Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPada 29 Mei 2006, sebuah lumpur panas menyembur keluar dari dalam bumi yang perlahan tapi pasti menenggelamkan permukiman, pertanian, dan perindustrian di Kabupaten Sidoarjo, dan membuat 40.000 warga Sidoarjo harus mengungsi. Dalam Tugas Karya Akhir TKA ini , penulis akan lebih membahas dari sisi politik terkait kasus semburan lumpur di Sidoarjo ini, lebih tepatnya pengaruh kekuatan bisnis terhadap munculnya kebijakan publik. Seperti yang kita ketahui, Lapindo Brantas adalah salah satu bagian dari kerajaan bisnis keluarga Bakrie. Aburizal Bakrie ARB yang saat itu merupakan Direktur Utama dari PT. Bakrie and Brothers Tbk, disisi lain juga menjabat sebagai menteri negara di Kabinet Indonesia Bersatu pimpinan presiden Susilo Bambang Yudhoyono SBY . Terkait fenomena itu, hipotesis yang muncul pada kasus ini bahwa adanya conflict of interest antara pemerintah dengan Lapindo Brantas Inc, yang mana direktur utamanya merupakan menteri aktif dimasa pemerintahan SBY, dan diperkirakan merupakan ldquo;penyokong besar rdquo; yang mendukung kemenangan SBY pada Pemilihan Presiden tahun 2004 lalu. conflict of interest ini kemudian berwujud dalam kekuatan struktural, instrumental , dan diskursif . yang dimiliki kelompok bisnis dalam hal ini Aburizal Bakrie dan kerajaan atau kelompok bisnisnya dalam mempengaruhi pembuatan kebijakan pemerintah terkait kasus semburan lumpur di Sidoarjo. Hasilnya adalah mereka mampu membuat pemerintah, yang juga telah disetujui oleh DPR RI yang dianggap sebagai wakil rakyat , memutuskan menjadikan bencana semburan lumpur di Sidoarjo menjadi berstatus ldquo;Bencana Alam rdquo;. Mereka juga mampu mengarahkan opini publik melalui kekuatan Agensi yang berwujud pada Kekuatan Diskursif bahwa lumpur panas ini bukan kesalahan Lapindo Brantas, dan dengan ini Lapindo Brantas tak bisa dipidana . Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dan analisis diskursus melalui berbagai buku , tesis, disertasi, dan jurnal ilmiah untuk mengetahui relasi antara kekuatan bisnis dan politik, berita-berita dan hasil penelitian ilmiah yang ada keterkaitanya dengan kasus lumpur lapindo , dan berbagai artikel dan sumber valid tentang kebijakan yang muncul pasca kasus tersebut.

---

ABSTRACTOn May 29, 2006, a mudflow spurted out of the earth and flooded the settlements, agriculture, and industrial area in Sidoarjo regency, and caused 40,000 Sidoarjo residents to flee. In this paper, the author will discuss the political side of the mudflow case in Sidoarjo, more precisely, the influence of business group towards government rsquo s policy. As we know, Lapindo Brantas is part of the Bakrie family rsquo s business empire. Aburizal Bakrie ARB was the CEO of PT. Bakrie and Brothers Tbk, and also a minister on Indonesia Bersatu Cabinet chaired by President Susilo Bambang Yudhoyono SBY . The hypotheses on this case is there is a conflict of interest between the government and Lapindo Brantas Inc, which its CEO was also a big supporter in favor of SBY 39 s victory in the 2004 Presidential Election. This conflict of interest then manifests itself in structural, instrumental, and discursive powers. The business group in this case Aburizal Bakrie and his business empire influenced the government policy related to the mudflow case in Sidoarjo. Then, after it was approved by the House of Representatives who is considered as the representative of the people , the government decided to declare the mudflow in Sidoarjo as a natural disaster . The business group was capable on influencing public opinion through agency power manifested on discursive power that the mudflow was not caused by the drilling activity of Lapindo Brantas and so, it cannot be prosecuted. The methods of this research are literature study and discourse analysis through various books, theses, dissertations, and scientific journals to find out the relations between business influences, politics, news scientific researches and various article result which correlate Sidoarjo mud case, and various valid articles and sources about the policies that emerged after the case."

