisiensi pemungutan PBB di Kota Bogor tahun 2003 dan 2004 adalah sebesar 2,73% per tahun (sangat efisien). Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu Kantor Pelayanan PBB Bogor dan Pemerintah Kota Bogor dalam merumuskan kebijakan penerimaan PBB di Kota Bogor.

Abstrak :
Untuk memperoleh gelar Magister Sosial pada Program Pascasarjana Universitas Indonesia FISP-UI, penulis melakukan penelitian dengan judul tersebut di atas, dan tujuan penelitian adalah mendeskripsikan dan membahas Peran Badan Keswadayaan Masyarakat dalam pelaksanaan P2KP di Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, studi kepustakaan dan wawancara tidak berstruktur. Pemilihan informan ini menggunakan snow ball technique. Kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut Peranan manajerial Badan Keswadayaan Masyarakat adalah sebagai fasilitator dan pendamping dalam proses penyusunan proposal peminjaman modal usaha dan penyaluran pinjaman modal usaha, dan jugs berperan sebagai motivator dan pemandu dalam proses pengembalian pinjaman modal usaha tersebut. Peran manajerial yang demikian itu merupakan penjabaran peran pokok BKM sebagaimana yang diatur dalam Manual P2KP, yakni menilai dan memberikan persetujuan, serta mengkoordinasikan rencana-rencana kegiatan KSM, baik yang berupa kelompok-kelompok usaha bersama (kube), maupun kelompok pengelola pembangunan prasarana dan sarana dasar lingkungan. BKM mempunyai tanggung jawab untuk merealisasikan pengelolaan dana modal bergulir di masyarakat wilayah penerima bantuan. Kelemahan peran manajerial BKM ini adalah bahwa BKM kurang pandai dalam membantu KSM-menyusun perencanaan dan penentuan tujuan peminjaman modal; mengkaji dan menyetujui permintaan pencairan dana bantuan; dan mengembangkan manajemen sumberdaya, terutama sumber daya KSM. Peran teknis Badan Keswadayaan Masyarakat adalah sebagai pemantau kegiatan usaha KSM. Hal ini sejalan dengan ketentuan bahwa BKM berhak membahas, menyusun prioritas pendanaan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan KSM berikut perguliran dananya. Kelemahan peran teknis BKM ini adalah bahwa BKM kurang mampu dalam melakukan koordinasi yang diperlukan untuk memfasilitasi kegiatan KSM; melakukan pemantauan kegiatan KSM; serta membantu menyusun dan menetapkan kegiatan KSM yang diprioritaskan. Peran sosiabilitas Badan Keswadayaan Masyarakat adalah sebagai motivator, fasilitator dan koordinator kegiatan usaha KSM. Kelemahan peran sosiabilitas BKM ini adalah bahwa BKM kurang mampu membantu KSM dengan kegiatan-kegiatan manajemen konflik, manajemen sumber daya, koordinasi dan pemantauan kegiatan KSM untuk mensosialisasikan kebijakan P2KP; penyediaan kotak saran dan menindaklanjuti setiap saran dan keluhan yang dimasukkan kedalam kotak saran sebagai media komunikasi dan motivasi. Faktor pendukung peran BKM sebagai organisasi pendamping dalam pelaksanaan kegiatan P2KP di Kecamatan Tanah Sareal adalah kemampuan dan pengalaman berorganisasi para pengurus BKM, insentif untuk para pengurus BKM yang dapat digunakan untuk memperlancar aktivitas administrasi BKM kebijakan P2KP yang menyatakan BKM berhak membahas, menyusun prioritas pendanaan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan KSM berikut perguliran dananya, dan pengakuan terhadap eksistensi BKM, karena BKM dibentuk dari unsur-unsur lembaga swadaya masyarakat setempat. Faktor penghambat peran BKM sebagai organisasi pendamping dalam pelaksanaan kegiatan P2KP di Kecamatan Tanah Sareal adalah keterbatasan sumber daya manusia di kalangan anggota-anggota KSM, mentalitas KSM dan tradisi lokal yang kurang mendukung rasionalisasi, praduktivitas dan efisiensi peminjaman modal bergulir dari P2KP, keterbatasan alokasi dana taktis operasional yang diperlukan untuk memperlancar dan memperluas aktivitas BKM, dan keterbatasan waktu di kalangan pengurus BKM, karena para pengurus BKM mempunyai pekerjaan pokok, dan eksistensinya sebagai pengurus BKM masih dipandang sebagai partisipasi sosial.

