Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini meneliti mengenai motivasi tanggungjawab sosial perusahaan (TSP) pada PT Telekomunikasi Selular. Tujuan penelitian adalah untuk melihat motivasi kegiatanTSP dan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan TSP di Telkomsel. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data studi literatur dan wawancara.Hasil penelitian memperlihatkan bahwa motivasi pelaksanaan TSP di Telkomsel mengalami perubahan dari tahapan karikatif menuju filantropis. Selain itu, pelaksanaan TSP juga dipengaruhi oleh faktor sekedar basa-basi dan keterpaksaan, upaya pemenuhan kewajiban dan adanya internal driven. Pelaksanaan TSP di Telkomsel dipengaruhi oleh keputusan Direksi. Untuk itu, saran dari penelitian ini adalah pembuatan kebijakan perusahaan mengenai pelaksanaan TSP dan pembentukan divisi TSP yang bertanggungjawab ke Direksi.

---

The focus of this study is to describe motivation of the implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) at PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel). The purpose is to describe motivation of CSR program and influence factor during the CSR implementation program at Telkomsel. The data were collected by literature study and means of interview.The output showed that implementation CSR have moved on from charity to philantropy phase. Implementation CSR also influenced by responsibility, and internal driven. Implementaton of CSR based on Director?s decision. This research suggest that Telkomsel must have a CSR policy and CSR division that responsible directly to Director."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas pengaruh karakteristik dewan proporsi keluarga di dewan komisaris dan direksi proporsi komisaris independen proporsi mantan pejabat di dewan komisaris serta besaran dewan komisaris terhadap kinerja perusahaan Metode yang digunakan adalah regresi data panel fixed effects dengan jumlah sampel 293 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2008 2012 Kinerja perusahaan diukur berdasarkan ukuran pasar Tobin rsquo s Q dan ukuran akuntansi ROA Hasil penelitian menunjukkan bahwa proporsi keluarga dalam dewan komisaris dan direksi memberikan pengaruh positif terhadap nilai Tobin rsquo s Q sedangkan proporsi komisaris independen dapat meningkatkan Tobin rsquo s Q maupun ROA Untuk proporsi mantan pejabat di dalam dewan ternyata tidak memberikan efek terhadap kinerja perusahaan Dalam penelitian ini ditemukan pula bahwa besaran dewan mempunyai hubungan tidak linier dengan Tobin rsquo s Q dan ROA membentuk kurva berbentuk huruf U

---

ABSTRACTThis research examines the effect of board characteristics proportion of family commissioner proportion of family director proportion of independent commissioner proportion of ex government officer commissioner and board of commissioner size to firm performance Using fixed effects data panel regression this research investigates 293 firms which are listed in Indonesian Stock Exchange between 2008 2012 Firm performance is proxied by market measure Tobin rsquo s Q and accounting measure ROA The findings of this research suggest that the proportion of family commissioner and family director have positive impact only to Tobin rsquo s Q value while the proportion of independent director can increase both Tobin rsquo s Q and ROA Moreover this research concludes that the proportion of ex government officer director gives no impact to firm performance This research also finds that board size has U shaped non linear relationship with firm performance as proxied by Tobin rsquo s Q and ROA "