"ABSTRACTAs norms and mechanisms, democracy has been set in place and the democratic political system is in operation, while the practical standardfor expressing democracy is tightened, to make monolithic global governance. Those whofail to comply with the standards are subject to a kind of punishment. At this end, democracy becomes undemocratic, as opportunity to propose alternative ways of expressing commitment to democracy is hindered by the specificity of the prevailing regime. In response to this inclination, contextualized expression of democracy is inevitable. Context does matter, as important as the democratic values. The fact that unanticipated iSsues of democratzSation keep emerging, signals the importance of reconciling theprevailing global regime with the particularities in matching local and national contexts. Yet, the contextualised expression is vulnerable to local and national subversions by the predominating power Democratisation, then becomes a detailed craftsmanship nurtured by a testable commitment to democracy, in so far the country is endowed with commitment to the ethics of democracy. By using the case of Indonesia still ongoing democratisation this article maps out the challenges in meeting the standard with the particularity. The analysis in this article provides insights in fostering the contextualized democracy movement in the Asia Pacific Region."

"Penelitian mengenai identitas melalui narasi tertulis seperti pada memoar dan biografi sudah populer di bidang linguistik selama beberapa dekade. Dalam tulisan ini, memoar terkenal yang ditulis oleh Michelle Robinson Obama, Becoming (2018), diteliti dengan tujuan untuk menganalisis konstruksi identitas. Memoar ini secara spesifik dipilih karena narasi personal yang kuat dan cerita yang menginspirasi, dimana menceritakan perjuangan seorang wanita Afrika-Amerika melawan diskriminasi di Amerika Serikat. Tulisan ini berfokus pada bagian tertentu dari memoar, yaitu Becoming Us, yang dianalisis melalui pendekatan DHA (Analisis Wacana Historis) yang dipelopori oleh Ruth Wodak. Pendekatan ini menyediakan beberapa strategi diskursif, beberapa di antaranya adalah referensi/nominasi dan predikasi yang diaplikasikan untuk menganalisis fitur-fitur linguistik yang menyediakan representasi positif, negatif, dan netral dari aktor sosial. Semua representasi yang ada nantinya berkontribusi untuk mengonstruksi identitas budaya dan ras Michelle Obama. Kebaruan dari penelitian ini terdapat pada pendekatan yang lebih linguistik dan konteks sejarah sebagai usaha untuk meneliti identitas.

---

Researches on identity through written narrative such as memoir and biography have been popular in the linguistics field over the decades. In this paper, a famous memoir written by Michelle Robinson Obama, Becoming (2018), is examined as a means to analyze the construction of identities. This particular memoir is chosen because of the strong personal narrative and inspiring story which recounts the struggle of the African American woman against discrimination in the United States. This paper focuses on the selected section of the memoir, Becoming Us, which is examined through the Discourse-Historical Analysis (DHA) pioneered by Ruth Wodak. This approach offers several discursive strategies, some of which are referential/nomination and predication that are applied to analyze the linguistic features which provide positive, negative, and neutral representations of the social actor. All of these representations then contribute to construct Michelle Obama’s cultural and racial identities. The novelty of this research lies in a more linguistic approach and historical context as the endeavors to examine the identities."

"Berbagai jenis latar belakang sosial atau budaya, dikombinasikan dengan status wilayah atau sosial, masuk dalam produksi wacana lisan tertulis. Salah satu wacana lisan yang menarik untuk dibahas adalah wawancara politik. Sering terungkap di dalamnya alasan mengapa para pemimpin politik berbicara dengan cara tertentu. Meskipun ada beberapa yang bersikap halus dalam tutur kata mereka, ada juga beberapa yang tidak, salah satunya adalah presiden Filipina, Rodrigo Roa Duterte. Dikenal dengan kepribadiannya yang blak-blakan, ia sering menyatakan hal-hal kontroversial yang memengaruhi negaranya dan menuai kritik dari berbagai tempat. Menggunakan analisis wacana kritis model van Dijk (2004) tentang strategi makro penggambaran positif terhadap diri sendiri dan penggambaran negatif terhadap pihak lain 25 strategi mikro lainnya, penelitian ini menganalisis bagaimana Duterte memandang hubungan negara-negara lain dengan Filipina dalam wawancara bersama Russia Today. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Duterte menentang hubungan Filipina dengan Amerika Serikat yang terlihat dari representasi negatif yang diterimanya dibandingkan dengan Rusia dan Cina. Strategi diskursif yang paling banyak digunakan adalah implikasi, leksikalisasi, dan contoh/ilustrasi. Selain itu, strategi-strategi ini juga digunakan Duterte untuk mencapai tujuan-tujuan pribadinya.

