Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini membahas pengaruh karakteristik dewan proporsi keluarga di dewan komisaris dan direksi proporsi komisaris independen proporsi mantan pejabat di dewan komisaris serta besaran dewan komisaris terhadap kinerja perusahaan Metode yang digunakan adalah regresi data panel fixed effects dengan jumlah sampel 293 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2008 2012 Kinerja perusahaan diukur berdasarkan ukuran pasar Tobin rsquo s Q dan ukuran akuntansi ROA Hasil penelitian menunjukkan bahwa proporsi keluarga dalam dewan komisaris dan direksi memberikan pengaruh positif terhadap nilai Tobin rsquo s Q sedangkan proporsi komisaris independen dapat meningkatkan Tobin rsquo s Q maupun ROA Untuk proporsi mantan pejabat di dalam dewan ternyata tidak memberikan efek terhadap kinerja perusahaan Dalam penelitian ini ditemukan pula bahwa besaran dewan mempunyai hubungan tidak linier dengan Tobin rsquo s Q dan ROA membentuk kurva berbentuk huruf U

---

ABSTRACT
This research examines the effect of board characteristics proportion of family commissioner proportion of family director proportion of independent commissioner proportion of ex government officer commissioner and board of commissioner size to firm performance Using fixed effects data panel regression this research investigates 293 firms which are listed in Indonesian Stock Exchange between 2008 2012 Firm performance is proxied by market measure Tobin rsquo s Q and accounting measure ROA The findings of this research suggest that the proportion of family commissioner and family director have positive impact only to Tobin rsquo s Q value while the proportion of independent director can increase both Tobin rsquo s Q and ROA Moreover this research concludes that the proportion of ex government officer director gives no impact to firm performance This research also finds that board size has U shaped non linear relationship with firm performance as proxied by Tobin rsquo s Q and ROA

Abstrak :
Masalah direktur nominee menjadi fenomenal karena dalam aturan hukum Indonesia belum mengakomodasi keberadaannya tetapi prakteknya digunakan. Rumusan masalah adalah bagaimana pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana, bagaimana pertanggungjawaban pidana direktur nominee dalam tindak pidana pencucian uang, bagaimana analisa terhadap putusan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi serta direktur nominee. Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana, suatu korporasi dapat bertanggung jawab melaui pengurusnya maupun korporasinya berdasarkan teori coorporate organ. Disebutkan dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung No 13 Tahun 2016 bahwa pertanggungjawaban dari korporasi sendiri didasarkan dari pada undang-undang yang mengaturnya. seorang direktur nominee walaupun namanya dipinjam tetap saja seorang direktur nominee tersebut melanggar Pasal 4 Undang-Undang No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam hukum pidana direktur nominee adalah orang yang turut serta melkukan kejahatan sesuai dengan Pasal 55 Ayat 1 KUHP. Putusan Nomor :211/Pid/2012/Pt.Dki Dan Putusan Nomor : 76 Pk/Pid.Sus/201 terhadap tindak pidana pencucian uang tersebut, pelaku menggunakan korporasi untuk melakukan tindak pidana pencucian uang. Pertanggungjawaban pidananya semua diwakili oleh pengurus korporasi baik direktur biasa maupun direktur nominee tanpa adanya sanksi bagi korporasinya. Saran yaitu penegak hukum kesulitan memeriksa pelaku money laundering yang melibatkan korporasi, penegak hukum sebaiknya juga ikut memeriksa anggaran dasar perusahaan untuk membuka segala macam hal-hal yang tersembunyi di perusahaan tersebut. Pertanggungjawaban Direktur Nominee Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Direksi dalam sebuah perusahaan dapat diibaratkan sebagai pemimpin perusahaan. Direksi dapat dijadikan sebagai ldquo korban rdquo apabila direksi tidak mengetahui sejauh mana pertanggung jawaban dari seorang direksi. Terlebih lagi, jika posisi direksi dalam perusahaan tersebut hanyalah sebagai ldquo direktur nominee rdquo . Direksi PT jelas bertanggung jawab penuh, tentunya akan membawa dampak munculnya implikasi hukum terhadap pertanggungjawaban Direksi ketika suatu korporasi melakukan tindak pidana baik pelanggaran maupun kejahatan. Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah 1 Bagaimana pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana, 2 Bagaimana pertanggungjawaban pidana direktur nominee dalam tindak pidana pencucian uang, Bagaimana analisa terhadap putusan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi serta direktur nominee, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Korporasi privat dapat berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum. Korporasi yang berbadan hukum diwakili oleh pengurusnya dan tanggung jawab pemegang sahamnya sebatas modal yang dimiliknya. Untuk yang tidak berbadan hukum tanggung jawabnya tidak terbatas, serta sistem pertanggungjawabanya adalah secara tanggung renteng. Untuk pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana, suatu korporasi dapat bertanggung jawab melaui pengurusnya maupun korporasinya yang dapat berupa denda atau pembubaran korporasi tersebut. Dalam kedudukannya di Perseroan Terbatas tugas dan fungsi direktur nominee tidak disebutkan di dalam Undang Undang No 40 Tahun 2007. Dalam tindak pidana korporasi khususnya tindak pidana pencucian uang, seorang direktur nominee walaupun namanya dipinjam tetap saja seorang direktur nominee tersebut melanggar Pasal 4 Undang Undang No. 8 Tahun 2010. Ada tiga contoh putusan yang melibatkan korporasi, direktur nominee yaitu 1 Putusan Nomor 211 PID 2012 PT.DKI 2 Putusan Nomor 76 PK Pid.Sus 201. Saran penulis Direktur dalam pengurusan perusahaan sebaiknya lebih mementingkan kepentingan perusahaan di atas kepentingan lainnya. Dalam kasus direktur pinjam nama direktur nominee sebaiknya menggunakan perjanjian tertulis kepada orang yang meminjam nama tersebut.

