Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Abstract. The Constitution of Republic of Indonesia guarantees every citizen – without exception – to have the equal right to get a proper occupation and a decent living, for humanity, this means citizens with disabilities have the same right along with others; this research describes the implementation of policies related to recruitment of civil servants, especially where disabled people are involved as applicants. By applying qualitative method, data collection of this research is done through an in-depth interview and supporting data on recruitment process from related institutions. This research had captured problems within recruitment process for disabled people in every aspect of recruitment such as human resources (HR) planning, job analysis, HR formation, HR procurement and portrayed problems that government agencies face to implement the non-discrimination and affirmative action principles to disabled people in their recruitment processes.

Abstrak. UUD RI 1945 menjamin semua warga negara, tanpa terkecuali, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan hidup karena kemanusiaan, termasuk warga penyandang cacat; penelitian ini menggambarkan pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan perekrutan pegawai negeri, terutama dalam kasus penyandang cacat. Dengan menggunakan metode kualitatif, pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara mendalam dan data pendukung dari proses perekrutan instansi terkait. Penelitian ini telah menangkap masalah dalam perekrutan penyandang cacat dalam setiap aspek dari proses perekrutan seperti perencanaan kebutuhan sumber daya manusia (SDM), analisis jabatan, formasi SDM, pengadaan SDM dan menggambarkan masalah yang dihadapi instansi pemerintah untuk menerapkan prinsip-prinsip non-diskriminasi dan tindakan afirmatif kepada penyandang cacat dalam proses perekrutan mereka.