---

Different types of social or cultural background, combined with a region or social status, go into the making of spoken or written discourse. One of the interesting spoken discourses to discuss is political interview. It often reveals the intention of political leaders way of speaking. While there are those who are subtle in their way of talking, there are also a few who do not, one of whom is the Philippines president, Rodrigo Roa Duterte. Known for his outspoken personality, he often states controversial things that influence his country and derive critics from various places. Using van Dijks (2004) framework on the macro strategies of positive self-presentation and negative other-presentation plus the other 25 micro strategies, this research analyzes how Duterte views other countries relations with the Philippines based on his most-watched English interview with Russia Today. The findings revealed that Duterte is against the Philippines relations with the USA as the latter is being presented negatively compared to Russia and China. The discursive strategies that are mostly used are implication, lexicalization, and example/illustration. Moreover, these strategies are also used to reach his own goals."

"Penelitian ini menjabarkan pemilihan kata yang digunakan penerjemah dalam menerjemahkan kata bermuatan budaya pada novel. Novel yang digunakan adalah novel berbahasa Inggris dan memiliki latar belakang budaya Venesia. Novel The Glassblower of Murano akan diterjemahkan ke bahasa Indonesia dan diberikan anotasi. Anotasi atau catatan adalah bentuk pertangggungjawaban seorang penerjemah dalam menerjemakan kata bermuatan budaya yang ada pada novel. Metode penerjemahan yang digunakan adalah metode komunikatif mengacu pada teks sumber yang merupakan teks ekspresif. Teknik penerjemahan yang digunakan adalah teknik deskripsi, amplifikasi, adaptasi, peminjaman, kalke, kreasi diskursif, dan kompensasi. Selain itu, penerjemah juga mencari padanan yang tepat dengan menggunakan sumber internet dan studi pustaka. Dari penelitian ini dapat disimpulkan, kata bermuatan budaya dapat diterjemahkan ke teks sasaran dengan teknik penerjemahan yang berbeda pada tiap katanya. Pemilihan kata bermuatan budaya untuk teks sasaran didapatkan dari sumber informasi yang akurat, sehingga dapat dimengerti oleh pembaca sasaran

---

This study explains translators words choice in translating cultural words in the novel titled The Glassblower of Murano. The novel is written in English but sets Venice as its.cultural background. In this research, the novel will be translated into Indonesian and annotations will be added. Annotations or footnote is translators liability in translating cultural words within the novel. This research uses a communicative translating method that positions sources text as expressive text. Meanwhile, the translation techniques that is used are description, amplification, adaptation, borrowing, calqeu, discursive creation, and compensation. In addition, the translator also elaborates internet and literature sources in order to receive appropriate equivalent words. This research concludes each cultural words can be translated into the target text with a varied translation techniques. Therefore, the choice of cultural words toward the target text should be obtain from accurate source of information, thus the target may able to gain understanding."