Abstrak :
Penyakit tuberkulosis paru di Kabupaten Bogor merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang sangat serius dengan jumlah kasus TB Paru BTA (+) tentu meningkat dari 744 tahun 1999 menjadi 1410 tahun 2002. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara faktor risiko lingkungan fisik rumah, karakteristik individu dan kebiasaan kegiatan yang dilakukan penghuni di dalam rumah dengan kejadian penyakit TB Paru BTA (+). Studi kasus kontrol telah dilaksanakan di Wilayah Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor dengan 125 kasus TB Paru BTA (+) dart 125 kasus TB Paru BTA (-). Untuk menentukan kasus dan kontrol dilakukan pengambilan data dari register TB 01, TB 03, TB 04 dan TB 06 yang berasal dari puskesmas. Data faktor risiko lingkungan fisik rumah dikumpulkan dengan cara observasi dan pengukuran meliputi sinar matahari masuk ke dalam ruangan rumah, sinar matahari masuk ke kamar tidur, luas ventilasi rumah, kelembaban rumah, kepadatan hunian, keadaan terbukanya jendela ruangan rumah, keadaan terbukanya jendela kamar tidur, jenis lantai dan jenis dinding rumah. Data karakteristik individu dikumpulkan dengan cara wawancara meliputi umur, jenis kelamin, dan status imunisasi. Data faktor risiko kebiasaan kegiatan yang dilakukan penghuni di dalam rumah dikumpulkan dengan cara observasi, meliputi kebiasaan merokok, penggunaan obat nyamuk bakar, penggunaan bahan bakar untuk memasak dan kebiasaan membersihkan lantai rumah. Seluruh data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara bivariat dan multivariat. Hasil analisis bivariat menunjukan bahwa ada 5 variabel faktor risiko lingkungan fisik rumah yang menunjukan hubungan bermakna dengan kejadian penyakit TB Part BTA (+) yaitu sinar matahari masuk ke dalam ruangan rumah (p = 0,000, OR = 5,525 & 95% CI = 3,155-9,674), sinar matahari masuk ke dalam kamar tidur (p = 0,000, OR = 7,098 & 95% CI = 4,045-I2,455), luas ventilasi rumah (p = 0,000, OR = 5,196 & 95% CI = 2,992-9,026), keadaan terbukanya jendela ruangan rumah (p = 0,000, OR - 3,218 & 95% CI = 1,875-5,521) dan keadaan terbukanya jendela kamar tidur (p = 0,000, OR = 6,780 & 95% CI = 3,887-12,140). Dari faktor risiko kebiasaan kegiatan yang dilakukan penghuni di dalam rumah hanya kebiasaan membersihkan lantai rumah yang bermakna (p = 0,003, OR = 4,319 & 95% CI = 1,188-15,701). Selanjutnya, analisis multivariat menunjukan bahwa variabel yang paling dominan dalam mempenganihi terjadinya penyakit TB Paru BTA (+) adalah luas ventilasi rumah. Model persamaan regresi logistik menunjukan bahwa seseorang dengan faktor risiko tinggal di rumah dengan tidak ada sinar matahari yang masuk ke kamar tidur, luas ventilasi rumah yang tidak memenuhi syarat dan tidak terbukanya jendela kamar tidur mempunyai probabilitas untuk menderita penyakit TB Pani sebesar 19 kali lebilh besar dibandingkan dengan seseorang yang tidak mempunyai faktor risiko tersebut. Dapat disimpulkan bahwa lingkungan fisik rumah merupakan faktor risiko yang terbesar dalam mempengaruhi kejadian penyakit TB Paru BTA (+) dibandingkan dengan faktor risiko karakteristik individu dan kebiasaan kegiatan yang dilakukan penghuni di dalam rumah. Daftar bacaan ; 43 ( 1980 - 2002 )

---

