Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 224 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Silahuddin
Bandung: PKP2A I - LAN, 2007
352.13 SIL e
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Indera Gunawan
"Potensi penerimaan PBB yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, dan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi penerimaan PBB di Kota Bogor. Berdasarkan hal tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis potensi penerimaan PBB yang sebenarnya dan peubah-peubah yang mempengaruhi realisasi penerimaan PBB di Kota Bogor, serta analisis efisiensi pemungutan PBB.
Data penelitian ini adalah jumlah penduduk, PDRB (Harga Konstan), dan Indeks Harga Konsumen di Kota Bogor sebagai peubah bebas, serta realisasi penerimaan PBB sebagai peubah terikat. Sedangkan data untuk potensi penerimaan PBB adalah data Hasil Assessment Sales Ratio Kota Bogor, data tunggakan, dan penyelesaian permohonan keberatan dan pengurangan. Periode data adalah tahun 1990/1991 sampai dengan tahun 2004 dan diperoleh dari sumber intern Direktorat PBB dan BPHTB, Kantor Pelayanan PBB Bogor, Badan Pusat Statistik Kota Bogor, maupun laporan publikasi. Untuk melihat pengaruh peubah bebas terhadap peubah terikat, mengunakan regresi linier berganda dan menggunakan bantuan software SPSS. Pengujian yang dilakukan adalah uji asumsi klasik yaitu uji multikolonieritas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas dan uji statistik, yaitu: uji-t statitistik, uji-F statistik dan uji koefisien determinasi. Untuk penghitungan potensi penerimaan dilakukan dengan penyesuaian terhadap harga pasar wajar berdasarkan Hasil Assessment Sales Ratio di Kota Bogor. Sedangkan analisis efisiensi pemungutan PBB dilakukan dengan menghitung persentase antara biaya pemungutan PBB dengan penerimaan PBB yang berhasil dipungut.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah penduduk,PDRB, dan IHK berpengaruh secara signifikan dan bersifat elastis terhadap realisasi penerimaan PBB di Kota Bogor. Model memiliki koefisien determinasi sebesar 97,1%. Semua peubah bebas mempunyai pengaruh positif terhadap realisasi penerimaan PBB dan bersifat elastis. Potensi riil penerimaan PBB jauh di atas target dan realisasi penerimaan PBB. Potensi riil inilah yang harus dijadikan dasar penetapan target/rencana penerimaan PBB. Rata-rata tingkat efisiensi pemungutan PBB di Kota Bogor tahun 2003 dan 2004 adalah sebesar 2,73% per tahun (sangat efisien).
Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu Kantor Pelayanan PBB Bogor dan Pemerintah Kota Bogor dalam merumuskan kebijakan penerimaan PBB di Kota Bogor."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2006
T20539
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Naniek Isnaini Lestari
"Pembiayaan kesehatan dalam era otonomi sangat tergantung pada komitmen daerah, khususnya pembiayaan yang bersumber dari pemerintah. Sistem pembiayaan kesehatan di daerah perlu dikembangkan agar isu pokok dalam pembiayaan kesehatan daerah, yaitu mobilisasi, alokasi dan efisiensi pembiayaan dapat terselenggara dengan baik sehingga menjamin pemerataan, mutu dan kesinambungan pembangunan kesehatan daerah.
Tersedianya data pembiayaan kesehatan menjadi sangat penting dengan adanya kebijakan desentralisasi pelayanan kesehatan yang diperlukan untuk penentuan kebijakan dan strategi pembiayaan program kesehatan di daerah.
Sampai saat ini belum pernah dilakukan analisis pembiayaan kesehatan bersumber pemerintah di Kabupaten Tangerang, oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui berapa besar alokasi biaya kesehatan dalam satu tahun, secara total maupun perkapita, sumber pembiayaan, bagaimana peruntukan dilihat dari jenis belanja, line item, mata anggaran dan antar program, serta diketahuinya resource gap dalam pembiayaan program prioritas.
Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Tangerang pada Dinas Kesehatan dan instansi terkait yang menjadi Finance Intermediares pembiayaan kesehatan bersumber pemerintah. Studi ini menggunakan pendekatan District Health Account (DHA).
