Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini bertujuan mengungkap praktek diskursus mengenai feminisme dalam internet, dengan meneliti internet meme, spesifiknya jenis image macro, di situsmeme repository 9GAG. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif terhadap teks meme dengan analisis multimodal dan analisis wacana Teun A. van Dijk. Sampeldata adalah subkategori meme yang secara konsisten menampilkan ide feminisme dalam tiap kemunculannya dan pernah muncul di 9GAG. Hasil peneltian menunjukkan bahwa diskursus feminisme tampil secara beragam sebagian merefleksikan diskursus humor yang merupakan diskursus utama 9GAG, sebagian lain tidak merefleksikan humor atau menampilkan humor dengan cara yang berbeda. Aktor-aktor sosial di balik meme yang diteliti juga beragam; sebagian dapat ditelusuri karena identitasnya tercatat dengan lengkap di internet, sebagian lain hanya bisa diduga berdasarkan karakteristik tertentu seperti penggunaan humor, posisi mengenai feminisme dan ketimpangan akses internet berdasar jenis kelamin. Ruang-ruang internet tempat meme yang membawa diskursus feminisme menyebar mengharuskan diskursus feminisme mengikuti diskursus humor yang sudah lebih dahulu berkuasa jika tidak mereka akan terpinggirkan dan hanya bisa mempertahankan status quo di situs orisinal mereka jika ada.

---

The thesis attempts to reveal discursive practices involved in construcing discourses on feminism in the internet. The research takes multiple subcategory of memes, that fall into image macro types, available on 9GAG. This is a qualitative research on

text and visual of memes, with analysis conducted using multimodal analysis and Teun A. van Dijk?s discourse analysis framework. Selected subcategories are the ones that consistently present ideas on feminism, and is available to access on 9GAG at least once. The result shows that discourse on feminism are various some reflects the humorous nature of 9GAG while others don?t or uses humor in a different direction than the ones found on 9GAG. Social actors are also different several are readily identifiable through the internet, while others are describable only based on several characteristics like the use of humor, stance on feminism and access gap of internet based on gender and sex difference. Social spaces where memes spread also require the memes to conform to preexisting discourse if they want to thrive in it; otherwise they will simply froze in an obscure corner of the space, while only barely maintaining the status quo of their original sites."

"ABSTRAKTesis ini mendeskripsikan diskursus pandangan politik, antara; kelompok yangmenginginkan penguatan peran negara yang tercermin di dalam peran organisasiintelijen dan jaminan perlindungan kebebasan warga negara; mengkaji reformasiintelijen dalam kerangka negara hukum demokratis di Negara Indonesia; sertamenganalisa wewenang khusus yang ada pada Badan Intelijen Negara (BIN) yangsesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum demokratis. Penelitian tesis inimengunakan metode penelitan yuridis-normatif dengan pendekatan perundangundangan,konsep, sejarah, dan analisi hal ini sejalan dengan karakter dari ilmuhukum, yakni preskriptif. Penelitian tesis ini juga memperoleh data berdasarkanstudi lapangan serta studi kepustkaan. Hasil dari penelitian tesis ini menyarankanuntuk (i) melindungi kebebasan warga negara tanpa mengurangi peran intelijennegara dalam menunjang pencapaian kepentingan nasional dan menegakkankeamanan nasional, diperlukan suatu pengawasan berlapis yang melibatkanmekanisme internal organisasi intelijen, lembaga eksekutif, lembaga legislatif,lembaga yudikatif, auditor negara (BPK), lembaga independen negara (KPK), dandari masyarakat (media massa serta lembaga swadaya masyarakat), (ii) disampingitu juga diperlukan diferensiasi struktur dan spesialisasi fungsi dari organisasiintelijen agar intelijen dapat bekerja secara efektif di dalam negara hukumdemokratis, (iii) selanjutnya diperlukan Undang-Undang Keamanan Nasionalsebagai payung hukum bagi kegiatan aktor keamanan di Indonesia termasukintelijen, dan Undang-Undang Penyadapan untuk melindungi hak privasi setiapwarga negara.

---

Abstract This thesis describes the discourse of political views, including: the groups whowant a strengthening the role of state that is reflected in the role of intelligenceorganizations and the guarantee of freedom of citizens; assess the intelligencereform within the framework of a democratic constitutional state in Indonesia, aswell as analyzing existing special authority on Intelligence State Agency (BIN) inaccordance with the principles of a democratic constitutional state. This thesisresearch using normative-juridical research methods, approach to legislation, theconcept, history, and this analysis is in line with the character of legal science,which is prescriptive. This thesis study also obtained data based on field studiesand literature studies. The results of this thesis research is (i) suggested to protectthe freedom of citizens without reducing the role of intelligence in supporting theachievement of national interest and upholding national security requires; amultilayered oversight mechanism involving internal intelligence organization,the executive, legislature, judiciary, the state auditor (BPK), an independent stateagency (KPK), and from the public (mass media and non-governmentalorganizations), (ii) as it also required the differentiation of specialized structuresand functions of intelligence for intelligence organizations to work effectively inthe democratic constitutional state, (iii) then required The National Security Actas a legal umbrella for the activities of security actors in Indonesia, includingintelligence, and Interception Communication Act to protect the privacy rights ofevery citizen."