Physical Environments of House as Risk Factors of Positive Acid Fast Bacilli (AFB+) TB at Ciampea Subdistrict, District of Bogor, 2002 In Bogor District Tuberculosis is a serious problem of public health with AFB+ cases increasing from 744 in 1999 to 1410 in 2002. Previous researches indicate that TB is associated with physical environments, individual characteristics and daily habit in the house. This research is intended to investigate the association of physical environments of house with AFB+ TB cases. A case-control study has been carried out in Ciampea Subdistrict, District of Bogor, with 125 respondents of AFB+ as cases and 125 respondents of negative AFB as control. Register Form of TB 01, TB 03, TB 04, and TB 06 filled up by Health Center (Puskesmas) was used to determine the case and control. Data on sunlight into dining room, sunlight into bedroom, ventilation width, relative humidity, window opening of dining room, window opening of bedroom, type of wall, type of floor, and house density as physical environments were collected by direct observation and measurement, while data on age, sex and immunization status as individual characteristics were collected by interview. In addition, smoking, use of mosquito coil, use cooking fuels, and floor cleaning as daily habits were collected by observation. Bivariate and multivariate analysis were employed to all collected data. Bivariate analysis shows that five physical environments of house are significantly associated with AFB+ TB cases, i.e. sunlight into dining room (p = 0.000, OR = 5.25, 95% CI = 3.155 - 9.674), sunlight into bedroom (p = 0.000, OR = 7.098, 95% CI = 4.045 - 12.455), width of house ventilation (p = 0.000, OR = 5.196, 95% CI = 2.992 - 9.026), window opening of dining room (p = 0.000, OR = 3218, 95% CI = 1.875 - 5.521), and window opening of bedroom (p = 0.000, OR = 6.780, 95% CI = 3.887 - 12140). In addition, of daily habit factors only floor cleaning is significantly associated (p = 0.003, OR = 4.319, 95% CI = 1.188 - 15.701). Further, multivariate analysis shows that the dominant risk factor associated with AFB+ TB is house ventilation. Meanwhile, logistic regression model indicates that probability of having AFB+ TB of those who reside in a house with no sunlight coming into bedroom, under standard ventilation width, and closed bedroom window is 19 fold higher than (hose with no such risk factors. It is concluded that physical environments of house are major risk factors compared with individual characteristics and daily habitual activities. References: 43 (1980 2002)

Abstrak :
ABSTRAK
Keterkaitan politik, administrasi, dan organisasi ditekankan kepada keterkaitan desa-kota oleh Rondinelli 1985 . Penelitian ini menganalisis keterkaitan secara inter dan intra regional Kabupaten Bogor melalui pendekatan postpositivist dengan pengumpulan data kualitatif. Keterkaitan politik antara desa dan kota di Kabupaten Bogor secara eksternal dengan Kota Bogor saling mempengaruhi, sedangkan secara politik lokal kota Kecamatan Cibinong memiliki superioritas mempengaruhi desa-desa disekitarnya. Secara pola kewenangan desa-kota dipengaruhi oleh perundang-undangan yang ada seperti UU Nomor 23 Tentang Pemerintah Daerah, UU Nomor 6 Tentang Desa dan perda terkait aspek kewilayahan maupun agropolitan. Secara arus belanja pemerintah kedua wilayah baik Kabupaten Bogor dan Kota Bogor tidak saling ada perhatian membangun wilayah hinterland nya, secara lokal municipalities Cibinong memiliki peran kuat sebagai pusat anggaran. Pada aspek transaksi antar yurisdiksi pemerintah kedua wilayah antara Kabupaten Bogor dengan Kota Bogor sangat saling tergantung karena spesialisasi wilayah masing-masing. Secara organisasi baik struktur dan ketergantungan organisasi, secara sosio-politis tentu sangat tergantung perundang-undangan, namun secara ekonomi kedua wilayah sangat tergantung dengan spesialisasi khusus antar wilayah. Selain itu Cibinong secara struktur ekonomi dan pelayanan merupakan wilayah dengan fasilitas terlengkap di kawasan Kabupaten Bogor.