Analisis pembiayaan kesehatan menggunakan data alokasi tahun anggaran 2003, hasil analisis menunjukan bahwa total pembiayaan kesehatan bersumber pemerintah alokasi tahun anggaran 2003 adalah Rp. 80.960.838.900 dan 64.17% nya bersumber dari APBD, sedangkan pembiayaan kesehatan perkapita adalah Rp. 26.744/kapital tahun.
Dilihat dari peruntukannva, balk pembiayaan di Kabupaten, Dinas Kesehatan dan RSU, proporsi belanja publik lebih besar dari belanja aparatur dan sebagian besar dialokasikan untuk belanja operasional. Proporsi belanja investasi dan pemeliharaan di Kabupaten maupun di Dinas Kesehatan hampir berimbang, sedangkan di RSU alokasi belanja pemeliharaan sangat kecil, bahkan pemeliharaan gedung dan pelatihan tidak dianggarkan.
Dengan menggunakan angka estimasi Bank Dunia (biaya kesehatan Rp. 41.174/ kapital tahun) maka dibandingkan alokasi dana yang tersedia terdapat resource gap sebesar Rp. 43.683.563.300.
Disamping itu dari perhitungan input cost untuk 2 program prioritas, tidak didapatkan resource gap untuk P2TB Paru dan terdapat resource gap sebesar Rp. 11.180.000 untuk penanggulangan DBD (Demam Berdarah Dengue). Namun, bila biaya personel, gaji dan investasi dimasukkan dalam perhitungan, resource gap ternyata cukup tinggi. Kesulitan dalam perhitungan resource gap adalah dalam upaya mencocokkan Komponen Biaya dari dana yang tersedia dibandingkan kebutuhan dana.
Untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan kesehatan perkapita bagi penduduk Tangerang dan memperkecil resource gap perlu dipertimbangkan efisiensi internal, realokasi antar unit pengguna dan program atau mobilisasi dana dengan mekanisme penyesuaian tarif pelayanan di Instansi Pemerintah dengan melihat kemampuan masyarakat membayar (ATP).
Daftar Bacaan : 30 (1990 - 2003)

Analysis of The Government Expenditures for Health in Tangerang District, Fiscal Year 2003. (A District Health Account Approach)Health financing in the era of regional autonomy strongly depends on the commitment of regional governments, in particular the government resources. The regional health financing system needs to be evaluated and developed so that the main issues concerning regional health financing, such as mobilization of funds, allocation of funds, and financial efficiency, could be well implemented to ensure the equity, quality and sustainability of the region's health development.
The availability of health financing data becomes very important with the decentralization of health services, to facilitate the process of policy making and strategic planning of regional health financing.
The analysis of the government expenditures for Health in Tangerang District has never been analyzed before, this research is a mean to find out the budget allocation for Health in one fiscal year totally and per capita, the sources of funds, the proportion of uses of fund within health programs, uses of fund by type of expenditures and line items, and to identify the resource gaps in the financing of priority health programs.
This research is carried out in the District Health Office of Tangerang District and other related institution, as finance intermediaries for government contribution for health. This study used a District Health Account approach.
Analysis of health financing is carried out from the data of fiscal year 2003. Analysis shows that the total source of government health expenditure in fiscal year 2003 amounts to Rp. 80.960.838.900,- with 64.17 % originating from the regional budget of Tangerang District, whilst the per capita health expenditure is Rp. 26.744,-per capita per year.
As judged by the usage of funds allocated to the District Health Office and the Regional Public Hospital, the proportion of funds used for public service exceeds that used for staff needs, with the greatest proportion of funds allocated for operational expenses. The proportion of funds for investment and maintenance in the Regional Health Service is almost equal, whilst the allocation of funds for maintenance in the Regional Public Hospital is minimal, even funds for the maintenance of buildings and training programs are not allocated.
Compared to World Bank estimated figure (health expenditure should be Rp.41.174 per capita per year) there is a resource gap of Rp. 43.683.563.300 per year.
