Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 2 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Anastasis Ruthie
"Petisi daring “Die Periode ist kein Luxus – Senken Sie die Tamponsteuer” menjadi platform bagi warga Jerman untuk menyampaikan ketidaksetujuan terhadap kebijakan tarif pajak produk menstruasi yang mencapai 19%. Pada platform ini para penandatangan petisi dapat menyampaikan alasan mereka menandatangani petisi tersebut. Penelitian ini membahas bagaimana petisi daring “Die Periode ist kein Luxus – Senken Sie die Tamponsteuer” berfungsi sebagai platform aktivisme digital, sekaligus menggambarkan pengabaian hak perempuan di Jerman. Dengan menggunakan metode analisis semantik dan studi pustaka, penelitian ini bertujuan untuk memperlihatkan ketidakadilan terhadap perempuan yang terjadi dalam pembuatan kebijakan di Jerman. Untuk mendapatkan data dari petisi daring, penelitian ini menggunakan alat bantu AntConc yang berfungsi untuk mencari frekuensi penggunaan kata pada alasan-alasan penandatangan petisi. Alasan-alasan tersebut menunjukkan adanya asumsi bahwa produk menstruasi adalah barang mewah dan terdapat diskriminasi terhadap perempuan melalui pajak ini. Secara keseluruhan, petisi ”Die Periode ist kein Luxus – Senken Sie die Tamponsteuer” membuktikan masih adanya ketidaksetaraan gender dalam pengambilan keputusan terhadap kebijakan di Jerman.

The online petition ”Die Periode ist kein Luxus – Senken Sie die Tamponsteuer” provides German citizens a forum to voice their disapproval of the 19% tax on menstrual products. The petition’s signatories can express the reasoning behind their signatures on this platform. This research analyses the online petition ”Die Periode ist kein Luxus – Senken Sie di Tamponsteuer” as a form of digital activism and an example of how women’s rights in Germany are disregarded. This research aims to show the discrimination against women in German policy-making using the semantic approach and textual analysis. To determine the frequency of word usage in the petition forum, this research uses the AntConc tool. The analysis of the petition shows that the tax on menstrual products is a form of discrimination against women. This research also finds that by putting menstrual products into luxury goods criteria, the German government neglected women’s perspectives and interests and therefore shows the inequality in policy decision-making in Germany."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2023
MK-pdf
UI - Makalah dan Kertas Kerja  Universitas Indonesia Library
cover
Kurniawati
"Perkawinan di bawah tangan, membawa akibat yang tidak diharapkan bagi perempuan dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut, terutama di tinjau dari aspek yuridis, tidak ada perlindungan hukum balk untuk mendapatkan nafkah hidup dan pengakuan dari. Negara dalam hal terjadi pertengkaran antara suami istri, maka istri tidak mempunyai kekuatan hukum untuk menggugat suami di depan sidang pengadilan. Pemerintah Indonesia telah menandatangani Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of all Forms Of Discrimination Againts Woman atau Cedaw. Konvensi ini pada dasarnya mengandung sejumlah asas-asas dasar yang memberi perlindungan pada wanita untuk dapat berkiprah aktif dibidang publik dan privat. Apakah Akibat Hukum Dalam Perkawinan Di Bawah Tangan Terhadap Isteri, Anak dan Harta Bersama Di Tinjau Dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 19$4 Tentang Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of all Forms Of Discrimination Againts Woman atau Cedaw). Apakah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of all Forms Of Discrimination Againts Woman atau Cedaw) memberi perlindungan bagi perempuan yang melakukan perkawinan di bawah tangan.Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan murni data sekunder bahan dan literatur. Dalam peraturan perkawinan di bawah tangan tidak memberikan perlindungan terhadap istri dan anak-anak begitu pun terhadap harta, perkawinan tidak ada harta bersama, dengan demikian maka istri dalam perkawinan menjadi pihak yang lemah, rawan akan tekanan dari suami dan dalam hal istri ingin melepaskan diri dari tekanan psikis suami sulit karena tidak memiliki bukti sah sebagai istri sehingga dibutuhkan peran pemerintah dan peran aktivis pemberdaya perempuan untuk memberikan penyuluhan terutama pada masyarakat perempuan kalangan akar rumput untuk tidak terjebak pada perkawinan di bawah tangan.

Marriage under puts hand out, taking in effect that doesn't be expected divides female and child that comes into the world from that marriage, particularly at evaluation of judicial formality aspect, no good law protection to get life earnings and admitting of State in term wrangle happening among wife husband, therefore wife doesn't have legal power to litigate husband in front court. Indonesian government have Convention On The Elimination Of all Forms Of discrimination Againts Woman or Cedaw . This convention basically contains a number base grounds that giving protection on woman for can get active action at public area and privat. Are Jurisdictional Effect In marriage Under Puts Hand Out to Wife, Child and Community Property At Evaluation From Laws Number marriage 1 Year 1974 About Marriage And Number Law 7 Years 1984 About Convention On The Elimination Of all Forms Of discrimination Againts Woman or Cedaw. What Statute Number 7 Years 1984 About Convention On The Elimination Of all Forms Of discrimination Againts Woman or Cedaw give protection for female one does marriage under puts hand out. Data collecting did by pure bibliography research material secondary data and literature. In marriage regulation under puts hand out not give protection to wife and children so even to asset, marriage no community property, thus therefore wife in marriage becomes poor party, gristle will pressure of husband and in term wife want to secede from psycis pressure husband is hard since have no proof legitimate as wife so needed by government role and pemberdaya's activist role female to give counselling especially on circles female society grass root for doesn't ambushed on marriage under puts hand out."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007
T19515
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library