---

ABSTRACT
Political, administrative, and organizational linkages are emphasized in rural urban linkage by Rondinelli 1985 . This research analyzes inter and intra regional linkages of Bogor Regency through a postpositivist approach with qualitative data collection. Political linkages between rural and urban areas in Bogor externally with Bogor city influence each other, while the local political basis Cibinong district town of superiority affect surrounding villages. In the pattern of rural urban authority is influenced by existing legislation such as UU No. 23 on Local Government, UU No. 6 On Village and related regulations and Agropolitan territorial aspect. In the flow of government expenditures both regions of Bogor and Bogor are not mutually concerned about building their hinterland area, locally Cibinong municipalities have a strong role as a budget center. In the aspect of transactions between the jurisdictions of the two regions between Bogor regency with Bogor City is highly interdependent because of the specialization of their respective areas. Organizationally, organizational structure and dependence, socio politically, is highly dependent on legislation, but economically both regions are highly dependent on specialization among regions. In addition Cibinong is an economic structure and service is the region with the most complete facilities in the area of Bogor Regency.rural urban linkage politics administration organization Bogor District Bogor City agropolitan , spatial region local government.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Tenaga Pendamping pada Program PUMP-PB tahun 2012 di Kabupaten Bogor. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Penelitian ini juga untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan peran Tenaga Pendamping. Berdasarkan hasil penelitian lapangan melalui wawancara mendalam dan observasi, diketahui bahwa Tenaga Pendamping melaksanakan seluruh peran yang dikemukakan Ife, namun belum optimal. Kapasitas Tenaga Pendamping merupakan permasalahan utama yang harus diselesaikan. Pembentukan kemandirian masyarakat sebagai tujuan program pemberdayaan belum tercapai. ...... This study aimed to determine the roles of outreach workers on PUMP-PB Program year 2012 in the District of Bogor. The research is a qualitative descriptive design. The research is also to determine the factors that influences the effectiveness of outreach workers roles. Based on the results of the research through in-depth interviews and observations, its known that outreach workers have been performed all the roles mentioned by Ife, but it?s implementation are not optimal. The outreach worker capacity is the main obstacles to be solved. Echancement of community independence as the goal of an empowerment program is not achieved.