Besides, from the calculation of input cost of two priority programs, there is no resource gap for the Tuberculosis Eradication Program and Rp. 11.180.000 for the Control of Dengue Hemorrhagic Fever Program. However, if we include the investment and salary, the resource gap will be quite high. We found difficulties in matching the line item of the fund available (DHA) and fund needed (input cost).
To fulfill the total requirement of per capita health needs of the population of Tangerang District and to minimize the resource gaps, the author suggests the need to improve internal efficiency financing, inter-program reallocation of funds, the reassessment of health services costs and tariffs, and the improvement of health services quality.
"
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2003
T12928
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Mega Arfiah
"Dalam kenyataannya ternyata hingga kini tanah-tanah di Indonesia, masih banyak dijumpai tanah yang belum terdaftar di Kantor Pertanahan, antara lain adalah tanah yang berstatus bekas Hak Milik Adat di Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok Kotamadya Jakarta Utara, dimana mereka tidak memiliki sertifikat. Mereka hanya mempunyai surat tanda pembayaran pajak atas tanah yang secara yuridis formal bukan merupakan alat bukti hak alas tanah, melainkan sebagai alat pelengkap untuk pendaftaran hak atas tanah.
Penelitian ini difokuskan kepada pokokĀ¬pokok permasalahan mengenai faktor-faktor yang menjadi penyebab banyaknya tanah bekas Hak Milik Adat yang belum terdaftar di Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok Kotamadya Jakarta utara, dan upaya pemerintah melalui Kantor Pertanahan dalam memberikan kesadaran hukum bagi masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya. Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan normatif yang disertai dengan analisis data sekunder yang didukung dengan penelitian lapangan melalui studi dokumen dan wawancara.
Hasil penelitian dirumuskan sebagai kesimpulan bahwa faktor-faktor penyebab banyaknya tanah bekas Hak Milik Adat yang belum terdaftar adalah faktor kurangnya pengetahuan dari masyarakat mengenai mekanisme atau tata cara untuk mendaftarkan tanahnya, faktor ketidak pahaman masyarakat mengenai pentingnya pendaftaran atas tanah yang dimilikinya. Faktor ekonomi dan jangka waktu yang lama merupakan penyebah masih banyaknya tanah khususnya yang berstatus bekas Hak Milik Adat yang belum terdaftar di Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok Kotamadya Jakarta Utara. Pemerintah melalui Kantor Pertanahan, yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah setempat mulai dari tingkat Kecamatan dalam hal ini ada Kecamatan Tanjung Priok hingga ke tingkat Kelurahan, tclah membual program Kelompok Sadar Tertih Pertanahan (POKDARTIBNA) yang memberikan himbauan kepada masyarakat mengenai pentingnya mendaftarkan hak atas tanahnya dan penyuluhan tata cara pendaftaran tanah secara sporadik.

In Reality, it is apparent that presently lands in Indonesia are still often come across of not yet being registered at the land office, among others, land which are having the status of former Costumay Right of Ownership in Sunter Jaya Sub-district, Tanjung Priok District, North Jakarta Municipality, in which the owners do not have land certificates. They only have tax payment statementlrecept over the Iand, which in formal juridical manner, is not the evidence of right over land, instead, merely a supplementing instrument for the registration of right over land.
This research is focused on the main issues regarding factors which become the causes of large number of former costumay Right of Ownership lands which are not yet registered in Sunter Jaya Sub-district, Tanjung Priok District, North Jakarta Municipality, and the efforts of the government through Land Office in providing legal awareness service to the community to register their lands. The method of research being used is documentary research with normative approach supplemented by secondary data analysis supported by field research through documentary study and interview.
