Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Dampak kemajuan teknologi digital membuat Pemerintah harus bertransformasi dari yang bersifat Government Centric menjadi Society Centric. Layanan publik harus jadi cepat, tepat, mudah dan murah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Diskominfo sepanjang 2018-2023 giat meningkatkan pelayanan publik melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Hasilnya, capaian Indeks SPBE telah melampaui target akhir RPJMD, dari 2018 sebesar 3,24 menjadi 3,68 pada 2023. Capaian Indeks SPBE yang telah melampaui target pembangunan akan berpengaruh positif pada peningkatan pelayanan publik Diskominfo. Tingkat kematangan pelayanan publik Diskominfo menunjukkan kenaikan level dari rentang 3-4 menjadi 3-5. Meskipun demikian, masih ditemukan kekurangan terkait implementasi pelayanan publiknya. Untuk mendalami permasalahan tersebut dilakukan penelitian dengan mempelajari laporan-laporan dan survei dengan metode wawancara terbuka. Hasil penelitian menunjukkan permasalahan tersebut adalah optimalisasi, kemanfaatan dan kesesuaian kebutuhan pelayanan.

Abstrak :
Pada rencana strategis Diskominfo Kepri tahun 2016-2021, harapan nilai e-government Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau adalah bernilai baik, namun hasil penilaian Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI) pada April 2018 menunjukkan pemanfaatan TIK di lingkungan Pemprov Kepri bernilai kurang. Kriteria evaluasi pada dimensi infrastruktur PeGI adalah standar pusat data dan Disaster Recovery. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019, Diskominfo Kepri harus memiliki dan mengoperasikan prosedur dan sarana untuk mengamankan sistem elektronik, serta menyediakan sistem keamanan. Sistem pengamanan mencakup prosedur dan sistem untuk mencegah dan penanggulangan terhadap ancaman serta serangan yang menimbulkan gangguan atau bencana bagi keberlangsungan sistem informasi/aplikasi. Prosedur juga harus memiliki penilaian risiko dan strategi kontingensi untuk mengatasi ancaman, gangguan atau bencana terhadap sistem informasi/aplikasi. Diskominfo Kepri belum memiliki Disaster Recovery Plan (DRP). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dan kombinasi penelitian studi kasus dan penelitian tindakan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara kepada pengelola pusat data, pejabat dan administrator sistem informasi/aplikasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau selaku pengguna layanan pusat data, observasi pusat data Provinsi Kepri, studi pustaka, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah draft dokumen DRP yang sesuai dengan kebutuhan Diskominfo Kepri

---

In the 2016-2021 Diskominfo Kepri strategic plan, the expectation of the Riau Islands Provincial Government e-government value is good, but the results of the e-Government Indonesia Rating Assessment (PeGI) on April 2018 indicate the use of ICTs in the Riau Islands Provincial Governments value is not good enough. The PeGI infrastructure dimension evaluation criteria are Data Center Standards and Disaster Recovery. Based on the Republic of Indonesia Government Regulation Number 71 of 2019, Diskominfo Kepri must have and operate procedures and facilities to secure electronic systems, as well as provide security systems. Security systems include procedures and systems to prevent and countermeasures against threats and attacks that cause disruption or disaster for the sustainability of the information system/application. The procedure should have a risk assessment and contingency strategy to address threats, disruptions or disaster against the information/application system. Diskominfo Kepri does not yet have a Disaster Recovery Plan (DRP). This study uses qualitative methods, and a combination of case study research and action research. Data collection is conducted through interviews to data center managers, officials and Information System/Application administrators of the Regional Apparatus Organization (OPD) in the Riau Islands Provincial Government as users of data center services, observations of Kepri Province data center, literature, and documentation. The result of the research is the DRP document draft that suits the needs of the Diskominfo Kepri