Abstrak :
Penelitian ini mengkaji faktor yang berhubungan (berasosiasi) dengan Pengetahuan, Sikap dan Praktek (PSP) yang kurang dari Ibu hamil terhadap Kesehatan Ibu dan Anak (KIA). Ruang lingkup penelitian ini menilai hubungan pada faktor kehadiran dalam Kegiatan Penyuluhan KIA (antara tidak hadir dan hadir), Umur Ibu (antara <19 atau > 35 tahun dan 20 - 35 tahun), Pendidikan (tamat Sekolah Dasar (SD) dan lebih rendah dari SD dengan lebih tinggi dari SD), Pekerjaan (Tidak bekerja dan bekerja), Waktu Pengamatan (sebelum ada program KPKIA dan setelah ada program KPKIA), dan Kabupaten (Kabupaten Serang dan Kabupaten Bogor). Penelitian ini menggunakan desain kros-seksional (survei) dengan menggunakan kuesioner data sekunder dari "Studi Intervensi Rujukan obstetrik perinatal di Kabupaten Serang dan Kabupaten di Bogor, Jawa Barat, 1996 - 1998". Survei dilaksanakan dua kali yaitu pada tahun 1996 dan tahun 1998. Analisis didasarkan pada data percontoh 804 ibu hamil yang diwawancara. Analisis data akhir menggunakan analisis multivariat. Kajian data menunjukkan proporsi ibu hamil yang tidak hadir dalam Kegiatan penyuluhan Kesehatan Ibu dan Anak 19,3%; berumur < 20 atau >35 tahun 19,0%; berpendidikan tamat SD dan lebih rendah dari SD 76,5%; yang tidak bekerja Bogor 52,2%. Proporsi ibu hamil yang berpengetahuan kurang 72,4%; yang bersikap kurang 39,9% dan yang berpraktek kurang 25,7% berpraktek kurang terhadap kesehatan Ibu dan Anak. Pada variabel kehadiran, Ibu yang tidak hadir pada KPKIA dan berada dalam Kabupaten Serang mempunyai rasio odds (RO) sebesar 6,65 [95% IK (interval konfidens) 2,98 - 14,86] untuk berpengetahuan kurang; Ibu yang tidak hadir pada KPKIA dan berada dalam Kabupaten Bogor mempunyai RO =1,36 (95% IK 0,61 - 3,04); pada variabel Waktu pengamatan RO = 1,73 (95% IK: 1,17 - 2,56); pada variabel Kabupaten Serang dan tidak hadir RO 4,16 (95% IK: 2,60 - 6,66) setelah dikontrol variabel lainnya. Tidak ada variabel independen yang signifikan berhubungan dengan Sikap. Pada variabel kehadiran, ibu hamil yang tidak hadir pada KPKIA mempunyai rasio odds (RO) = 2,45 (95% IK: 1,46 - 4,13) untuk berpraktek kurang; pada variabel Umur, RD = 0,49 (95% IK: 0,31 -0,78); pada Pendidikan RO = 1,63 (95% IK: 1,07 - 2,49); pada Kabupaten RO 0,49 (95% IK: 0,35 - 0,68), setelah dikontrol variabel lainnya. Kesimpulannya faktor kehadiran dalam KPKIA dan Kabupaten,adalah yang berhubungan dengan Pengetahuan yang kurang dan Praktek yang kurang dari ibu hamil terhadap kesehatan ibu dan anak. Perlu dilakukan studi lanjut dengan rancangan studi kohort dengan melakukan pengamatan awal kemudian dilakukan pengamatan akhir. Kehadiran ibu hamil dalam KPKIA dan Kabupaten perlu menjadi perhatian, dan pihak penyuluh kesehatan dapat menggunakan masukan kegiatan penyuluhan KIA dengan tujuan dapat meningkatkan proporsi jumlah ibu-ibu hamil yang memahami tentang kesehatan ibu dan anak.

---

The Relationship of Some Factors to Knowledge, Attitude, and Practice of Pregnant Women in Maternal and Child Health in Serang District and Bogor district, West Java, Year 1996 ? 1998The objective of this research is to find out relationship between independent factors namely attendance in Maternal and Child Health Promotion or MCHP (absence and presence), Age group (<19 or > 35 and 20 - 35 years), level of Education (elementary school or less than elementary school and higher than elementary school), Occupation (not working and working), Time of Observation (before and after presence activity of MCHP), and District (Serang District and Bogor District) and dependent factors namely Knowledge, Attitude, and Practice (KAP) of Pregnant women in Maternal and Child Health. The scope of the research assessed relationship both them. Cross-sectional (Survey). Instrument: questionnaire from ?Intervention Study on Obstetric Prenatal Reference in District Serang and District Bogor, West Java, years 1996 - 1998". Conducting of survey in 1996 and 1998. Total samples 804 pregnant women. The secondary data analysis showed that