Abstrak :
Tesis ini meneliti tentang Proses Pelaksanaan Program Pemberdayaan Penyandang Cacat Tubuh Melalui Pelatihan Kerja pada Program Rehabilitasi Sosial, Perhatian kepada penyandang cacat tubuh ini penting dilakukan dalam rangka mengentaskan penyandang cacat tubuh dari keterbelakangan dan ketergantungan sosial ekonomi atau meningkatkan kualitas penyandang cacat tubuh. Salah satu upaya penanganan yang dilakukan Pusat Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (PRSBD) "Prof Dr, Soeharso" Surakarta adalah pemberdayaan melalui pelatihan kerja sesuai dengan tahapan pada program rehabilitasi sosial. Tujuannya membekali penyandang cacat:tubuh dengan pengetahuan dan ketramplan kerja sehingga dalam diri penyandang cacat tubuh terjadi peningkatan pengetahuan, ketrampilan kerja dan perubahan sikap yang akhirnya mampu memperoleh pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan tidak tergantung pada orang lain serta dapat hidup mandiri atau dengan kata lain adanya peningkatan fungsi sosial penyandang cacat tubuh. Untuk mewujudkan upaya tersebut, maka perlu ditingkatkan pengetahuan, sikap dan ketrampilan para pengelola program. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi tentang pemberdayaan penyandang cacat tubuh melalui pelatihan kerja. Pemilihan informan. dilakukan dengan purposive sampling yang meliputi kepada bidang dan kepada seksi, instruktur dan penyandang carat tubuh. Untuk mendapatkan informasi dari informan tersebut, peneliti menggunakan teknik studi dokumentasi, wawancara mendalam dan observasi. Ketiga cara ini dilakukan dengan mekanisme triangulasi atas jawaban masing-masing informan. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan proses pelaksanaan program, menemukan faktor pendukung dan penghambat serta solusi yang telah dilakukan lembaga. Permasalahan penyandang cacat tubuh sangat remit dan kompleks, oleh karena itu perlu adanya program pertolongan dan perlindungan melalui pelatihan kerja yang dikaitkan dengan konsep penyandang cacat tubuh, pendidikan dan pelatihan dan pemberdayaan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa bentuk pelayanannya adalah rehabilitasi sosial, sedangkan bentuk pemberdayaannya adalah pelatihan kerja. Pelatihan kerja ini belum cukup mampu mendorong penyandang cacat tubuh ke arah yang lebih berdaya. Artinya penyandang cacat tubuh belum mempunyai ketrampilan kerja yang dapat untuk mencari pekerjaan guna memenuhi kebutuhan hidupnya, meskipun sudah mampu berelasi dengan orang lain secara wajar. Pemberdayaan ini berarti memberikan dan mengembangkan penguatan yang lemah bagi penyandang cacat tubuh untuk lebih berdaya, tetapi pelatihan kerja pada program rehabilitasi sosial ini belum cukup mampu meningkatkan kemampuan kerja untuk dapat bekerja guna memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Masalah dan solusi yang dihadapi dalam pelaksanaan pelatihan kerja adalah kegiatan sosialisasi program belum dilaksanakan secara sepenuhnya sebab kekurangmampuan tenaga tim sosialisasi dalam menjangkau calon klien yang berada di pelosok desa sehingga target tidak dapat terpenuhi solusinya menerima klien yang tidak sesuai dengan kebijakan; mengajar belum dilakukan secara optimal sebab sebagian belum ada kurikulum yang standard dan baku akibatnya akan mempersulit eks klien dalam memperoleh pekerjaan solusinya menggunakan bahan ajar yang dianggap sesuai; proses belajar belum optimal sebab jumlah instruktur kurang memadai dan belum didukung pendidikan yang sesuai dengan ketrampilan yang dimiliki akibatnya belum menghasilkan lulusan yang baik untuk mengatasinya mengikutsertakan pelatihan singkat bagi instruktur dan menugaskan pekerja sosial sebagai instruktur; praktek belajar mandiri terkadang sulit dilaksanakan sebab waktu disore hari dan tanpa dibimbing akibatnya kualitas lulusan sulit memperoleh pekerjaan solusinya belum ada; banyak peralatan kerja sudah tua akibatnya klien tidak mampu menyesuaikan dengan peralatan mutakhir solusinya memberikan peralatan pengganti. Sedangkan yang dapat mendukung pelaksanaan pelatihan kerja ini adalah jumlah pegawai yang bervariasi dari berbagai profesi dan disiplin ilmu, fasilitas ruangan dan peralatan kerja secara kuantitas masih cukup representatif, adanya jalinan kerjasama kemitraan dalam dan luar negeri, pengalaman pegawai yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan, adanya hubungan lembaga dengan masyarakat (sebagai pusat informasi, kader pendidikan rehabilitasi, penyebaran pelayanan dan pengembangan kesempatan kerja) dan dengan diterbitkannya UU No. 4 tahun 1997 serta PP No. 43 tahun 199S yang diharapkan semakin banyak perusahaan yang bersedia menerima penyandang cacat tubuh untuk bekerja di perusahaannya. Adapun manfaat dari pelatihan kerja yaitu bagi penyandang cacat tubuh dari segi ekonorni mempunyai ketrampilan kerja, segi mental psikologis menumbuhkan percaya diri, segi sosial diterima masyarakat dan mampu berinteraksi serta berelasi wajar serta dapat merubah pandangan negatif masyarakat dan segi sikap dapat menumbuhkan kedisiplinan dan ketekunan kerja. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka direkomendasikan saran sebagai berikut: kepada lembaga perlu meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan instruktur, mengaktifkan praktek belajar mandiri, segera memperbaiki kurikulum yang standard dan baku dengan melibatkan para pakar untuk memberikan dukungan pemikiran dan masukan.

Abstrak :
Resosialisasi penyandang cacat tubuh adalah salah satu bagian dari rehabilitasi sosial. Dalam resosialisasi diberikan beberapa bimbingan agar penyandang cacat tubuh memiliki keterampilan dan kemampuan untuk berintegrasi dengan masyarakat. Ada 4 macam bimbingan yang diberikan yaitu: Pertama, bimbingan kesiapan dan peran serta masyarakat. Kedua, bimbingan sosial hidup bermasyarakat. Ketiga, bimbingan pembinaan bantuan stimulan usaha produktif. Keempat, bimbingan usaha/kerja produktif. Setelah dilakukan resosialisasi penyandang cacat tubuh diberikan evaluasi akhir, kemudian disalurkan dan ditempatkan di masyarakat. Penempatan dalam masyarakat terbagi 3 yakni: Pertama bekerja di perusahaan. Kedua, mendirikan kelompok usaha bersama (KUBE). Ketiga, kembali kepada orang tua/bekerja secara mandiri. Dalam penelitian ini dikaji dua masalah yakni: Pertama, bimbingan apa saja yang diberikan kepada penyandang cacat tubuh dalam proses resosialisasi ?. Kedua, bagaimana pandangan masyarakat (pengguna jasa tenaga kerja) terhadap penyandang cacat tubuh ?. Kerangka konseptual yang digunakan dalam menganalisis permasalahan ada 2 yakni: Pertama, mengenai resosialisasi. Kedua, mengenai bimbingan. Instrumen yang digunakan adalah wawancara mendalam ( Indepth Interview ). Hasil penelitian menunjukkan bahwa bimbingan yang diberikan dalam resosialisasi pada Panti Sosial Bina Daksa satria Utama Cengkareng Jakarta Barat, dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan penyandang cacat tubuh sesuai dengan bakat dan minatnya. Manfaat yang diperoleh penyandang cacat tubuh adalah mereka dapat mandiri dan diterima oleh masyarakat, sehingga mereka tidak menjadi beban bagi keluarga, masyarakat, tetapi dapat menghidupi diri dan keluarganya. Setelah penyandang cacat tubuh selesai mengikuti resosialisasi, mereka kembali ke Panti untuk mengikuti evaluasi akhir, kemudian diberikan penempatan dan penyaluran. Pandangan masyarakat sangat positif. Hal itu dapat diukur dari kerelaan masyarakat (pengguna jasa) untuk mempekerjakan penyandang cacat tubuh pada perusahaannya.

