Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Salah satu fungsi pemerintahan negara dalam memelihara kemanan danketertiban masyarakat, menegakan hukum, melindungi mengayomi dan melayanimasyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggihak azasi manusia dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan merupakan tugasdan wewenang dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Saat ini jumlahanggota Kepolisian di Indonesia sebanyak 430 ribu personel. Dari 430 ribupersonel Polri, 10 merupakan perwira dan 90 merupakan bintara dantamtama. Setiap anggota Polri dari pangkat terendah sampai pangkat tertinggimemiliki kewenangan melakukan diskresi kepolisian termasuk dalam penggunaansenjata api. Perkap No 1 Tahun 2009 telah mengatur mengenai pengunaankekuatan Polri dalam tugas penegakkan hukum dimana didalam beberapapasalnya tercantum prosedur penggunaan senjata api. Lokasi penelitian di lakukandi Polres Jakarta Pusat. Hasil penelitian didapati bahwa Personel Polri dilapanganbanyak yang belum memiliki pemahaman mengenai kode etik dan prinsip dasarpenggunaan senjata api dalam pelaksanaan kewenangan diskresi. Masih seringterjadinya abuse of power dalam penggunaan senjata api yang menimbulkanketakutan bagi masyarakat. Terjadinya multi intrepertasi di kalangan anggotaPolri yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang kepolisian di lapangan.Pengetahuan yang dimiliki oleh anggota Polri di Lapangan berbeda-beda sehinggatindakan yang dilakukan dalam melakukan diskresi banyak yang tidak sesuaiprosedur.

---

ABSTRACT
One of the functions of state government in maintaining the security and publicorder, enforcing the law, protecting the nurturing and serving the society, and theestablishment of the tranquility of the people by upholding human rights inrelation to the governance system is the duty and authority of the Police of theRepublic of Indonesia. Currently the number of Police members in Indonesia asmuch as 430 thousand personnel. Of the 430 thousand Police personnel, 10 areofficers and 90 are NCOs and enlisted. Each member of the Police from thelowest rank to the highest rank has the authority to conduct police discretionincluding in the use of firearms. Perkap No. 1 Tahun 2009 has regulated the use ofpolice force in law enforcement duties where in some articles listed procedures offirearms use. The research location is done in Central Jakarta Police Resort. Theresults of the study found that many Police Personnel in the field who do not havean understanding of the code of ethics and the basic principles of the use offirearms in the exercise of discretionary authority. Still often the occurrence ofabuse of power in the use of firearms that cause fear to the public. The occurrenceof multi intrepertation among members of the Police who carry out the duties,functions and authority of the police in the field. The knowledge possessed bymembers of the Police in the Field is different so that the actions taken indiscretion do not fit the procedures.