"Laki-laki yang maskulin didefinisikan dengan kemachoan, berotot dan dekat dengan kekerasan, struktur membuat laki-laki yang dikatakan "ideal" ini memiliki posisi yang lebih tinggi dibanding yang "tidak ideal". Hal ini secara tidak langsung memberikan kekuasaan pada laki-laki. Laki-laki dan kekuasaan yang berelasi hadir dalam sebuah ranah politik yang sifatnya membuat kelahiran akan konsep dominasi itu sendiri, dengan begitu dapat dikatakan bahwa dominasi maskulinitas yang terjadi bukan disebabkan tanpa alasan. Persoalan Maskulinitas akan dibahas secara mendalam dengan menggunakan teori dari Pierre Bordieu.

---

Male masculine defined, muscular and close to violence, the structure makes men say "ideal" has a higher position than the "not ideal". This indirectly gives power to men. Man and power are related is present in a political sphere that are making the birth of the concept of domination itself, so it can be said that the dominance of masculinity that occurs is not caused without reason. Masculinity issues will be discussed in depth by using the theory of Pierre Bordieu."

"Hukuman mati merupakan salah satu bentuk penghukuman yang masih dipertahankan di Indonesia. Latar belakang historis menunjukkan bahwa hukuman mati di Indonesia merupakan warisan kolonial Pemerintah Belanda. Sejak Indonesia merdeka hingga sekarang, hukuman mati tetap ada bahkan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan tetap dipertahankan dalam KUHP Baru. Diskursus dan praktik hukuman mati dirasionalisasi bahwa hukuman mati mampu menimbulkan efek penggentarjeraan di masyarakat. Eksistensi hukuman mati ini sesungguhnya menimbulkan polemik di kalangan ilmuwan hukum Indonesia. Ada kalangan yang menyetujui dan ada yang menolak eksistensi hukuman mati tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji diskursus normatif tentang hukuman mati dari kalangan ilmuwan hukum di Indonesia. Selanjutnya, penelitian ini juga mengkaji arah politik hukuman mati di Indonesia. Setelah menganalisis diskursus normatif dan politik kriminal hukuman mati, penelitian ini juga menganalisis hasil-hasil penelitian kriminologis hukuman mati untuk melihat apakah hukuman mati benar-benar menimbulkan efek penggentarjeraan. Metode penelitian ini menggunakan analisis diskursus Foucault untuk melihat adanya diskursus dominan dari hukuman mati. Perspektif kriminologi konstitutif dan counter-colonial criminology digunakan dalam tulisan ini untuk mengkaji bagaimana pengaruh teori penghukuman Barat terhadap diskursus normatif hukuman mati tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat kondisi diskrepansi antara diskursus hukuman mati dengan rasionalitas yang mendasarinya. Hal ini membuat hukuman mati menjadi paradoks. Solusi atas kondisi paradoks hukuman mati tersebut dibutuhkan diskursus pengganti. Perspektif peacemaking criminology digunakan untuk menunjukkan bahwa hukuman mati yang tidak menyelesaikan masalah kejahatan perlu diganti dengan perspektif perdamaian sebagai respon alternatif terhadap kejahatan. 

---

The capital punishment is a form of punishment that is still maintained in Indonesia. The historical background shows that the capital punishment in Indonesia is a legacy of Dutch colonialism. Since Indonesia's independence until now, the capital punishment has persisted and is even spread out in various laws and regulations and is maintained in the New Criminal Code. The discourse and practice of the capital punishment rationalizes that the capital punishment can create a deterrent effect in society. The existence of the capital punishment has actually caused polemics among Indonesian legal scientists. There are people who agree and there are those who reject the existence of the capital punishment. Therefore, this study examines the normative discourse on the capital punishment among legal scientists in Indonesia. Furthermore, this research also examines the political direction of capital punishment in Indonesia. After analyzing the normative discourse and criminal politics of the capital punishment, this study also analyzes the results of criminological research on the capital punishment to see whether the capital punishment actually creates a deterrent effect. This research method uses Foucault discourse analysis to see the existence of a dominant discourse on the capital punishment. The perspectives of constitutive criminology and counter-colonial criminology are used in this paper to examine how the influence of Western punishment theory has on the normative discourse on capital punishment. The results of this study indicate that there is a condition of discrepancy between the capital punishment discourse and its rationality. This makes the capital punishment a paradox. A solution to the paradoxical condition of the capital punishment requires a replacement discourse. The perspective of peacemaking criminology is used to show that the capital punishment which does not solve the problem of crime needs to be replaced with a perspective of peace as an alternative response to crime."