Abstrak :
Skripsi ini membahas perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas khususnya dalam hal pekerjaan. Penelitian berfokus pada kuota minimal penyandang disabilitas yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, BUMD, dan perusahaan swasta di DIY. Selain itu penelitian dilakukan untuk melihat kesesuaian perda yang mengatur hak penyandang disabilitas secara umum dengan pelaksanaannya di lapangan, seperti pelatihan kewirausahaan, penempatan tenaga kerja, fasilitas kerja, dsb. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis-normatif yang menekankan pada norma hukum tertulis dan hasil penelitian disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan Disnaker DIY sebagai Penyelenggara pelayanan publik sudah melakukan kewajibannya sebagaimana tertera pada Undang-Undang Pelayanan Publik dan Perda DIY tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Namun masih terdapat kekurangan berupa tidak adanya data potensi kerja penyandang disabilitas yang memuat jenis, kompetensi, dan sebaran jumlah penyandang disabilitas usia kerja. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis menyarankan agar Disnaker bekerjasama dengan Dinas Sosial untuk mendata penyandang disabilitas usia kerja yang ada di DIY. Data ini diharapkan dapat meminimalisir misinformasi antara penyandang disabilitas dengan penerima kerja. ......This thesis discusses the protection and fulfillment of the rights of persons with disabilities, especially in terms of employment. The research focuses on fulfilling the minimum quota that must be met by the Regional Government, Regency/City Governments, BUMDs, and private companies in DIY to employ persons with disabilities. In addition, research was conducted to see the suitability of regional regulations regulating the rights of persons with disabilities in general with the implementation in the field, such as entrepreneurship training, employment placement, work facilities, etc. The research method used in this thesis is juridical-normative which emphasizes the written legal norms and the results are presented descriptively. The results of this study conclude that Disnaker DIY as a public service provider has fulfilled its obligations as stated in the Public Service Law and the DIY Regional Law of the Rights of Persons with Disabilities. But there are still deficiencies that must be corrected such no work potential data of persons with disabilities, which includes the types, competencies, and distribution of the number of persons with disabilities of working age. Based on the results, author suggest that Disnaker collaborate with Dinas Sosial to record working age persons with disabilities in DIY. This data is expected to minimize misinformation between persons with disabilities and work recipients.

Abstrak :
Participation in the public sector is an important element of disabled people’s political rights. This paper explores the composition and practices of governmental disability-related advisory committees in Taiwan’s central and local governments. We used documentary analysis, focus groups, and in-depth interviews in our research, finding that the percentage of disabled people in governmental disabilityrelated advisory committees is very low; usually there are only one or two disabled committee members, in most instances with physical disabilities. Furthermore, there are no transparent criteria for the selection of disabled committee members. Accessibility and support are also rarely taken into account in these committees. In Taipei’s new direct election system, the Taipei city government has increased the number of disabled committee members and broadened coverage of different types of disabilities. However, many disabled persons still question the practices of direct election. Finally, this paper suggests that to further promote the civic participation of disabled persons in public policy, the government should increase the number of disabled people in governmental disability-related advisory committees, ensure a democratic selection mechanism, empower disabled people’s organizations, and provide accessibility and support for the participation of disabled people in public policies. A democratic, diverse, and accessible governmental committee will further support and protect the rights of persons with disabilities.