Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Disertasi ini menelaah possibilitas politik dan konsekuensi konstitutifnya pada kememadaian politik demokrasi sehubungan kelongsoran entitas pertimbangan kolektif dewasa ini. Paradoks etikopolitik, sebagai akibat radikalisasi proliferasi pluralitas ini, terbukti tak memunahkan possibilitas politik sejauh paradigma pemahamannya diubah lebih sebagai utopia ketimbang upaya koeksistensial. Interrelasi sosial lalu harus lebih diterima sebagai koeksistensi antar unikum, sehingga poros-poros ketertujuan sosiopolitik berubah menjadi kebebasan, keragaman, dan toleransi. Betapapun, politik demokrasi pluralis terbukti tetap memadai untuk menghadapi agenda perubahan ini sejauh paradigma pemahaman dan penerapannya juga diubah lebih sebagai politik dissensus ketimbang konsensus. Dalam kerangka pluralisme demokrasi dissensus, politik keragamannya mengalami radikalisasi lewat konsekuensi konstitutif pengakuan ketakterreduksian alteritas maupun diskursivitas keliyanan agen sosial, sehingga mengidap infinitas kontingensi yang membuatnya lebih inklusif, dan karena itu bisa lebih memadai bagi era paradoks ini."

"Kaum intelektual sebagai subyek politik selalu memiliki keberpihakan dan ideologi pada sesuatu hal yang ia atau mereka perjuangkan. Subyek-subyek politik ini berdisensus untuk mendukung atau menentang ideologi dari kekuatan politik lainnya. Konsensus subyek-subyek politik ini terjadi akibat sebuah konstruksi budaya dan bahasa di dalam ruang publik. Konstruksi ini membentuk sebuah sistem produksi, reproduksi, dan distribusi bagi sebuah ideologi. Sistem yang terkonstruksikan ini mengharuskan sebuah identitas dan asal-usul bagi sebuah kekuatan politik. Subyek politik tidak bisa mengemban ideologinya secara mandiri tanpa ada kesamaan kepentingan dan irisan tujuan yang sama. Ideologi yang terkonsentrasi dalam satu kesatuan sistem produksi ini menciptakan plot atau alur yang stabil dalam pergesekan kepentingan dan tujuan politik dalam ranah kebudayaan dan keseharian. Distribusi sebuah ideologi menentukan ideologi mana yang akan di konsumsi dalam tindakan politik kebudayaan ruang publik. Distribusi ideologi ini dimanifestasikan dalam bentuk hegemoni yang mengkonstruksi sistem politik tersebut melalui praktik-praktik kebudayaan dan berkesenian. Akses sebuah kekuasaan memudahkan hegemoni itu sendiri mendistribusikan ideologi dari kekuatan politik penguasa. Hegemoni terjadi melalui institusi-institusi kebudayaan yang dimiliki kekuatan politik tertentu. Polemik kebudayaan LEKRA-MANIKEBU menjadi contoh konkrit hegemoni kebudayaan dan konstruksi bahasa.

---

The Intelectuals as political subject always taking side on current ideological struggling. These political subjects involved in dissensus to support or confront ideologies from other political group. These subject politic's consensus occurred from culture and language construction in public sphere. These constructions formed production, reproduction, and distribution system for ideology. These contructed system indicated identity and origin for political strength. Political subjects could not bear its ideology independently without identical purpose and mission from the other political groups. This concentrated ideology in current production system creating a stable plot on dissensus in our culture reality. Ideology distribution determine which ideology consummed on political culture action in public sphere. These ideological distribution manifestated in hegemonical form which constructed political system through culture and art practice and exhibition. Access to power ease hegemony itself to distributing ideology from ruling political power. Hegemony happen through cultural institution owned by specific political group. LEKRA MANIKEBU's cultural polemic is a concrete cultural hegemony and language construction example. "