"ABSTRAKTesis ini membahas diskursus kegilaan dalam novel Kalatidha karya Seno GumiraAjidarma dengan menggunakan konsep analisis diskursus. Penelitian difokuskanuntuk melihat bagaimana konstruksi diskursus kegilaan dalam teks novelKalatidha dan bagaimana konstruksi diskursus kegilaan tersebut mendestabilisasidiskursus kegilaan dominan pada masa Orde Baru. Hasil analisis menunjukkanbahwa konstruksi diskursus kegilaan dalam novel Kalatidha tidak didasarkansecara total pada struktur paradigma tertentu, baik itu pada kerangka paradigmamodern maupun paradigma pasca-struktural. Kecenderungan tersebutdirefleksikan secara kritis melalui pernyataan-pernyataan metaforis dan kisahkisahalegori satir tentang kegilaan para tokoh utama dalam memaknai praktikdiskursif anti-komunis 1965-1966. Diskursus kegilaan dalam novel Kalatidhamengungkap sejumlah ironi dan kontradiksi dalam diskursus kegilaan dominansehingga setiap konstruksi pemaknaan dalam teks tampak tidak utuh dan stabil

---

ABSTRACTThis thesis discusses the discourse of madness in the novel Kalatidha SenoGumira Ajidarna using discourse analysis concept. This research focused on howthe construction of the discourse of madness in the text of the novel Kalatidha andhow the discourse of madness in the novel destabilize the dominant thinking aboutthe madness in the New Order. The analysis showed that the construction of thediscourse of madness in the novel Kalatidha not based totally on the structure of aparticular paradigm, be it in the framework of the modern paradigm and poststructuralparadigm. That tendency was critically reflected through metaphoricalstatements and satirical allegory stories about the madness of the main characterin apprehending the anti-communist discursive practice in 1965 to 1966.Discourse of madness in the novel Kalatidha reveals a number of ironies andcontradictions within the dominant discourse of madness, so that any constructionof meaning in the text looked intact and stable."

"Penelitian ini mengangkat diskursus tentang Puteri Indonesia yang ideal di dalam sebuah komunitas penggemar kontes kecantikan bernama Indonesian Pageants. Komunitas tersebut memiliki sebuah fanpage di jejaring sosial facebook yang menjadi tempat mereka saling berinteraksi dan bertukar pikiran. Lalu, di dalam interaksi antara para penggemar kontes kecantikan di fanpage Komunitas Indonesian Pageants itu memunculkan diskursus untuk mengubah tubuh perempuan, atau dalam hal ini para peserta atau kontestan Puteri Indonesia dan Puteri Indonesia yang terpilih nantinya, agar sesuai dengan satu set standar kecantikan tertentu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, serta menggunakan metode observasi dan wawancara. Adapun, hasil penelitian menunjukkan bahwa diskursus tentang Puteri Indonesia yang ideal di dalam fanpage Komunitas Indonesian Pageants tidak terlepas dari pengaruh orientalisme dan neo-imperialisme.

---

This study focused in the discourse about the ideal Puteri Indonesia in a beauty pageants fan community named Indonesian Pageants. The community has a fanpage in facebook that become a place where they interact and exchange ideas. Then, the interaction led a discourse to alter a woman's body, or in this case the contestants and the winners of ?Puteri Indonesia?, to comply with a standard set of particular beauty. This study used a qualitative approach, and using the method of observation and interviews. Meanwhile, the results showed that the discourse about the ideal Puteri Indonesia in the fanpage of Indonesian Pageants community can not be separated from the influence of Orientalism and Neoimperialism."

"Bahasa Ciacia merupakan bahasa yang digunakan oleh masyarakat Ciacia di Sulawesi Tenggara. Walikota Baubau, Sulawesi Tenggara pada Agustus 2009 memutuskan kebijakan mengadaptasi aksara Korea (Hangeul) menjadi aksara Ciacia karena Bahasa Ciacia tidak mempunyai aksara sendiri. Keputusan ini menimbulkan reaksi baik pro maupun kontra. Tulisan ini mempunyai dua tujuan Pertama, ingin mengetahui pendapat-pendapat tentang kasus adaptasi aksara Korea menjadi aksara Ciacia. Kedua, ingin mengetahui implementasi etika diskursus untuk menyelesaikan kasus adaptasi aksara Korea menjadi aksara Ciacia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Hasil penelitian menunjukan bahwa kasus adaptasi ini kurang memberikan ruang publik untuk diskursus praktis dalam suasana saling pengertian dan bebas dari tekanan, baik dalam masyarakat Ciacia di wilayah Kota Baubau maupun masyarakat Ciacia di luar Kota Baubau sebagai pendukung bahasa dan budaya masyarakat Ciacia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pihak yang pro adaptasi lebih cenderung berorientasi pada rasionalitas instrumental yakni kepentingan ekonomis dan politis, sedangkan pihak yang kontra berorientasi pada pelestarian budaya. Dalam kasus adaptasi ini belum diterapkan etika diskursus secara memadai sehingga tetap menjadi perdebatan yang tak terselesaikan"

