Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan pasal 61 Undang-Undang no. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang secara khusus telah memberikan peluang bagi warga negara asing yang menikah dengan warga negara Indonesia beserta anak hasil perkawinannya untuk dapat tinggal dan melakukan pekerjaan atau usaha di Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif yang memberikan gambaran mengenai kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, dan tentang kecendrungan yang tengah berlangsung. Diperlukan responden-responden yang dianggap mampu dan mempunyai kompetensi untuk memberikan informasi tentang masalah penelitian ini. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan undang-undang tersebut belum sepenuhnya berjalan efektif karena masih disharmonis dengan aturan yang ada di bidang ketenagakerjaan. Ketidakpastian hukum yang dirasakan para subjek perkawinan campuran di Indonesia menjadi kendala serius sebagai akibat terjadinya disharmonisasi peraturan tersebut. Atas dasar hal tersebut, pemerintah Indonesia semestinya harus segera mengatasi permasalahan disharmonisasi peraturan tersebut. ......This research is to analyze the effectiveness of the implementation of article 61 of the Act No. 6 year 2011 concerning Immigration, which has provided opportunity for any foreigners who are married to an Indonesian, also for any children  born to this marriage, to live and to work or to have business in Indonesia. The research utilized a descriptive method which provides description of condition or relations, developed ideas, undergoing processes, results or effects, and also of continuing trends in the matter. The respondents needed to this research are those who considered to be qualified in  having competencies to give information regarding the object of the research. The research  has concluded in a conclusion that the implementation of the said law has not yet been effective, as there were still disharmony between those law and manpower regulations. The legal uncertainty, felt by those who are the subject of mix-marriage in Indonesia, still becomes  serious challenges that resulted from the disharmony. Therefore, the research  recommends the Government of Indonesia to immediately resolve the disharmony between those law and manpower regulations.

Abstrak :
Terdapat dua lembaga yang memiliki kewenangan yang sama dalam seleksi Calon Hakim Ad Hoc PHI di tingkat kasasi yang saling tumpang tindih yaitu Komisi Yudisial dan Kemenakertrans akibat dari disharmonisasi peraturan perundang-undangan. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui, memahami, menelaah, dan menganalisis pengaturan seleksi Calon Hakim Ad Hoc PHI di Tingkat Kasasi di Indonesia, dan mengetahui, memahami, menelaah, dan menganalisis sistem seleksi calon hakim ad hoc PHI di tingkat kasasi yang ideal. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu mengacu kepada norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 telah memberikan kewenangan kepada Komisi Yudisial untuk melakukan seleksi Calon Hakim Ad Hoc PHI di tingkat kasasi, namun dalam undang-undang tersebut tidak membuat aturan peralihan yang mencabut aturan kewenangan seleksi Hakim Ad Hoc PHI dari tangan Kemenakertrans, sehingga pelaksanaan seleksi belum berjalan sebagaimana mestinya.