pregnant women did not attendance in activity of MCHP 19,3%; Age < 20 or > 35 year are 19,0%; level of Education (elementary school or less than elementary school) are 76,5%; working 93,6%; observed after activity of MCHP 50,2%; live in Bogor District 50,2%. There are 72,4% pregnant women with less knowledge, 39,9% less attitude, and 25,7% less practice to Maternal and Child Health. Logistic regression modeling used to estimate the association between KAP and attendance in MCHP and others variables. Subject with not attendance in MCHP and live in Serang District were more likely to less Knowledge [OR = 6,65; 95% Confidence Interval (Cl): 2,98 - 14,86]; subject in Bogor District and not attendance OR = 1,36 (95% CI: 0,61 - 3,04); subject in Time Observation before activity MCHP OR = 1,73 (95% CI: 1,17 - 2,56], subject live in Serang District and not attendance OR 4,16 (95% CI: 2,60 --- 6,66) after adjusting others variables. There is no variables association with Attitude. Subject with not attendance in MCHP were more likely to less Practice [OR = 2,45; 95% CI: 1,46 - 4,13]; level of Education OR = 1,63 (95% CI: 1,07 - 2,49) and District OR = 0,49 (95% CI: 0,35 - 0,68) other variables. The conclusion is attendance in MCHP and District are closely associated factor with less Knowledge and less Practice of the subject. Attendance of Pregnant women in MCHP is very important to increase proportion good KAP of Pregnant women. Heath Promotion about MCH was held in reserve sustainability.

Abstrak :
Menurut WHO tahun 1990 ada sekitar 2,5 juta bayi berat lahir rendah (BBLR) di seluruh dunia dimana 90% terjadi pada negara berkembang. Di negara maju, Australia, angka kejadian BBLR adalah sekitar 6%, sedangkan di negara berkembang dimana status sosial ekonomi masyarakatnya masih rendah angka kejadian BBLR lebih tinggi yaitu sekitar 13-17%. Bayi berat lahir rendah merupakan salah satu faktor terpenting kematian neonatal dan determinan yang cukup bermakna bagi kematian bayi. Tingkat kematian neonatal di Indonesia masih tetap tinggi meskipun angka kematian bayi (AKB) telah mengalami penurunan cukup tajam. Penurunan AKB yang terjadi pada dasawarsa terakhir ini disebabkan oleh turunnya angka kematian bayi diatas usia satu bulan, sementara 40% kematian yang terjadi pada periode neonatal angkanya hampir tidak berubah. Penyumbang utama kematian BBLR adalah prematuritas, infeksi, asfiksia, hipotermia, dan pemberian ASI yang tidak adekuat. Angka BBLR di Kabupaten Bogor 21,4% diatas angka Provinsi Jawa Barat 18,3% dan angka Nasional 7,7%. Hasil penelitian lain tentang kelangsungan hidup bayi dengan hipotermia 10%-77% serta terbatasnya sarana inkubator di rumah sakit, maka diperlukan sosialisasi suatu cara alternatif yang secara ekonomis cukup efisien dan efektif untuk merawat bayi pretern yaitu dengan Metode Perawatan Bayi Lekat (MPBL). Metode Perawatan Bayi Lekat dilakukan pendekatan dengan cara penyuluhan perorangan maupun kelompok dengan intervensi VCD MPBL pada ibu BBLR di RSUD Ciawi Bogor. Keberhasilan intervensi MPBL tergantung dari ketrampilan petugas kesehatan dalam meyakinkan ibu BBLR tentang keuntungan dan manfaat MPBL dalam penanganan BBLR. Setelah intervensi MPBL, bagaimanakah pengaruh intervensi terhadap tingkat pengetahuan pada ibu BBLR serta faktor yang mempengaruhinya?. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh intervensi VCD MPBL terhadap tingkat pengetahuan ibu BBLR serta faktor yang berpengaruh. Penelitian menggunakan one group pre test - postest design, dengan populasinya adalah ibu yang melahirkan BBLR yang dirawat di RSUD Ciawi, cara pengambilan sampel dengan quota sampling dari tanggal 16 Juli sampai 16 Agustus 2002. Data dikumpulkan dengan cara wawancara pre dan post test. Analisis data menggunakan t - test. Adanya hubungan bermakna antara tingkat pendidikan dengan tingkat pengetahuan ibu BBLR tentang MPBL setelah intervensi VCD MPBL. Setelah mendapatkan intervensi VCD MPBL kedua variabel pendidikan dan intervensi VCD MPBL bersama-sama dapat menjelaskan