The result of research is composed as conclusion that the causing factors of large number of former Indigenous Right of Ownership Lands which are not yet registered are the factor of lack of knowledge of the community regarding the mechanism or procedure for registering their lands, the factor of unawareness of the community regarding the importance of registration of the land which they own. Economic factor and long period of process are the causes of large number of lands, especially having the status of former costumay Right of Ownership, which are not yet registered in Sunter Jaya Sub-district, Tanjung Priok District, North Jakarta Municipality. The Government through Land Office, in cooperation with the local Regional Government, starting from the level of District, in this case from Tanjung Prink District until Sub-District level, has prepared land order Awareness Group Program (POKDARTIBNA) that appeals to the community regarding the importance of registering their rights over lands and provides counseling regarding the procedure for sporadic land registration.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008
T24262
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Nursahrizal
"Penelitian ini bertujuan untuk membentuk dan menyajikan indeks komposit insiden kemiskinan menurut kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat sehingga dapat terlihat perbedaan tingkat kemiskinan antar kabupatenikota. Penelitian ini juga melakukan analisis Iduster menggunakan indikator insiden kemiskinan aspek ekonomi (4 variabel) dan aspek bukan ekonomi (6 variabel) untuk membentuk kelompok gabungan dari beberapa kabupaten/kota. Unit analisis dalam penelitian ini adalah wilayah kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat.
Variabel tunggal (univariate) yang diperhatikan sebanyak 10 variabel kemiskinan yang terbagi menjadi dua aspek yaitu aspek ekonomi dan aspek bukan ekonomi. Variabel kemiskinan aspek ekonomi mencakup 4 variabel (EK1,EK2,EK3,EK4) dan aspek bukan ekonomi mencakup 6 variabel yang melihat dari sisi kesehatan (NEI, NE2) , perumahan (NE3, NE4), dan pendidikan (NE5, NE6). Penelitian mendapatkan fungsi faktor insiden kemiskinan aspek ekonomi (FAE), fungsi faktor insiden kemiskinan aspek bukan ekonomi (FBE), dan fungsi faktor insiden kemiskinan keseluruhan (FIK) dari analisis faktor. Selanjutnya, melakukan pembentukan indeks komposit yaitu IAE (indeks insiden kenskinan aspek ekonorni), IBE (indeks insiden kemiskinan aspek bukan ekonomi), dan IIK (indeks insiden kemiskinan). Nilai koefisien korelasi antara IAE, IBE dan IIK dengan HPI (Human Poverty Indeks) masing-masing adalah 0.822 , 0.793 dan 0.87 dengan tingkat signifikasi yang sangat kecil. Sementara itu, hasil analisis kluster membentuk tiga kelompok wilayah di provinsi Jawa Barat yaitu kelompok wilayah mencakup sebanyak 4 kota, wilayah II mencakup sebanyak 10 kabupaten dan wilayah III mencakup 8 kabupatenikota.
Kabupaten/kota yang mempunyai nilai IIK terendah adalah kota Bekasi dan nilai IIK tertinggi adalah kabupaten Sukabumi. Kemiskinan pada kelompok wilayah II menunjukkan kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kemiskinan provinsi Jawa Barat (Nilai IIK diatas 100). Tujuh kabupaten yang terklasifikasi buruk dan sangat buruk sehingga perlu mendapatkan prioritas dalam program pengentasan/penanggulangan kemiskinan yaitu kabupaten Sukabumi, Cianjur, Garut, Ciamis, Kuningan, Cirebon dan Bogor."
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2003
T10862
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhamad Hanan Rahmadi
"The enforcement of Law No. 22 Year 1999 on the Regional Autonomy Administration, which later was substituted by Law No. 32 Year 2004 regarding regional Administration , that had brought about different new paradigm in establishing the autonomy, has basically changed the practices of running the local government. One of them concerns the positions, duties, function and the authority of Sub-district Head. The change will both directly and indirectly change the structure of organization, its funding, staffing, meeting its logistic requirements and accountability.
The change began with its definition about the "Sub-district" itself. In Law No. 5 Year 1974 about Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Governance Principles), Sub-district is an administrative Territory in the cause of de-concentration, namely within the circle of the. government bureaucracy locally executing public service_ While in Law No. 32 Year 2004 regarding Regional Government, Sub-district is an operational territory as a part of the municipality. This corresponds to what mentioned in Chapter 120, Article (2) regarding as follows: The municipality level consists of the local secretariat, regional agency, local technical bodies, sub-district and village. On its position, it is indirectly obliged to execute the authority of the municipal. This is found in chapter 126 article (2) Law No. 32 year 2004 regarding Regional administration, declaring that : The head of the sub-district in carrying out his/her duty receives the authority delegation from the mayor to handle the locallautonomy matters.