"

Diskursus pembangunan pada sebuah negara secara umum membicarakan tentang bagaimana ide/gagasan mempengaruhi kebijakan-kebijakan perekonomian. Di Indonesia pasca reformasi, rezim neoliberal mengintervensi diskursus pembangunan sehingga terjadi tuntutan penyesuaian struktural yang meminimalisir peran negara. Meski demikian intervensi negara atas pembangunan kembali menguat di era pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (2014-2019). Tesis ini membahas tentang bagaimana konstruksi diskursus pembangunan yang dilakukan untuk melegitimasi peran negara dalam agenda pembangunan, dengan melihat pada sektor infrastruktur fisik. Teori yang dipakai dalam artikel ini adalah teori diskursus Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe, dengan metode analisis diskursus. Diskursus pembangunan infrastruktur Jokowi-JK bersifat ideologis, yakni ideologi yang menekankan kemandirian ekonomi yang bersumber dari gagasan Trisakti Soekarno. Infrastruktur dimaknai sebagai akar persoalan sekaligus solusi untuk masalah-masalah ekonomi. Tapi pada praktiknya, agenda pembangunan ini tetap bersifat pragmatis karena bertumpu pada ekonomi pasar dan mengandalkan kekuatan modal. Pembangunan infrastruktur yang bersifat lapar lahan ini telah mengakibatkan persoalan akuisisi lahan yang mengeksklusikan warga terdampak dari diskursus pembangunan infrastruktur Jokowi-JK.

---

Development discourse in a country generally discuss about how ideas affect the economic policy. In post-reformation Indonesia, neoliberal regime intervenes the development discourse which is demanding structural adjustments and minimalize the role of the state. However, state intervention in development has strengthened in the Joko Widodo-Jusuf Kalla (2014-2019) administration era. This theses discusses how the construction of development discourse is carried out to legitimaze the role of the state in the development agenda, particularly in the physical infrastructure sector. This theses uses Ernesto Laclau and Chantal Mouffe`s discourse theory, with discourse analysis as the method. The Jokowi-JK development discourse is ideological, namely economic independence which the origin is from Soekarno`s Trisakti. Infrastructure is interpreted as the root as well as the solution to economic problems. But in practice, this development agenda is pragmatic because it relies on the market economy and the power of capital. This hungry land infrastructure development has resulted land acquisition issues that exclude affected residents from the Jokowi-JK infrastructure development discourse.

"

"Ernesto Laclau membuka cakrawala baru dalam memahami yang-politis, saat politik dipahami semata-mata sebagai perkara administrasi, birokrasi dan teknokrasi. “Politik” direduksi menjadi sekadar “politik kepentingan”, artinya pencapaian kepentingan berbeda-beda yang ditentukan sebelumnya dan terpisah dari kemungkinan artikulasinya dalam diskursus-diskursus alternatif yang berkompetisi satu sama lain. Dengan cara berpikir demikian, maka konflik, antagonisme, relasi kekuasaan, bentuk-bentuk subordinasi, dan represi yang menjadi kekhasan wilayah politik menjadi hilang. Menurut Laclau, yang-politis hanya bisa dipahami di dalam logika populisme. Laclau memosisikan populisme justru sebagai jalan paling baik untuk memahami pembentukan ontologis dari yang-politik. Yang-politis hanya bisa dipahami dalam logika populisme. Laclau memahami populisme sebagai usaha unifikasi simbolik kelompok di seputar individu bagai suatu yang inheren untuk membentuk kesatuan “orang-orang”. 

---

Ernesto Laclau has opened up a new horizon in understanding the concept of the political in a system that understood politics merely as administrative, bureaucratic and technocratic issues. The term “politics” has been reduced merely to ‘political interest’, which means that achieving these interests is different and determined in advance and separated from its possible articulation among competing discourses. Therefore, according to this reasoning, the specific characteristics of the political arena, namely conflicts, antagonisms, power relations, forms of subordination and repression, disappear from the equation. According to Laclau, the political can be understood only through the logic of populism. Laclau viewed populism as the best way to understand the ontological formation of the political. For Laclau, the symbolic unification of the group around an individuality is inherent to the formation of a “people”."