"Masalah direktur nominee menjadi fenomenal karena dalam aturan hukum Indonesia belum mengakomodasi keberadaannya tetapi prakteknya digunakan. Rumusan masalah adalah bagaimana pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana, bagaimana pertanggungjawaban pidana direktur nominee dalam tindak pidana pencucian uang, bagaimana analisa terhadap putusan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi serta direktur nominee. Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana, suatu korporasi dapat bertanggung jawab melaui pengurusnya maupun korporasinya berdasarkan teori coorporate organ. Disebutkan dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung No 13 Tahun 2016 bahwa pertanggungjawaban dari korporasi sendiri didasarkan dari pada undang-undang yang mengaturnya. seorang direktur nominee walaupun namanya dipinjam tetap saja seorang direktur nominee tersebut melanggar Pasal 4 Undang-Undang No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam hukum pidana direktur nominee adalah orang yang turut serta melkukan kejahatan sesuai dengan Pasal 55 Ayat 1 KUHP. Putusan Nomor :211/Pid/2012/Pt.Dki Dan Putusan Nomor : 76 Pk/Pid.Sus/201 terhadap tindak pidana pencucian uang tersebut, pelaku menggunakan korporasi untuk melakukan tindak pidana pencucian uang. Pertanggungjawaban pidananya semua diwakili oleh pengurus korporasi baik direktur biasa maupun direktur nominee tanpa adanya sanksi bagi korporasinya. Saran yaitu penegak hukum kesulitan memeriksa pelaku money laundering yang melibatkan korporasi, penegak hukum sebaiknya juga ikut memeriksa anggaran dasar perusahaan untuk membuka segala macam hal-hal yang tersembunyi di perusahaan tersebut.Pertanggungjawaban Direktur Nominee Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Direksi dalam sebuah perusahaan dapat diibaratkan sebagai pemimpin perusahaan. Direksi dapat dijadikan sebagai ldquo korban rdquo apabila direksi tidak mengetahui sejauh mana pertanggung jawaban dari seorang direksi. Terlebih lagi, jika posisi direksi dalam perusahaan tersebut hanyalah sebagai ldquo direktur nominee rdquo . Direksi PT jelas bertanggung jawab penuh, tentunya akan membawa dampak munculnya implikasi hukum terhadap pertanggungjawaban Direksi ketika suatu korporasi melakukan tindak pidana baik pelanggaran maupun kejahatan. Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah 1 Bagaimana pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana, 2 Bagaimana pertanggungjawaban pidana direktur nominee dalam tindak pidana pencucian uang, Bagaimana analisa terhadap putusan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi serta direktur nominee, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Korporasi privat dapat berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum. Korporasi yang berbadan hukum diwakili oleh pengurusnya dan tanggung jawab pemegang sahamnya sebatas modal yang dimiliknya. Untuk yang tidak berbadan hukum tanggung jawabnya tidak terbatas, serta sistem pertanggungjawabanya adalah secara tanggung renteng. Untuk pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana, suatu korporasi dapat bertanggung jawab melaui pengurusnya maupun korporasinya yang dapat berupa denda atau pembubaran korporasi tersebut. Dalam kedudukannya di Perseroan Terbatas tugas dan fungsi direktur nominee tidak disebutkan di dalam Undang Undang No 40 Tahun 2007. Dalam tindak pidana korporasi khususnya tindak pidana pencucian uang, seorang direktur nominee walaupun namanya dipinjam tetap saja seorang direktur nominee tersebut melanggar Pasal 4 Undang Undang No. 8 Tahun 2010. Ada tiga contoh putusan yang melibatkan korporasi, direktur nominee yaitu 1 Putusan Nomor 211 PID 2012 PT.DKI 2 Putusan Nomor 76 PK Pid.Sus 201. Saran penulis Direktur dalam pengurusan perusahaan sebaiknya lebih mementingkan kepentingan perusahaan di atas kepentingan lainnya. Dalam kasus direktur pinjam nama direktur nominee sebaiknya menggunakan perjanjian tertulis kepada orang yang meminjam nama tersebut."

"ESG merupakan isu penting dalam menjalankan bisnis perusahaan. Penerapan ESG dengan kinerja yang baik diyakini akan membuat perusahaan semakin makmur dan diminati oleh investor. Penelitian ini menguji dan menganalisis bagaimana busy director mempengaruhi peningkatan nilai perusahaan yang memiliki kinerja ESG yang baik dengan menggunakan data 41 perusahaan publik di Indonesia selama tahun 2017-2021. Data diperoleh dari Thomson Reuters dan laporan tahunan perusahaan. Dengan menggunakan data ESG score sebagai proksi variabel kinerja ESG dan presentase keberadaan busy director pada perusahaan publik, pengaruhnya terhadap nilai perusahaan dapat diketahui. Regresi data panel pada E- views menunjukkan hasil adanya pengaruh yang positif dan signifikan antara kinerja ESG dan nilai perusahaan dan terdapat pengaruh yang tidak signifikan antara busy director dengan nilai perusahaan. Selanjutnya juga ditemukan adanya pengaruh busy director sebagai pemoderasi yang memperlemah dampak positif kinerja ESG terhadap nilai perusahaan.

---

ESG is an important issue in conducting a company's business. The implementation of ESG with good performance will lead the company be more prosperous and attractive to investors. This study tests and analyzes how busy directors affect the increase in the value of companies that have good ESG performance by using sample of 41 public companies in Indonesia during the years 2017-2021. Data were obtained from Thomson Reuters and the companies' annual reports. By using ESG score as a proxy for ESG performance variables and the percentage of busy director presence in public companies, their influence on the firm value can be determined. Using panel data regression in E-views shows there is a positive and significant influence between ESG performance and firm value, and there is no significant effect between busy directors and firm value. Furthermore, it is also find that the influence of busy directors as a moderator weakened the positive impact of ESG performance on firm value."

"Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang dijalankan oleh pengurus atau direksi yang secara resmi ditunjuk dan diangkat oleh pemegang saham. Namun terdapat praktek pengurusan serta pengendalian Perseroan Terbatas melalui pihak lain di luar kedudukan resminya sebagai direksi, yakni oleh shadow director. Shadow director merupakan konsep hukum korporasi yang berkembang di Inggris dimana pengendalian korporasi dilakukan oleh pihak lain selain direksi resmi. Menurut hukum Inggris melalui Companies Act diatur bahwa kedudukan shadow director sama dengan direktur resmi sehingga pertanggungjawaban hukum yang sama juga melekat padanya. Adapun di Indonesia juga terjadi praktik pengendalian korporasi oleh pihak yang teridentifikasi sebagai shadow director, namun yang membedakan adalah tidak adanya aturan yang jelas dan tegas mengenai kedudukan dan tanggung jawab shadow director dalam hukum Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini selain dimaksudkan untuk mempromosikan konsep hukum shadow director ke Indonesia, juga untuk mengidentifikasi kedudukan dan tanggung jawab pemilik manfaat sebagai shadow director berdasarkan teori fiduciary duty, mengingat keberadaan direktur dalam kegiatan pengurusan perseroan terbatas sangat penting terutama dalam konteks good corporate governance (GCG). Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian doktrinal yang menganalisis konsep hukum shadow director di Inggris dan di Indonesia. Menurut hasil penelitian ini, Indonesia belum memiliki peraturan yang mengatur tentang shadow director, namun demikian, ditemukan peraturan di Indonesia yang setelah diidentifikasi, mengatur serupa dengan shadow director di Inggris, yakni kebijakan transparansi pemilik manfaat perseroan terbatas. Penelitian ini menunjukkan adanya kesamaan antara pemilik manfaat dengan shadow director, tetapi karena tidak adanya peraturan mengenai shadow director di Indonesia maka Pemerintah perlu untuk mengatur kedudukan dan tanggung jawab shadow director.

---

A Limited Liability Company is a legal entity run by management or directors who are officially appointed by the shareholders. In practice, there is managing and controlling Limited Liability Companies through other parties outside their official position as directors, namely by shadow directors. Shadow director is a concept in corporate law that developed in England where corporate control is carried out by parties other than the official directors. According to English law, through the Companies Act, it is regulated that the position of a shadow director is the same as that of an official director so that the same legal responsibilities are also attached to him. Meanwhile, in Indonesia there is also the practice of corporate control by parties identified as shadow directors, but what is different is that there are no clear and firm regulations regarding the position and responsibilities of shadow directors under Indonesian law. Therefore, this research is not only intended to promote the legal concept of shadow directors to Indonesia, but also to identify the position and responsibilities of beneficial owners as shadow directors based on fiduciary duty theory, considering that the presence of directors in limited liability company management activities is very important, especially in the context of good corporate governance (GCG). This research was conducted using a doctrinal research method that analyzes the legal concept of shadow directors in England and Indonesia. According to the results of this research, Indonesia does not yet have regulations governing shadow directors, however, regulations were found in Indonesia which, after being identified, regulate similar regulations to shadow directors in England, namely the policy of transparency of beneficial owners of limited liability companies. This research shows that there are similarities between beneficial owners and shadow directors, but because there are no regulations regarding shadow directors in Indonesia, the Government needs to regulate the position and responsibilities of shadow directors."

"Skripsi ini membahas mengenai pemberhentian direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam kaitan pemerintah sebagai pemegang saham. Dengan melakukan studi kasus pemberhentian Direktur keuangan dan investasi PT Askrindo dimana dalam proses pemberhentiannya pemerintah berkedudukan sebagai pemegang saham tunggal dimana dalam ketentuan, dinyatakan bahwa apabila perusahaan berbentuk persero dengan pemerintah sebagai pemegang saham tunggal, maka keputusan Menteri BUMN dipersamakan dengan RUPS. Hal ini sejalan dengan ketentuan bahwa pemberhentian direksi dilakukan oleh RUPS baik yang dilakukan karena lampaunya masa jabatan maupun karena alasan-alasan yang dibenarkan dalam aturan perundang-undangan. Dalam kasus PT Askrindo, dimana Pemberhentian dilakukan karena adanya kesalahan investasi, proses dan mekanismenya harus mengacu pada 3 ketentuan, yaitu UUPT, Peraturan BUMN dan Peraturan Perasuransian. Metode dalam skripsi ini berbentuk yuridis normatif sehingga didasarkan pada sumber kepustakaan dan dilakukan dengan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait.

---

This thesis is discuss about the dismissal process of directors on State-Owned Enterprises regarding to Goverment Posisiton as a shareholder. This thesis Conducting the case study of dismissal process on finance investment director of PT Asuransi Kredit Indonesia. In the process of dismiss, the goverment take position as a sole shareholder, which the law stated that if the company have government as a sole shareholder, the decision of the Minister BUMN equalized with General Meeting of Shareholders (GMS). This matter suit to the dismissal provision in company law, which only allow to conduct by the GMS, whether it is done because the lapse of the term of office or for reasons which justified by the law. In the case of PT Askrindo where the dismissal done because of wrong investment, the process and mechanism should refer to the three provisions. That is the Company Law, Regulations on State Owned Enterprises (BUMN) and Regulation on Insurance Company. The methods form in this thesis is normative juridical, therefore do based on literature sources and interviews conducted with the parties concerned."