Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Studi ini membahas proses pembuatan kebijakan public, yakni RUU Perlindungan Data Pribadi di Komisi I DPR. Penelitian yang memfokuskan pada proses pertarungan argumentasi wacana untuk memperoleh koalisi wacana atau kesepakatan bersama ini menggunakan pendekatan Analysis Jaringan Wacana (Discourse Network Analysis–DNA) dan Teori Discourse Coalition Framework (DCF), dengan paradigma konstruktivism. Penelitian ini mengunakan pendekatan campuran kuantitatif-kualitatif, sebagai panduan saat mengumpulkan data, menganalisis data, serta proses penelitian secara umum dalam satu rangkaian. Hasil penelitian menunjukkan pemetaan actor dalam membangun argumentasi dan mempertarungkan argumentasi menggunakan narasi alur cerita dan metafor, yang dituangkan dalam practice. Ini agar wacananya mempengaruhi dan diterima oleh actor lain, hingga mendominasi wacana dalam perdebatan. Selanjutnya dari proses debat cenderung terbentuk struktur jejaring koalisi wacana atau konsensus dari pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi. Dibandingkan studi terdahulu, pendekatan, teori dan paradigma penelitian ini menjadi kebaruan dalam penelitian. ......This study focuses on the process of public policy making, namely the Bill on Personal Data Protection in Commission One of the DPR; especially it aims to map the process of discourse argumentative to obtain collective agreement of a public forum which is called Discourse Coalition. For analysis reasons, this study uses the Discourse Network Analysis (DNA) approach and the Discourse Coalition Framework (DCF) theory, with a constructivism paradigm. The method used for the study is quantitative-qualitative mixed-method, as a guide when collecting data, analyzing data, and the general research process as a whole. The results of the research show that the mapping of actors in building arguments to dominate discourse argumentative, using storyline, narratives and metaphors, which were then applied in practices. This is so that the discourse influences and is accepted by other actors, so that it dominates the discourse in the debate. Furthermore, the study tends to form a consensusnetwork- structure or discourse coalition from the public debate. Compared to previous studies, this research approach, theory and paradigm become novelty for the research

Abstrak :
Kebijakan vaksinasi adalah tindakan penanganan pandemi Covid-19 jangka panjang yang krusial dilakukan di luar intervensi non-medis yang sifatnya lebih temporer. Namun, dalam pelaksanaannya, disparitas kecepatan vaksinasi antar negara masih sangat timpang dikarenakan perbedaan jumlah penduduk maupun ketersediaan vaksin. Indonesia adalah salah satu negara yang mengalami tantangan dalam melakukan vaksinasi secara cepat dan masif sehingga menginisiasi lahirnya kebijakan vaksinasi Covid-19 berbayar untuk individu. Kebijakan ini menjadi salah satu kebijakan yang berakhir dengan pembatalan hanya dalam beberapa hari karena kuatnya penolakan publik. Berangkat dari fenomena tersebut, penelitian ini berupaya untuk mengupas dua hal utama yaitu argumen/opini yang muncul dalam mendukung maupun menolak serta koalisi aktor yang terlibat menghasilkan argumen tersebut menjadi suatu diskursus. Penelitian ini menggunakan metode Discourse Network Analysis dengan mengolah 125 berita dari dua media berita online serta wawancara kepada narasumber dari pihak pemerintah dan non-pemerintah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa argumen yang mendukung paling sering menggunakan justifikasi bahwa kebijakan ini dapat meningkatkan angka vaksinasi nasional serta dapat menjadi opsi vaksinasi bagi masyarakat. Di lain sisi, argumen yang menolak berpusat kepada alasan bahwa kebijakan ini bertentangan dengan amanat konstitusi, tidak efektif dan adanya persoalan etis ketika dilakukan di tengah krisis pandemi. Di saat yang sama, penelitian ini juga mengungkap bahwa terdapat dua koalisi aktor yang saling bersaing dengan struktur adversarial, distribusi kekuasaan yang dominan di koalisi pendukung, jaringan aktor yang bersifat terbuka/heterogen serta memperlihatkan bahwa koalisi aktor yang terbentuk merupakan kelanjutan dari koalisi diskursus ekonomi versus kesehatan. ......Vaccination policy is a crucial long-term response to the Covid-19 pandemic, apart from non-medical interventions that are more temporary. However, in practice, the disparity in vaccination rates between countries is still very unequal due to differences in population and vaccine availability. Indonesia is one of the countries experiencing challenges in vaccinating rapidly and massively, thus initiating the birth of a self-paid Covid-19 vaccination policy. This policy became one of the policies that ended in cancellation in just a few days due to strong public resistance. Departing from this phenomenon, this study seeks to explore two main things: the arguments/opinions that arise in support or against and the coalition of actors involved in producing these arguments into a discourse. This study uses the Discourse Network Analysis method by processing 125 news from two online news media and interviews with government and non-government actors. The results of this study indicate that the argument that supports this policy most often justifies that this policy can increase the national vaccination rate and be a vaccination option for society. On the other hand, the arguments against it center on the reason that this policy is contrary to the constitutional mandate. It is ineffective and has ethical issues when carried out during a pandemic. At the same time, this study also reveals two competing actor coalitions with an adversarial structure, the dominant distribution of power in the supporting coalition, an open/heterogeneous actor network. It shows that the coalition of actors formed continues the economic versus health discourse coalition.