---

There are two institutions that have the same authority in the selection of PHI Ad Hoc Judge candidates at the level of overlapping cassations, namely the Judicial Commission and the Ministry of Manpower due to disharmony in regulation. This study aims to know, understand, examine, and analyze the selection arrangements for PHI Ad Hoc Judges in the Supreme Court, and to know, understand, review, and analyze the ideal PHI ad hoc candidate selection system in the Supreme Court. The research method used in this study is normative juridical, which refers to legal norms contained in the legislation. Law No. 18 of 2011 has granted the Judicial Commission the authority to select PHI Ad Hoc Judge Candidates at the Supreme Court, but in the law it does not make a transitional rule that revokes the PHI Ad Hoc Judges authority from the Ministry of Manpower, so that the implementation selection has not been running as it should.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai implikasi hukum penerapan Online Single Submission (OSS) sebagai bentuk upaya percepatan berusaha dan berusaha mengkaji isu disharmonisasi hukum PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PP OSS) dengan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU Penanaman Modal) dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 (UU Pemda). Tesis ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskiptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Undang-undang dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer dan data sekunder, dengan teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan dan observasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan OSS menimbulkan implikasi yang nyata dari berbagai aspek seperti hukum dan ekonomi. Dari segi hukum, implikasi yang timbul yaitu : (1) adanya perubahan penerbitan izin usaha dan izin komersil yang wajib dilakukan melalui OSS; (2) adanya perbedaan pengaturan batas waktu izin usaha; (3) terdapat perubahan kewenangan penerbitan izin usaha antara Lembaga OSS dan PTSP; (3) terciptanya sistem perizinan berusaha yang terintegrasi antarlembaga, kementerian, maupun daerah; dan (4) terjadinya reformasi peraturan perizinan. Selain itu, penerapan OSS djuga dirasakan belum cukup efektif dalam memberikan kepastian hukum bagi para investor. Terutama berkaitan adanya isu disharmonisasi PP OSS dengan UU Penanaman Modal, UU Pemda, atau peraturan lainnya. Disharmonis ini menyangkut kewenangan pemberian izin yang sebelumnya berada di tangan kementerian, lembaga, maupun daerah beralih ke lembaga OSS. Lahirnya PP OSS juga tidak secara otomatis mencabut peraturan daerah atau peraturan perundang-undangan lainnya yang sudah diterbitkan terlebih dahulu karena akan menyalahi asas otonomi daerah ataupun hierakhi dari peraturan perundang-undangan. Untuk mengatasi adanya disharmonisasi hukum tersebut maka diperkenalkanlah konsep hukum baru yaitu Omnibus Law. Omnibus Law adalah suatu konsep hukum yang sering digunakan oleh negara-negara penganut Common Law seperti Amerika Serikat, Belgia, Inggris, dan lainnya. Regulasi dalam konsep ini adalah dengan cara membuat satu Undang-Undang baru untuk mengamandemen beberapa Undang-Undang atau pasal-pasal yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan secara sekaligus. Sementara dari segi ekonomi penerapan OSS memberikan dampak yang cukup positif bagi Indonesia khususnya berkaitan dengan realisasi investasi dan pemangkasan waktu pengurusan izin usaha.

---

This thesis discusses about the implications of Online Single Submission (OSS) utilization law as an act to hasten businesses activities and aims to undertake the issue of legal disharmony between Government Regulation of Indonesia Number 24 of 2018 on Electronically-Integrated Business Permit Service (OSS Government Regulation), Law of Number 25 of 2007 on Capital Investment, and Law of Number 23 of 2014 on Local Government as amended by Law of Number 9 of 2015 on Second Amend to Law of Number 23 of 2014 on Local Government. This thesis is a normative legal research which has a prescriptive nature. The approach used in this research are statute approach and conceptual approach. The data source used in this research consists of primary data and secondary data, by using data collection methods which are documents review or literature review and a research interview or through observation. The research reveals that the implementation of OSS creates a real implication from various legal and economic aspects. From the legal aspects, the implication that rises are : (1) there was a shift to businesses permits and commercial permits which must be executed through OSS; (2) there was a time limit regulation in regards to business permits; (3) there was a change on the authority of business permit establishment between Lembaga OSS dan PTSP; (3) the creation of an integrated business-licensing system between institutions, ministry and local government; (4) the reformation of licensing regulation. Furthermore, the implementations of OSS also haven’t given quite an impact in legal certainty for the investors. Especially its related to the issue of the disharmony between PP OSS and Penanaman Modal, UU Pemda or other regulation. This disharmony involves the licensing authority, which used to lies on ministry, institution or local government, shifts to Lembaga OSS. The creation of PP OSS were not automatically revoke the local regulation or other regulation which already published because it would violate either local autonomy or hierarchy from the constitution. To solve the legal disharmony, therefore introduced a completely new legal concept, Omnibus Law. Omnibus Law is a legal concept that often used by countries with Common Law disciples such as United States, Belgium, United Kingdom and others. The regulation in this concept is by creating one constitutional law to amend various law or articles that is contained in a constitution at once. Meanwhile, the economic impact of OSS Implementation gave a quite positive outcome for Indonesians, especially related to the investments practice and time efficiency in business permits service.