adanya peningkatan pengetahuan ibu BBLR tentang MPBL sebesar 68,1%. Melihat adanya hubungan bermakna antara tingkat pendidikan dan pengetahuan MPBL pada ibu BBLR (setelah intervensi VCD MPB), disarankan Pemerintah Kabupaten Bogor c.q Dinas Kesehatan Bogor mensosialisasikan MPBL ini sebagai salah satu terobosan baru tehnologi tepat guna untuk penanganan BBLR melalui media komunikasi massa, misalnya melalui VCD dan sebagainya. Hal ini juga perlu di dukung dengan kebijakan dengan kemungkinan sumber daya dan dana yang dapat diberikan oleh PEMDA. Selain itu, petugas lapangan/perawat dapat diberikan kemudahan oleh atasan yang berwenang untuk meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan dalam masalah perinatal khususnya penanganan BBLR. Hal ini akan bermanfaat pada saat melaksanakan intervensi MPBL dilapangan. ...... The Effect of Video Compact Disc Intervention of Kangaroo Mother Care (KMC) on The Level of Knowledge of Mothers with Low Birth Weight's Babies (LBW) in Ciawi Public Hospital, District of Bogor, West Java, 2002According to WHO, in 1990 there were about 2,5 millions babies born with low weight, 90% of which occurred in developing countries. In a developed country, Australia, for examples, the prevalence of LBW babies was around 6% while in the developing countries with lower social economic status the prevalence of babies born low birth weight (LBW) reached 13 - 17%. The LBW babies constituted one of the most important factors causing neonatal deaths. In Indonesia, the of neonatal death rate remains high although the rate of the infant mortality has dropped quite sharply. The decrease of the infant mortality in the last ten years was primarily caused by the death infants over one month age, while the 40% death took place during the neonatal period has never changed. The main contributors to deaths of the LBW babies born were the following : prematurity , infection, asphyxia, hypothermia and inadequate breast feeding. The rate of the LBW in the District of Bogor was 21,4% which was above that of the rate of the West Java Province (18,3%) and the National rate (7,7%). Other studies revealed that the survival of babies with hypothermia was 10% - 77% and the number of incubator facilities in the hospital was insufficient, so it was deemed necessary to socialize an alternative method which was economically effective and efficient to treat preterm babies, namely Kangaroo Mother Care (KMC). The Kangaroo Mother Care was conducted through both individual and group intervention of VCD on KMC among mother's with LBW babies in Ciawi Hospital, District of Bogor. After intervention, how did the intervention affect the level of the mothers knowledge of KMC ? The objective of study was to assess the effect of the VCD on KMC intervention on the knowledge level of mothers with LBW babies . The study used one grouped pretest - posttest design and the population was mothers having just given births of babies with LBW in Ciawi Hospital. Samples were gathered using quota sampling method from 16 July to 16 August 2002. Data was collected through 'interview with pre test - post test and discussions. Data analysis was carried out with t - test. After receiving the VCD on KMC intervention there was significant relationship between education level and knowledge of the mother's LBW babies on KMC. After the above intervention similar using the VCD on KMC, both education level mother's and intervention of VCD on KMC, could explain the increase/change of knowledge of the mother's on KMC 68.1%. Considering the importance of the VCD on KMC intervention in enhancing the mothers' knowledge of KMC, it is recommended that the Government of the District of Bogor c.q Bogor Health Office establish the prevention and management of LBW babies using appropriate technology. In addition, the KMC could be socialized through mass media for example using VCD method. Support in the form of policy, facilities and others resources including fund should also be made to enhance the intervention.