"Studi ini membahas literasi digital dalam bingkai kebijakan literasi. Perspektif yang digunakan berpijak pada pandangan bahwa setiap kebijakan merupakan praktik diskursif yang melaluinya permasalahan dan solusinya diciptakan. Studi ini memaknai literasi digital sebagai luasan konsep dari literasi yang tunduk pada perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Bertitik tolak dari asumsi bahwa kebijakan bukan sebuah konstruksi yang objektif, melainkan dikonstruksi secara subjektif melalui penciptaan makna, studi ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana kebijakan literasi digital dikembangkan melalui praktik wacana dan bagaimana literasi digital dikonstruksi melalui proses pengembangan kerangka. Sebagai penelitian multidisipliner, studi ini menggunakan perspektif komunikasi kebijakan yang meletakkan kebijakan sebagai praktik diskursif yang dapat diinvestigasi. Studi ini mengadopsi teori Warschauer tentang teknologi dan inklusi sosial dan menggunakan kerangka literasi digital dengan tiga dimensi: pengetahuan, keahlian fungsional, dan sikap yang bertanggung jawab. Dirancang sebagai kajian postpositivist dengan pendekatan diskursif, penelitian ini menggunakan strategi analisis Bacchi untuk menganalisis dokumen kebijakan dan panduan Partelow tentang pengembangan kerangka untuk menganalisis kerangka literasi digital Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo). Data penelitian berupa sejumlah dokumen kebijakan, yakni rencana strategis, laporan tahunan, modul kerangka literasi digital Kemkominfo, dan hasil wawancara. Hasil analisis menunjukkan beberapa hal. Pertama, permasalahan yang mendasari kebijakan literasi digital dikonstruksi berdasarkan permasalahan media, yakni masifnya penyebaran konten negatif dan tindakan ilegal melalui internet dan media digital. Kedua, kebijakan literasi digital dirancang sebagai solusi kebijakan atas kekurangmemadaian pendekatan regulasi dalam menangani permasalahan media. Ketiga, elemen literasi merupakan permasalahan sekunder dalam kebijakan literasi digital. Keempat, proses pengembangan kerangka literasi digital melibatkan beragam aktor institusi dan mencakup beragam nilai. Kelima, kerangka literasi digital dikonstruksi mencakup kekhasan dengan penanaman nilai-nilai kebangsaan. Keenam, kerangka literasi digital lebih berorientasi peningkatan kapasitas sikap yang bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial dibandingkan dengan pengetahuan teknis dan keahlian fungsional. Studi ini menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan mendasar antara kebijakan literasi digital Kemkominfo dan teori literasi digital untuk inklusi digital, khususnya perbedaan paradigma dan tujuan. Namun demikian, keduanya dapat bersinambung pada dua titik pijak yang sama: sumber daya digital dan sumber daya sosial.

---

This study discusses digital literacy in the context of policy. The perspective used is by relying on the view that every policy is constituted to be discursive practices through which the policy problem and its solution are created. This research defines digital literacy as an expanded conceptualization of literacy that is subject to the development of information and communication technology. Based on the assumption that digital literacy policy is not objectively designed, but subjectively constructed to create the the policy problem and its solution, the objective of the research is to explain how digital literacy policy is developed and how digital literacy is constructed through the process of digital literacy framework development. Being a multidisciplinary study, this research applies policy communication perspective which views policy as discursive practice that is needed to be investigated. This research adapts Warschauer’s technology and social inclusion theory and uses the three-dimensional digital literacy: knowledge, functional skill, and responsible attitude. Designed as a postposivist study with a discursive approach, this research applies both Bacchi’s analytical strategy for analyzing the policy documents and Partelow’s guidelines of framework development for analyzing the Ministry of Communications and Informatics’ (MOCI) digital literacy framework. The data of the research consists of a number of policy documents, i.e. strategic plans, annual reports, and MOCI’s digital literacy framework modules. This research found several significant findings. Firstly, MOCI’s construction of the underlying problem of digital literacy policy focuses mainly on the problem of negative contents in internet and digital media. Secondly, MOCI’s digital literacy policy was initiated to be a policy solution due to the inadequacy of regulatory approach in handling with the massive spreading of the negative contents and illegal actions via internet and digital media platforms. Thirdly, the element of literacy is of secondary consideration that underlies MOCI’s digital literacy policy. Fourthly, the process of framework development of MOCI’s digital literacy framework involves diversely institutional actors and contains various values. Fifthly, the construction of MOCI’s digital literacy framework encompasses its own characteristics by entailing the nurture of Indonesian nationality values. Sixthly, MOCI’s digital literacy framework is oriented more on increasing the attitudes in the uses of social media rather than developing technical knowledges and functional skills. Therefore, based on these findings, this research concludes that there is a fundamental difference between MOCI’s digital literacy policy and the theory of digital litearcy for digital inclusion, particularly on the ground of their paradigm and goal. However, both may potentially be in convergence on the two common grounds: digital resource and social resource."