Abstrak :
Pandemi Covid-19 telah mempengaruhi cara pemolisian akibat adanya pembatasan sosial, namun kemudian berkumpul dan mengeluarkan pendapat di muka publik tidak dapat dicegah, karena hal ini merupakan hak asasi manusia. Pengendalian massa pada masa pandemi, salah satunya pengawalan terhadap konvoi komunitas, kemudian menjadi tugas yang menantang bagi kepolisian. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisa penerapan diskresi kepolisian dalam pengawalan konvoi komunitas selama masa Pandemi Covid-19. Metode kualitatif digunakan dalam pengembangan penelitian ini, dengan melakukan studi kepustakaan dan wawancara dalam pengumpulan datanya. Analisa dalam penelitian ini didasarkan pada teori diskresi dan Teori Keadilan Prosedural. Hasil analisa menunjukkan bahwa sekarang ini pemolisian bergeser untuk menyesuaikan kondisi pandemi, salah satu unsur pentingnya adalah perluasan kewenangan diskresi kepolisian dalam penanganan pandemi di lapangan berkaitan dengan penegakan hukum terutama mengenai kebijakan pembatasan sosial. Diskresi ini kemudian perlu diterapkan dalam manajemen ketertiban umum dan pengendalian massa. Cara yang dapat dilakukan polisi dalam pengendalian massa adalah dengan mengembangkan komunikasi yang intens dengan masyarakat untuk menciptakan solusi berbasis dialog yang dengan sukarela akan dipatuhi oleh masyarakat. Implementasi pengawalan konvoi komunitas di wilayah hukum Polda Metro Jaya menunjukkan bahwa kepolisian yang melakukan pengawalan masih belum dapat menerapkan diskresi dengan tepat sehingga menyebabkan adanya diskresi diskriminatif dan penyimpangan diskresi non-function. Hal ini kemudian menyebabkan kesangsian masyarakat terhadap kemampuan polisi untuk menerapkan diskresi demi mencapai keadilan. ......The Covid-19 pandemic has affected the way of policing due to social restrictions, but then gathering and expressing opinions in public cannot be prevented, because this is a part of human right. Crowd control during the pandemic, one of which was escorting community convoys, then became a challenging task for the police. This paper aims to analyze the application of police discretion in escorting community convoys during the Covid-19 pandemic. Qualitative methods were used in the development of this research, by conducting literature studies and interviews in collecting data. The analysis in this study is based on discretionary theory and procedural justice theory. The results of the analysis show that currently policing is shifting to adjust to pandemic conditions, one of the important elements is the expansion of the police's discretionary authority in handling pandemics in the field related to law enforcement, especially regarding social restriction policies. This discretion then needs to be applied in public order management and crowd control. The way that the police can do in crowd control is to develop intense communication with the community to create dialogue-based solutions that the community will voluntarily comply with. The implementation of escorting community convoys in the jurisdiction of Polda Metro Jaya shows that the police who carry out escorts are still unable to apply discretion properly, causing discriminatory discretion and non-function discretionary deviations. This then causes public doubts about the ability of the police to exercise discretion in order to achieve justice.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penanganan penerapan HukumProgresif atas kasus pencurian 3 biji kakao oleh nenek Minah di wilayah PolresBanyumas. Penyidik Polres Banyumas, seharusnya tidak melihat kasus tersebuthanya dari hukum positif saja, melainkan harus juga melihatnya dari perspektifhukum progresif. Penegakan hukum sering mengingkari rasa keadilan. Penegakanhukum ini terlihat jika berhadapan dengan orang lemah, yang tidak mempunyaikekuasaan dan sebagainya, hukum bisa menjadi sangat tajam. Dari perspektifhukum progresif, maka kasus Nenek Minah idealnya tidak relevan sampai padaranah pengadilan. Bahkan, proses penegakan hukum tersebut selainmengeyampingkan rasa keadilan masyarakat, juga merupakan bukti bahwa kiblathukum di Indonesia adalah hukum positivime, tanpa memperdulikan dimensisosiologis yang ada. Penegakan hukum terhadap nenek Minah harus dilepaskandari unsur-unsur sosial serta moralitas, karena menurut kaca mata aliran ini tujuanhukum adalah kepastian, tanpa adanya kepastian hukum tujuan hukum tidak akantercapai walaupun harus mengenyampingkan rasa keadilan. Padaperkembangannya terkait dengan penegakan hukum, Polisi diminta untukmenggunakan falsafah integrasi solutif yang terdapat pada sila KeempatPancasila, yakni musyawarah yang merupakan prioritas utama untuk mencapaikebijaksanaan yang adil dan menciptakan perdamaian. Falsafah seperti itulahdalam hal ini bisa dijadikan alternatif atau cara lain peradilan kriminal denganmelakukan pendekatan integrasi atau pembauran antara pelaku dengan korban/masyarakat hingga menjadi satu kesatuan yang utuh untuk mencari solusi denganharapan dapat kembali pada suatu hubungan yang baik dalam masyarakatnantinya. Alternatif penghukuman inilah yang biasa disebut sebagai restorativejustice. Tidak ada salahnya polisi mencoba menggunakan kewenangannya melaluipenerapan keadilan restorative atau restorative justice. Keberanian polisimenerapkan keadilan restorative justice diperlukan, agar Polri tidak selaludisalahkan dalam menangani suatu kasus, yang menurut masyarakat telahmencederai hukum itu sendiri. Tidak ada kepentingan umum yang terganggu jikapenyidik melakukan Diskresi. Polisi juga sebenarnya dapat melakukan DiskresiPemidanaan kalau memang alasan dari pihak perkebunan kakao PT. Rumpun SariAntan RSA IV Darmakradenan hanya untuk memberi efek jera. Bagi masyarakatmiskin, dibawa ke kantor polisi saja mereka sudah ketakutan dan bisa menimbulkan efekjera.

---

ABSTRACT
The purpose of this research is to describe the handling of the application ofprogressive law on the three cacao beans theft case perpetrated by GrandmaMinah in the jurisdiction of Banyumas resort police. The Banyumas resort policedetectives should not regard the case solely from the standpoint of positive law,but must also regard it from the progressive law perspective as well. Lawenforcement often denies sense of justice. This law enforcement is visible whendealing with the weak, the ones who lack power and the like, in which downwardlaw is greater. From a progressive law perspective, ideally Grandma Minah rsquo s casehas no relevance to reach the court. In fact, in addition to ruling out thecommunity sense of justice, the law enforcement process is also proof that thelegal direction in Indonesia is legal positivism, without taking heed of the existingsociological dimension. Law enforcement against Grandma Minah must bedetached from social elements and morality because according to this genre, thepurpose of law is certainty. Without legal certainty, the purpose of law cannot beachieved even though sense of justice must be put aside. In its developmentrelated to law enforcement, the police force are asked to use the philosophy ofsolutive integration contained in the Fourth Principle of Pancasila, which isdeliberation as the first priority to gain fair wisdom and create peace. Suchphilosophy in this case can be an alternative or other means of criminal justice byapplying the integration approach or assimilation between offenders and theirvictims society until they become a unified whole in order to search for a solutionin the hope of repairing the relationships in the community eventually. Suchalternative punishment is called restorative justice. It does no harm for the policeforce to try to exert their authority through the application of restorative justice.The police force should have courage to apply restorative justice so that theIndonesian police are not always to blame in handling cases, which society deemsas harming the law itself. If detectives use discretion, public interest is notdisturbed. In fact, police can also exercise Criminal Discretion if indeed themotivation of cocoa plantation PT. Rumpun Sari Antan RSA IV Darmakradenanis merely to deter. For the poor, being brought in to the police station itself isterrifying and can lead to a deterrent effect.