Ditemukan 61 dokumen yang sesuai dengan query
Good Will
"
ABSTRAK
Praktek kerja profesi di Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Periode Bulan Oktober Tahun 2017 bertujuan untuk memahami peranan, tugas, dan tanggung jawab apoteker di Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, khususnya di Direktorat Pengawasan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, serta memiliki pengetahuan tentang tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Selain itu, calon apoteker juga dapat memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis serta memiliki ...
"
Depok: Fakultas Farmasi Universitas Indonesia, 2017
PR-Pdf
UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library
Yudiethia Safitri
"
Tesis demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Nonekslusif (Non-exclusive Royalty-Free Rights) atas karya ilmiah saya yang berjudul : ”Analisis Persepsi Pegawai Terhadap Kinerja Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Dengan Menggunakan Kriteria Malcolm Baldrige” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Nonekslusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta ...
"
Jakarta: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2012
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Budi Harsono
"
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai salah satu institusi pemerintah di bawah Departemen Keuangan yang mengemban tugas untuk mengamankan penerimaan pajak (negara) dituntut untuk selalu dapat memenuhi pencapaian target penerimaan pajak yang senantiasa meningkat dari tahun ke tahun di tengah tantangan perubahan yang terjadi dalam kehidupan sosial maupun ekonomi di masyarakat. Adanya good governance dan manajemen organisasi yang sehat merupakan prasyarat untuk dapat mencapai keberhasilan dalam melaksanakan tugas DJP secara berkelanjutan, termasuk di dalamnya adalah usaha ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2006
T21593
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Adrianus Petrus Setuso
"
Ketentuan baru dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 menyebutkan adanya perhitungan besarnya angsuran pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu dalam Pasal 25 ayat (7) yang perhitungannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan, terakhir dengan Nomor 8/KMK/03./2002 tanggal 8 Maret 2002 jo. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 171/PJ/2002 tanggal 28 Maret 2002. Dalam ketentuan terakhir tersebut diatur mengenai klasifikasi yang ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2006
T21588
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Eem Sulaeman
"
ABSTRAK
Penelitian bertujuan menganalisis pengaruh pembatasan rokok terhadap penerimaan cukai industri hasil tembakau, faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan cukai industri hasil tembakau, dan kendala yang dihadapi dalan pencapaian target penerimaan cukai industri hasil tembakau tersebut. Penelitian ini menggunakan regresi linear berganda dan data hasil wawancara. Hasil analisis menunjukkan pembatasan rokok berpengaruh signifikan terhadap kinerja penerimaan cukai Industri Hasil Tembakau IHT Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DJBC . Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan cukai IHT selain tarif cukai dan ...
"
2016
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Maya Sari
"
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana praktik kepemimpinan di Direktorat Jenderal Pajak DJP sebagai salah satu sektor publik di Indonesia. Penelitian ini juga untuk mengetahui gaya kepemimpinan yang diharapkan oleh pegawai. Responden yang terlibat sebanyak 550 Account Representative dan 68 Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi dari 17 Kantor Pelayanan Pajak KPP di wilayah DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode qualitative content analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan yang ditampilkan yaitu paternalistic leadership dengan ...
"
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2018
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Nurul Zashkia
"
Kewenangan harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan diberikan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan untuk rancangan peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan Kantor Wilayah untuk rancangan peraturan perundang-undangan tingkat daerah. Kendati demikian, peraturan perundang-undangan yang berlaku masih belum megatur instrumen harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan yang konkrit. Padahal instrumen harmonisasi menjadi sangat penting untuk mengatasi disharmoni hukum yang terjadi di Indonesia akibat obesitas regulasi. Sejak dahulu, pemerintah telah mengeluhkan masalah obesitas hukum khususnya ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Marsahala Yoshua
"
Informasi keuangan individu adalah bagian integral dari kehidupan seseorang. Informasi ini berisi detail pribadi, berapa banyak uang yang mereka miliki dan mutasi bagaimana uang mereka diperoleh dan dibelanjakan. Informasi ini dilindungi dalam Undang-Undang Perbankan dan harus dijaga kerahasiaannya sesuai dengan prinsip kerahasiaan bank. Namun karena dikeluarkannya Undang-undang nomor 9 tahun 2017 tentang Akses informasi keuangan untuk keperluan perpajakan, prinsip kerahasiaan bank tidak lagi berlaku dan hanya berlaku untuk tujuan pajak. Selain itu, tujuan Undang-Undang ini ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Intan Wulandari
"
Penggunaan alat kesehatan dan perbekalan kesahatan rumah tangga menjadi salah satu upaya memperoleh kesehatan. Banyaknya jenis dan jumlah alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga PKRT yang beredar serta penggunaannya yang telah menjadi suatu kebutuhan yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan sehari-sehari. Dalam upaya menjamin keamanan, mutu dan kemanfaatan produk alat kesehatan dan PKRT maka Kementerian Kesehatan Republik Indonesia membentuk Direktorat Pengawasan Alat Kesehatan dan PKRT dibawah Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Sebagai salah satu ...
"
Depok: Fakultas Farmasi Universitas Indonesia, 2017
PR-Pdf
UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library
Riana Maya Oktaviani
"
Peningkatan pelayanan kesehatan selalu diupayakan oleh Pemerintah mengingat semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam dunia kesehatan. Upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dapat melalui pelayanan kefarmasian yang professional. Apoteker memiliki peran dan tanggung jawab dalam mendukung tercapainya sasaran program kesehatan, terutama dibidang kefarmasian. Melalui kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker PKPA ini diharapkan calon apoteker dapat lebih memahami peran dan tugas Apoteker dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik ...
"
Depok: Fakultas Farmasi Universitas Indonesia, 2017
PR-Pdf
UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library