Specifically for Tangerang municipality government, the decree of the mayor No. 02 year 2003 regarding the delegation of done of the municipality administration to the head sub-district across Tangerang territory was issued. There are some sectors out of 10 areas of authority that have been delegated to the sub-district head, among others : Transportation, general works, land matters, population affairs, trading, industry and cooperation, social matters, peace and order, licensing, tax and retribution, and secretarial matters. Two years' time has lapsed since its issuance, but the implementation of this authority delegation to the sub-district has not been optimally exercised.
Starting from the curiosity for the actual reasons for the situation, a study has been made. The study used the qualitative method by accumulating the data through direct interview to relevant official, literature study and secondary data.
The result shows that the delayed implementation of this authority delegation from the municipality administration to the head sub-district is caused by technical matters as to how it should be carried out. This is due to the decree of the mayor of Tangerang regarding the authority delegation has not been followed with required direction for its implementation and method which in the field has caused uncertainly as to how to do it. Besides, there are still other factors that also has caused the Tangerang mayor decree has not been implemented optimally, among others : human resources problem, financing aspects, requisite needs which have not been fully provided by the city administration. This means no other that the decree issues, has not been sufficiently supported by the above mentioned three factors. Coordination aspect has also become an additional cause for the delay of such implementation. The sub-district administration and Agency could not easily construct the required coordination, there's no coordination mechanism: The Tangerang Mayor's Decree No. 2 year 2003, could not sufficiently be made basic of coordination between the district held and the related body. The organization structure aspect has made it difficult to implement the authority. The existing structure within the sub-district administration is not compatible with the amount of sectors delegated, and the delegation aspect itself has caused the delay of the implementation. This due to existing doubt or reluctance of the related agency to voluntarily delegate some of the authority as have been regulated in Tangerang Mayor decree No. 2 year 2003.
Some implication of this study is that it is necessary to create operational and technical directions for the Tangerang Mayor's decree No. 2 year 2003, that in the field, practice can be made easier if the sub-district be provided with the actual authority, like certain permits, that the sub-district administration service may become miniature of in its territory. This is all mainly done in the framework of providing better public service. It's undoubtedly, support of human resources, sufficient financial back up, requisite/perquisite availability is indispensable to help implement the message contained in the city major mentioned above. It's also of necessity to reconstruct the sub-district organization to make it more optimal in its status, especially in existing its main obligation and function."
Depok: Universitas Indonesia, 2005
T21648
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Marsaulina F.M.P.
"Standar kehidupan sebuah negara tergantung pada kemampuannya untuk memproduksi barang dan jasa dan bahwa produktivitas juga tergantung terhadap modal yang dimiliki oleh negara tersebut. Salah satu bentuk modal adalah infrastruktur yang juga disebut modal publik merujuk kepada jalan, listrik, telepon dan air minum. Infrastruktur mempunyai potensi untuk menaikkan produktivitas dan pertumbuhan. Seperti jalan raya mampu mengurangi biaya transportasi serta mempermudah pengangkutan barang dan air bersih yang tersedia dapat meningkatkan kesehatan.
Sejalan dengan hal tersebut diatas, penelitian ini dilakukan untuk membuktikan peranan modal dalam hal ini infrastruktur jalan, listrik, telepon dan air bersih dalam mempengaruhi produktivitas ekonomi daerah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data panel yaitu data infrastruktur dari 26 propinsi dari tahun 1983 - 2002 dan pengolahannya dilakukan dengan metoda fixed effect dengan bantuan program reviews 4.1.
Hasil regresi memperlihatkan bahwa infrastruktur jalan, listrik, telepon dan air bersih signifikan memberikan pengaruh yang positip terhadap produktivitas ekonomi daerah. Dari keempat infratruktur tersebut yang paling dominan memberikan pengaruh adalah jalan disusul listrik, air minum dan terakhir telepon. Hal ini sesuai dengan kenyataan bahwa jalan memegang peranan penting dalam mobilitas masyarakat dan perekonomian yang ada.
