Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Sengketa Pajak yang dijadikan studi kasus dalam penelitian ini terkait dengan sengketa pajak atas dividen terselubung dalam koreksi DPP PPh Pasal 26. Transaksi yang dilakukan merupakan transaksi pembelian mesin kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa (pemegang saham) sehingga pemeriksa mengkoreksi bahwa atas transaksi tersebut terdapat pemberian dividen terselubung karena transaksi tidak wajar dan lazim. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian koreksi dividen terselubung terhadap konsep dan regulasi yang ada, serta menganalisis kepastian hukum atas dividen terselubung tersebut. Hasil penelitian didapatkan bahwa secara konseptual koreksi atas dividen terselubung tidak sesuai. Hal tersebut terjadi karena memang tidak dapat dibuktikan kebenaran atas dividen terselubung itu sendiri dimana nilainya tidak terbukti tidak wajar dan lazim dalam putusan pengadilan. Penggunaan dasar hukum yang digunakan sudah sesuai, dimana regulasi undang-undang perpajakn di Indonesia mengatur dalam pasal 4 ayat 1 huruf (g) UU PPh dan Pasal 18 ayat 3 UU PPh . Selain itu, dividen terselubung tersebut belum memenuhi asas kepastian hukum dikarenakan secara materi/objek dividen terselubung tidak diatur secara jelas dalam regulasi dan pendefinisian dividen terselubung yang masih terlalu luas sehingga menimbulkan banyak interpretasi. ......The tax dispute that is used as a case study in this research is related to a tax dispute over disguised dividend in the correction of DPP PPh Article 26. The transaction is a machine purchase transaction to a party who has a special relationship (shareholders) so that the examiner corrects that in this transaction there is a dividend payment. disguised because transactions are not fair and common. This study aims to analyze the suitability of the disguised dividend correction to existing concepts and regulations, as well as to analyze the legal certainty of the disguised dividend The results showed that conceptually the correction of disguised dividends was not appropriate. This happened because it was not possible to prove the truth about the hidden dividend itself, where the value was not proven to be unreasonable and common in court decisions. The use of the legal basis used is appropriate, where the regulation of the tax law in Indonesia regulates Article 4 paragraph 1 letter (g) of the Income Tax Law and Article 18 paragraph 3 of the Income Tax Law. Besides that, the disguised dividend do not meet the principle of legal certainty because the material/object of hidden dividends is not clearly regulated in the regulations and the definition of disguised dividends is still too broad, giving rise to many interpretations.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sengketa pajak atas biaya royalti dalam laporan keuangan pada perusahaan multinasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis yang membandingkan sengketa Pajak Penghasilan Badan dan Bea Masuk yang dimenangkan otoritas pajak atau bea cukai dan sengketa pajak yang dimenangkan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan pengakuan biaya royalti dalam laporan keuangan yang telah sesuai Standar Akuntansi Keuangan dapat diinterpretasikan sebagai bukan biaya pengurang penghasilan bruto atau dianggap sebagai dividen. Sedangkan di sisi lainnya diinterpretasikan sebagai biaya royalti yang dikenakan bea masuk. Namun kebanyakan sengketa pajak dimenangkan oleh Wajib Pajak.

---

ABSTRACT
The purpose of this study is to analyze the tax disputes on royalty expense in the financial report on multinational companies. This study uses qualitative method with analytical descriptive approach that compares the tax disputes specifically on Corporate Tax and Import Duty won by the tax or customs authority and the tax disputes won by the tax payer. The results of this study show that the acknowledgement of royalty expense in the financial report that has been prepared in accordance with the Financial Accounting Standard can be interpreted as non deductible expense against the gross revenue or as dividend. On the other hand it is interpreted as dutiable royalty expense. However most of tax cases were won by Tax Payers.