Abstrak :
ESG merupakan isu penting dalam menjalankan bisnis perusahaan. Penerapan ESG dengan kinerja yang baik diyakini akan membuat perusahaan semakin makmur dan diminati oleh investor. Penelitian ini menguji dan menganalisis bagaimana busy director mempengaruhi peningkatan nilai perusahaan yang memiliki kinerja ESG yang baik dengan menggunakan data 41 perusahaan publik di Indonesia selama tahun 2017-2021. Data diperoleh dari Thomson Reuters dan laporan tahunan perusahaan. Dengan menggunakan data ESG score sebagai proksi variabel kinerja ESG dan presentase keberadaan busy director pada perusahaan publik, pengaruhnya terhadap nilai perusahaan dapat diketahui. Regresi data panel pada E- views menunjukkan hasil adanya pengaruh yang positif dan signifikan antara kinerja ESG dan nilai perusahaan dan terdapat pengaruh yang tidak signifikan antara busy director dengan nilai perusahaan. Selanjutnya juga ditemukan adanya pengaruh busy director sebagai pemoderasi yang memperlemah dampak positif kinerja ESG terhadap nilai perusahaan. ......ESG is an important issue in conducting a company's business. The implementation of ESG with good performance will lead the company be more prosperous and attractive to investors. This study tests and analyzes how busy directors affect the increase in the value of companies that have good ESG performance by using sample of 41 public companies in Indonesia during the years 2017-2021. Data were obtained from Thomson Reuters and the companies' annual reports. By using ESG score as a proxy for ESG performance variables and the percentage of busy director presence in public companies, their influence on the firm value can be determined. Using panel data regression in E-views shows there is a positive and significant influence between ESG performance and firm value, and there is no significant effect between busy directors and firm value. Furthermore, it is also find that the influence of busy directors as a moderator weakened the positive impact of ESG performance on firm value.

Abstrak :
Skripsi ini meneliti mengenai motivasi tanggungjawab sosial perusahaan (TSP) pada PT Telekomunikasi Selular. Tujuan penelitian adalah untuk melihat motivasi kegiatanTSP dan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan TSP di Telkomsel. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data studi literatur dan wawancara. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa motivasi pelaksanaan TSP di Telkomsel mengalami perubahan dari tahapan karikatif menuju filantropis. Selain itu, pelaksanaan TSP juga dipengaruhi oleh faktor sekedar basa-basi dan keterpaksaan, upaya pemenuhan kewajiban dan adanya internal driven. Pelaksanaan TSP di Telkomsel dipengaruhi oleh keputusan Direksi. Untuk itu, saran dari penelitian ini adalah pembuatan kebijakan perusahaan mengenai pelaksanaan TSP dan pembentukan divisi TSP yang bertanggungjawab ke Direksi.