"Paska konflik dan tsunami Kota Banda Aceh mengalami pembangunan masif dalam upaya merepresentasikan keislaman. Pemerintah kota Banda Aceh telah melakukan renovasi Masjid Raya Baiturrahman dengan memasang 12 unit payung elektrik. Kota Banda Aceh mencoba meniru rancangan kota lain yang dianggap lebih sukses dalam merepresentasikan keislaman, dalam hal ini adalah Masjid Nabawi di Madinah. Fenomena ini merupakan fenomena Inter-referencing. Persoalan dari praktek inter-referencing dalam merepresentasikan keislaman adalah pembangunan akan bersifat diskursif, mengabaikan aktivitas masyarakat setempat sebagai pengguna ruang publik perkotaan.Tujuan dari penelitian perancangan ini adalah memberikan alternatif rancangan perkotaan Banda Aceh dalam upaya merepresentasikan keislaman yang tidak beranjak dari pembangunan fisik, namun dengan melibatkan aktivitas masyarakat. Membentuk dan menemukan kembali hubungan antara Islam dengan kehidupan perkotaan di Banda Aceh. Penelitian perancangan ini menggunakan peta mental 50 warga kota Banda Aceh dari berbagai usia yang tinggal di 10 desa sekeliling pusat kota. Peta mental saya gunakan sebagai alat untuk membaca aktivitas keseharian masyarakat dan menentukan teritori perkotaan yang akrab dengan masyarakat. Hasil kajian peta mental masyarakat digunakan untuk menghubungkan kehidupan perkotaan dengan Masjid Raya Baiturrahman. Menjadikan kawasan Masjid Raya Baiturrahman sebagai generator untuk membentuk komunitas muslim dan menghadirkan aktivitas masyarakat dalam upaya merepresentasikan keislaman di ruang perkotaan. Kata Kunci: Kota Banda Aceh, Representasi Keislaman, Inter-referencing, Diskursif, Peta Mental.

---

In post of conflict and tsunami Banda Aceh has done a massive development in the effort of islamic representation. The government of Banda Aceh renovated Baiturrahman Grand Mosque by installing 12 units of electric umbrellas. Banda Aceh tries to imitate design of another city that is considered more successful in islamic representation, in this case is the Nabawi Mosque in Medina. This phenomenon is called inter referencing. The problem of inter referencing in the practice of representation is that development is often discursive, ignoring community activities in the public spaces.The aim of this research design is to provide an urban design alternative of Banda Aceh in the effort of islamic representation which is not only come from physical development, but also sustain from non physical development. Involving community activities and rediscovering the relationship between Islam and urban life in Banda Aceh. This research design collected mental maps from 50 inhabitants of Banda Aceh from various ages living in 10 villages around the center of Banda Aceh City. Mental maps used to read and identify some places that become the center of everyday community activities. These centers will be used to connecting urban life with the Baiturrahman Grand Mosque. Keywords Banda Aceh City, Islamic Representation, Inter referencing, Discursive, Mental Maps."

"On the basis of the theoretical notions of discursive ambience and ambientdiscourse, this article examines the recent history of language and ethnicity inBanyuwangi in the far east of Java. Over the last three decades (with roots goingback to the 1920s and earlier) a redefinition of the language and culture of the?autochthonous? inhabitants of Banyuwangi has been occurring. Their status andconstitution have been changing from a variety of Javanese into an autonomouslanguage and ethnicity, called, after the name given to the language or dialect,Osing. At the same time, an idyllic and heroic picture of the regional past isbeing constructed and maintained. Prominent among the factors and agenciesinvolved in these two ongoing processes is popular media culture. The regencyof Banyuwangi and especially its capital (also named Banyuwangi) are beingcast ? albeit sporadically and incidentally and sometimes controversially ? asan Osing region. At the centre of this historical process, people publicly renderthemselves ? also sporadically and temporarily ? Banyuwanginese by listeningto and especially by singing, in karaoke-style, a genre of pop music with Osinglyrics and musical characteristics perceived as local."