Sedangkan jika dilihat per kawasan maka untuk Kawasan Barat Indonesia infrastruktur jalan disusul listrik yang memberikan pengaruh dominan terhadap produktivitas ekonomi daerah-daerah yang terdapat di kawasan tersebut sedangkan untuk Kawasan Timur infrastruktur yang paling dominan adalah listrik disusul oleh jalan. Hasil regresi juga menunjukkan bahwa nilai elastisitas setiap variabel bebas masing-masing dibawah satu yang menunjukkan terjadi diminishing return.
Implikasi kebijakan dari hasil penelitian ini adalah pemerintah perlu lebih menggiatkan pembangunan infrastruktur karena infrastruktur memang memberikan pengaruh positip terhadap produktivitas ekonomi daerah. Infrastruktur yang paling prioritas mendapat penanganan adalah jalan terutama untuk kawasan barat sedangkan untuk kawasan timur penangan prioritas diberikan terhadap listrik."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2005
T20146
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
"Kota Semarang yang berjarak sekitar 417 kilometer dari Jakarta dan
250 kilometer dari Surabaya adalah sebuah kota bersejarah yang memiliki
fungsi sebagai kota pelabuhan, kota industri, kota perdagangan, kota budaya
serta kota pariwisata. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan
gambaran tentang letak Kawasan Pusaka (Heritage District) Kota Semarang,
Central Business District (CBD) Kota Semarang dan Tourist Business District
(TBD) Kota Semarang sehingga dapat dibuat sebuah Model Spasial Tourist
Business District (TBD) Kota Semarang. Dengan mengadaptasi Model
Perkembangan Kota Bersejarah Ashworth dan Turnbridge (1990), dapat
disimpulkan bahwa Model Spasial Tourist Business District (TBD) Kota
Semarang telah memasuki tahapan kelima dari perkembangan Kota
Bersejarah, yang ditandai dengan meluasnya Central Business District (CBD)
dan Tourist Business District (TBD) ke berbagai arah."
Universitas Indonesia, 2007
S34090
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Yuhanes Pramono
"Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, keadaan berubah dengan sangat drastis dimana ketika berlakunya peraturan yang lama yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintah di Daerah, Kewenangan Daerah Kota/Kabupaten sangat terbatas oleh karena semua sudah ditentukan oleh Pemerintah Pusat. Sebaliknya sekarang ini kewenangan Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten menjadi lebih luas oleh karena tidak lagi dibatasi oleh Pemerintah Pusat, kecuali 4 (em pat) urusan yang tidak diserahkan kepada Daerah, yaitu urusan: luar negeri, pertahanan dan keamanan, agarna dan peradilan.
Tentu saja setiap daerah tidak selalu sama dalam menyelenggarakan urusan yang menjadi kewenangannya, tergantung dari karakteristik yang dimiliki kebutuhan masyarakat di daerah tersebut. Yang pasti urusan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah sekarang ini lebih banyak dibandingkan di masa lalu.
Kondisi seperti ini menuntut Pemerintah Daerah harus lebih tanggap dan sigap dalam merespon dan mengakomodir apa yang menjadi kebutuhan masyarakat di daerah. Inti penyelenggaraan pemerintah di daerah adalah memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat di daerah sehingga tercapai kesejahteraan di wilayah tersebut.
Kewenangan yang diserahkan dari atas itu akanditurunkan sampai ke tingkat yang paling rendah yaitu Desa/Kelurahan. Untuk Surakarta yang berbentuk kota maka tingkat pemerintah yang paling rendah adalah Kelurahan. Boleh jadi kelurahan merupakan ujung tombak pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat_ Oleh karena itu kelurahan bisa menjadi cermin penyelenggaraan pelayanan oleh pemerintah kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pelayanan yang prima terhadap masyarakat diperlukan kinerja yang prima dari para pegawai di lingkungan kelurahan. Kinerja pegawai memliki hubungan yang erat dengankonsiderasi dan kedewasaaa pegawai.
Penelitian tentang kinerja pegawai menarik untuk dilakukan, karena dengan tingkat kinerja yang baik para pegawai kelurahan maka menghasilkan kinerja organisasi yang baik pula sehingga apa yang menjadi tujuan organisasi bisa tercapai, yaitu terpenuhinya apa yang menjadi kebutuhan masyarakat.