---

The focus of this study is to describe motivation of the implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) at PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel). The purpose is to describe motivation of CSR program and influence factor during the CSR implementation program at Telkomsel. The data were collected by literature study and means of interview. The output showed that implementation CSR have moved on from charity to philantropy phase. Implementation CSR also influenced by responsibility, and internal driven. Implementaton of CSR based on Director?s decision. This research suggest that Telkomsel must have a CSR policy and CSR division that responsible directly to Director.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh kinerja perusahaan, struktur kepemilikan, dan komite remunerasi terhadap kompensasi dewan direksi dan dewan komisaris pada perusahaan-perusahaan publik non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan regresi data panel model pooled least square dengan total sampel sebanyak 105 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2013. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja perusahaan berdasarkan kinerja keuangan yang diukur dengan menggunakan return on equity berpengaruh positif terhadap kompensasi dewan direksi dan dewan komisaris sedangkan kinerja perusahaan berdasarkan kinerja pasar yang diukur dengan tobin’s q berpengaruh positif terhadap kompensasi dewan direksi dan dewan komisaris. Struktur kepemilikan saham oleh dewan direksi dan dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap kompensasi dewan direksi dan dewan komisaris sedangkan kepemilikan saham oleh institusi asing berpengaruh negatif terhadap kompensasi dewan direksi dan dewan komisaris. Keberadaan komite remunerasi berpengaruh positif terhadap kompensasi dewan direksi dan dewan komisaris. ......The aim of this research is to analyze how firm performance, ownership structure and remuneration committee affect the extent of board of directors and board of commissionaire compensation in public listed companies. This study use pooled least model of panel regression for hypothesis testing, with total sample of 105 listed companies on the Indonesia Stock Exchange in the financial years 2009 to 2013. The empirical result show that firm performance which measured on accounting based performance is positively correlated to board of director and commissionaire compensation, also on market based performance is positively correlated to board of director and commissionaire compensation. Ownership structure which measured by board of director and commissionaire ownership is negatively associated with board of director and commissionaire compensation, and foreign institutional ownership is negatively associated with board of director and commissionaire compensation. existency of remuneration committee has positive impact on board of director and commissionaire compensation.

Abstrak :
ABSTRAK
Pemindahan hak atas saham harus dilakukan oleh pihak yang berwenang yaitu dilakukan oleh pemegang atas saham tersebut dan jika pembelinya merupakan suatu badan hukum berbenfuk Perseroan Terbatas, maka pemindahan hak atas saham harus dilakukan oleh Direksi yang berwenang, setiap perubahan pengurus dalam perseroan harus didaftarkan dan diberitahukan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia melalui keputusan yang telah dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat oleh Notaris, maka timbul permasalahan Bagaimana keberlakuan kewenangan anggota Direksi dalam pengambilalihan saham yang berita acara Rapat Umum Pemegang Saham pengangkatannya belum dituangkan dalam Pernyataan Keputusan Rapat? dan bagaimanakah akibat hukum pengambilalihan saham Perseroan Terbatas yang tidak memenuhi persyaratan dan mekanisme menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007? Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, penulisan ini bertujuan untuk mengetahui, memahami dan menganalisa permasalahan tersebut diatas serta secara umum bertujuan untuk mengembangkan aspek ilmu hukum khususnya tentang hukum Perseroan Terbatas-

---

ABSTRACT
Transfer of shares in Limited Company should be made by the owner of shares andlor Shares Holder, in case the buyer of shares is a limited company, takeover of the shares should be made by Authorized Director. In the event of any change in the board of Director of the company, then every changes should be set forth in the Deed of Notary to registered and notified to the Minister of Justice and Human Rights. the question is How the enforceability authority of the Board of Directors in the action of takeover of shares in case the Statement of Resolution of the General Meeting of Shareholders has not been set forth in the Deed of Notary? and how the legal consequsnces of the takeover of shares which not conducted with the requirements, procedures and mechanisms of Law No. 40/2007. This research methode is juridis normative, and the purpose of this research is to knowing, understanding and analyze the above case and in general to develop aspects ofjurisprudence, especially on a Limited Liability Company Law.