Kinerja pegawai dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain: gaji, minat, bakat, jenis pekerjaan, gaya kepemimpinan, kebijakan organisasi, kondisi kerja, kepribadian, rekan kerja dan berbagai karakteristik individu pegawai seperti pendidikan, jenis kelamin, usia, masa kerja, jabatan dan sebagainya.
Yukl(1989) berpendapat bahwa bahwa untuk meningkatkan kinerja pegawai perlu diperhatikan adanya lima dimensi konsiderasi, yaitu: penjagaan pintu, penyelarasan, penyokongan, penetapan pedoman dan penguraian proses. Hersey dan Blanchard (1984) menyatakan bahwa kedewasaan pegawai merupakan variabel moderator yang mempengaruhi hubungan antara konsiderasi dan kinerja pegawai.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan variabel moderator kedewasaan pegawai dalam mempengaruhi hubungan antara konsiderasi dan kinerja pegawai di lingkungan kelurahan kota Surakarta dengan asumsi bahwa pegawai yang memiiiki kedewasaan pegawai yang tinggi akan merespon secara lebih positif terhadap konsiderasi dibandingkan pegawai dengan kedewasaan yang rendah.
Subyek penelitian yang dipi1ih adalah para pegawai Kelurahan Kota Surakarta dengan sampel sebanyak 52 orang dari jumlah populasi sebanyak 357 orang. Kepada para responden diminta untuk menjawab kuesioner yang berisi pernyataan-pemyataan dari variabel-variabel penelitian.
Sebelum instrumen penelitian digunakan, terlebih dahulu dilakukan uji coba terhadap 30 responden untuk mengetahui apakah instrumen penelitian tersebut valid dan variabel. Dengan menggunakan metode Alpha Cranbach, hasil perhitungan menunjukkan instrumen penelitian valid dan reliabel untuk digunakan dalam penelitian ini.
Karena jenis penelitian ini non parametris dan berskala ordinal, maka teknik uji korelasi yang digunakan adalah korelasi Jenjang Kendall (tau). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara konsiderasi dan kinerja pegawai, dengan kekuatan hubungan pada tingkat rendah (t = 0, 356 ).
Untuk mengetahui pengaruh kedewasaan pegawai terhadap hubungan antara konsiderasi dan kinerja pegawai digunakan teknik korelasi parsial Kendall. Hasil penelitian menunjukkan adanya penurunan angka korelasi dan 0,356 menjadi 0,271. Artinya bahwa kedewasaan pegawai mempengaruhi (memperkuat) hubungan antara konsiderasi dan kinerja pegawai. Hasil penelitian juga ienunjukkan bahwa koefisien korelasi Kendall pada kelompok responden dengan kedewasaan yang tinggi sebesar 0,897 lebih kuat dibandingkan pada kelompok responden dengan kedewasaan yang rendah sebesar 0,858.
Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel kedewasaan pegawai merupakan moderator yang mempengaruhi (memperkuat) hubungan antara konsiderasi dan kinerja pegawai di lingkungan Kelurahan Kota Surakarta."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003
T12484
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Salma Hasyim
"Kepemimpinan yang efektif akan memanfaatkan sumber daya tidak berwujud untuk mengolah sumber daya berwujud agar menghasilkan nilai tambah bagi pelanggan. Sumber daya tidak berwujud yang mempunyai kemampuan yang tinggi akan menghasilkan Kapabilitas Organisasi (Organizational Capital) yang kuat, yang mampu membuat sasaran strategik untuk menghasilkan keunggulan kompetitif. Sasaran strategik yang perlu diwujudkan adalah bagaimana menjadikan organisasi memiliki empat kapabilitas utama, yaitu (1) Kapabilitas Pembelajaran (Learning Capability), (2) Kapasitas untuk Perubahan (Capacity to Change), (3) Organisasi Tanpa Batas (Boundrnylessness), dan (4) Akuntabilitas (Accountibility).
Di Rumah Sakit Umum Daerah "X" banyak indikator sasaran strategik yang tidak didapatkan, sehingga sulit dinilai pencapaian keberhasilannya. Tahun 2002 terjadi penurunan indikator-indikator kualitas proses pelayanan pelanggan, kepercayaan pelanggan terhadap Rumah Sakit dan kualitas hubungan Rumah Sakit dengan pelanggan. Master Plan gedung Rumah Sakit tidak dimanfaatkan, dan sitem teknologi informasi sedang direncanakan.
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui adanya hubungan Kepemimpinan sebagai variabel independen dengan Kapabilitas Organisasi, yang terdiri dari Kapabilitas Pembelajaran, Kapasitas untuk Perubahan, Organisasi Tanpa Batas, dan Akuntabilitas sebagai variabel dependen.
Hipotesis penelitian adalah terdapat hubungan antara Kepemimpinan dengan Kapabilitas Organisasi (yang terdiri dari empat kapabilitas utama).
Dilakukan penelitian pengujian bipotesis terhadap 35 pimpinan di Rumah Sakit Umum Daerah "X", dengan metode survei mempergunakan instrumen kuesioner yang bersifat kuantitatif mengenai Kepemimpinan, indeks Kapabilitas Pembelajaran, indeks Kapasitas untuk Perubahan, indeks Organisasi Tanpa Batas, indeks Akuntabilitas. Teknik analisis data dengan komputer.
Seluruh butir instrumen dinyatakan "valid" dan mempunyai "reliabilitas tinggi", serta seluruh data 'penelitian " berdisrtibusi normal".
Hasil penelitian adalah rata-rata nilai Kepemimpinan 44,74, rata-rata indeks Kapabilitas Pembelajaran 13,09, indeks Organisasi Tanpa Batas 51,71, indeks Kapasitas Untuk Perubahan 33,63, indeks Akuntabilitas 34,43, indeks Kapabilitas Organisasi 132,86, dengan batas toleransi 85 % dari indeks ideal masing-masing.
Terdapat hubungan yang kuat dan positif antara Kepemimpinan dengan Kapabilitas Pembelajaran, Kepemimpinan dengan Organisasi Tanpa Batas, Kepemimpinan dengan Kapasitas untuk Perubahan, Kepemimpinan dengan Akuntabilitas, Kepemimpinan dengan Kapabilitas Organisasi, dengan derajat keeratan yang berbeda-beda. Selain Kepemimpinan, ternyata ditemukan faktor lain yang dapat meningkatkan keempat kapabilitas utama tersebut, dan baik dilakukan penelitian lebih lanjut oleh peneliti lain.
Daftar bacaan: 19 (1987 - 2001)

The Relationship of Leadership with the Organizational Capital of "X" District HospitalAn effective leadership will make use of the intangible asset to development the tangible asset that can be an added value for the costumer. The intangible asset will create a strong organizational capital that can generate strategic goal in producing competitive advancement. The strategic goal focused towards having an organization with 4 main capabilities: (1) learning capability, (2) capacity to change, (3) boundarylessness and (4) accountability.
Since numerous indicators of the strategic goal are not found in "X" District Hospital, it is difficult to assess its accomplishment. By the year of 2002, there has been a decrease in the standard quality of costumer service, costumer trust and costumer relationship. The hospital's master plan hasn't been implemented and the information technology is still in its planning stage.
The aim of this research is to identify the relationship of leadership with organizational capital such as learning capability, capacity to change, boundarylessness and accountability.
The research surveys 35 personnel in "X" District Hospital management using quantitative questioners.
The instrument has passed the validity and reliability test. The result of this research is normally distributed.
The research shows that the average score of leadership is 44,74, with the average index rate of the organizational capital as follows: learning capability index is 13,09; boundarylessness index is 51,71; capacity to change index is 33,63; accountability index is 34,43. The index of organizational capital is 132,86, with 85% tolerance rate of each ideal index.
It shows that there is a strong and positive relationship between leadership and the 4 component of organizational capital (learning capability, boundarylessness, capacity to change, accountability). Besides leadership, there are other factors that can be used to increase the four capabilities mentioned above for more depth research in the near future.
Bibliography: 19 (1987-2001)
"
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2004
T13118
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>